Kondisi jalan nasional mantap 97 persen di 2027 melalui penguatan konektivitas guna mempercepat mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta pemerataan pembangunan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan kondisi jalan nasional mantap mencapai 97 persen pada 2027 melalui penguatan konektivitas guna mempercepat mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta pemerataan pembangunan nasional.

Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI, di Jakarta, Rabu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar mengatakan target tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang menjadi pedoman pembangunan infrastruktur.

Dia menyebutkan dalam RPJMN 2025-2029 itu, muatan pokok kegiatan prioritas utama yang didukung oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga adalah meningkatnya konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan, mendukung pertumbuhan dan pemerataan.

"Dengan sasaran dan target indikator outcome pada 2027 sebagai berikut, waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional sebesar 1,80 jam per 100 kilometer, kondisi mantap jalan nasional sebesar 97 persen," kata Roy.

Selain kondisi jalan nasional mantap 97 persen, pemerintah menargetkan waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional mencapai 1,80 jam per 100 kilometer pada 2027.

Kementerian Pekerjaan Umum juga menargetkan kondisi jalan provinsi mantap mencapai 73 persen, jalan kabupaten 61 persen, serta jalan kota sebesar 83,60 persen pada 2027.

Pemerintah turut menargetkan tingkat aksesibilitas jalan di daerah tertinggal dan perbatasan mencapai 2,67 kilometer per 100 kilometer persegi untuk membuka keterisolasian wilayah strategis.

Pada sektor infrastruktur perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Marga menargetkan pembangunan jalan perkotaan sepanjang 113 kilometer secara kumulatif hingga mendukung kelancaran mobilitas masyarakat perkotaan.

Pemerintah juga menargetkan panjang jalan tol yang beroperasi mencapai 2.383 kilometer pada 2027 melalui investasi serta dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Roy menjelaskan sasaran tersebut menjadi bagian dari program peningkatan kinerja pelayanan infrastruktur konektivitas jalan yang diukur melalui indikator waktu tempuh dan kualitas jaringan jalan nasional.

Program tersebut difokuskan pada pembangunan dan preservasi jalan nasional, peningkatan keselamatan jalan, pembangunan jalan perkotaan, serta penguatan aksesibilitas wilayah yang masih tertinggal.

Selain itu, Direktorat Jenderal Bina Marga juga menitikberatkan peningkatan pelayanan jalan tol melalui pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan guna mendukung konektivitas antarkawasan secara berkelanjutan.

Sementara peningkatan kinerja pelayanan jalan daerah dilakukan melalui pembinaan pemerintah daerah serta dukungan pembangunan jalan daerah yang pelaksanaannya menyesuaikan tambahan anggaran yang diterima.

Melalui berbagai target tersebut, Kementerian PU berharap konektivitas jalan nasional semakin andal dan terintegrasi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan daya saing nasional.

Untuk mewujudkan hal itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp59,83 triliun pada 2027 guna memperkuat program infrastruktur konektivitas nasional.

Roy mengatakan kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga pada 2027 diusulkan sebesar Rp89,07 triliun untuk mendukung target pembangunan.

Usulan tersebut terdiri atas anggaran dukungan manajemen sebesar Rp3,02 triliun dan program infrastruktur konektivitas sebesar Rp84,07 triliun sesuai kebutuhan Rencana Strategis (Renstra) 2027.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan, pagu indikatif Ditjen Bina Marga ditetapkan sebesar Rp29,24 triliun. Artinya dari usulan dan pagu indikatif,l maka terjadi kekurangan sekitar Rp59,83 triliun.

Roy menjelaskan nilai pagu indikatif tersebut lebih rendah sekitar 39,97 persen dibandingkan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga pada 2026, sehingga memerlukan penyesuaian program prioritas.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi, Kementerian Pekerjaan Umum telah mengajukan usulan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sejak 22 Mei 2026.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

nilai pagu indikatif tersebut lebih rendah sekitar 39,97 persen dibandingkan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga pada 2026 sehingga memerlukan penyesuaian program prioritas

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp59,83 triliun pada 2027 guna memperkuat program infrastruktur konektivitas nasional.

Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar mengatakan kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga pada 2027 diusulkan sebesar Rp89,07 triliun untuk mendukung target pembangunan.

Usulan tersebut terdiri atas anggaran dukungan manajemen sebesar Rp3,02 triliun dan program infrastruktur konektivitas sebesar Rp84,07 triliun sesuai kebutuhan Rencana Strategis (Renstra) 2027.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan, pagu indikatif Ditjen Bina Marga ditetapkan sebesar Rp29,24 triliun. Artinya dari usulan dan pagu indikatif,l maka terjadi kekurangan sekitar Rp59,83 triliun.

Roy menjelaskan nilai pagu indikatif tersebut lebih rendah sekitar 39,97 persen dibandingkan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga pada 2026 sehingga memerlukan penyesuaian program prioritas.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi, Kementerian Pekerjaan Umum telah mengajukan usulan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sejak 22 Mei 2026.

"Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan optimal, Ditjen Bina Marga telah mengajukan usulan tambahan melalui surat Menteri PU kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas tanggal 22 Mei 2026 perihal pemanfaatan pagu indikatif Kementerian PU tahun 2027 dan kebutuhan belum tertampung," kata Roy.

Ia mengatakan Surat Bersama Pagu Indikatif mengatur pembagian anggaran berdasarkan sumber pendanaan, termasuk belanja wajib yang bersifat mengikat untuk mendukung Proyek/Kegiatan Prioritas Nasional (PKPN) serta pembayaran wajib.

Berdasarkan pagu indikatif tersebut, alokasi Direktorat Jenderal Bina Marga terdiri atas dukungan manajemen sebesar Rp2,54 triliun dan program infrastruktur konektivitas sebesar Rp26,70 triliun.

Sumber pendanaan program infrastruktur konektivitas berasal dari rupiah murni sebesar Rp11,78 triliun, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp12,15 triliun, serta Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Rupiah Murni Pendamping (RMP) sebesar Rp2,76 triliun.

Ia mengungkapkan rupiah murni sebesar Rp11,78 triliun dimanfaatkan untuk dukungan PKPN rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera sebesar Rp4,24 triliun dan pengembangan kawasan pangan terintegrasi sebesar Rp2,23 triliun.

Selanjutnya sumber pendanaan tersebut juga ditujukan untuk pembayaran wajib Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dengan sistem Available Payment (KPBU-AP) sebesar Rp1,46 triliun dan Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL) sebesar Rp928 miliar.

Berikutnya digunakan untuk proyek multiyears contract (MYC) Rp145 miliar; penggantian dana talangan tanah Rp97 miliar; infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) jembatan gantung Rp1,07 triliun; kegiatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan Rp521 miliar.

"Serta operasi dan pemeliharaan jalan nasional sebesar Rp1,07 triliun. Jadi untuk preservasi sementara dialokasikan hanya Rp1,07 triliun," bebernya.

Untuk MYC commited, alokasi dalam pagu indikatif diprioritaskan pada penuntasan pekerjaan fisik MYC tahun terakhir dan pengawasan kegiatan bersumber dana SBSN, sedangkan pekerjaan fisik MYC commited lainnya belum dapat dialokasikan.

"Selanjutnya, alokasi dukungan manajemen sebesar Rp2,54 triliun di mana sebesar 82 persen atau Rp2,08 triliun akan digunakan untuk pemenuhan belanja pegawai dan sisanya untuk belajar barang operasional," kata Roy.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

PADANG, KOMPAS.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,1 triliun dari APBN untuk mendukung pemulihan infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat, pada akhir November 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai infrastruktur vital yang terdampak bencana.

"Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah mengucurkan dana APBN sebesar Rp1,1 triliun untuk pemulihan infrastruktur di Kota Padang," kata Reski di Padang, Rabu.

Pada tahap awal, pemerintah akan memprioritaskan rehabilitasi jaringan irigasi di Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago, serta penanganan sejumlah titik kritis pengendalian banjir.

Adapun pekerjaan teknis yang akan dilakukan meliputi pembangunan dinding penahan tanah, penguatan tebing sungai, hingga pembangunan check dam untuk mengendalikan sedimentasi di sepanjang aliran Batang Kuranji dan Air Dingin.

Meski anggaran telah tersedia, Reski menegaskan pelaksanaan proyek sangat bergantung pada percepatan penyelesaian persoalan lahan oleh Pemerintah Kota Padang.

"Kami berharap Pemkot Padang dapat mempercepat proses penyelesaian lahan sehingga target pelaksanaan pekerjaan pada Agustus dapat terealisasi," ujarnya.

Kementerian PU melalui BWS Sumatera V menargetkan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang dapat diselesaikan dalam kurun waktu tiga tahun.

Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan pemulihan pascabencana akan dilakukan secara komprehensif, tidak hanya melalui pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga dengan memperkuat upaya mitigasi bencana jangka panjang.

Langkah tersebut mencakup penyelesaian pembebasan lahan, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, hingga penguatan tata ruang wilayah.

"Pemkot Padang siap memberikan dukungan penuh dalam penyelesaian persoalan lahan," kata Fadly.

Ia menambahkan, pemerintah daerah juga membuka opsi relokasi bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana apabila langkah tersebut dinilai sebagai solusi terbaik untuk melindungi keselamatan masyarakat di masa mendatang.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar mengatakan rencana pembangunan Jembatan Pulau Muna-Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara hingga kini masih berproses melalui berbagai tahapan perencanaan yang sedang disiapkan pemerintah.

Menurut Roy, pemerintah terus mematangkan usulan pembangunan jembatan tersebut, termasuk mengkaji sejumlah alternatif skema pembiayaan agar proyek strategis itu dapat direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Masih berproses. Semua masih berproses usulan. Tahapan beberapa alternatif pembiayaan juga kita usulkan. Ada tadi yang disampaikan Pak Ridwan Bae (Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae) juga kan ada mekanisme loan dan sebagainya, itu juga proses kita lakukan," kata Roy ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, dalam rapat tersebut Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mendorong Kementerian PU agar adanya alternatif pembiayaan pada rencana pembangunan jembatan tersebut.

Menanggapi hal itu, Roy menjelaskan salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan ialah pendanaan melalui skema pinjaman (loan) di samping mekanisme pembiayaan lain yang masih dalam proses pembahasan.

Roy menegaskan pembangunan Jembatan Muna-Buton harus melalui tahapan yang telah ditetapkan, mulai dari studi kelayakan, penyusunan dokumen lingkungan, hingga penyelesaian desain rinci dan kesiapan lahan.

"Prosesnya tetap, tahapannya tetap. Itu kan untuk membangun sebuah apa? Jembatan, itu ada tahapan studi kelayakan, dokumen lingkungan, kemudian ada detail desain, ada kesiapan lahan, dan sebagainya. Ini ini masih berproses semua," bebernya.

Karena seluruh tahapan tersebut masih berjalan, Kementerian Pekerjaan Umum belum dapat memastikan apakah pembangunan Jembatan Muna-Buton akan masuk dalam pelaksanaan fisik pada tahun 2027.

Meski belum menetapkan target waktu pembangunan, Roy memastikan pemerintah terus melanjutkan seluruh proses perencanaan dan berharap dukungan berbagai pihak agar proyek Jembatan Muna-Buton dapat segera terealisasi.

"Ya, doakan lah secepatnya (rencana pembangunan bisa dilakukan). Mohon dukungan," kata Roy singkat.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengecek lokasi rencana pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Muna-Pulau Buton di Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Menteri PU Dody Hanggodo saat ditemui di Baubau, Minggu (13/7/2025) mengatakan kunjungan tersebut untuk melihat langsung perhitungan teknis terkait jarak antara jembatan dan permukaan laut, khususnya jalur yang akan menjadi lintasan kapal.

Hal tersebut harus diperhitungkan secara matang agar keberadaan jembatan tidak menghalangi lalu lintas laut dalam jangka panjang.

“Antisipasi terhadap pasang surut air laut penting dilakukan, sebab area di bawah jembatan merupakan jalur pelayaran. Kita harus memastikan bahwa 10 hingga 20 tahun ke depan kapal masih tetap bisa melintas dengan aman,” katanya.

Berdasarkan hasil diskusi antara pemerintah daerah dan pusat kala itu, pembangunan jembatan tersebut awalnya akan dimulai pada tahun 2026 setelah seluruh perencanaan dan penyusunan struktur teknis rampung.

Menurut Dody keberadaan jembatan tersebut nantinya akan membuka akses ekonomi antar-wilayah, khususnya dalam mendukung pertumbuhan sektor perdagangan, pariwisata, dan perikanan di Pulau Muna, Buton Tengah, dan Kota Baubau.

Diketahui, Jembatan Buton–Muna tersebut memiliki panjang total 2.969 meter dengan rincian yang terdiri atas jembatan utama sepanjang 2.043 meter, jalan pendekat di Pulau Muna sepanjang 186 meter, jembatan pendekat di Pulau Buton sepanjang 525 meter, serta jalan pendekat tambahan sepanjang 215 meter.

Di sisi Pulau Muna, jalan pendekat akan terhubung ke ruas jalan Kabupaten Buton Tengah, sementara di sisi Pulau Buton, jalan pendekat masuk ke wilayah Kota Baubau.

Pembangunan jembatan penghubung ini telah dirancang sejak tahun 2010, namun sempat tertunda karena kendala komunikasi dan koordinasi lintas instansi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah mempercepat perbaikan Jembatan Bailey di Jembatan Krueng Tingkeum, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemerintah berkomitmen menjaga kemantapan dan konektivitas jalan nasional di Provinsi Aceh, termasuk pada titik-titik yang sebelumnya terdampak bencana maupun yang memerlukan penanganan darurat. Menurutnya keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

"Perbaikan dilakukan agar jembatan kembali aman dilalui sehingga konektivitas masyarakat dan distribusi logistik tetap terjaga," kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Selama pekerjaan berlangsung, arus lalu lintas pada ruas Jalan Nasional Medan–Banda Aceh dialihkan sementara melalui jalur yang telah ditetapkan oleh petugas di lapangan guna menjamin keselamatan pengguna jalan serta mendukung kelancaran proses perbaikan.

Penutupan sementara Jembatan Bailey Kutablang dilakukan pada Minggu (28/6) untuk mengganti 20 keping pelat besi lantai jembatan yang mengalami kerusakan, termasuk beberapa pelat yang patah akibat dilalui kendaraan dengan muatan berlebih atau over dimension and over loading (ODOL). Pekerjaan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 6-9 jam.

Selama pekerjaan berlangsung, seluruh arus lalu lintas di jalur lintas timur Aceh dialihkan melalui Jembatan Bailey Awe Geutah di kawasan Paya Teupin Reudeup, Kecamatan Peusangan Selatan.

Kementerian PU mengimbau para pengguna jalan agar mengikuti rambu-rambu lalu lintas, mematuhi pengaturan petugas di lapangan, serta mengatur waktu perjalanan untuk menghindari kepadatan di sekitar lokasi.

Hingga pukul 20.00 WIB tanggal 28 Juni 2026, progres pekerjaan telah mencapai 71,1 persen. Tim Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh bersama pihak terkait terus bekerja secara intensif agar perbaikan dapat diselesaikan secepat mungkin dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan dan kualitas pekerjaan.

Kementerian PU juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan batas dimensi dan muatan kendaraan.

Kendaraan ODOL tidak hanya mempercepat kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan serta mengganggu kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

Kementerian PU menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas pengertian dan kerja samanya selama proses perbaikan berlangsung.

Dengan dukungan seluruh pihak, diharapkan pekerjaan dapat segera rampung sehingga arus lalu lintas pada ruas strategis penghubung Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara dapat kembali beroperasi secara normal, aman, dan lancar.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Brantas Abipraya (Persero) menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, rampung pada Juli 2026. Sekolah yang dibangun atas penugasan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) itu diproyeksikan mulai beroperasi pada Tahun Ajaran 2026/2027.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana mengatakan, hingga 28 Juni 2026 progres fisik pembangunan telah mencapai 81,42 persen dan kini memasuki tahap penyelesaian akhir.

"Hingga 28 Juni 2026, progres fisik pembangunan telah mencapai 81,42 persen dan kini memasuki tahap penyelesaian akhir (finishing)," ujar Dian dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).

Menurut Dian, Brantas Abipraya terus mempercepat penyelesaian proyek dengan tetap mengedepankan kualitas konstruksi, keselamatan kerja, dan ketepatan waktu. Perseroan juga mampu menjaga progres pembangunan sesuai target meski menghadapi tantangan kondisi geografis yang cukup kompleks.

Lokasi proyek berada di kawasan hutan dengan kontur lahan berbukit dan kemiringan lereng yang cukup ekstrem. Sebelum konstruksi dimulai, tim proyek melakukan pekerjaan pematangan lahan melalui metode cut and fill selama sekitar dua bulan.

Selain itu, tingginya intensitas hujan serta keterbatasan akses menuju lokasi turut menjadi tantangan dalam mobilisasi material dan pelaksanaan konstruksi. Untuk mengatasinya, Brantas Abipraya menerapkan perencanaan konstruksi yang matang, memperkuat koordinasi di lapangan, serta menjaga penerapan standar keselamatan dan mutu secara konsisten.

Saat ini pekerjaan difokuskan pada tahap penyelesaian bangunan dan penguatan dinding penahan tanah (retaining wall) guna menjamin keamanan kawasan yang berada di area perbukitan.

Sekolah Rakyat tersebut dibangun di atas lahan seluas 6,96 hektare pada kawasan berketinggian sekitar 161 meter di atas permukaan laut. Fasilitas pendidikan itu dirancang mampu menampung hingga 1.080 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA.

Kompleks sekolah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, antara lain gedung belajar untuk setiap jenjang pendidikan, asrama putra dan putri, asrama guru, gedung serbaguna, tempat ibadah, kantin, lapangan olahraga, ruang terbuka hijau, serta fasilitas pendukung lainnya.

"Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bentuk kontribusi nyata perusahaan dalam menghadirkan infrastruktur pendidikan yang berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat," kata Dian.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas sehingga dapat segera dimanfaatkan masyarakat dan mendukung pemerataan akses pendidikan," ujar Dody.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah membangun 4 jembatan gantung guna mendukung peningkatan konektivitas antar kampung, desa dan kecamatan di Provinsi Banten.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan jembatan gantung merupakan infrastruktur sederhana namun memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat.

“Jembatan gantung memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Mobilitas menjadi lebih mudah, distribusi hasil pertanian lebih lancar, dan akses terhadap layanan publik semakin terbuka,” kata Dody di Jakarta, Selasa.

Keempat infrastruktur kerakyatan ini dibangun di wilayah-wilayah yang sebelumnya terpisah oleh sungai, jurang, atau perbukitan agar mempermudah mobilitas masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar di kawasan perdesaan.

Keempat jembatan gantung mulai dibangun pada Maret-April Tahun 2026, meliputi Jembatan Gantung Inten Jaya, Jembatan Gantung Cigoong Utara, dan Jembatan Gantung Kampung Bagu (Ciminyak) di Kabupaten Lebak, serta Jembatan Gantung Cibungur di Kabupaten Pandeglang.

Masing-masing jembatan, kata Dody, memiliki panjang antara 40 hingga 80 meter dan diperuntukkan khusus untuk pejalan kaki, kendaraan roda dua serta ambulans dalam kondisi darurat.

Dody mengatakan, berdasarkan progres pekerjaan konstruksi hingga 25 Juni, pembangunan seluruh jembatan menunjukkan progres yang positif. Jembatan Gantung Inten Jaya dengan bentang utama sepanjang 80 meter telah mencapai progres fisik 26,67 persen. Jembatan ini dibangun untuk memangkas waktu tempuh masyarakat yang selama ini harus memutar melalui jalur yang lebih jauh.

Selanjutnya Jembatan Gantung Cibungur yang juga memiliki panjang 80 meter telah mencapai progres fisik 19,25 persen. Jembatan ini akan menghubungkan Desa Tegal Papak, Kecamatan Pagelaran, dengan Desa Cibungur, Kecamatan Sukaresmi, sehingga akses masyarakat antar wilayah menjadi lebih mudah, aman, dan efisien.

Adapun Jembatan Gantung Cigoong Utara dan Jembatan Gantung Kampung Bagu (Ciminyak) dibangun dengan panjang masing-masing 40 meter di Kabupaten Lebak. Jembatan Cigoong Utara dengan progres 26,80 persen akan mempermudah akses warga menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, serta memperlancar distribusi hasil pertanian bagi masyarakat di Dusun Salasih, Nagreg, dan Paranje.

Sementara itu, Jembatan Kampung Bagu (Ciminyak) dengan progres 23,50 persen menghubungkan Kampung Bagu, Desa Ciminyak, Kecamatan Muncang dengan Kampung Cikaung, Desa Sukamarga, Kecamatan Sajira yang selama ini dipisahkan oleh aliran sungai, sehingga diharapkan dapat mempersingkat waktu tempuh sekaligus meningkatkan keselamatan perjalanan masyarakat.

Menurut Dody, dengan tersedianya akses yang lebih aman dan efisien, keberadaan jembatan gantung tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah di Provinsi Banten.

Kementerian PU berkomitmen menyelesaikan pembangunan jembatan gantung sesuai target yang telah ditetapkan agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat serta mendukung pemerataan pembangunan hingga wilayah-wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan 10 ruas jalan tol baru beroperasi secara fungsional menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan jalan tol tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur transportasi, melainkan instrumen pemerataan pembangunan wilayah dan penguatan ekonomi daerah.

"Pembangunan jalan tol selalu memiliki arti strategis, tidak hanya bagi infrastruktur fisik, tetapi juga bagi penguatan fondasi ekonomi nasional," ujar Dody dalam keterangan resmi, Minggu (21/6/2026).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Ni Komang Rasminiati mengungkapkan berdasarkan progres konstruksi saat ini, sebanyak 10 ruas tol berpotensi rampung pada akhir 2026.

"Memang sesuai dengan progres konstruksi sampai sekarang, ada rencana sekitar 10 ruas. Harapannya dapat diselesaikan di akhir 2026 dan dapat difungsionalkan untuk menunjang pergerakan lalu lintas Nataru," kata Ni Komang.

Berdasarkan progres konstruksi dan target penyelesaian pekerjaan, terdapat 10 (sepuluh) ruas jalan tol sepanjang 201,12 km yang direncanakan selesai konstruksi pada tahun 2026 antara lain:

1. Sigli-Banda Aceh seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum) sepanjang 24,67 km akan difungsikan dua jalur dua arah (A&B) untuk seluruh golongan kendaraan.

2. Palembang-Betung seksi 1-4 (Keramasan-Pulo Rimo) sepanjang 54,50 km, juga akan dioperasikan dua jalur dua arah, namun khusus untuk kendaraan Golongan I (non-bus).

3. Probolinggo-Banyuwangi seksi 3 (Paiton-Besuki) sepanjang 25,60 km, akan difungsikan dua jalur dua arah, namun khusus untuk kendaraan Golongan I (non-bus).

4. Serang-Panimbang seksi 2 (Rangkasbitung-Cileles) sepanjang 24,17 km, akan dioperasikan satu jalur satu arah melalui jalur A untuk kendaraan Golongan I (non-bus).

5. ?Jakarta Cikampek II Sisi Selatan seksi 6 (Kutanegara-Sadang) sepanjang 8,50 km, akan difungsikan secara khusus untuk arus balik dari Sadang menuju Jakarta bagi kendaraan Golongan I (non-bus). Lalu akses Patimbang Sta 14+110-33+500 sepanjang 19,39 km.

6. Ruas tol Akses Patimban di Subang Sta 14+110-33+500 sepanjang 19,39 km, difungsikan sebanyak 4 lajur dua arah.

7. Semarang-Demak Seksi 1A dan 1C sepanjang 3,66 km, dirancang untuk difungsikan sebanyak 2 jalur (2 arah) dengan masing-masing jalur memiliki 2 lajur.

8. Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo Paket 1.2B, 2.1A dan 2.2B sepanjang 18,36 km, akan dioperasikan satu jalur satu arah untuk kendaraan Golongan I (non-bus).

9. Yogyakarta-Bawen seksi 1 dan 6 sepanjang 15,10 km, akan dioperasikan satu jalur satu arah untuk kendaraan Golongan I (non-bus).

10. Kediri-Tulungagung segmen Akses Tol Bandara sepanjang 7,17 km, yang akan menghubungkan langsung Kota Kediri menuju Bandara Internasional Dhoho.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo Subianto tengah menggenjot konstruksi infrastruktur jaringan irigasi untuk mendorong target Swasembada Pangan. Sistem irigasi yang dibangun pada era Joko Widodo dinilai belum sempurna sehingga perlu dilakukan penataan ulang agar indeks pertanaman nasional dapat meningkat.

Secara garis besar, jaringan irigasi diperlukan guna memastikan suplai air baku benar-benar sampai ke sawah atau perkebunan petani. Terlebih, dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan, pemerintah telah masif membangun infrastruktur air baku berupa bendungan.

Adapun, percepatan konstruksi jaringan irigasi ini telah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan yang diteken Prabowo pada 30 Januari 2025.

Seiring hal tersebut, Kementerian PU kini mulai membidik perluasan pembangunan dari jaringan sekunder hingga ke tingkat tersier. Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan langkah penajaman itu ditekankan agar distribusi pasokan air berlangsung jauh lebih efektif serta efisien.

“Khusus untuk air yang diperuntukkan bagi irigasi sawah maupun kebun, wajib juga dibuat jaringan irigasi tersier," jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, dikutip Minggu (21/6/2026).

Kementerian PU menyebut Percepatan pembangunan jaringan irigasi ini juga dilakukan sebagai langkah mitigasi konkret dalam menghadapi ancaman anomali cuaca El-Nino. Kesiapan sistem pengairan serta pengamanan pasokan air baku diperlukan demi mengamankan ketahanan pangan nasional.

Mempersiapkan hal itu, pemerintah secara riil masih memerlukan alokasi modal jumbo untuk merealisasikan program pembangunan seluruh jaringan irigasi di berbagai daerah.

Dalam postur DIPA awal tahun anggaran 2026, Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp29 triliun untuk mendukung operasional Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA).

Pagu anggaran jumbo pada Ditjen SDA tersebut mencakup kebutuhan biaya untuk mendukung pembangunan bendungan, pengendali banjir, penyediaan air baku, jaringan irigasi, hingga program infrastruktur kerakyatan P3-TGAI.

Adapun, khusus untuk penanganan pembangunan jaringan irigasi daerah pada tahun anggaran berjalan ini dilaporkan baru mengantongi pagu awal sekitar Rp350 miliar untuk menangani konstruksi 19.760 hektare (Ha) jaringan.

Anggaran tersebut masih jauh dari kebutuhan. Di mana, Kementerian PU mengungkapkan masih membutuhkan tambahan anggaran TA 2026 khusus untuk mendukung program irigasi saja sebesar Rp14,65 triliun.

Kebutuhan dana ini mencakup pembiayaan paket kontrak tahun jamak (multi-years contract) berjalan serta usulan paket kontrak baru di lapangan.

Usulan tambahan anggaran tersebut kini tengah dikoordinasikan secara intensif bersama jajaran kabinet serta telah didiskusikan langsung dengan Presiden. Pemenuhan dana ini dinilai krusial agar target fisik pemulihan jaringan irigasi daerah seluas 19.760 hektare tidak mengalami penundaan operasional.

Kementerian PU berharap kepastian alokasi anggaran penajaman ini dapat segera disetujui oleh Kementerian Keuangan dalam waktu dekat. Dengan demikian, pengerjaan proyek strategis penunjang ketahanan pangan nasional ini dapat dieksekusi lebih awal guna mengantisipasi hambatan cuaca.

“Inpres irigasi daerah Insyaallah sudah akan dianggarkan, sudah kami diskusikan dengan Pak Presiden. Sebagai informasi kebutuhan terbesar berada pada irigasi daerah sebesar Rp14,65 triliun,” ujar Dody.

Pemenuhan kebutuhan modal pengairan ini kian mendesak mengingat tingkat keandalan sistem irigasi nasional dilaporkan belum mengalami kenaikan yang signifikan dalam dua tahun terakhir.

PR Irigasi Jokowi

Pengamat Pertanian dan pegiat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori menjelaskan, berdasarkan data evaluasi ekonomi, jaringan irigasi yang pasokan airnya selalu terjamin secara berkelanjutan dari bendungan atau waduk baru menyentuh porsi sekitar 11% di akhir 2024.

Dia menilai, kondisi tersebut mencerminkan bahwa operasional pengairan sawah di berbagai daerah masih sangat bergantung pada fluktuasi debit air sungai alami. Ketika memasuki musim kemarau dan debit sungai menyusut tajam, kualitas serta jangkauan layanan irigasi otomatis akan ikut merosot drastis.

Fenomena tersebut terjadi akibat belum terhubungnya proyek bendungan peninggalan era sebelumnya dengan jaringan saluran irigasi primer, sekunder, hingga tersier yang mengarah langsung ke sawah petani.

Akibatnya, volume air melimpah yang tertampung di dalam waduk tidak dapat termanfaatkan secara optimal saat bencana kekeringan melanda sektor pertanian.

“Kalau debit sungai turun, layanan irigasi menurun dan sebaliknya. Ini terjadi karena bendungan-bendungan yang dibangun di era Presiden Jokowi belum terhubung dengan saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier hingga ke sawah. Air di bendungan atau waduk bisa saja ada, tapi tak termanfaatkan," tegasnya.

Karenanya, percepatan konstruksi jaringan irigasi memang sudah diperlukan dalam rangka menyempurnakan pembangunan infrastruktur sumber air baku yang telah dijalankan oleh pemerintah.

Anomali Cuaca

Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menjelaskan konsekuensi dari kelangkaan produk pertanian, khususnya komoditas makanan pokok, dinilai akan memicu lonjakan inflasi yang tinggi karena makanan mewakili sekitar 50% belanja rumah tangga di Indonesia. Kenaikan harga diyakini bakal menyasar komoditas pangan esensial seperti beras, jagung, gula, hingga minyak kelapa sawit mentah (CPO).

Tekanan ini kian pelik karena sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan darat merupakan tempat bergantung bagi 29% rakyat yang mendiami kantung kemiskinan. Penurunan produktivitas otomatis menaikkan angka kemiskinan, ditambah dengan risiko kebakaran hutan atau lahan gambut yang membawa gangguan kesehatan dan beban ekonomi tambahan.

"Jika El Nino terjadi secara masif, seperti prediksi banyak lembaga, dampak inflasi dan peningkatan kemiskinan masyarakat akan sangat tinggi," ujarnya.

Lebih jauh lagi, kegagalan panen akibat anomali cuaca ini menyimpan risiko koreksi yang cukup dalam terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir tahun. Pasalnya, sektor-sektor yang terdampak langsung oleh dinamika iklim ekstrem ini tercatat merepresentasikan sekitar 30% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Apabila berkaca pada pengalaman historis, fenomena El-Nino kuat yang melanda pada 2015 silam tercatat menjadi kekeringan terbesar dalam kurun waktu 2010–2025. Dampak negatif dari guncangan eksternal tersebut secara langsung menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional hingga mengalami koreksi sekitar 0,4%.

Sementara itu, fenomena serupa yang berlangsung lebih moderat pada 2019 diketahui masih memberikan dampak koreksi pertumbuhan ekonomi hingga 0,2%. Oleh sebab itu, seluruh pemangku kebijakan diimbau bersiap menghadapi intensitas El-Nino kali ini yang diproyeksikan mampu mendekati kondisi krisis pada tahun 2015.

"Sektor yang terdampak langsung oleh El Nino mewakili sekitar 30% PDB. Perlambatan pada sektor-sektor tersebut akan berdampak pada perlambatan ekonomi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah mempercepat penyelesaian konstruksi Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Dalam laporannya, progres fisik proyek tersebut saat ini telah mencapai 86,91%.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa penyediaan infrastruktur sumber daya air yang andal menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan produktivitas lahan secara nasional.

Nantinya, proyek strategis nasional ini diproyeksikan menjadi pilar utama infrastruktur pengairan yang bakal melayani daerah irigasi seluas 10.562 hektare dan mampu menggenjot target swasembada pangan di wilayah Indonesia Timur.

"Kita sepakat bahwa infrastruktur sumber daya air sangat penting untuk mencapai swasembada pangan. Bendungan bukan hanya bangunan fisik untuk menampung air, tetapi bagian dari sistem yang memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian secara berkelanjutan melalui jaringan irigasi yang terintegrasi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (21/6/2026).

Berdasarkan data Kementerian PU, bendungan yang digarap oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku ini dirancang memiliki kapasitas tampung jumbo mencapai 50,05 juta meter kubik.

Saat ini, fokus pengerjaan di lapangan diarahkan pada penyelesaian tahap lanjutan agar infrastruktur tersebut dapat segera memasuki fase operasional dan memberikan pemanfaatan penuh bagi masyarakat.

Selain mengairi sepuluh ribu hektare sawah, bendungan ini diproyeksikan mampu memasok air baku sebesar 0,550 meter kubik per detik guna menopang aktivitas domestik dan ekonomi.

Dari sisi mitigasi bencana, Bendungan Way Apu juga memiliki fungsi krusial untuk mereduksi debit banjir hingga 394 meter kubik per detik di wilayah hilir.

Di samping fungsi teknis pengairan, kawasan pelataran bendungan ini turut dipersiapkan untuk membuka ceruk ekonomi baru melalui sektor pariwisata berbasis lanskap dan gardu pandang.

“Dengan dukungan sektor pertanian, energi, dan pariwisata, bendungan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kontribusi Maluku terhadap pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan penambahan sumur dalam dan jaringan irigasi tersier sebagai langkah antisipasi menghadapi fenomena El Nino periode 2026-2027 yang berpotensi memicu kekeringan di berbagai wilayah.

Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan penambahan sumur dalam diperlukan untuk menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian saat musim kemarau panjang. Menurutnya, sumber air tanah yang dibor dapat menjadi solusi agar pasokan air untuk irigasi tetap tersedia meski curah hujan menurun.

"EL Nino ini kita tambahin dengan banyaknya bor sumur dalam, supaya walaupun dia kering, air yang keluar dari air tanah ini tidak berhenti, tidak kemudian menghilang karena kemarau panjang. Tetap ada khusus untuk air tanah yang kita bor, yang diperuntukkan untuk irigasi," katanya, Jumat (19/6/2026).

Selain menambah jumlah sumur dalam, Dody juga meminta pembangunan irigasi tersier diperkuat agar distribusi air ke lahan pertanian lebih efektif hingga ke area persawahan yang paling jauh.

"Saya minta ditambahin Irigasi tersier supaya air yang mengalir dan keluar dari tanah ini mengalirnya itu sampai sawah yang terjauh dan efektif irigasi. Selama ini cuman alirin gitu aja. Saya kritisi teman-teman di sumber daya air, jangan cuman membuat air dan dialirin gitu aja, nanti kasihan anak-anak cucu kita mereka tidak dapat air," lanjutnya.

Untuk memperkuat mitigasi dampak El Nino, Kementerian PU juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus. Dody menjelaskan, dampak El Nino tidak hanya mengancam sektor pertanian akibat berkurangnya pasokan air irigasi, tetapi juga berpotensi memengaruhi layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta kondisi bendungan di sejumlah daerah.

Menurutnya, keberadaan Satgas akan membantu pemerintah mengoordinasikan langkah-langkah antisipasi dan penanganan dampak El Nino secara lebih terintegrasi sehingga kebutuhan air masyarakat dan sektor pertanian tetap terjaga selama periode kemarau.

"Kenapa harus ada Satgas? Karena yang terdampak tidak hanya masalah irigasi dan sawah yang tidak mendapatkan suplai air karena kekeringan tapi juga mungkin di beberapa titik SPAM kita juga mungkin akan kekeringan," katanya.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyampaikan tengah menyiapkan konstruksi 10 tol fungsional di berbagai daerah guna menyokong mobilitas masyarakat pada akhir tahun 2026, tepatnya pada momentum hari raya Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU Ni Komang Rasminiati menyampaikan bahwa jumlah tersebut sesuai dengan progres konstruksi yang berlangsung hingga pertengahan Juni ini.

“Sampai sekarang ada rencana sekitar 10 ruas yang harapannya dapat diselesaikan di akhir 2026 dan dapat difungsionalkan untuk menunjang pergerakan lalu lintas Natal-Tahun Baru," kata Komang dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (19/6/2026).

Dia memerinci, sejumlah ruas tol yang pembangunannya tengah dikebut itu mencakup tol Sigli-Banda Aceh seksi 1, serta ruas tol Palembang-Betung seksi 1 dari Keramasan-Pulau Rimau.

Di Pulau Jawa, pembangunan ruas tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) seksi 3 yang membentang dari kawasan Paiton hingga Besuki juga terus dilakukan.

Terdapat pula progres konstruksi serupa di ruas tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan seksi 6, tepatnya Kutanegara-Sadang.

Menurut Komang, Kementerian PU tengah berupaya meningkatkan pengawasan agar pembangunan masing-masing ruas tol tersebut dapat sesuai target pada penghujung tahun nanti.

"Itu antara lain mungkin potensi yang kita terus akan tingkatkan pengawasannya untuk penyelesaian konstruksinya di akhir 2026, sehingga dapat difungsionalkan untuk periode Natal dan tahun baru," tuturnya.