Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana memindahkan sebanyak 213 pegawai dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna mengatasi kekurangan sumber daya manusia di sektor perpajakan.

"DJP kurang pegawai, sementara Dirjen Anggaran kelebihan. Daripada saya rekrut orang baru, saya pindahkan sebagian, mungkin 213 orang ke DJP," ujar Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (27/3).

Ia menjelaskan langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran, khususnya dalam belanja pegawai. Dengan skema pemindahan internal, pemerintah dinilai dapat meningkatkan kapasitas DJP tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.

"Kan bukan pegawai baru lagi dan beban saya jadi nggak bertambah. Jadi saya meningkatkan fungsi DJP tanpa meningkatkan beban anggaran terlalu signifikan," katanya.

Purbaya menilai pegawai DJA memiliki kompetensi yang memadai untuk dialihkan ke DJP. Menurutnya, sebagian besar pegawai Kementerian Keuangan telah memiliki dasar keilmuan yang relevan dan dapat dengan cepat beradaptasi.

"Mereka bisa dilatih, mereka semuanya orang terdidik, rata-rata S1 atau STAN. Dan sudah terlatih selama ini, jadi kalau pindah ke sana penyesuaian dirinya juga nggak terlalu banyak," ujarnya.

Ia bahkan memperkirakan proses adaptasi di bidang perpajakan dapat dilakukan dalam waktu singkat.

"Saya pikir dilatih pajak seminggu dua minggu sudah cukup," imbuhnya.

Meski demikian, Purbaya mengakui terdapat pandangan yang menginginkan penambahan pegawai melalui rekrutmen baru. Namun, ia menegaskan opsi tersebut dinilai kurang efisien dibandingkan dengan redistribusi pegawai yang sudah ada.

"Kan saya mentrinya, katanya mungkin mereka maunya rekrut baru, tapi saya pikir kan demi efisiensi ngapain saya tinggalkan sekitar 100 orang di anggaran, terus saya rekrut baru. Kan itu pemborosan. Jadi saya akan buat sesuai efisiensi," pungkas Purbaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal merumahkan sebanyak 16 ribu pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) hanya sebatas gertakan. Namun, ia menekankan hal itu bisa saja dilakukan jika dalam satu tahun ke depan kinerja Bea dan Cukai tidak maksimal.

Purbaya mengonfirmasi belum ada pembahasan soal tindak lanjut ancamannya merumahkan belasan ribu pegawai Bea dan Cukai atau membekukan Bea dan Cukai dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Hal itu menunjukkan perkara tersebut memang belum diseriuskan.

“Belum ada (diskusi dengan Menteri PANRB). Itu kan gini, kira-kira kita minta waktu satu tahun untuk memperbaiki Bea Cukai. Ini kan beberapa minggu saja sudah kayak gini, sudah lumayan (perbaikannya), artinya mereka mampu, memang perlu didorong-dorong saja, digebuk-gebuk lah,” kata Purbaya usai acara peresmian alat pemindai peti kemas di Terminal 3 dan Terminal Mustika Alam Lestari, serta peluncuran aplikasi kepabeanan berbasis AI di kawasan Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025).

Berdasarkan pengamatannya mengenai kinerja Bea dan Cukai belakangan ini, ia menilai para anak buahnya sudah cukup melakukan berbagai upaya yang sesuai dengan harapannya. Ia menyebut para pegawai Bea dan Cukai merupakan orang-orang yang pintar sehingga bisa diandalkan.

“Nanti kalau setahun ke depan enggak ada kemajuan, mungkin kita akan mikir hal itu. Tapi kalau sudah maju, sudah bagus, buat apa lagi? Jadi masih terlalu dini untuk ngomong dengan PANRB tentang pembekuan pegawai. Masih belum ke sana langkahnya,” tegasnya.

Purbaya menekankan langkahnya saat ini adalah memperbaiki DJBC semaksimal mungkin. Di antaranya dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih dalam sistem Bea dan Cukai serta meningkatkan sumber daya manusia (SDM)-nya.

“Kita mesti maintain dan jaga. Karena kalau membangun yang baru (SDM baru), mungkin enggak segampang itu. Jadi kita luruskan saja semuanya. Jadi langkah kita itu,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini menegaskan pihaknya belum membahas secara khusus rencana itu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menyebut urusan organisasi harus dilihat terlebih dahulu sebelum berbicara soal pegawai.

“Saya belum diskusi dengan Pak Menteri Purbaya, karena masalah pegawai itu kan tadi ikutannya dengan masalah organisasi. Nanti tentunya saya harus lihat apakah lembaganya atau sistemnya yang memang harus diperbaiki, baru kita bicara orangnya. Jadi saya memang belum ada diskusi dengan beliau,” ujar Rini di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

“Saya memang sudah berencana untuk meminta waktu, namun beliau masih ada beberapa agenda yang belum disampaikan,” lanjutnya.

Rini menilai mutasi maupun rotasi pegawai merupakan hal wajar dalam birokrasi. Namun, ia mengingatkan fungsi negara tetap harus berjalan, termasuk tugas pokok Bea Cukai.

“Kalau masalah mutasi, rotasi itu suatu yang biasa, ya. Tetapi kan tentunya urusan pemerintahan itu tetap harus dijalankan. Ada Bea Cukai, ada fungsi-fungsi pemerintahan, nah itu tentunya harus dilaksanakan oleh PNS. Tapi kalau masalah mutasi seperti itu, itu adalah suatu hal yang biasa,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini berencana memutasi 16.000 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di tengah ancaman pembekuan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Rini menegaskan pihaknya belum melakukan pembahasan spesifik dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait skenario perumahan pegawai apabila fungsi kepabeanan dialihkan ke swasta.

Menurutnya, evaluasi kelembagaan dan sistem harus menjadi prioritas sebelum menyentuh aspek sumber daya manusia (SDM).

"Masalah pegawai itu ikutannya masalah organisasi. Saya harus lihat apakah lembaganya atau sistemnya yang memang harus diperbaiki, baru kita bicara orangnya. Jadi saya memang belum ada diskusi dengan beliau [Purbaya]," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (11/12/2025).

Meski demikian, Rini memberikan sinyal terbukanya opsi redistribusi pegawai Bea Cukai ke kementerian/lembaga (K/L) lain apabila restrukturisasi radikal benar-benar terjadi.

"Kalau masalah mutasi, rotasi itu suatu yang biasa, ya. Tetapi kan tentunya urusan pemerintahan itu tetap harus dijalankan," jelasnya.

Rini berencana segera meminta waktu bertemu dengan Purbaya untuk membahas agenda perbaikan organisasi tersebut secara komprehensif.

Ancaman Prabowo

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberi waktu satu tahun kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperbaiki kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Purbaya mengungkapkan Prabowo telah melemparkan ultimatum keras kepada Bea dan Cukai. Menurutnya, Prabowo siap membekukan instansi tersebut dan mengembalikan fungsi pemeriksaan kepabeanan kepada surveyor swasta internasional layaknya era Orde Baru apabila kinerja dan citra publik mereka tak kunjung membaik.

"Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Purbaya mengakui bahwa saat ini persepsi publik terhadap instansi kepabeanan tersebut berada di titik kritis. Dalam rapat internal, dia secara terbuka menyampaikan kepada jajarannya bahwa citra Bea Cukai kurang bagus di mata media, masyarakat, hingga Prabowo.

Hanya saja, di tengah ancaman pembubaran tersebut, Purbaya mengaku telah memasang badan. Dia telah meminta tenggat waktu satu tahun kepada Prabowo untuk melakukan bersih-bersih internal secara mandiri tanpa intervensi pihak luar.

"Saya sudah minta waktu keberhasilannya satu tahun untuk tidak diganggu dulu. Biarkan saya, beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancaman ini serius," tegasnya.