Jakarta, CNBC Indonesia - Sepanjang tahun 2025, berbagai program strategis berhasil dijalankan untuk memperkuat visi Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo melalui penyelenggaraan infrastruktur yang andal dan berkelanjutan. Prabowo telah menekankan bahwa Kementerian PU menjadi elemen penting swasembada pangan dan energi nasional, infrastruktur yang dibangun harus memberikan dampak langsung terhadap produktivitas sektor riil.

"Presiden juga mengamanatkan agar Kementerian PU menjalankan peran sebagai enabler pertumbuhan ekonomi, yaitu memastikan infrastruktur yang dibangun memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Mulai dari bendungan dan jaringan irigasi yang mengairi sawah, hingga sekolah rakyat yang mencerdaskan generasi bangsa. Kementerian PU tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun kehidupan dan masa depan," ungkap Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangannya, Selasa (21/10/2025).

Menandai satu tahun masa kerja Kabinet Merah Putih, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah melaksanakan berbagai capaian penting di bidang infrastruktur yang berperan langsung dalam mewujudkan ketahanan air, pangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tahun Anggaran 2025, pagu anggaran Kementerian PU tercatat sesuai e-monitoring tanggal 20 Oktober 2025 resmi ditetapkan sebesar Rp94,99 triliun. Jumlah anggaran tersebut diutamakan untuk pelaksanaan atau penyelesaian program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti swasembada pangan, Inpres Jalan Daerah, dan Sekolah Rakyat, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kementerian PU. "Pada prinsipnya anggaran dialokasikan secara strategis untuk melanjutkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, dukungan ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat," kata Dody.

Periode tahun 2015-2025 Kementerian PU telah menyelesaikan sebanyak 53 bendungan. Di tahun ini, Kementerian PU fokus mendukung swasembada pangan dengan membangun jaringan irigasi baru sepanjang 70 Km untuk layanan irigasi baru seluas 13.000 hektare. Sebanyak 5 daerah irigasi (DI) yakni Bendungan Tanju, Bendungan Rukoh, Bendungan Pidekso, Bendungan Tugu, dan Bendungan Tukul, membutuhkan saluran outlet untuk tambahan layanan irigasi baru. Kementerian PU juga merehabilitasi jaringan irigasi eksisting sepanjang 1.353 Km untuk layanan irigasi eksisting seluas 203.000 hektare.

Di tahun 2025 Kementerian PU tengah menyelesaikan pembangunan 15 bendungan untuk penambahan layanan irigasi baru seluas 184.515 hektare. Bendungan ini berfungsi untuk mengairi daerah-daerah irigasi yang jauh sumber air permukaan (bendungan, bendung, danau, sungai) dan sawah tadah hujan dibangun Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) 1.805 unit untuk layanan irigasi 18.424 hektare.

Foto: Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo saat meninjau Daerah Irigasi Karangtalun di Magelang, Sabtu (16/11/2024). (Dok. KemenPU) Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo saat meninjau Daerah Irigasi Karangtalun di Magelang, Sabtu (16/11/2024). (Dok. KemenPU)

Selain itu, terdapat program padat karya Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang melibatkan masyarakat langsung, yang mana masyarakat sendiri turut serta ikut membangun wilayahnya. Melalui program infrastruktur berbasis masyarakat, Kementerian PU melaksanakan di 11 ribu titik terdiri dari 1900 titik (Pamsimas, Sanimas, PISEW dan lainnya) dan 9500 titik P3TGAI. Seluruh kegiatan mendukung tersebut mendukung padat karya dengan 3,3 juta orang harian kerja (OHK)

Dalam hal konektivitas, Kementerian PU mendapat amanah untuk melaksanakan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) dan pembangunan jembatan gantung.

"Kami bekerjasama erat dengan pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah dapat mengusulkan jalan yang diharapkan untuk direhabilitasi atau jembatan gantung untuk di bangun, lalu kami di Kementerian PU membiayai dan melaksanakan pembangunan tersebut, sehingga rakyat dapat langsung merasakan manfaatnya," ucap Dody.

Program IJD dalam rangka untuk mengurangi backlog Kemantapan Jalan. Saat ini Kemantapan Jalan Nasional sebesar 95,22%, sedangkan Jalan Daerah Provinsi masih 69,64% dan Jalan Daerah Kabupaten/Kota juga masih sama sebesar 69,64%. Dimana lebih dari 70% dari proyek jalan daerah tersebut diarahkan untuk mendukung kawasan pangan nasional, sedangkan sisanya menopang sektor pariwisata, industri, dan transmigrasi.

Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 terbagi menjadi 2 tahap yaitu, IJD Tahap 1 sepanjang 711 km jalan dan 148 km jembatan, Tahap 2 sepanjang 567 km jalan. Pada saat yang sama, Kementerian PU membangun 43 jembatan gantung di berbagai daerah terpencil. Setiap jembatan bukan hanya baja dan kabel, tapi jembatan harapan bagi anak sekolah dan pedagang kecil yang kini bisa menyeberang dengan aman.

Kementerian PU turut memberikan dukungan sosial dengan meningkatkan kesejahteraan sosial.

"Kami menjalankan Inpres No. 8 Tahun 2025 dengan merenovasi bangunan pemerintah pusat dan daerah untuk Sekolah Rakyat Rintisan (Tahap 1) sebanyak 166 lokasi tersebar di 32 Provinsi dan dilanjutkan membangun Sekolah rakyat Permanen (Tahap 2) sebanyak 104 lokasi," tutup Dody.