Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak Grab Holdings untuk membangun data center di Indonesia guna memenuhi kebutuhan lokalisasi data. Menurutnya, pangsa operasional Grab di Indonesia cukup besar, yakni mencapai sekitar 40%, sehingga data seharusnya dihosting di negara tuan rumah.

Selain itu, Airlangga menilai Indonesia memiliki keunggulan dari sisi biaya, khususnya harga lahan dan listrik yang lebih kompetitif dibandingkan negara lain tempat Grab beroperasi.

“Indonesia adalah yang paling kompetitif. Itu yang bisa saya jamin,” kata Airlangga dalam acara Grab X pada Rabu (8/4/2026).

Airlangga juga menyinggung laporan World Economic Forum yang mencatat 22% pekerjaan akan berubah dalam beberapa tahun ke depan. Menurutnya, kunci menghadapi perubahan tersebut adalah memastikan ketersediaan talenta digital yang adaptif serta kemampuan inovasi.

Sejalan dengan itu, pemerintah terus memperkuat kesiapan nasional melalui berbagai inisiatif strategis. Salah satunya kolaborasi dengan Arm Holdings dalam pengembangan kapasitas teknologi, yang pada tahun ini menargetkan pelatihan bagi 15.000 talenta di bidang AI.

Di tingkat regional, Indonesia juga menginisiasi penyusunan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) sebagai fondasi penguatan ekonomi digital kawasan. Inisiatif ini diharapkan dapat ditandatangani pada 2026 di bawah kepemimpinan Filipina.

Airlangga menambahkan, jika kesepakatan tersebut terealisasi, potensi ekonomi digital global dapat meningkat dari US$1 triliun menjadi US$2 triliun atau sekitar Rp34.000 triliun pada 2030.

“Jadi ini adalah potensi pertumbuhan lain untuk Grab dalam lima tahun ke depan,” katanya.

Peluang dan Tantangan Data Center di RI

Sementara itu, Ketua Industri AI, IoT & Big Data Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Teguh Prasetya, membeberkan sejumlah peluang dan tantangan Indonesia sebagai lokasi pengembangan data center.

Menurutnya, Indonesia memiliki pasar domestik yang sangat besar dengan populasi sekitar 280 juta jiwa, lebih dari 200 juta pengguna internet, serta PDB US$1,4 triliun atau sekitar Rp23.800 triliun yang tumbuh sekitar 5% per tahun.

“Ini adalah daya tarik fundamental yang tidak dimiliki oleh Singapura maupun Malaysia,” kata Teguh kepada Bisnis.

Dia menambahkan, pasar hyperscale data center Indonesia diproyeksikan tumbuh dari US$3,49 miliar atau sekitar Rp59,3 triliun pada 2025 menjadi US$7,96 miliar atau sekitar Rp135,3 triliun pada 2031, dengan CAGR 14,71%.

Selain itu, Indonesia dinilai unggul dari sisi ketersediaan lahan yang luas, sumber air untuk kebutuhan pendinginan, serta kemudahan pembangunan pembangkit listrik. Hal ini berbeda dengan Singapura yang menghadapi keterbatasan fisik akut, dengan vacancy rate data center hanya 1,4%, terendah di Asia Pasifik.

Indonesia juga memiliki opsi lokasi yang beragam, mulai dari Jakarta dan Batam hingga potensi pengembangan di Surabaya, Medan, dan ibu kota negara baru Nusantara.

Dari sisi kebijakan, insentif fiskal dinilai cukup kompetitif. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti Cikarang dan Batam menawarkan PPN 0% untuk peralatan impor, yang dapat mengurangi belanja modal awal sekitar 11%. Sistem Online Single Submission (OSS) juga mempercepat proses perizinan dari 24 minggu menjadi 10 minggu untuk proyek yang memenuhi syarat.

Selain itu, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menjadikannya titik pendaratan alami kabel laut, sekaligus menciptakan kebutuhan organik akan edge data center di berbagai wilayah.

Teguh juga menyoroti momentum investasi yang kuat. Pada 2025, sejumlah investasi besar telah terealisasi, seperti DAMAC Digital dengan investasi US$2,3 miliar atau sekitar Rp39,1 triliun untuk data center AI-ready di Jakarta, Microsoft dengan komitmen US$1,7 miliar atau sekitar Rp28,9 triliun untuk infrastruktur cloud dan AI, serta kolaborasi Indosat-NVIDIA senilai US$250 juta atau sekitar Rp4,25 triliun untuk AI factory yang telah beroperasi melayani lebih dari 20 perusahaan di Indonesia.

Pasokan Energi Terjangkau ...

Ketergantungan pada Batu Bara

Namun demikian, Teguh menilai pasokan energi masih menjadi kelemahan utama Indonesia. Ketergantungan pada batu bara masih tinggi, yakni sekitar 68% dari pembangkit listrik nasional.

Target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada 2025 juga belum tercapai, dengan realisasi baru sekitar 16%. Selain itu, tarif listrik PLN yang berada di kisaran Rp1.600/kWh (US$0,11/kWh) belum disertai skema khusus energi terbarukan untuk data center.

“Hyperscaler global yang memiliki komitmen keberlanjutan ketat menghadapi kesulitan memenuhi target pengadaan energi hijau di Indonesia,” katanya.

Dari sisi infrastruktur, kesiapan jaringan listrik juga masih menjadi tantangan. Meskipun RUPTL PLN 2025–2034 menargetkan penambahan kapasitas 69,5 GW dengan 61% berasal dari energi terbarukan, realisasi investasi masih jauh dari kebutuhan, yakni hanya US$1,7 miliar atau sekitar Rp28,9 triliun pada 2024 dibandingkan kebutuhan sekitar US$18 miliar per tahun atau sekitar Rp306 triliun per tahun.

Selain itu, Teguh menilai birokrasi dan budaya bisnis berbasis relasi masih menjadi hambatan. Berbeda dengan Singapura dan Malaysia yang lebih efisien dan transaksional, proses bisnis di Indonesia kerap membutuhkan waktu lebih panjang untuk membangun hubungan.

Tantangan lain adalah kesenjangan talenta. Meski memiliki populasi muda besar, ketersediaan tenaga profesional terlatih untuk operasional data center masih terbatas.

“Program pendidikan dan pelatihan terus diperbaiki, namun gap ini masih signifikan,” kata Teguh.

Terkonsentrasi di Jakarta

Dari sisi distribusi, pasar data center Indonesia juga masih terkonsentrasi di Jakarta dengan pangsa sekitar 56,72%. Meskipun Batam menunjukkan pertumbuhan pesat dengan CAGR 21,7% hingga 2031, diversifikasi ke wilayah lain masih berjalan lambat.

Dalam perbandingan regional, Teguh menyebut Singapura masih unggul dalam ekosistem digital, konektivitas global, regulasi yang transparan, serta posisinya sebagai pusat AI regional. Namun, keterbatasan lahan dan energi membatasi ekspansi kapasitas.

Sementara itu, Malaysia khususnya Johor tengah menjadi pusat pertumbuhan data center tercepat di Asia Tenggara, dengan kapasitas meningkat hingga 4,5 kali lipat. Hingga pertengahan 2025, pemerintah Johor telah menyetujui 42 proyek data center dengan total investasi sekitar MYR164,45 miliar atau sekitar US$35 miliar atau Rp595 triliun.

Meski demikian, Malaysia juga mulai menghadapi tekanan kapasitas. Pada Maret 2026, pemerintah setempat mengumumkan jeda pembangunan data center non-AI akibat keterbatasan pasokan air dan listrik.

Teguh menilai posisi Indonesia unik karena tidak bersaing langsung dengan Singapura atau Malaysia, melainkan menawarkan nilai berbeda berupa pasar domestik yang besar, kebutuhan data sovereignty, serta layanan berlatensi rendah.

“Investasi data center di Indonesia bukan tentang mengekspor kapasitas komputasi, melainkan tentang melayani 280 juta penduduk Indonesia sendiri. Ini adalah differentiator strategis yang sulit ditandingi negara mana pun,” kata Teguh.