Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha sepatu dalam negeri resah bukan main karena serbuan sepatu-sepatu impor branded kualitas KW yang dijual bebas di Pasar Jatinegara dan Pasar Senen. Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Yoseph Billie Dosiwoda, bahkan menduga sepatu KW impor tersebut sudah rembes sampai mal besar.

"Maka kalau impor ilegal, terlalu kecil bila hanya di Senen dan Jatinegara, karena bisa saja di mal besar juga masuk sepatu impor ilegal," ungkap Yoseph kepada CNBC Indonesia, Senin (13/10/2025).

Bukan hanya itu, dia juga melihat penjualan sepatu KW impor ilegal dengan merek-merek branded sudah banyak ditemukan di toko online.

"Menjadi keresahan kami bagi alas kaki UMKM/IKM adalah penjualan melalui marketplace toko online resmi atau media sosial, karena ini ada sepatu tiruan dengan mirip ilegal atau meniru punya merk global brand, atau produk sepatu lokal, tetapi dengan harga yang jauh lebih murah. Ini peran APH juga harus mampu menindak," keluhnya.

Ia menambahkan, hampir tidak mungkin ada sepatu impor murah jika masuk secara resmi karena harus melewati Pajak, PNBP, dan standar SNI.

Foto: Sepatu Impor Bekas-Baru di Pasar Jembatan Item, Jatinegara, Jakarta Timur dan Pasar Poncol, Senen, Jakarta Pusat pada Jumat (19/9/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata) Sepatu Impor Bekas-Baru di Pasar Jembatan Item, Jatinegara, Jakarta Timur dan Pasar Poncol, Senen, Jakarta Pusat pada Jumat (19/9/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata)

"Apakah ada sepatu impor murah kalau resmi? di mana sudah kena PNBP, SNI dan masuk jalur resmi (bea masuk), saya berani kompetitif, hampir tidak ada (sepatu impor murah). Yang ada impor ilegal," ujarnya.

"Kalau impor ilegal sudah pasti jauh lebih murah dan ini yang merusak produk lokal UMKM/IKM alas kaki di dalam negeri. Ini yang harus ditindak secara berkelanjutan," jelas Yoseph.

Aprisindo pun mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) untuk secara konsisten menindak praktik impor ilegal secara serius. Yoseph bahkan mengusulkan agar pemerintah membentuk instrumen hukum khusus yang lebih singkat dan efektif dalam menangani kasus ini.

"Pemerintah bersama APH harus secara konsisten menindak pelaku impor ilegal, bukan hanya alas kaki, baik yang dilakukan WNI/WNA sekalipun, dengan membentuk instrumen dan hukum acara yang khusus tidak panjang dan efektif dari penindakan sampai proses pengadilan dalam waktu singkat sehingga memitigasi praktik penegakan hukum di kasus impor ilegal," tandasnya.