Jakarta, CNBC Indonesia - Sebanyak 37 tokoh senior Realestat Indonesia (REI) yang tergabung dalam Badan Pertimbangan Organisasi (BPO-REI) menggelar pertemuan untuk membahas berbagai isu strategis di sektor properti nasional.

Pertemuan yang berlangsung di kediaman Ketua Kehormatan REI, MS Hidayat, pada Rabu (29/10/2025) menjadi ajang silaturahmi rutin sekaligus forum memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

MS Hidayat menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi serta memberikan masukan kepada pengurus DPP REI dalam menghadapi berbagai tantangan industri properti, mulai dari hambatan perizinan hingga penurunan daya beli masyarakat.

"Ya tadi silaturahmi, sudah lama juga tidak bertemu begini. Ada diskusi santai juga soal kebijakan pemerintah, kondisi pasar di tengah penurunan daya beli masyarakat, serta masukan untuk dilakukan DPP REI ke depannya. Pertemuan seperti ini akan rutin 5 bulan sekali kita adakan untuk terus memberikan masukan positif kepada pemerintah," ujar Ketua Umum DPP REI periode 1989-1992 itu dalam keterangannya, dikutip Selasa (4/11/2025).

Mantan Menteri Perindustrian RI periode 2009-2014 tersebut menambahkan, para senior REI sepakat untuk ikut mendukung penuh target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Menurutnya, sektor properti punya peran penting sebagai penggerak ekonomi karena mampu menggerakkan lebih dari 185 industri turunan di sektor riil.

Tokoh-tokoh senior REI juga menyatakan kesiapan untuk membantu pemerintah dalam mencari solusi atas berbagai persoalan di sektor perumahan dan permukiman.

Ketua BPO-REI Paulus Totok Lusida, memaparkan bahwa sejumlah kebijakan pemerintah saat ini menunjukkan dukungan kuat terhadap sektor perumahan, seperti program pembangunan 3 juta rumah, perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2027.

Selain itu ada juga peningkatan kuota rumah subsidi menjadi 350.000 unit di tahun 2025, serta pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Selain untuk MBR, kami juga terus memperjuangkan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) dengan harga rumah hingga Rp500 juta. Ini kami sudah usulkan sejak lama, jadi bunganya komersial tetapi bebas PPN. Semoga disetujui dan ditetapkan lewat peraturan presiden," ungkap Totok yang bersama Sekretaris BPO-REI Bally Saputra Datuk Janosati yang jadi inisiator pertemuan.