Presiden Prabowo Subianto mengungkap praktik manipulasi laporan ekspor atau underinvoicing telah menyebabkan Indonesia kehilangan potensi penerimaan hingga US$908 miliar atau setara Rp16.220,51 triliun (kurs Rp17.865) selama 34 tahun terakhir.

Prabowo mengatakan temuan tersebut berdasarkan data perdagangan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diolah Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Menurutnya, praktik tersebut menjadi salah satu penyebab kekayaan Indonesia terus mengalir ke luar negeri meski negara memiliki sumber daya alam yang melimpah.

"Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi US$908 miliar selama 34 tahun atau Rp15 ribu triliun," kata Prabowo dalam penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6).

Ia menjelaskan underinvoicing terjadi ketika pelaku usaha melaporkan nilai atau volume ekspor lebih rendah dibandingkan kondisi sebenarnya. Akibatnya, sebagian keuntungan tidak tercatat dan berpotensi mengurangi penerimaan negara.

"Yang terjadi adalah yang disebut underinvoicing atau laporan palsu. Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi," ujarnya.

Prabowo mengaku terkejut setelah melihat besarnya kebocoran yang terjadi selama puluhan tahun. Ia menyebut selama sekitar 18 bulan memimpin pemerintahan, dirinya menemukan banyak kekayaan nasional yang hilang akibat berbagai praktik pelanggaran di sektor sumber daya alam.

[Gambas:Youtube]

"Saya baru kurang lebih 18 bulan memimpin pemerintahan. Saya sendiri syok, terkejut, sedih melihat berapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini," katanya.

Menurut Prabowo, pemerintah saat ini berupaya menutup berbagai kebocoran tersebut melalui penertiban sektor perkebunan dan pertambangan. Ia menyebut pemerintah telah mengambil alih kembali lebih dari 5 juta hektare kebun kelapa sawit yang dinilai melanggar aturan.

Ia mengatakan lahan-lahan tersebut mencakup perkebunan yang berada di kawasan hutan lindung, tidak sesuai ketentuan perizinan, hingga diduga memalsukan laporan.

Selain itu, pemerintah juga menutup ratusan tambang tanpa izin yang selama ini beroperasi. Prabowo mengungkapkan terdapat tambang yang telah beroperasi bertahun-tahun tanpa izin resmi dan menghasilkan nilai ekonomi yang sangat besar.

"Ada satu tambang yang sudah dijalankan delapan tahun tanpa izin, tenang saja dia. Dan ada tambang-tambang yang tiap bulan keluar ratusan miliar rupiah, tiap bulan, emas, perak, logam-logam yang sangat mahal, sampai hari ini penyelundupan masih berjalan," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah telah mengerahkan berbagai institusi, mulai dari TNI Angkatan Laut, Bea Cukai, hingga ribuan personel aparat untuk menekan praktik tersebut.

Kendati, ia mengakui upaya pemberantasan kebocoran sumber daya alam bukan pekerjaan mudah mengingat luas wilayah Indonesia dan besarnya potensi ekonomi yang dimiliki.

Prabowo mengatakan pemerintah saat ini berupaya menekan berbagai kebocoran yang dinilai menyebabkan kekayaan nasional tidak sepenuhnya dinikmati di dalam negeri.

Menurutnya, persoalan tersebut tak terlepas dari praktik pelanggaran, lemahnya pengawasan, hingga tindak korupsi yang masih terjadi di sejumlah sektor.

"Karena itu kuncinya adalah pemerintah harus bersih. Pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia," katanya.

Prabowo sebelumnya juga menyoroti derasnya arus keluar kekayaan nasional. Berdasarkan data yang dipaparkannya, Indonesia mencatat keuntungan sekitar US$436 miliar atau Rp7.790,01 triliun dalam 22 tahun terakhir. Namun dalam periode yang sama, dana yang keluar dari Indonesia mencapai US$343 miliar.