Kementerian Keuangan baru berhasil mengumpulkan Rp7,21 triliun dari Rp60 triliun pajak yang dikemplang oleh 200 wajib pajak.

Informasi itu diungkap oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam Konferensi Pers APBN Kita pada Selasa (14/10).

"Dari Rp60 triliun tunggakan pajak, realisasi sekitar Rp7,21 triliun dari 200 pengemplang pajak yang kami lakukan penagihan aktif," katanya.

Bimo mengatakan masih minimnya realisasi penagihan dipicu oleh beberapa masalah. Berdasarkan data yang disampaikannya, penagihan aktif terhadap pengemplang pajak ternyata ada beberapa masalah yang dihadapi.

Pertama, pengemplang mengalami kesulitan keuangan. Total pengemplang yang mengalami kesulitan keuangan mencapai 5 wajib pajak.

Kedua, pengemplang pajak dalam kondisi pailit. Jumlahnya mencapai 27. 

"(Ketiga) 91 wajib pajak bayar dan angsur," katanya.

Keempat, ada pengemplang yang saat ini asetnya sedang diselidiki. 

"Perkembangan lainnya, kita juga sedang mencegah 9 beneficial owner, menyandera 1, dan menindaklanjuti 59 (pengemplang) lainnya," katanya.

Karena masalah itu, Bimo menargetkan hingga akhir tahun nanti pihaknya bisa mengumpulkan Rp20 triliun dari pengemplang pajak.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap 200 penunggak pajak dalam jumlah besar. Ia mengaku telah mengantongi daftarnya.

"Kita punya lis 200 penunggak pajak besar yang sudah inkracht. Kita mau kejar dan eksekusi. Sekitar Rp50 triliun- Rp60 triliun," ujarnya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/9).

Purbaya mengatakan pihaknya akan mengejar para penunggak pajak itu.

"Dalam waktu dekat akan kita tagih dan mereka gak akan bisa lari," imbuhnya.