Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) bakal melakukan peremajaan atau replanting tanaman kakao nasional seluas 248.500 hektare hingga 2027. Mayoritas program ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketua Kelompok Tanaman Perkebunan Kementan Yakub Ginting mengatakan program peremajaan ini dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas biji kakao dalam negeri.

Secara terperinci, target replanting kakao sebesar 248.500 hektare hingga 2027 itu mencakup 4.266 hektare pada 2025, 175.500 hektare pada 2026, dan 68.734 hektare pada 2027. Totalnya, mencapai 248.500 hektare.

Menurutnya, program hilirisasi kakao hampir menutupi seluruh lahan kakao rusak nasional yang mencapai 290.000 hektare.

Nantinya, program peremajaan kakao ini akan menggunakan APBN dan skema Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang tengah disiapkan regulasinya.

“Di tahun 2027 itu target kami semua clear, karena 248.000 [hektare sampai 2027] sudah dilakukan mulai tahun ini,” kata Yakub dalam acara Peringatan Hari Kakao Indonesia 2025 bertajuk Penguatan Sektor Hulu Untuk Memperkokoh Hilirisasi Kakao Indonesia di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Yakub merincikan, kebutuhan total per hektare termasuk biaya bibit, pupuk awal, hingga perawatan mencapai sekitar Rp30 juta. Namun, dukungan pemerintah melalui APBN difokuskan pada pengadaan bibit dan biaya tanam sebagai stimulan bagi petani.

Adapun, pembiayaan APBN menjadi prioritas karena sudah berjalan lebih dulu. Nantinya, penerima bantuan dari APBN nantinya tidak boleh lagi menerima pendanaan dari BPDP.

“Jadi nanti kalau yang sudah dapet APBN tidak bisa mendapat BPDP. Enggak boleh dua dong, sumber pembiayaan dua. Tapi ini kan biar makin luas, makin banyak,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yakub menyampaikan sisa lahan kakao yang rusak akan dibiayai melalui pendanaan BPDP setelah regulasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) rampung.

“Mudah-mudahan dalam waktu singkat sudah bisa keluar Permentannya dan kita tindaklanjuti dengan Perdirjen,” terangnya.

Berdasarkan data Kementan, total luas area kakao nasional saat ini mencapai 1,3 juta hektare, terdiri atas 890.000 hektare tanaman menghasilkan, 212.000 hektare tanaman belum menghasilkan, dan 290.000 hektare tanaman rusak.

Dari luas tersebut, Yakub menyampaikan bawah 60% area kakao dalam negeri berada di empat provinsi di Sulawesi, yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat.

Pada 2023, ungkap dia, produksi kakao Indonesia mencapai 632.117 ton. Namun, produktivitasnya terus menurun seiring peralihan petani ke komoditas lain seperti sawit dan tanaman pangan yang lebih cepat menghasilkan.

Selain itu, Indonesia juga masih mengimpor bahan baku kakao fermentasi, terutama untuk kebutuhan industri dalam negeri.

“Yang diimpor itu kan fermentasi. Fermentasinya masih kurang. Kita ekspornya biji, ada yang fermentasi juga. Jadi pertukaran perdagangan lah. Ada yang ke Amerika, ada yang ke Eropa,” ungkapnya.

Dia menyatakan, pemerintah berkomitmen memperkuat produktivitas dan kualitas kakao nasional. Dengan harga bibit Rp13.000 per batang dan kebutuhan 1.000 batang per hektare, nilai bisnis replanting kakao dari APBN ini bisa mencapai menyentuh angka triliunan.

“Ini nilai bisnisnya itu sangat besar sekali. Dikali Rp13.000 harganya, berapa triliun itu? Ini kalau Bapak Ibu tidak bersiap, apalagi yang harus kami sampaikan begitu untuk mendukung kakao kita,” ujarnya.

Di samping itu, tambah dia, pemerintah juga telah menyiapkan pupuk subsidi untuk kakao dan harganya sudah diturunkan.

“Pupuk subsidi sudah disiapkan, dana untuk benih disiapkan. Nah apalagi? Ini pupuknya juga kemarin Pak Mentan sudah menurunkan harganya. Nah ini udah enak sekali gitu loh untuk petani kakao,” pungkasnya.