Tugas menjaga pasokan avtur menuntut toleransi nol terhadap kekurangan stok dan jeda pelayanan. Langkah nyata ini diharapkan mampu membuktikan kepemimpinan Pertamina dalam mewujudkan target Net Zero Emission

Jakarta (ANTARA) - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan menilai kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) guna menyambut era Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau avtur hijau nasional penting untuk memutus ketergantungan pada impor minyak mentah global.

“Tugas menjaga pasokan avtur menuntut toleransi nol terhadap kekurangan stok dan jeda pelayanan. Langkah nyata ini diharapkan mampu membuktikan kepemimpinan Pertamina dalam mewujudkan target Net Zero Emission (NZE),” kata Iriawan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Ia pun mengingatkan pentingnya peran Pertamina dan para pemangku kepentingan serta mitra strategis terkait, termasuk bandara internasional, sebagai etalase transisi energi hijau berbasis potensi domestik.

Menurut Iriawan, hal ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai kemandirian energi.

Lebih jauh, ia melakukan kunjungan kerja maraton ke wilayah Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara pekan ini sebagai tindak lanjut perseroan guna memastikan keandalan pasokan energi nasional sekaligus mengawal program strategis pemerintah dalam transisi energi bersih.

Selain menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur dan SDM untuk menyambut era SAF di Aviation Fuel Terminal (AFT) Juanda, Iriawan juga melakukan kunjungan ke Integrated Terminal (IT) Surabaya, salah satu terminal terintegrasi terbesar di Indonesia.

Di lokasi ini, ia menerima laporan yang menyatakan bahwa seluruh fasilitas dan infrastruktur IT Surabaya telah sepenuhnya siap untuk menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar biodiesel 50 persen (B50), menyusul rencana peresmian yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat ini.

Iriawan berharap kesiapan IT ini dapat menjadi salah satu episentrum transformasi energi baru terbarukan, mulai dari optimalisasi pemanfaatan B35, B40, hingga penyediaan B50, green gasoline, dan green diesel secara berkelanjutan.

Di sisi lain, ia juga meminta manajemen untuk memaksimalkan keandalan sistem digitalisasi yang telah dibangun, seperti Pertamina Integrated Command Center (PICC) dan Terminal Automation System, guna menjamin akuntabilitas serta meminimalkan potensi kerugian (zero loss) dalam proses distribusi.

Mengingat situasi geopolitik global yang dinamis dan berpotensi mengganggu rantai pasok minyak dunia, Iriawan menilai pemeliharaan aset vital seperti tangki timbun, dermaga (jetty), dan jalur pipa di IT Surabaya wajib dipastikan dalam kondisi prima.

“Penguatan operational buffer atau cadangan operasional dinilai krusial agar terminal domestik memiliki daya tahan tinggi terhadap gejolak pasar internasional,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan memastikan perseroan terus melakukan monitoring terkait perkembangan kapal tanker very large crude carrier (VLCC) Pertamina Pride yang masih tertahan di Selat Hormuz.

Iriawan mengatakan pemantauan perkembangan kapal milik PT Pertamina International Shipping (PIS) tersebut secara real-time dan penuh kehati-hatian.

“Sementara untuk armada lain seperti VLCC Pertamina Pride di Teluk Arab, saat ini sedang dalam persiapan bergerak dengan terus mengevaluasi perkembangan risiko serta rekomendasi internasional,” ujar Iriawan saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan informasi PT PIS, Kapal VLCC Pertamina Pride saat ini sedang dalam tahap persiapan untuk bergerak dengan tetap mengevaluasi perkembangan keamanan, kondisi lalu lintas, kepadatan, dan risiko lainnya serta mempertimbangkan rekomendasi internasional.

Iriawan menambahkan, tim crisis center dari PT PIS juga terus memonitor situasi secara penuh selama 24 jam dengan berkoordinasi erat bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) serta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Iran.

“Semoga kapal VLCC Pertamina Pride juga bisa segera bisa lepas dan bisa datang ke Indonesia,” katanya.

Di sisi lain, Iriawan memastikan Kapal Gamsunoro telah berhasil melintasi Selat Hormuz pada Rabu (24/6) waktu setempat.

“Alhamdulillah, Gamsunoro sudah lepas dari Selat Hormuz. Sudah kami lihat, sudah keluar, dan telah mencapai titik aman,” ujar Iriawan.

PT PIS sebelumnya melaporkan, Kapal Gamsunoro yang menempuh perjalanan selama 16 jam mulai beranjak dari Teluk Arab, Rabu (24/6), mulai pukul 01.06 waktu Dubai atau sekitar pukul 04.06 WIB.

Kapal melaju dengan kecepatan 7,5 knot dan tiba di mulut Selat Hormuz sekitar pukul 13.00 waktu setempat atau pukul 16.00 WIB. Lalu empat jam kemudian, kapal dinyatakan berhasil melintasi selat dan mencapai titik aman.

Keberhasilan Gamsunoro melintasi Selat Hormuz pun dinilai menjadi bagian dari upaya PIS menjaga operasional pelayaran di tengah ketidakpastian geopolitik global, khususnya di salah satu jalur distribusi energi paling strategis di dunia, ujar Iriawan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kami dari jajaran dewan komisaris mendorong direksi, manajemen (Pertamina) untuk segera menyesuaikan dengan harga minyak (mentah) dunia yang sudah mulai turun

Jakarta (ANTARA) - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan memberikan masukan strategis kepada jajaran direksi agar segera mempersiapkan eksekusi penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi secara bertahap mulai awal bulan Juli 2026.

Hal ini menyusul tren harga minyak mentah (crude) dunia yang menunjukkan penurunan dalam beberapa waktu terakhir.

“Kami dari jajaran dewan komisaris mendorong direksi, manajemen (Pertamina) untuk segera menyesuaikan dengan harga minyak (mentah) dunia yang sudah mulai turun,” kata Iriawan saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Adapun harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) pada perdagangan pagi ini berada di level 71,533 dolar AS per barel. Sementara, harga acuan perdagangan minyak mentah Brent hari ini berada di level 74,835 dolar AS per barel.

Oleh karena itu, Iriawan mengatakan pihaknya akan melakukan diskusi lebih jauh dengan jajaran direksi Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait potensi penyesuaian harga BBM nonsubsidi.

Sebagai informasi, harga BBM ritel nonsubsidi melalui SPBU per 10 Juni 2026, harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.

‎Adapun harga Pertamax Turbo (RON 98) tetap Rp20.750 per liter, Dexlite (CN 51) tetap Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex (CN 53) tetap Rp24.800 per liter.

“Jadi kira-kira kami akan mendorong jajaran direksi untuk melakukan itu (penyesuaian harga BBM nonsubsidi). Yang pastinya nanti akan berkomunikasi dengan kemudian ESDM untuk bisa menurunkan harga minyak nanti,” ujar Iriawan.

Namun, ia menggarisbawahi penyesuaian harga BBM harus melewati sejumlah prosedur dan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

Menurut dia, formula evaluasi berkala yang diterapkan perseroan menjadi instrumen pelindung konsumen agar tidak terombang-ambing oleh volatilitas harga harian yang ekstrem.

“Ada prosedurnya ya, karena minyak yang sekarang ini proses (dari) bulan yang lalu, dengan harga yang lalu. Nah tentunya kalau turunnya kemarin, berapa hari yang lalu, kita akan menyesuaikan nanti,” kata Iriawan.

“Turunnya berapa (rupiah), nanti kita lihat ke depan. Tapi insya Allah, doakan, mudah-mudahan bisa turun sesuai dengan harapan masyarakat,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Hal itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) usai melaporkan pelaksanaan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/6/2026).

“Kami hari ini menghadap Presiden terkait dengan evaluasi. Kami melaporkan penyelenggaraan haji tahun 2026 ini, di mana beberapa poin kita mendapatkan nilai positif walaupun tidak menutup kemungkinan memang ada beberapa titik yang perlu disempurnakan,” kata Gus Irfan.

Menurut Irfan, capaian tersebut tidak lepas dari kerja sama antara Kementerian Haji dan DPR sebagai Tim Pengawas Haji yang dinilai berjalan konstruktif.

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengaku kementeriannya masih menghadapi tantangan fiskal yang serius untuk tahun 2027. Saat ini, pagu indikatif yang diterima untuk tahun anggaran tersebut baru mencapai Rp1,9 triliun.

Pria yang akrab disapa Gus Irfan ini menyebut jumlah Rp1.945.764.141.000 ini belum cukup untuk mendukung aktivitas inti (core business) terkait pelayanan jemaah.

Anggaran sebesar Rp1,9 triliun tersebut saat ini hanya dialokasikan untuk belanja pegawai, biaya operasional dasar perkantoran, serta pembangunan infrastruktur melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

"Di situ belum ada besaran anggaran untuk teknis penyelenggara ibadah haji dan umrah yang ditempatkan pada unit teknis Direktorat Jenderal dan Inspektorat Jenderal," kata Menhaj saat Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).



Rapat Kerja Komisi VIII DPR bersama sejumlah mitra termasuk Kemenhaj di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Foto/Felldy Utama

Menurut Gus Irfan, ruang fiskal yang tersedia belum sepenuhnya mampu mendukung aktivitas inti atau core business penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Berdasarkan analisis kebutuhan, total anggaran yang diperlukan Kemenhaj untuk tahun 2027 mencapai Rp3.782.103.059.000. Dengan pagu indikatif yang ada saat ini, terdapat celah (gap) anggaran sebesar Rp1.836.338.918.000 yang harus dipenuhi melalui rupiah murni.

Tambahan anggaran tersebut tersebar di beberapa unit kerja vital, di antaranya Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umrah uyang membutuhkan tambahan sebesar Rp1.133.904.988.000 (saat ini belum tercantum dalam pagu).

Sekretariat Jenderal membutuhkan tambahan Rp543.381.738.000 untuk melengkapi total kebutuhan Rp2.025.420.179.000. Selain itu, Direktorat Jenderal Pelayanan Haji memerlukan Rp67.396.517.000, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah memerlukan Rp39.954.288.000. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah memerlukan Rp23.734.563.000, dan Inspektorat Jenderal memerlukan Rp27.966.824.000.

"Total pagu indikatif Rp1.482.038.441.000, kebutuhannya Rp3.318.327.359.000, artinya diperlukan tambahan Rp1.836.338.918.000."

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) memimpin kedatangan rombongan Amirulhaj gelombang kedua di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi, Selasa (19/5/2026) sore waktu setempat. Rombongan tiba melalui terminal kedatangan internasional sekitar pukul 17.40 Waktu Arab Saudi .

Kehadiran Amirulhaj di Tanah Suci menjadi bagian dari penguatan pengawasan langsung Pemerintah Indonesia terhadap penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, khususnya menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Turut dalam rombongan Amirulhaj antara lain Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Wakil Menteri Agama Mohammad Syafi’i, KH Asep Saifuddin Chalim, Muhadjir Effendy, Heri Hermansyah, Rossa Safira, serta Ilfi Nur Diana.

Setibanya di Bandara King Abdulaziz, Menhaj bersama rombongan Amirulhaj disambut jajaran Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi. Para Amirulhaj juga menyapa petugas yang bertugas di area kedatangan sebagai bentuk dukungan terhadap pelayanan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci.

Menhaj mengatakan, kehadiran Amirulhaj di Arab Saudi bertujuan memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji berjalan lancar, aman, dan terkendali. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan jemaah haji Indonesia mendapatkan layanan terbaik hingga kembali ke Tanah Air.

"Kehadiran kami di Tanah Suci adalah untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan dengan baik. Pemerintah ingin memastikan seluruh layanan kepada jemaah berjalan lancar, aman, dan nyaman, terutama menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina," ujar Gus Irfan.

Menurut Menhaj, salah satu agenda utama Amirulhaj adalah memastikan kesiapan operasional Armuzna berjalan optimal. Kesiapan tersebut meliputi tenda dan fasilitas pendukung, transportasi, konsumsi, layanan kesehatan, serta skema pergerakan jemaah saat puncak haji.

"Armuzna adalah fase paling penting dalam penyelenggaraan ibadah haji. Karena itu, seluruh aspek layanan harus dipastikan siap, mulai dari tenda, konsumsi, transportasi, hingga pengaturan pergerakan jemaah. Semua harus berjalan terukur, tertib, dan berorientasi pada keselamatan jemaah," katanya.

Gus Irfan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji yang telah mendampingi jemaah sejak keberangkatan dari Tanah Air hingga berada di Arab Saudi. Ia meminta petugas tetap menjaga stamina, kekompakan, serta kecepatan respons dalam memberikan pelayanan kepada jemaah.

"Pelayanan ini adalah amanah besar yang harus kita tunaikan dengan penuh tanggung jawab."

Setelah tiba di Jeddah, Menhaj dijadwalkan memenuhi undangan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada keesokan hari sebelum melanjutkan agenda pengawasan layanan haji di Tanah Suci.

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) melepas keberangkatan Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis ke Tanah Suci. Gus Irfan memberikan amanah kepada Kiai Cholil Nafis sebagai Ketua Musyrif Diny yang beranggotakan 32 orang.

Mereka bertugas sebagai pembimbing dalam pelaksanaan ibadah haji 2026. “Hari ini Selasa 12 Mei 2026 saya melepas 32 Anggota Musyrif Diny untuk bertugas sebagai pembimbing dalam pelaksanaan ibadah haji 2026," kata Gus Irfan dalam akun Instagram pribadinya ketika melepas Musyrif Diny di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (12/5/2026).

Gus Irfan menuturkan bahwa 32 anggota Musyrif Diny terdiri dari berbagai unsur ormas Islam. Dia memastikan semua anggota Musyrif Diny memiliki tingkat keilmuan fikih dan pengetahuan haji yang mumpuni.

"Sebanyak 32 anggota Musyrif Diny sendiri terdiri dari berbagai unsur ormas Islam yang tentunya memiliki tingkat keilmuan fikih dan pengetahuan haji yang mumpuni," ujar Gus Irfan.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa tahun ini jamaah haji asal Indonesia mencapai 221 ribu orang. Mereka berasal dari berbagai aliran dan ajaran Islam di Indonesia. Melalui bimbingan Musyrif Diny di bawah kepemimpinan KH Cholil Nafis, Gus Irfan berharap seluruh jamaah haji asal Indonesia bisa terwadahi dengan rukun dan fikih haji yang baik dan benar.

“Kami berharap 221 ribu jamaah haji asal Indonesia yang berasal dari berbagai aliran dan ajaran Islam di Indonesia bisa terwadahi dengan rukun dan fikih haji yang baik dan benar," tegasnya.

Di bawah kepemimpinan KH Cholil Nafis, Gus Irfan menegaskan bahwa Musrif Diny memiliki peran strategis sebagai konsultan ibadah. Mereka hadir untuk memastikan jemaah memperoleh pendampingan manasik secara benar, sahih, dan menenangkan selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci.

“Musyrif Diny bukan sekadar pendamping ibadah, melainkan penjaga kualitas manasik jemaah. Mereka memiliki tugas mulia untuk memastikan ibadah haji dilaksanakan secara sahih, tertib, dan tetap memberi kemudahan bagi jamaah sesuai prinsip syariat,” ungkap Menhaj saat melepas Musyrif Diny di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (12/5/2026).

Menhaj berpendapat, kehadiran Musyrif Diny menjadi penguat pilar pertama dalam konsep Tri Sukses Haji, yaitu sukses ritual. Dua pilar lainnya adalah sukses ekosistem ekonomi haji serta sukses peradaban dan keadaban.

Karena itu, Musyrif Diny diharapkan tidak hanya memahami aspek teknis manasik, tetapi juga mampu menghadirkan bimbingan yang mencerahkan, menenteramkan, dan memperkuat kesadaran spiritual jamaah.

“Dalam Tri Sukses Haji, Musyrif Diny berada di garda penting untuk memastikan sukses ritual. Mereka bertugas menjaga kesucian ibadah, membimbing manasik secara sahih, serta memastikan jemaah memahami kemudahan-kemudahan syariat tanpa kehilangan makna spiritual haji,” ungkapnya.

Menhaj pun menekankan pentingnya penguatan pemahaman fiqh taisir atau fikih kemudahan dalam layanan bimbingan ibadah. Hal ini menjadi sangat penting mengingat kondisi jamaah haji Indonesia yang beragam, termasuk jamaah lanjut usia, jamaah dengan keterbatasan fisik, serta jemaah yang menghadapi kondisi darurat di lapangan.

“Jamaah kita tidak semuanya berada dalam kondisi fisik yang sama. Ada lansia, ada yang memiliki keterbatasan kesehatan, dan ada situasi lapangan yang membutuhkan keputusan cepat. Di sinilah Musyrif Diny harus hadir dengan pemahaman fikih yang kokoh, tetapi tetap adaptif dan memberi solusi,” jelasnya.

Menhaj mengatakan, sejumlah skema layanan ibadah seperti Safari Wukuf Khusus, Murur di Muzdalifah, dan Tanazul di Mina memerlukan pendampingan yang kuat dari para pembimbing ibadah. Skema tersebut harus dijelaskan kepada jamaah secara tepat agar tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan ibadah.

“Safari Wukuf, Murur, maupun Tanazul bukan sekadar pengaturan teknis. Di dalamnya ada landasan fikih yang harus dipahami dan disampaikan dengan baik kepada jamaah. Musrif Diny harus menjadi rujukan yang menenteramkan,” pungkasnya.

TANGERANG - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf memastikan negara hadir untuk para calon jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci. Gus Irfan mengatakan hal ini sejalan dengan permintaan Presiden Prabowo Subianto.

Gus Irfan bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melepas keberangkatan calon jemaah haji di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu (22/4/2026). Jemaah yang diberangkatkan merupakan Embarkasi Banten kelompok terbang (kloter) pertama atau JKB 01.

Pelepasan ditandai dengan penyerahan Bendera Merah Putih kepada Ketua Kloter JKB 01, Muhammad Suryadi, yang akan memimpin 391 jamaah asal Banten menuju Tanah Suci. Gus Irfan mengatakan, pemberangkatan ini merupakan bentuk nyata negara hadir untuk para calon jemaah haji.

Terlebih, ini merupakan momen perdana Kementerian Haji dan Umrah memberangkatkan calon jemaah haji. Sebelumnya, urusan itu menjadi tanggung jawab Kementerian Agama (Kemenag).

"Ibu-Bapak sekalian, penyelenggaraan haji tahun ini memiliki makna yang sangat khusus. Ini adalah penyelenggaraan haji pertama bagi Kementerian Haji dan Umrah dalam menjalankan amanah besar ini secara penuh. Sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang kami emban dengan penuh kesungguhan," kata Gus Irfan kepada awak media, termasuk iNews Media Group di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (22/4/2026).

Debut Kementerian Haji dan Umrah untuk memberangkatkan calon jemaah haji tahun ini penuh tantangan. Sebab diketahui, Timur Tengah sedang dilanda konflik yang bisa mengganggu perjalanan para calon jemaah haji.

Namun demikian, Gus Irfan memastikan negara hadir untuk menjamin keamanan dan keselamatan calon jemaah haji Indonesia. Gus Irfan mengatakan, ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin calon jemaah haji berangkat dan pulang dengan selamat.

"Untuk itu, izinkan saya menyampaikan dengan penuh ketulusan: Negara hadir bersama Ibu-Bapak sekalian. Pemerintah hadir. Kami terus berkoordinasi secara intensif dengan otoritas terkait guna memastikan bahwa seluruh jamaah Indonesia mendapatkan perlindungan, pelayanan, dan keamanan terbaik selama menjalankan ibadah," tutur Gus Irfan.

"Itu adalah permintaan dari Presiden yang menekankan keamanan dan keselamatan jamaah menjadi prioritas utama. Kami ingin Bapak dan Ibu berangkat dengan tenang, fokus pada ibadah, serahkan hal-hal di luar itu kepada kami untuk mengikhtiarkannya sebaik-baiknya," tambahnya.

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan memperingatkan seluruh warga negara Indonesia untuk tidak berangkat haji tanpa visa haji resmi. Menurutnya, pemerintah Arab Saudi terus meningkatkan pengawasan di berbagai titik.

"Kita berharap tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang berangkat haji tanpa menggunakan visa haji yang resmi," kata Gus Irfan dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Ia mengungkapkan, pemerintah Arab Saudi akan meningkatkan pengawasan di berbagai titik masuk, sehingga peluang lolos tanpa dokumen resmi semakin kecil.

"Beberapa titik-titik pasti akan ada pemeriksaan, karena itu kita harap masyarakat Indonesia yang tidak memiliki visa haji mohon jangan berangkat, saya khawatir nanti akan ada permasalahan," ujarnya.

Gus Irfan mengingatkan risiko yang akan dihadapi. Selain penahanan, pelanggar juga terancam masuk daftar hitam atau blacklist hingga 10 tahun sehingga tidak bisa kembali ke Arab Saudi.

Menurutnya, kasus serupa pernah terjadi pada musim haji sebelumnya. Sekitar seribu warga Indonesia sempat ditahan di Jeddah karena tidak mengantongi visa haji.

Ia juga menyoroti banyaknya jemaah yang sudah berada di Arab Saudi, tetapi tetap tidak bisa masuk ke Makkah karena hanya mengantongi visa non-haji. "Mereka hanya punya visa ziarah ataupun visa kerja," ujarnya.

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyatakan bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 hampir mencapai 100 persen. Saat ini, pihaknya memasuki tahap akhir pengecekan seluruh layanan.

"Persiapan layanan haji hampir selesai 100 persen. Tahapan saat ini adalah pengecekan akhir seluruh layanan menjelang operasional akhir," kata Irfan dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Irfan menjelaskan, seluruh kebutuhan dasar jemaah mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan telah disiapkan.

Sementara, untuk akomodasi di Makkah, pemerintah menyiapkan 177 hotel yang tersebar di sejumlah wilayah seperti Jarwal, Misfalah, Raudhah, Syisyah, dan Aziziyah.

Sedangkan di Madinah, kata dia, tersedia 100 hotel yang seluruhnya berada di kawasan Markaziyah. "Di Madinah ada 100 hotel seluruhnya di wilayah Markaziyah sehingga tidak diperlukan kendaraan untuk berjalan ke Masjid Nabawi," ujarnya.

Dari sisi konsumsi, pemerintah menyiapkan 51 dapur di Makkah dan 23 dapur di Madinah guna melayani kebutuhan makan jemaah selama berada di Tanah Suci. Dia memastikan layanan transportasi juga telah dipastikan siap, mulai dari bus antarkota hingga bus khusus ibadah.

"Transportasi jemaah juga sudah kita siapkan meliputi bis antar kota baik dari Madinah ke Makkah, kemudian dari Jeddah ke Makkah, maupun nanti dari Makkah ke Madinah ataupun dari Makkah ke Jeddah sebagai rute pulang."

Irfan menjelaskan, Bus Shalawat akan beroperasi selama 24 jam untuk mengantar jemaah dari pemondokan menuju Masjidilharam. Pemerintah juga menyiapkan Bus Masyair untuk mobilitas jemaah selama puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Dari sektor kesehatan, pemerintah menyediakan 40 klinik di Makkah dan 5 klinik di Madinah. Setiap kelompok terbang (kloter) juga akan didampingi oleh satu dokter dan satu tenaga kesehatan.

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa dirinya memutuskan untuk menutup sementara pembahasan terkait sistem 'war ticket' haji. Dia menyatakan bahwa Kemenhaj akan fokus terlebih pada pelaksanaan haji tahun ini.

Pria yang akrab disapa Gus Irfan ini mengakui bahwa istilah "war ticket" pertama kali dilontarkan di internal Kemenhaj sebelum akhirnya menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat.

"Dan kalau kita ditanya siapa yang bertanggung jawab, sayalah orang yang pertama melontarkan istilah war ticket ini," kata Gus Irfan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Ia juga menyadari bahwa wacana tersebut memicu kegaduhan karena dianggap terlalu dini untuk dipublikasikan. Sebagai langkah tindak lanjut, pembahasan mengenai sistem tersebut dihentikan untuk sementara waktu.

"Dan kalau itu dianggap sebagai terlalu prematur, ya akan kita tutup dulu sampai hari ini, sambil kita menyelesaikan haji kita yang sudah di depan mata," ujarnya.

Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina mengkritisi ihwal dikeluarkannya wacana 'war ticket' haji oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Menurutnya, wacana tersebut tidak tepat untuk disampaikan saat Kemenhaj juga tengah fokus terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2026.

"Momen hari ini adalah momen yang tidak tepat untuk mengeluarkan statement war ticket. Dan kami berharap bahwa Kementerian Haji bisa meredam upaya untuk mengeluarkan statement war ticket," kata Selly di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Pada prinsipnya, ia mengapresiasi inovasi tersebut. Namun, tambahan kuota haji yang menjadi dasar dari wacana ini dikeluarkan dinilai masih jauh dari harapan.

Dia juga menegaskan bahwa wacana war ticket ini justru harus dipahami bukan karena kesalahan atau kelalaian terkait panjangnya daftar antrean panjang calon jemaah karena setelah didirikannya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Masa tunggu ini memang sudah berlangsung sejak dari zaman Kementerian Agama terlebih dahulu. Saat itu diberlakukannya apa, kebijakan tentang orang bisa apa, dengan pola antrean dan orang-orang bisa melakukan pinjaman dari perbankan. Maka mau tidak mau, hal ini yang membuat masa tunggunya menjadi lebih lama," ujarnya.

Oleh karena itu, Selly meminta agar Kemenhaj tidak menggaungkan terlebih dahulu wacana war ticket ini. Terlebih, saat ini juga masih dibutuhkan fokus untuk pelaksanaan haji 2026.

"Justru yang harus menjadi fokus Kementerian Haji, bagaimana penyelenggaraan tahun 2026 atau 1447 Hijriah ini bisa berjalan dengan lebih baik," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengungkapkan adanya potensi kenaikan biaya penerbangan haji 2026. Tak tanggung-tanggung, potensi kenaikan biaya itu lebih dari 50%.

Hal itu diungkapkan Gus Irfan saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026). Ia menyampaikan, biaya rata-rata penerbangan haji per jemahaan pada kisaran Rp33,5 juta.

"Namun, kenaikan harga avtur global, lonjakan pemerintahan war risk, serta pelemahannya tukar, biaya tersebut meningkat signifikan. Kondisi politik juga memungkinkan lakukan re-routing penerbangan untuk menghindari wilayah udara konflik," ucap Gus Irfan.

Kendati demikian, Gus Irfan mengaku, dua maskapai penerbangan yang melayani jemaah haji melayangkan surat usulan tambahan biaya. Salah satunya, maskapai Garuda Indonesia yang mengusulkan tambahan Rp7,9 juta per jemaah pada harga aftur USD116 sen per liter.

Selain itu, kata Gus Irfan, maskapai Saudi Airlines juga melayangkan surat berisi usulan tambahan biaya penerbangan sebesar USD 480 per jemaah pada harga aftur USD137,4 sen per liter.

"Dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya rata-rata per jemaah naik menjadi sekitar Rp46,9 juta atau meningkat 39,85%. Sementara pada skenario perubahan rute, biaya meningkat lebih tinggi menjadi sekitar Rp50,8 juta atau naik hingga 51,48%," ungkap Gus Irfan.

Kendati demikian, Gus Irfan menilai bahwa penyelenggaraan haji tahun ini berada dalam tekanan faktor global yang semakin kompleks. Menurutnya, hal ini diperlukan penguatan efisiensi, koordinasi, dan mitigasi untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan haji.

"Dalam kontrak antara pihak Kementerian Haji dan Umrah dengan pihak Garuda Indonesia dan Saudi Airlines diatur terkait klausul force major yang memberikan ruang bagi para pihak untuk melakukan musyawarah dalam penyesuaian terhadap kondisi yang berkembang," sebutnya.

"Namun demikian, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi terkait force major dari pihak yang pemenang baik di Indonesia maupun di Arab-Saudi yang dapat menjadi dasar tersebut," pungkas Gus Irfan.