Bisnis.com, MAKKAH — Uni Emirat Arab (UEA) memberikan bantuan total senilai US$190.000 atau sekitar Rp3,3 miliar kepada 160 jemaah haji Indonesia yang dinilai memerlukan dukungan.

Bantuan tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah Uni Emirat Arab melalui sebuah yayasan yang disalurkan secara resmi dengan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa bantuan tersebut disalurkan kepada jemaah yang dinilai membutuhkan berdasarkan proses verifikasi sehingga tepat sasaran.

Salah satu penerima bantuan tersebut adalah 17 jemaah haji asal Kabupaten Jombang, yang menerima bantuan saat tiba di Tanah Air. Penyerahan bantuan dilakukan bersamaan dengan penyambutan jemaah haji Kloter 62 dan 63 di Pendopo Kabupaten Jombang, Kamis (18/6/2026).

Irfan Yusuf yang hadir langsung menyambut kepulangan para jemaah bersama bersama Bupati Jombang Warsubi, mengatakan bahwa penerima bantuan dipilih melalui proses penilaian agar benar-benar diberikan kepada jemaah yang membutuhkan secara ekonomi.

“Mereka yang beruntung adalah jemaah haji yang membutuhkan. Dari Jombang, tadi saya lihat ada pedagang kerupuk, pedagang asongan, pedagang es di pinggir jalan,” ujar Gus Irfan melalui keterangan resmi, Jumat (19/6/2026).

Menurut Irfan, bantuan tersebut diberikan berdasarkan kondisi penerima, bukan semata-mata asal daerah.

“Bantuan ini diberikan sesuai dengan siapa yang memerlukannya,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Irfan juga menyampaikan selamat datang kepada seluruh jemaah yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan kembali ke Tanah Air.

“Kami mengucapkan selamat datang kembali kepada seluruh jemaah haji. Alhamdulillah Bapak dan Ibu telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji dan kembali ke Tanah Air. Semoga seluruh amal ibadah diterima Allah SWT, menjadi haji yang mabrur, serta membawa keberkahan bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa,” ujarnya.

Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten Jombang Ilham Rohim mengatakan sebanyak 1.259 jemaah haji asal Jombang telah kembali ke Indonesia secara bertahap dari total 1.263 jemaah yang diberangkatkan pada musim haji 2026. Empat jemaah lainnya wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Kemenhaj memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia terus dikawal hingga seluruh jemaah tiba di daerah masing-masing dengan aman, tertib, dan nyaman.

Pemerintah berharap para jemaah membawa pulang nilai-nilai kemabruran serta terus menebarkan manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan lingkungan setelah kembali dari Tanah Suci.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Hal itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) usai melaporkan pelaksanaan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/6/2026).

“Kami hari ini menghadap Presiden terkait dengan evaluasi. Kami melaporkan penyelenggaraan haji tahun 2026 ini, di mana beberapa poin kita mendapatkan nilai positif walaupun tidak menutup kemungkinan memang ada beberapa titik yang perlu disempurnakan,” kata Gus Irfan.

Menurut Irfan, capaian tersebut tidak lepas dari kerja sama antara Kementerian Haji dan DPR sebagai Tim Pengawas Haji yang dinilai berjalan konstruktif.

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengaku kementeriannya masih menghadapi tantangan fiskal yang serius untuk tahun 2027. Saat ini, pagu indikatif yang diterima untuk tahun anggaran tersebut baru mencapai Rp1,9 triliun.

Pria yang akrab disapa Gus Irfan ini menyebut jumlah Rp1.945.764.141.000 ini belum cukup untuk mendukung aktivitas inti (core business) terkait pelayanan jemaah.

Anggaran sebesar Rp1,9 triliun tersebut saat ini hanya dialokasikan untuk belanja pegawai, biaya operasional dasar perkantoran, serta pembangunan infrastruktur melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

"Di situ belum ada besaran anggaran untuk teknis penyelenggara ibadah haji dan umrah yang ditempatkan pada unit teknis Direktorat Jenderal dan Inspektorat Jenderal," kata Menhaj saat Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).



Rapat Kerja Komisi VIII DPR bersama sejumlah mitra termasuk Kemenhaj di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Foto/Felldy Utama

Menurut Gus Irfan, ruang fiskal yang tersedia belum sepenuhnya mampu mendukung aktivitas inti atau core business penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Berdasarkan analisis kebutuhan, total anggaran yang diperlukan Kemenhaj untuk tahun 2027 mencapai Rp3.782.103.059.000. Dengan pagu indikatif yang ada saat ini, terdapat celah (gap) anggaran sebesar Rp1.836.338.918.000 yang harus dipenuhi melalui rupiah murni.

Tambahan anggaran tersebut tersebar di beberapa unit kerja vital, di antaranya Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umrah uyang membutuhkan tambahan sebesar Rp1.133.904.988.000 (saat ini belum tercantum dalam pagu).

Sekretariat Jenderal membutuhkan tambahan Rp543.381.738.000 untuk melengkapi total kebutuhan Rp2.025.420.179.000. Selain itu, Direktorat Jenderal Pelayanan Haji memerlukan Rp67.396.517.000, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah memerlukan Rp39.954.288.000. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah memerlukan Rp23.734.563.000, dan Inspektorat Jenderal memerlukan Rp27.966.824.000.

"Total pagu indikatif Rp1.482.038.441.000, kebutuhannya Rp3.318.327.359.000, artinya diperlukan tambahan Rp1.836.338.918.000."

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) memimpin kedatangan rombongan Amirulhaj gelombang kedua di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi, Selasa (19/5/2026) sore waktu setempat. Rombongan tiba melalui terminal kedatangan internasional sekitar pukul 17.40 Waktu Arab Saudi .

Kehadiran Amirulhaj di Tanah Suci menjadi bagian dari penguatan pengawasan langsung Pemerintah Indonesia terhadap penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, khususnya menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Turut dalam rombongan Amirulhaj antara lain Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Wakil Menteri Agama Mohammad Syafi’i, KH Asep Saifuddin Chalim, Muhadjir Effendy, Heri Hermansyah, Rossa Safira, serta Ilfi Nur Diana.

Setibanya di Bandara King Abdulaziz, Menhaj bersama rombongan Amirulhaj disambut jajaran Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi. Para Amirulhaj juga menyapa petugas yang bertugas di area kedatangan sebagai bentuk dukungan terhadap pelayanan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci.

Menhaj mengatakan, kehadiran Amirulhaj di Arab Saudi bertujuan memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji berjalan lancar, aman, dan terkendali. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan jemaah haji Indonesia mendapatkan layanan terbaik hingga kembali ke Tanah Air.

"Kehadiran kami di Tanah Suci adalah untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan dengan baik. Pemerintah ingin memastikan seluruh layanan kepada jemaah berjalan lancar, aman, dan nyaman, terutama menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina," ujar Gus Irfan.

Menurut Menhaj, salah satu agenda utama Amirulhaj adalah memastikan kesiapan operasional Armuzna berjalan optimal. Kesiapan tersebut meliputi tenda dan fasilitas pendukung, transportasi, konsumsi, layanan kesehatan, serta skema pergerakan jemaah saat puncak haji.

"Armuzna adalah fase paling penting dalam penyelenggaraan ibadah haji. Karena itu, seluruh aspek layanan harus dipastikan siap, mulai dari tenda, konsumsi, transportasi, hingga pengaturan pergerakan jemaah. Semua harus berjalan terukur, tertib, dan berorientasi pada keselamatan jemaah," katanya.

Gus Irfan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji yang telah mendampingi jemaah sejak keberangkatan dari Tanah Air hingga berada di Arab Saudi. Ia meminta petugas tetap menjaga stamina, kekompakan, serta kecepatan respons dalam memberikan pelayanan kepada jemaah.

"Pelayanan ini adalah amanah besar yang harus kita tunaikan dengan penuh tanggung jawab."

Setelah tiba di Jeddah, Menhaj dijadwalkan memenuhi undangan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada keesokan hari sebelum melanjutkan agenda pengawasan layanan haji di Tanah Suci.

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) melepas keberangkatan Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis ke Tanah Suci. Gus Irfan memberikan amanah kepada Kiai Cholil Nafis sebagai Ketua Musyrif Diny yang beranggotakan 32 orang.

Mereka bertugas sebagai pembimbing dalam pelaksanaan ibadah haji 2026. “Hari ini Selasa 12 Mei 2026 saya melepas 32 Anggota Musyrif Diny untuk bertugas sebagai pembimbing dalam pelaksanaan ibadah haji 2026," kata Gus Irfan dalam akun Instagram pribadinya ketika melepas Musyrif Diny di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (12/5/2026).

Gus Irfan menuturkan bahwa 32 anggota Musyrif Diny terdiri dari berbagai unsur ormas Islam. Dia memastikan semua anggota Musyrif Diny memiliki tingkat keilmuan fikih dan pengetahuan haji yang mumpuni.

"Sebanyak 32 anggota Musyrif Diny sendiri terdiri dari berbagai unsur ormas Islam yang tentunya memiliki tingkat keilmuan fikih dan pengetahuan haji yang mumpuni," ujar Gus Irfan.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa tahun ini jamaah haji asal Indonesia mencapai 221 ribu orang. Mereka berasal dari berbagai aliran dan ajaran Islam di Indonesia. Melalui bimbingan Musyrif Diny di bawah kepemimpinan KH Cholil Nafis, Gus Irfan berharap seluruh jamaah haji asal Indonesia bisa terwadahi dengan rukun dan fikih haji yang baik dan benar.

“Kami berharap 221 ribu jamaah haji asal Indonesia yang berasal dari berbagai aliran dan ajaran Islam di Indonesia bisa terwadahi dengan rukun dan fikih haji yang baik dan benar," tegasnya.

Di bawah kepemimpinan KH Cholil Nafis, Gus Irfan menegaskan bahwa Musrif Diny memiliki peran strategis sebagai konsultan ibadah. Mereka hadir untuk memastikan jemaah memperoleh pendampingan manasik secara benar, sahih, dan menenangkan selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci.

“Musyrif Diny bukan sekadar pendamping ibadah, melainkan penjaga kualitas manasik jemaah. Mereka memiliki tugas mulia untuk memastikan ibadah haji dilaksanakan secara sahih, tertib, dan tetap memberi kemudahan bagi jamaah sesuai prinsip syariat,” ungkap Menhaj saat melepas Musyrif Diny di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (12/5/2026).

Menhaj berpendapat, kehadiran Musyrif Diny menjadi penguat pilar pertama dalam konsep Tri Sukses Haji, yaitu sukses ritual. Dua pilar lainnya adalah sukses ekosistem ekonomi haji serta sukses peradaban dan keadaban.

Karena itu, Musyrif Diny diharapkan tidak hanya memahami aspek teknis manasik, tetapi juga mampu menghadirkan bimbingan yang mencerahkan, menenteramkan, dan memperkuat kesadaran spiritual jamaah.

“Dalam Tri Sukses Haji, Musyrif Diny berada di garda penting untuk memastikan sukses ritual. Mereka bertugas menjaga kesucian ibadah, membimbing manasik secara sahih, serta memastikan jemaah memahami kemudahan-kemudahan syariat tanpa kehilangan makna spiritual haji,” ungkapnya.

Menhaj pun menekankan pentingnya penguatan pemahaman fiqh taisir atau fikih kemudahan dalam layanan bimbingan ibadah. Hal ini menjadi sangat penting mengingat kondisi jamaah haji Indonesia yang beragam, termasuk jamaah lanjut usia, jamaah dengan keterbatasan fisik, serta jemaah yang menghadapi kondisi darurat di lapangan.

“Jamaah kita tidak semuanya berada dalam kondisi fisik yang sama. Ada lansia, ada yang memiliki keterbatasan kesehatan, dan ada situasi lapangan yang membutuhkan keputusan cepat. Di sinilah Musyrif Diny harus hadir dengan pemahaman fikih yang kokoh, tetapi tetap adaptif dan memberi solusi,” jelasnya.

Menhaj mengatakan, sejumlah skema layanan ibadah seperti Safari Wukuf Khusus, Murur di Muzdalifah, dan Tanazul di Mina memerlukan pendampingan yang kuat dari para pembimbing ibadah. Skema tersebut harus dijelaskan kepada jamaah secara tepat agar tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan ibadah.

“Safari Wukuf, Murur, maupun Tanazul bukan sekadar pengaturan teknis. Di dalamnya ada landasan fikih yang harus dipahami dan disampaikan dengan baik kepada jamaah. Musrif Diny harus menjadi rujukan yang menenteramkan,” pungkasnya.

TANGERANG - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf memastikan negara hadir untuk para calon jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci. Gus Irfan mengatakan hal ini sejalan dengan permintaan Presiden Prabowo Subianto.

Gus Irfan bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melepas keberangkatan calon jemaah haji di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu (22/4/2026). Jemaah yang diberangkatkan merupakan Embarkasi Banten kelompok terbang (kloter) pertama atau JKB 01.

Pelepasan ditandai dengan penyerahan Bendera Merah Putih kepada Ketua Kloter JKB 01, Muhammad Suryadi, yang akan memimpin 391 jamaah asal Banten menuju Tanah Suci. Gus Irfan mengatakan, pemberangkatan ini merupakan bentuk nyata negara hadir untuk para calon jemaah haji.

Terlebih, ini merupakan momen perdana Kementerian Haji dan Umrah memberangkatkan calon jemaah haji. Sebelumnya, urusan itu menjadi tanggung jawab Kementerian Agama (Kemenag).

"Ibu-Bapak sekalian, penyelenggaraan haji tahun ini memiliki makna yang sangat khusus. Ini adalah penyelenggaraan haji pertama bagi Kementerian Haji dan Umrah dalam menjalankan amanah besar ini secara penuh. Sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang kami emban dengan penuh kesungguhan," kata Gus Irfan kepada awak media, termasuk iNews Media Group di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (22/4/2026).

Debut Kementerian Haji dan Umrah untuk memberangkatkan calon jemaah haji tahun ini penuh tantangan. Sebab diketahui, Timur Tengah sedang dilanda konflik yang bisa mengganggu perjalanan para calon jemaah haji.

Namun demikian, Gus Irfan memastikan negara hadir untuk menjamin keamanan dan keselamatan calon jemaah haji Indonesia. Gus Irfan mengatakan, ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin calon jemaah haji berangkat dan pulang dengan selamat.

"Untuk itu, izinkan saya menyampaikan dengan penuh ketulusan: Negara hadir bersama Ibu-Bapak sekalian. Pemerintah hadir. Kami terus berkoordinasi secara intensif dengan otoritas terkait guna memastikan bahwa seluruh jamaah Indonesia mendapatkan perlindungan, pelayanan, dan keamanan terbaik selama menjalankan ibadah," tutur Gus Irfan.

"Itu adalah permintaan dari Presiden yang menekankan keamanan dan keselamatan jamaah menjadi prioritas utama. Kami ingin Bapak dan Ibu berangkat dengan tenang, fokus pada ibadah, serahkan hal-hal di luar itu kepada kami untuk mengikhtiarkannya sebaik-baiknya," tambahnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia kini sudah mampu memasok makanan siap saji bagi jemaah haji di Arab Saudi.

Upaya ini dinilai sebagai perkembangan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi jemaah haji asal Indonesia.

"Sekarang sudah ada makanan siap saji yang fresh, saya baru tahu. Istilahnya itu RTE (ready to eat), kalau kita kan masak dulu. Bahkan ada juga bawa bumbu, kirim bumbu ya, yang bumbu kalau masak terus kasih bumbu jadi langsung jadi," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).

Ia menjelaskan pengembangan produk makanan siap saji tersebut menjadi bagian dari upaya agar kebutuhan konsumsi jemaah haji dapat dipenuhi dari dalam negeri, termasuk oleh pelaku UMKM. Menurutnya, kemampuan ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sebelumnya, meski masih terdapat sejumlah kendala teknis.

"Termasuk tadi UMKM kita banyak yang sudah mensuplai makanan kepada jemaah haji kita. Walaupun kadang-kadang masih ada kendala di sini, belum sempurna, tetapi sudah jauh lebih maju dibanding sebelum-sebelumnya," katanya.

Zulhas juga memastikan ketersediaan makanan bagi jemaah haji tetap aman di tengah situasi geopolitik global. Ia menegaskan stok pangan nasional masih mencukupi untuk mendukung kebutuhan tersebut.

[Gambas:Youtube]

"Soal makan jemaah haji kita tadi, Pak Menteri Haji (Mochamad Irfan Yusuf) mengatakan aman walaupun ada di sana geopolitik seperti itu. Tapi jemaah haji soal makan enggak usah khawatir, ada makanan siap saji, ada makanan di sana. Insyaallah cukup lengkap, tidak kurang apa pun," ujarnya.

Selain itu, ia mengungkapkan pemerintah telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Perdagangan Arab Saudi Majid bin Abdullah Al Qasabi yang membuka akses lebih luas bagi pengiriman makanan dari Indonesia untuk jemaah haji.

"Kemudian Menteri Perdagangan (Budi Santoso) tadi sudah berhasil MoU dengan Menteri Perdagangan Arab Saudi. Kita bisa ngirim makanan ke jemaah kita bebas, kasih makanan ke jemaah kita bebas, enggak dipersulit dari Arab Saudinya lagi," katanya.

Ia menambahkan pengiriman makanan tersebut tetap memiliki batasan, yakni hanya untuk konsumsi jemaah Indonesia dan tidak untuk diperjualbelikan di pasar domestik Arab Saudi.

Dalam kesempatan sama, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf memastikan layanan konsumsi bagi jemaah haji tetap berjalan normal dan tidak terdampak signifikan oleh kenaikan harga global.

"Tidak ada (dampak dari harga global). Pihak-pihak katering juga tidak ada meminta bertambah perubahan-perubahan harga, tapi kita juga memang melihat di pasar di lokal sana memang ada fluktuasi harga. Mudah-mudahan itu tidak berpengaruh pada kualitas makanan jemaah," ujar Irfan.

Ia menjelaskan sebagian besar makanan jemaah tetap disiapkan melalui dapur katering di Arab Saudi. Namun, pada periode tertentu juga digunakan makanan siap saji atau RTE yang dipasok dari Indonesia.

"Itu hanya untuk RTE itu hanya untuk tanggal 7, 8, 9 sampai 13. Karena waktu itu trafiknya kan sangat-sangat padat sehingga untuk makanan fresh kayaknya susah dikirim maka kita pakai RTE itu," katanya.

Menurut Irfan, penggunaan RTE difokuskan pada fase Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), saat distribusi makanan segar menjadi lebih menantang karena tingginya mobilitas jemaah. Produk tersebut disiapkan dalam jumlah besar untuk memastikan kebutuhan konsumsi tetap terpenuhi.

Dengan skema tersebut, pemerintah memadukan penyediaan makanan dari dapur katering lokal di Arab Saudi dengan suplai produk siap saji dari Indonesia.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyatakan sumber pendanaan untuk menutup kenaikan biaya avtur penerbangan haji 2026 senilai sekitar Rp1,7 triliun tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, pemerintah saat ini masih membahas skema pembiayaan alternatif yang tetap masuk dalam kerangka keuangan negara.

"Kemarin sudah dibicarakan ada beberapa alternatif apakah itu, berapa alternatif bukan APBN tapi tetap anggaran keuangan negara," ujar Irfan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).

Ia menjelaskan pemerintah tengah menyiapkan dasar hukum untuk memastikan pendanaan tambahan tersebut dapat digunakan secara sah. Hal ini diperlukan untuk menutup selisih biaya akibat kenaikan harga avtur tanpa membebani jemaah.

"Kita memang sedang membicarakan cantolan hukumnya, bantalan hukumnya untuk bisa memastikan bahwa kita bisa menutup kekurangan biaya avtur itu," katanya.

Kenaikan biaya ini terjadi di tengah lonjakan harga bahan bakar pesawat (avtur) dan fluktuasi nilai tukar yang berdampak pada biaya operasional penerbangan haji. Irfan sebelumnya menyebut total tambahan biaya yang diajukan maskapai mencapai Rp1,77 triliun.

[Gambas:Youtube]

Rinciannya, maskapai Garuda Indonesia mengusulkan kenaikan biaya sekitar Rp974,8 miliar, sementara Saudia Airlines sekitar Rp802,8 miliar. Secara keseluruhan, biaya penerbangan haji meningkat dari Rp6,69 triliun menjadi Rp8,46 triliun.

Meski demikian, pemerintah menegaskan kenaikan tersebut tidak akan dibebankan kepada jemaah. Presiden Prabowo Subianto disebut telah menginstruksikan agar biaya tambahan ditanggung pemerintah.

Irfan mengungkapkan lonjakan biaya terjadi secara mendadak menjelang musim haji. Dalam kurun waktu sekitar 10 hari, kedua maskapai secara bersamaan mengajukan kenaikan tarif akibat kenaikan harga avtur di tengah konflik di Timur Tengah.

Kondisi ini membuat pemerintah harus segera mencari solusi pembiayaan dalam waktu singkat. Kementerian Haji dan Umrah pun berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung, untuk memastikan legalitas penggunaan anggaran.

Dalam skema pembiayaan haji, komponen biaya penerbangan pada dasarnya bersumber dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), sementara biaya petugas kloter ditanggung oleh APBN.

Namun, lonjakan biaya avtur yang tidak terduga membuat pemerintah perlu mencari sumber tambahan di luar skema tersebut.

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan memperingatkan seluruh warga negara Indonesia untuk tidak berangkat haji tanpa visa haji resmi. Menurutnya, pemerintah Arab Saudi terus meningkatkan pengawasan di berbagai titik.

"Kita berharap tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang berangkat haji tanpa menggunakan visa haji yang resmi," kata Gus Irfan dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Ia mengungkapkan, pemerintah Arab Saudi akan meningkatkan pengawasan di berbagai titik masuk, sehingga peluang lolos tanpa dokumen resmi semakin kecil.

"Beberapa titik-titik pasti akan ada pemeriksaan, karena itu kita harap masyarakat Indonesia yang tidak memiliki visa haji mohon jangan berangkat, saya khawatir nanti akan ada permasalahan," ujarnya.

Gus Irfan mengingatkan risiko yang akan dihadapi. Selain penahanan, pelanggar juga terancam masuk daftar hitam atau blacklist hingga 10 tahun sehingga tidak bisa kembali ke Arab Saudi.

Menurutnya, kasus serupa pernah terjadi pada musim haji sebelumnya. Sekitar seribu warga Indonesia sempat ditahan di Jeddah karena tidak mengantongi visa haji.

Ia juga menyoroti banyaknya jemaah yang sudah berada di Arab Saudi, tetapi tetap tidak bisa masuk ke Makkah karena hanya mengantongi visa non-haji. "Mereka hanya punya visa ziarah ataupun visa kerja," ujarnya.

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyatakan bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 hampir mencapai 100 persen. Saat ini, pihaknya memasuki tahap akhir pengecekan seluruh layanan.

"Persiapan layanan haji hampir selesai 100 persen. Tahapan saat ini adalah pengecekan akhir seluruh layanan menjelang operasional akhir," kata Irfan dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Irfan menjelaskan, seluruh kebutuhan dasar jemaah mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan telah disiapkan.

Sementara, untuk akomodasi di Makkah, pemerintah menyiapkan 177 hotel yang tersebar di sejumlah wilayah seperti Jarwal, Misfalah, Raudhah, Syisyah, dan Aziziyah.

Sedangkan di Madinah, kata dia, tersedia 100 hotel yang seluruhnya berada di kawasan Markaziyah. "Di Madinah ada 100 hotel seluruhnya di wilayah Markaziyah sehingga tidak diperlukan kendaraan untuk berjalan ke Masjid Nabawi," ujarnya.

Dari sisi konsumsi, pemerintah menyiapkan 51 dapur di Makkah dan 23 dapur di Madinah guna melayani kebutuhan makan jemaah selama berada di Tanah Suci. Dia memastikan layanan transportasi juga telah dipastikan siap, mulai dari bus antarkota hingga bus khusus ibadah.

"Transportasi jemaah juga sudah kita siapkan meliputi bis antar kota baik dari Madinah ke Makkah, kemudian dari Jeddah ke Makkah, maupun nanti dari Makkah ke Madinah ataupun dari Makkah ke Jeddah sebagai rute pulang."

Irfan menjelaskan, Bus Shalawat akan beroperasi selama 24 jam untuk mengantar jemaah dari pemondokan menuju Masjidilharam. Pemerintah juga menyiapkan Bus Masyair untuk mobilitas jemaah selama puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Dari sektor kesehatan, pemerintah menyediakan 40 klinik di Makkah dan 5 klinik di Madinah. Setiap kelompok terbang (kloter) juga akan didampingi oleh satu dokter dan satu tenaga kesehatan.

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa dirinya memutuskan untuk menutup sementara pembahasan terkait sistem 'war ticket' haji. Dia menyatakan bahwa Kemenhaj akan fokus terlebih pada pelaksanaan haji tahun ini.

Pria yang akrab disapa Gus Irfan ini mengakui bahwa istilah "war ticket" pertama kali dilontarkan di internal Kemenhaj sebelum akhirnya menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat.

"Dan kalau kita ditanya siapa yang bertanggung jawab, sayalah orang yang pertama melontarkan istilah war ticket ini," kata Gus Irfan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Ia juga menyadari bahwa wacana tersebut memicu kegaduhan karena dianggap terlalu dini untuk dipublikasikan. Sebagai langkah tindak lanjut, pembahasan mengenai sistem tersebut dihentikan untuk sementara waktu.

"Dan kalau itu dianggap sebagai terlalu prematur, ya akan kita tutup dulu sampai hari ini, sambil kita menyelesaikan haji kita yang sudah di depan mata," ujarnya.

Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina mengkritisi ihwal dikeluarkannya wacana 'war ticket' haji oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Menurutnya, wacana tersebut tidak tepat untuk disampaikan saat Kemenhaj juga tengah fokus terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2026.

"Momen hari ini adalah momen yang tidak tepat untuk mengeluarkan statement war ticket. Dan kami berharap bahwa Kementerian Haji bisa meredam upaya untuk mengeluarkan statement war ticket," kata Selly di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Pada prinsipnya, ia mengapresiasi inovasi tersebut. Namun, tambahan kuota haji yang menjadi dasar dari wacana ini dikeluarkan dinilai masih jauh dari harapan.

Dia juga menegaskan bahwa wacana war ticket ini justru harus dipahami bukan karena kesalahan atau kelalaian terkait panjangnya daftar antrean panjang calon jemaah karena setelah didirikannya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Masa tunggu ini memang sudah berlangsung sejak dari zaman Kementerian Agama terlebih dahulu. Saat itu diberlakukannya apa, kebijakan tentang orang bisa apa, dengan pola antrean dan orang-orang bisa melakukan pinjaman dari perbankan. Maka mau tidak mau, hal ini yang membuat masa tunggunya menjadi lebih lama," ujarnya.

Oleh karena itu, Selly meminta agar Kemenhaj tidak menggaungkan terlebih dahulu wacana war ticket ini. Terlebih, saat ini juga masih dibutuhkan fokus untuk pelaksanaan haji 2026.

"Justru yang harus menjadi fokus Kementerian Haji, bagaimana penyelenggaraan tahun 2026 atau 1447 Hijriah ini bisa berjalan dengan lebih baik," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengungkapkan adanya potensi kenaikan biaya penerbangan haji 2026. Tak tanggung-tanggung, potensi kenaikan biaya itu lebih dari 50%.

Hal itu diungkapkan Gus Irfan saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026). Ia menyampaikan, biaya rata-rata penerbangan haji per jemahaan pada kisaran Rp33,5 juta.

"Namun, kenaikan harga avtur global, lonjakan pemerintahan war risk, serta pelemahannya tukar, biaya tersebut meningkat signifikan. Kondisi politik juga memungkinkan lakukan re-routing penerbangan untuk menghindari wilayah udara konflik," ucap Gus Irfan.

Kendati demikian, Gus Irfan mengaku, dua maskapai penerbangan yang melayani jemaah haji melayangkan surat usulan tambahan biaya. Salah satunya, maskapai Garuda Indonesia yang mengusulkan tambahan Rp7,9 juta per jemaah pada harga aftur USD116 sen per liter.

Selain itu, kata Gus Irfan, maskapai Saudi Airlines juga melayangkan surat berisi usulan tambahan biaya penerbangan sebesar USD 480 per jemaah pada harga aftur USD137,4 sen per liter.

"Dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya rata-rata per jemaah naik menjadi sekitar Rp46,9 juta atau meningkat 39,85%. Sementara pada skenario perubahan rute, biaya meningkat lebih tinggi menjadi sekitar Rp50,8 juta atau naik hingga 51,48%," ungkap Gus Irfan.

Kendati demikian, Gus Irfan menilai bahwa penyelenggaraan haji tahun ini berada dalam tekanan faktor global yang semakin kompleks. Menurutnya, hal ini diperlukan penguatan efisiensi, koordinasi, dan mitigasi untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan haji.

"Dalam kontrak antara pihak Kementerian Haji dan Umrah dengan pihak Garuda Indonesia dan Saudi Airlines diatur terkait klausul force major yang memberikan ruang bagi para pihak untuk melakukan musyawarah dalam penyesuaian terhadap kondisi yang berkembang," sebutnya.

"Namun demikian, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi terkait force major dari pihak yang pemenang baik di Indonesia maupun di Arab-Saudi yang dapat menjadi dasar tersebut," pungkas Gus Irfan.