Bisnis.com, JAKARTA - Langkah pemerintah mengalihkan alokasi nafta untuk meningkatkan pasokan LPG domestik memunculkan tekanan baru bagi industri, di tengah ketergantungan impor bahan baku petrokimia yang masih tinggi dan rentan terhadap gangguan global.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprioritaskan pemenuhan LPG untuk kebutuhan rumah tangga, terutama LPG 3 kilogram, di tengah gangguan pasokan global akibat konflik di Timur Tengah.

Sekretaris Jenderal Ditjen Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam mengatakan salah satu upaya pemenuhan tersebut adalah dengan optimalisasi kilang domestik. Hal ini termasuk pengalihan sebagian produksi dari propylene ke LPG dengan memanfaatkan bahan baku nafta di Kilang Balikpapan.

“RDMP Balikpapan yang menghasilkan propylene di mana produknya sebenarnya harganya lebih tinggi, produk ini dikurangi produksinya dan bahan baku nafta digeser untuk memperkaya produk LPG,” kata Rizwi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI yang dikutip melalui siaran daring, Jumat (10/4/2026).

Selain itu, pemerintah juga telah meminta kilang LPG swasta untuk mengutamakan penjualan ke PT Pertamina Patra Niaga.

“Kami instruksikan kilang LPG swasta agar prioritaskan penawaran ke Pertamina Patra Niaga. Tadinya produksinya dijual ke industri, tapi kami memberi usulan ke LPG swasta prioritas diberikan penawaran pertama ke Pertamina Patra Niaga,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga berburu pasokan LPG dari kawasan alternatif di Asia dan Asean untuk menutup potensi kekurangan dari Timur Tengah.

Terkait hal tersebut, Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai langkah realokasi tersebut dapat membawa konsekuensi bagi sektor lain.

Dia menjelaskan, ketergantungan impor LPG Indonesia yang mencapai lebih dari 80% membuat pemerintah tidak memiliki banyak pilihan selain mengamankan pasokan domestik.

“Ini bukan solusi yang menghilangkan masalah, melainkan memindahkan tekanan,” ujarnya.

Dia menilai tekanan yang semula terkonsentrasi di sektor energi kini berpotensi bergeser ke industri, khususnya petrokimia dan turunannya. Dengan berkurangnya alokasi nafta untuk produksi petrokimia, termasuk polipropilena, pasokan bahan baku plastik domestik berisiko semakin ketat di tengah gangguan global.

Yusuf melanjutkan, hal tersebut dapat memicu tekanan berlapis mulai dari harga bahan baku makin naik, terganggunya produksi, hingga margin industri yang makin tertekan.

"Sektor makanan dan minuman, farmasi, hingga manufaktur ringan disebut menjadi kelompok paling rentan karena ketergantungan tinggi terhadap bahan plastik," katanya.

Dari sisi pelaku usaha, Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) menilai dampak langsung pengalihan dari Kilang Balikpapan masih terbatas. Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono menyebut kilang tersebut saat ini belum memasok nafta untuk kebutuhan petrokimia domestik.

“Balikpapan kan belum menghasilkan untuk petrokimia, sebenarnya tidak ada masalah, impact-nya tidak ada,” ujarnya.

Namun, dia mengakui tekanan utama justru berasal dari ketergantungan impor bahan baku yang masih sangat tinggi.

Dia memaparkan, Indonesia saat ini hanya memiliki dua produsen petrokimia utama, sementara seluruh kebutuhan nafta masih bergantung pada impor, dengan sekitar 70% berasal dari Timur Tengah yang melewati Selat Hormuz.

Gangguan di jalur tersebut memicu kelangkaan global dan lonjakan harga yang merambat hingga ke produk akhir.

“Kondisi ini tidak hanya Indonesia, seluruh dunia. Sehingga terjadi perubahan harga baik di naftanya sendiri sampai ke biji plastik sampai ke barang jadi plastik,” ujar Fajar.

Untuk mengatasi kelangkaan tersebut, Fajar mengatakan pelaku usaha mulai mencari sumber alternatif dari wilayah Amerika, Afrika, dan Asia Tengah.

Meski demikian, diversifikasi tersebut menghadapi kendala logistik. Fajar menjelaskan, waktu pengiriman dari beberapa daerah tersebut dapat mencapai 50 hari, jauh lebih lama dibandingkan 10 hingga 15 hari dari Timur Tengah.

“Sekarang kita dalam kondisi survival mode. Kita beroperasi dengan kondisi yang masih setara keekonomian yang masuk dan kita jualan juga sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Dalam kondisi tersebut, industri mulai menjajaki substitusi bahan baku, termasuk penggunaan LPG atau propane sebagai alternatif nafta. Secara teknis, opsi tersebut dinilai memiliki potensi seiring perkembangan teknologi produksi.

Namun, dia mengatakan saat ini LPG masih dikenakan bea masuk sebesar 5% yang membuatnya tidak kompetitif dibandingkan nafta. Fajar mengatakan, pihaknya juga telah meminta pemerintah untuk menghapuskan bea masuk tersebut.

“Kita sudah mengajukan ke pemerintah untuk dikaji ulang bagaimana LPG ini bisa digunakan sebagai bahan baku tanpa kena bea masuk,” kata Fajar.