Ketidakpastian atas kemajuan negosiasi perdamaian AS-Iran mempertahankan premi risiko geopolitik di pasar, bahkan ketika produksi minyak mentah AS yang mencapai rekor tertinggi menggarisbawahi peningkatan pasokan global

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar (kurs) rupiah pada penutupan perdagangan Rabu sore melemah 45 poin atau 0,25 persen menjadi Rp17.952 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.907 per dolar AS.

Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi menyatakan pelemahan rupiah dipengaruhi ketidakpastian atas kemajuan negosiasi perdamaian AS dan Iran.

“Ketidakpastian atas kemajuan negosiasi perdamaian AS-Iran mempertahankan premi risiko geopolitik di pasar, bahkan ketika produksi minyak mentah AS yang mencapai rekor tertinggi menggarisbawahi peningkatan pasokan global,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Para pedagang disebut tetap fokus pada perkembangan di Qatar setelah Iran menolak pembicaraan langsung dengan utusan senior AS yang telah melakukan perjalanan ke wilayah tersebut, dan malah mengatakan bahwa setiap diskusi akan dilakukan melalui mediator di tingkat teknis.

Pergeseran ini dinilai mengaburkan prospek kesepakatan cepat untuk mengubah gencatan senjata yang telah berlangsung selama dua pekan menjadi kesepakatan perdamaian yang langgeng.

Di sisi lain, terjadi penurunan tajam harga minyak mentah pasca konflik Iran. Harga Brent anjlok sekitar 38 persen selama kuartal kedua setelah melonjak sekitar 94 persen pada kuartal pertama, menandai penurunan kuartal tercuram sejak penurunan rekor 66 persen pada kuartal pertama tahun 2020.

Patokan global ini juga turun sekitar 21 persen pada bulan Juni setelah penurunan 19 persen pada bulan Mei, penurunan bulanan terbesar sejak Maret 2020, karena kekhawatiran akan gangguan pasokan yang berkepanjangan melalui Selat Hormuz mereda.

“Tidak adanya pembicaraan langsung telah memperkuat ketidakpastian tentang seberapa cepat Washington dan Teheran dapat menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan dalam kerangka negosiasi 60 hari mereka, termasuk masa depan Selat Hormuz,” kata Ibrahim.

Selain itu, lanjutnya, data pasar tenaga kerja AS pekan ini akan dipantau dengan cermat untuk mendapatkan petunjuk baru tentang langkah kebijakan Fed selanjutnya.

Laporan JOLTS pada Selasa (30/6) menunjukkan lowongan kerja naik menjadi 7,594 juta pada bulan Mei, melampaui ekspektasi pasar sebesar 7,3 juta. Sementara Indeks Kepercayaan Konsumen Conference Board AS pada bulan Juni membaik karena kesepakatan gencatan senjata antara AS dan Iran menurunkan harga bahan bakar.

“Perhatian sekarang beralih ke laporan Perubahan Ketenagakerjaan ADP yang akan dirilis malam ini, diikuti oleh laporan Nonfarm Payrolls (NFP) pada hari Kamis (2/7), yang akan dirilis sehari lebih awal di tengah pekan yang dipersingkat karena hari libur AS,” ujar dia.

Melihat sentimen dalam negeri, pasar merespon negatif terhadap rilis data Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) pada Mei 2026 defisit 1,61 miliar dolar AS. Defisit ini merupakan defisit pertama sejak 6 tahun lalu.

“Kondisi defisit itu disebabkan nilai impor yang lebih tinggi dari ekspor, yakni sebesar 24,81 miliar dolar AS, sedangkan ekspor RI 23,20 miliar dolar AS. Ini adalah defisit pertama RI sejak surplus selama 72 bulan beruntun sejak Mei 2020,” ungkapnya.

Adapun inflasi tahunan pada Juni 2026 berada di level 3,34 persen year on year (yoy). Kelompok pengeluaran makanan, perawatan pribadi, hingga transportasi menjadi penyumbang utama inflasi pada periode tersebut.

Realisasi inflasi ini sejalan dengan pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,27 pada kondisi Juni 2025 menjadi 111,89 pada kondisi Juni 2026 yang menunjukkan peningkatan dalam satu tahun terakhir tetapi tetap berada dalam kisaran target Bank Indonesia.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga bergerak melemah di level Rp17.961 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.899 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Tim hukum PT MNC Asia Holding Tbk mengirim surat ke Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) dan meminta untuk mengawasi jalannya persidangan tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Langkah ini diambil menyusul banyaknya kejanggalan dalam proses dan putusan persidangan di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait sengketa jual beli Negotiable Certificate of Deposit (NCD).

Pengawasan KY dan MK dianggap krusial guna memastikan integritas dan independensi hakim dalam memutus sidang banding atas perselisihan NCD antara MNC Asia Holding dengan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP). Anggota Tim Hukum MNC Asia Holding Belliandry Rudy mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengambil langkah proaktif dengan menyurati Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) melalui Badan Pengawas.

"Kita dari awal sudah melihat memang di (putusan) tingkat pertama, di PN Pusat itu, banyak kejanggalan dari putusan yang dihasilkan. Jadi, kita minta KY juga memonitor perkara ini. Dari tim tergugat juga sudah bersurat ke KY, ke MA, ke Badan Pengawasan," kata Rudy, Jumat (26/6/2026).

Menurutnya, pengawasan ketat di tingkat banding diperlukan agar preseden di tingkat pertama tidak terulang. Ia membeberkan dua poin utama yang dianggapnya sebagai kejanggalan dalam putusan hakim dan dinilai sangat merugikan kliennya.

Pertama, terkait penolakan bukti utama berupa surat komunikasi antara CMNP dan Unibank. Majelis hakim tingkat pertama menolak bukti tersebut dengan alasan hanya berupa fotokopi, padahal bukti yang sama pernah diakui dalam perkara CMNP sebelumnya.

"Nah, jadi aneh ya kalau itu dulu buktinya diakui, sekarang kita ajukan. Kita nggak mungkin punya aslinya, karena itu surat CMNP ke Unibank," ujarnya.

Yang lebih mengecewakan lagi, kata dia, bukti-bukti fotokopi yang diajukan CMNP justru dipertimbangkan oleh majelis hakim. Kedua, tim hukum menyoroti adanya dokumen internal CMNP yang justru kontradiktif dengan gugatan mereka saat ini.

Dalam dokumen tersebut, CMNP secara tertulis mengakui transaksi jual beli dan menyatakan tidak bisa menagih lagi. Namun, fakta materiil ini justru diabaikan oleh majelis hakim di tingkat pertama.

Dengan adanya pengawasan dari KY dan MA, tim hukum MNC Asia berharap Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat memeriksa perkara secara lebih komprehensif, tidak hanya dari aspek formil tetapi juga aspek materiil.

"Harapannya, di tingkat banding, majelis hakim bisa melihat tidak hanya formilnya ya, tapi juga secara material. Aspek-aspek kejanggalan itu kenapa bisa terjadi," tuturnya.

Rudy menegaskan bahwa permohonan pengawasan ini bukan bentuk ketidakpercayaan terhadap institusi peradilan, melainkan upaya bersama untuk menjaga muruah pengadilan dari potensi intervensi dari pihak luar.

"Jadi, di satu sisi kita yakin hakimnya berintegritas, hakimnya juga bersih, tapi di sisi lain kami harap KY dan MA mengawasi sidang banding ini," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didorong untuk menyiapkan langkah antisipatif dalam menghadapi potensi peningkatan kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) di tengah dinamika ekonomi yang masih menantang.

Konsultan dan perencana keuangan Elvi Diana dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, mengatakan berbagai faktor seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, ketidakpastian global, tekanan terhadap daya beli masyarakat, serta fluktuasi di sejumlah sektor usaha dapat memengaruhi kemampuan sebagian debitur dalam memenuhi kewajiban kreditnya.

Karena itu, menurut dia, upaya mitigasi risiko perlu dilakukan sejak dini guna menjaga stabilitas sektor keuangan nasional.

"Peningkatan NPL harus diantisipasi dengan pendekatan yang tepat dan terukur. OJK bersama industri jasa keuangan perlu memastikan bahwa risiko kredit dapat dikelola secara efektif, sehingga tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar bagi sistem keuangan," ujar Elvi.

Ia menilai pengawasan terhadap kualitas kredit perlu menjadi fokus utama lembaga jasa keuangan. Perbankan dan perusahaan pembiayaan didorong untuk memperkuat pemantauan terhadap portofolio kredit, terutama pada sektor-sektor yang dinilai lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Selain pengawasan yang lebih ketat, Elvi juga menekankan pentingnya pemanfaatan kebijakan restrukturisasi kredit secara selektif dan tepat sasaran.

Dia berpendapat instrumen tersebut dapat membantu debitur yang menghadapi tekanan keuangan untuk tetap menjaga kelangsungan usaha maupun kondisi finansial mereka.

"Restrukturisasi perlu diberikan kepada debitur yang memiliki prospek pemulihan dan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Pendekatan ini dapat menjadi solusi yang menguntungkan bagi debitur sekaligus lembaga keuangan," katanya.

Elvi juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko kredit.

Ia mengusulkan penggunaan sistem peringatan dini (early warning system) berbasis teknologi dan analisis data guna mendeteksi potensi gagal bayar lebih cepat.

Menurutnya, kemampuan mendeteksi penurunan kualitas kredit sejak tahap awal akan memberikan ruang yang lebih besar bagi lembaga keuangan untuk melakukan langkah mitigasi secara efektif sebelum kredit masuk kategori bermasalah.

Elvi optimistis kombinasi pengawasan kredit yang lebih kuat, restrukturisasi yang tepat sasaran, serta pemanfaatan teknologi akan membantu menjaga kesehatan sektor keuangan nasional.

Ia berharap OJK terus memperkuat koordinasi dengan industri jasa keuangan agar sistem perbankan dan pembiayaan tetap resilien serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pengamat Sosial Politik Muslim Arbi menilai pengusaha jalan tol Jusuf Hamka melakukan klaim sepihak dengan mencatut nama Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut dalam polemik PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk ( CMNP ) dengan PT MNC Asia Holding. Muslim menilai pernyataan Jusuf Hamka yang secara sepihak mengatakan akan mengembalikan aset TPI ke Tutut bila berhasil merebut dari MNC Asia merupakan klaim sepihak.

Faktanya, berdasarkan penelusuran, pada 4 November 2025, setelah 23 tahun berlalu, antara Hj. Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana (Mbak Tutut) dan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo telah bersatu dan tercapai kesepakatan.

"Jika Jusuf Hamka bawa-bawa nama Mbak Tutut atau Mbak Siti Hardijanti Rukmana, padahal Mbak Tutut tidak terlibat langsung, itu klaim sepihak," kata Muslim, Minggu (7/6/2026).

"Bisa jadi itu inisiatif Jusuf Hamka sendiri tanpa sepengetahuan Mbak Tutut," imbuhnya.

Menurutnya, selama ini tidak ada keterangan resmi dari Mbak Tutut yang merespons klaim Jusuf Hamka tersebut. Ia menilai hal tersebut merupakan tindakan framing.

"Jika benar itu dari Mbak Tutut, Mbak Tutut pasti membenarkan itu, tetapi jika tidak, Jusuf Hamka dikategorikan hanya framing dan bila itu terjadi bisa dikatakan itu pemutarbalikan fakta (seakan-akan Mbak Tutut ada di belakang Jusuf Hamka) bila tidak disertai bukti hukum," ujarnya.

Lebih dari itu, kata Muslim, selama ini tidak terlihat kedekatan antara Jusuf Hamka dengan Tutut. "Karena selama ini publik tidak pernah melihat ada kedekatan antara Jusuf Hamka dengan Mbak Tutut," tukasnya.

Terkait kesepakatan antara Mbak Tutut dan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo pada 4 November 2025, Direktur Legal MNC Group Chris Taufik saat itu mengatakan penandatanganan kesepakatan itu dilakukan langsung oleh Mbak Tutut dan Hary Tanoesoedibjo.

Dokumen kesepakatan diserahkan langsung oleh putri sulung Mbak Tutut, Danty Indriastuti Purnamasari, yang dikenal dengan panggilan Danty Rukmana.

Kami terus memperkuat proses bisnis dari hulu hingga hilir agar pertumbuhan kredit yang dicapai menjadi lebih sehat..

Jakarta (ANTARA) - Direktur Risk Management PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Setiyo Wibowo menyatakan operasional BTN Loan Factory mampu mempercepat pemrosesan kredit dari 10–14 hari menjadi sekitar 4–7 hari.

Ia menyampaikan, tingkat straight-through processing (pemrosesan langsung) juga naik mencapai hampir 70 persen, sementara tingkat rework atau pemrosesan ulang berhasil ditekan hingga di bawah 15 persen.

“Kami terus memperkuat proses bisnis dari hulu hingga hilir agar pertumbuhan kredit yang dicapai menjadi lebih sehat, aman, dan berkelanjutan,” ujar Setiyo Wibowo dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

Pihaknya pun memperkuat pengelolaan pembiayaan melalui pendekatan cluster collection, yaitu model penanganan kredit berbasis segmentasi risiko, karakteristik debitur, serta perilaku pembayaran.

Melalui pendekatan tersebut, proses monitoring, restrukturisasi, penagihan, hingga pemulihan kredit dapat dilakukan secara lebih fokus, cepat, dan efektif.

Setiyo menuturkan, perbaikan kinerja tersebut merupakan hasil dari transformasi menyeluruh, baik pada proses akuisisi kredit baru maupun pengelolaan portofolio eksisting.

Ia mengatakan, penguatan pengelolaan kredit adalah komitmen perseroan untuk memastikan fungsi intermediasi berjalan secara sehat.

Sebagai bank yang memiliki mandat utama untuk memperluas pembiayaan perumahan nasional, pihaknya berupaya untuk mendukung akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat, dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang semakin kuat.

Setiyo menyatakan, pihaknya menargetkan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) dapat terus membaik dan dijaga di bawah 2,5 persen pada akhir tahun ini melalui penguatan kualitas kredit baru, optimalisasi early warning system, serta strategi penagihan dan penyelesaian kredit yang semakin berbasis risiko.

Ia optimis transformasi proses kredit melalui factory loan tersebut akan semakin memperkuat daya tahan bisnis perseroan sekaligus mengukuhkan posisi BTN sebagai pemimpin pasar pembiayaan perumahan nasional dengan kualitas pertumbuhan yang lebih sehat, kokoh, dan berkelanjutan.

“Kami akan terus memperkuat disiplin risiko, tata kelola, dan pemantauan portofolio agar kualitas kredit tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi yang berkembang,” imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut memperkuat kolaborasi dan melakukan intervensi terpusat guna memberantas peredaran gelap narkotika di Sumut. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut juga menyatakan siap mendukung dari sisi anggaran agar penanganan narkoba dapat dilakukan secara serius dan tuntas.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho beserta jajaran di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (2/6/2026).

“Pada pertemuan ini, saya ingin adanya kolaborasi kuat dalam penuntasan narkoba. Saya minta kita lakukan intervensi secara terpusat, khususnya difokuskan pada beberapa daerah yang menjadi titik masuk utama dan pusat peredaran narkoba,” ujar Bobby Nasution.

Bobby mengaku khawatir terhadap masa depan generasi muda di Sumut. Menurutnya, narkoba kini semakin mudah diakses karena harganya yang makin terjangkau dan telah menyasar usia muda.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemprov Sumut akan mengambil langkah konkret dengan memperbanyak kegiatan masyarakat dan program-program positif di daerah rawan narkoba. Selain itu, Pemprov Sumut juga akan memperkuat edukasi dengan mendorong setiap kegiatan pemerintahan maupun kemasyarakatan menyisipkan pesan bahaya narkoba.

Namun demikian, Bobby mengakui masih terdapat kendala di tingkat provinsi, terutama keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan narkoba secara masif.

Terkait keterbatasan anggaran yang dihadapi BNNP Sumut, Bobby menegaskan komitmen Pemprov Sumut untuk membantu.

“Kita minta program konkret dari BNNP. Mengenai anggaran, Pemprov Sumut akan berupaya membantu. Kita harus serius agar Sumut benar-benar terbebas dari narkoba,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho mengungkapkan bahwa Sumatera Utara saat ini masih menempati peringkat pertama nasional dalam jumlah pengguna narkoba.

“Dari sekitar 15 juta total penduduk Sumut, terdapat 10 persen yang menjadi pengguna narkoba. Tingkat penyebarannya pun belakangan ini sudah merambah hingga ke desa-desa,” ungkap Tatar.

Ia menjelaskan, tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumut dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya kondisi geografis Sumut yang menjadi jalur utama masuknya narkoba. Wilayah Sumut juga diapit sejumlah titik rawan di bagian selatan yang menjadi pintu masuk penyelundupan.

Menurut Tatar, pada tahun 2025 penyalahgunaan narkoba didominasi usia produktif 15 hingga 45 tahun. Namun kini trennya mulai merambah anak-anak usia sekolah.

Meski menghadapi keterbatasan anggaran, BNNP Sumut tetap fokus menekan peredaran narkoba di pintu-pintu masuk utama serta wilayah pedesaan. Upaya tersebut, menurutnya, mulai menunjukkan hasil dengan adanya penurunan angka peredaran di sejumlah wilayah.

“Kami sangat mengapresiasi sambutan Bapak Gubernur. Kami berharap momentum audiensi ini dapat memperkuat kolaborasi nyata dengan Pemprov Sumut guna menyelamatkan generasi bangsa,” katanya.

JAKARTA - Kuasa Hukum PT MNC Asia Holding Hotman Paris Hutapea mempertanyakan putusan perdata dalam perkara PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (kode saham: CMNP) melawan kliennya yang dimenangkan CMNP di tingkat PN Jakarta Pusat. Padahal, perkara tersebut sebelumnya telah diputus hingga tingkat peninjauan kembali (PK) pada 2008.

Hotman mempertanyakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu kenapa berubah pada 2026. Ia pun menilai kondisi tersebut mencerminkan buramnya penegakan hukum di Indonesia.

"Itu sudah pernah diputus dalam tingkat PK (Peninjauan Kembali, red) Mahkamah Agung dan CMNP kalah telak tahun 2008. Sedih nggak sih melihat wajah buram penegakan hukum di Indonesia? Perkara yang sudah kalah tahun 2008 bisa dibolak-balik lagi tahun 2026, substansi sama," ujar Hotman dalam unggahan video di Instagramnya, Selasa (19/5/2026).

Hotman menjelaskan pokok perkara bermula saat CMNP memiliki 28 sertifikat deposito di Unibank. Namun, bank tersebut ditutup pemerintah saat krisis moneter 2001, sehingga aset dan kewajibannya diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Menurut Hotman, BPPN menolak mencairkan deposito tersebut, karena dianggap bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur penjaminan deposito harus menggunakan mata uang rupiah.

"Putusan PK Mahkamah Agung bahwa menolak gugatan CMNP, karena direksi Unibank salah menerbitkan deposito yang bertentangan dengan peraturan penjaminan Bank Indonesia," tegas Hotman.

Ia menilai gugatan dalam perkara ini seharusnya diarahkan kepada direksi Unibank yang menandatangani penerbitan deposito tersebut, bukan kepada pihak lain, seperti MNC Asia Holding maupun Hary Tanoesoedibjo.

"Jadi, yang salah itu adalah salah gugat. Harusnya direksi Unibank yang menandatangani deposito yang bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia," lanjut Hotman.

Belum lagi, kata Hotman, 28 deposito tersebut juga pernah dibukukan dalam laporan keuangan CMNP hingga berujung pada pengajuan restitusi pajak. Ia mempertanyakan bagaimana restitusi pajak bisa dikabulkan, sementara dalam gugatan terbaru deposito itu justru disebut palsu.

Yang paling parahnya lagi, atas 28 kerugian, 28 deposito sertifikat deposito tersebut, CMNP telah mengajukan restitusi pajak, pengembalian uang pajak dari negara, dengan alasan rugi dari pendapatan deposito dan bunga dan negara sudah bayar ke CMNP puluhan miliar," terang Hotman.

Ia menegaskan kantor Pajak Indonesia harus berani meminta uang restitusi yang telah dibayarkan ke CMNP. Bahkan, ia meminta Kantor Pajak untuk berani menyampaikan hal ini kepada Kejaksaan.

"Makanya kantor pajak harus berani sampaikan ke Kejaksaan, minta uangnya kembali ya! Karena salah satu syarat pengembalian pajak restitusi adalah tagihan tersebut harus tidak bisa lagi ditagih ke pihak manapun," tandas Hotman.

OJK juga senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah dan stakeholders lainnya agar pelaksanaan Program Kredit Rakyat tepat sasaran dan termitigasi dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan untuk tetap mengantisipasi potensi risiko perburukan kredit pada program kredit rakyat dengan bunga maksimal 5 persen melalui pencadangan yang memadai sesuai dengan ketentuan berlaku.

Di samping itu, bank juga diminta tetap menerapkan prinsip character, capacity, capital, collateral dan condition of economy atau disingkat "5C" dalam proses penyaluran kredit agar kualitas pembiayaan tetap terjaga.

“Dalam mengantisipasi potensi risiko kredit dari program tersebut, OJK mendorong penguatan pengawasan serta pelaksanaan stress test secara berkala untuk memastikan ketahanan permodalan dan kualitas aset tetap terjaga di berbagai skenario ekonomi,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Senin.

OJK memandang bahwa langkah pemerintah senantiasa bertujuan menghadirkan berbagai program yang berdampak positif dalam menggerakkan perekonomian nasional.

Lebih lanjut, program kredit usaha rakyat yang diinisiasi pemerintah dinilai sangat baik yang dapat dimanfaatkan oleh bank sebagai kesempatan bisnis yang berkelanjutan sehingga masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah dan unbankable dapat merasakan manfaatnya secara berkesinambungan.

Mempertimbangkan hal tersebut, jelas Dian, bank perlu meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen risiko yang baik dalam menjalankan program dimaksud agar dapat menjadi program yang berkesinambungan sesuai dengan risk appetite dan expertise bank.

“OJK juga senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah dan stakeholders lainnya agar pelaksanaan Program Kredit Rakyat tepat sasaran dan termitigasi dengan baik, serta berjalan secara sehat dan berkelanjutan,” kata Dian.

Terkait suku bunga perbankan, rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah pada Maret 2026 tercatat sebesar 8,76 persen, secara tren menurun dibandingkan Februari 2026 dan Maret 2025 yang masing-masing sebesar 8,80 persen dan 9,20 persen.

Penurunan tersebut didorong dari penurunan rata-rata tertimbang suku bunga kredit produktif, baik kredit modal kerja dan kredit investasi secara tahunan (year on year/yoy) masing-masing mengalami penurunan sebesar 67 bps dan 68 bps sehingga menjadi 8,00 persen dan 7,90 persen.

Penurunan suku bunga kredit rupiah tersebut sejalan dengan penurunan rata-rata tertimbang DPK rupiah secara tahunan sebesar 55 bps sehingga menjadi 2,66 persen yang juga dikontribusikan dari penurunan BI-Rate selama setahun terakhir dari sebesar 5,75 persen pada Maret 2025 menjadi sebesar 4,75 persen pada Maret 2026, dengan kondisi penurunan BI-Rate terakhir pada September 2025.

Dian mengatakan bahwa secara umum, penurunan BI-Rate akan direspons oleh bank melalui penurunan suku bunga kredit, oleh karena itu suku bunga kredit diperkirakan masih dalam tren menurun.

Adapun penurunan suku bunga pada masing-masing bank akan tergantung pada strategi dan struktur biaya masing-masing bank, terutama terkait dengan biaya dana (cost of fund/CoF).

“Untuk itu, perbankan perlu mengelola strategi pendanaan mereka, khususnya untuk meningkatkan porsi dana murah sehingga akan menciptakan ruang bagi penurunan suku bunga kredit. Selain itu, upaya penurunan lebih lanjut suku bunga diharapkan juga tetap memperhatikan kondisi geopolitik dan dinamika ekonomi global,” kata Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dalam hal ini perbankan secara aktif memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyebutkan bahwa kinerja kredit UMKM menunjukkan indikasi perbaikan dengan kembali mencatatkan pertumbuhan positif, setelah sebelumnya mengalami kontraksi.

Pada Maret 2026, kredit UMKM tercatat sebesar Rp1.498,64 triliun atau mengalami ekspansi sebesar 0,12 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan ini lebih baik dibanding bulan sebelumnya yang mencatat kontraksi sebesar 0,56 persen (yoy).

Melalui keterangan resmi di Jakarta, Rabu, Dian menyampaikan bahwa kualitas kredit UMKM juga terjaga dengan rasio non-performing loan (NPL) sebesar 4,60 persen di tengah tekanan daya beli masyarakat serta dinamika perekonomian domestik.

Lebih lanjut, Dian juga merinci pertumbuhan kredit UMKM tersebut dikontribusikan dari Kredit Mikro dan Menengah masing-masing tumbuh sebesar 0,20 persen (yoy) dan 0,90 persen (yoy) yang terkompensasi penurunan Kredit Kecil sebesar 0,49 persen (yoy).

Pertumbuhan kredit UMKM secara tahunan terutama berasal dari pertumbuhan sektor ekonomi pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp11,91 triliun (4,20 persen); diikuti sektor aktivitas keuangan dan asuransi Rp8,10 triliun (65,40 persen); serta penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum Rp2,53 triliun (3,50 persen).

Menurut Dian, perbankan dan pelaku UMKM perlu mengembangkan ekosistem bisnis yang mampu mendukung pemanfaatan kredit secara optimal dan berkesinambungan seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dalam hal ini perbankan secara aktif memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan pengembangan pasar. Sementara pelaku UMKM secara aktif juga meningkatkan kompetensi dan memperluas jaringan dan sinergi antar pelaku usaha,” kata dia.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan perbankan untuk meningkatkan kredit UMKM antara lain dengan pendekatan rantai pasok, digitalisasi proses kredit, dan peningkatan literasi keuangan kepada pelaku UMKM.

Dian menyampaikan, OJK dan pemerintah terus berupaya mendorong pertumbuhan UMKM guna mewujudkan pertumbuhan perekonomian nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu kebijakan OJK dalam mendorong kredit UMKM antara lain dengan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (POJK UMKM).

Menurut otoritas, penerbitan POJK UMKM ini juga sejalan dengan Asta Cita Pemerintah untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja, mempercepat pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan sebagai agenda prioritas pemerintah.

Dengan POJK UMKM ini, OJK mendorong perbankan untuk memberikan kemudahan akses pemberian kredit UMKM yang mudah, tepat, cepat, murah dan inklusif.

Selanjutnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, terdapat beberapa program pemerintah yang dirancang untuk menguatkan daya beli masyarakat antara lain insentif Pajak Penghasilan (PPh) final bagi UMKM dan PPH Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja sektor pariwisata dan padat karya.

Dengan adanya inisiatif pemerintah tersebut serta dukungan dari berbagai stakeholder, langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan bisnis dan kredit UMKM lebih baik dibanding periode sebelumnya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah saham membukukan penurunan harga secara signifikan dan masuk daftar top losers sepanjang sepekan perdagangan periode 27 hingga 30 April 2026. Saham HOPE, DSSA hingga CMNP masuk daftar tersebut.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), selama sepekan perdagangan, saham PT Harapan Duta Pertiwi Tbk. (HOPE) memimpin pelemahan dengan anjlok 27,63% atau 63 poin ke level Rp165 per saham. Disusul saham Grup Sinarmas PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) yang ambles 20,05% atau 405 poin ke posisi Rp1.615 per saham.

Selanjutnya diperingkat ke-3 saham paling boncos ada emiten properti PT Purisentul Permai Tbk. (KDTN) yang terkoreksi 19,15% ke posisi Rp950 per saham. Diikuti saham BRNA yang melemah 16,46% ke posisi Rp660 per saham.

Berikutnya, ada saham MAXI yang terkoreksi 16,39% ke level Rp51 per saham. Disusul saham CMNP milik Jusuf Hamka yang turun 15,60% ke posisi Rp1.515 per saham.

Berturut-turut, posisi top losers selanjutnya, yaitu COCO turun 15,34%, DEPO melemah 14,57%, saham MEGA terkoreksi 14,01% dan terakhir ada saham MAIN yang melemah 13,64% ke posisi Rp855 per lembar.

10 Saham Paling Boncos Sepekan:

Kode	Last Week	This Week	Change	%
HOPE	228	165	-63	-27,63%
DSSA	2.020	1.615	-405	-20,05%
KDTN	1.175	950	-225	-19,15%
BRNA	790	660	-130	-16,46%
MAXI	61	51	-10	-16,39%
CMNP	1.795	1.515	-280	-15,60%
COCO	378	320	-58	-15,34%
DEPO	302	258	-44	-14,57%
MEGA	2.570	2.210	-360	-14,01%
MAIN	990	855	-135	-13,64%

IHSG Turun 2,42% Sepekan

Seiring melemahnya emiten-emiten tersebut, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) parkir di zona merah dengan turun 2,42% ke level 6.956,80 sepanjang perdagangan pekan ini, 27 hingga 30 April 2026. Kapitalisasi pasar Bursa juga tercatat turun Rp354 triliun menjadi Rp12.382 triliun.

Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan IHSG selama sepekan ditutup mengalami pelemahan 2,42% pada posisi 6.956,80 dari 7.129,49 pada pekan sebelumnya.

Adapun, kapitalisasi pasar Bursa juga tercatat mengalami penurunan sebesar 2,78% menjadi Rp12.382 triliun dari Rp12.736 triliun pada pekan sebelumnya.

Sementara rata-rata volume transaksi harian Bursa terpantau mengalami pelemahan 17,32% menjadi 37,11 miliar lembar dari 44,88 miliar lembar pada penutupan pekan lalu. Adapun, rata-rata nilai transaksi harian Bursa juga turut mengalami pelemahan.

"Rata-rata nilai transaksi harian pekan ini mengalami perubahan yaitu sebesar 6,81% menjadi Rp18,27 triliun dari Rp19,61 triliun pada pekan sebelumnya," kata Kautsar dikutip Jumat (1/5/2026).

Sementara itu, rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa pada pekan ini juga tercatat mengalami penurunan sebesar 15,02% menjadi 2,34 juta kali transaksi dari 2,75 juta kali transaksi pada pekan lalu.

Menutup pekan ini, tepatnya pada Kamis (30/4/2026), investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp1,48 triliun dan sepanjang tahun 2026 investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp49,87 triliun.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemilik Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP), Jusuf Hamka memberikan tanggapan mengenai rencana pemerintah yang hendak memperluas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sektor jalan tol.

Jusuf Hamka menyebut, pihaknya belum mendapat arahan langsung dari Pemerintah mengenai hal itu. Akan tetapi, dia memastikan bahwa pihaknya siap mendukung penuh segala keputusan yang ditetapkan pemerintah.

“Belum, belum ada omongan, tetapi kemarin begitu ada berita, saya dengan teman-teman direksi mengatakan semua sepakat rapat, kita ikut apa pemerintah punya mau,” kata Jusuf saat ditemui di Kantor Kemenko bidang Perekonomian, Kamis (23/4/2026).

Saat dikonfirmasi mengenai dampaknya terhadap tarif tol, dia masih enggan merinci. Hanya saja, wacana PPN jalan tol diproyeksikan akan mengerek tarif yang ditanggung oleh masyarakat.

“Wallahualam [apakah akan berdampak ke tarif], tapi memang harusnya jadi naik,” ujarnya singkat.

Untuk diketahui, Ditjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dikabarkan tengah mematangkan rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa jalan tol. Langkah strategis ini dibidik mulai diimplementasikan secara resmi pada 2028.

Rencana tersebut telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) DJP periode 2025—2029. Dokumen krusial ini diteken langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto pada 19 Desember 2025 lalu.

Secara spesifik, kebijakan ini merupakan bagian dari Rencana Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) untuk memperluas basis pemajakan nasional. Pemerintah berupaya menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan melalui penambahan objek pajak baru.

“Pemberian landasan hukum bagi mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol,” tulis DJP dalam dokumen Renstra.

JAKARTA - Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat atas gugatan yang diajukan PT Citra Marga Nusaphala Tbk (kode saham: CMNP) kepada PT MNC Asia Holding Tbk belum final, belum berkekuatan hukum tetap, dan belum dapat dilaksanakan. Karena, masih ada upaya banding di Pengadilan Tinggi.

“Dilanjutkan dengan kasasi bahkan upaya peninjauan kembali juga dapat ditempuh apabila ada pihak yang tidak puas,” kata Legal Counsel MNC Group Chris Taufik, Senin (27/4/2026).

PT MNC Asia Holding Tbk (Perseroan) pun bakal mengajukan upaya banding terhadap putusan atas perkara nomor 142/PDT.G/2025/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 April 2026 itu.

“Bahwa perseroan akan mengajukan banding terhadap putusan dikarenakan adanya banyak kejanggalan dalam putusan, antara lain pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap pembayaran NCD yaitu PT Bank Unibank Tbk berikut jajaran Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Unibank sebagai penerbit NCD dan pihak yang menjamin NCD dapat dibayarkan tidak digugat tetapi putusan malah membebankan tanggung jawab membayar kepada para tergugat yang hanya broker/arranger,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa seandainya Unibank tidak dinyatakan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha pada 29 Oktober 2001, atau 2 tahun 5 bulan sejak NCD Unibank diterima oleh CMNP, maka sudah pasti pembayaran akan dilakukan oleh Unibank.

“Bahwa tidak ada keterlibatan dari para tergugat dalam proses Unibank menjadi Bank Beku Kegiatan Usaha karena bukan pengurus/pemegang saham dari Unibank,” imbuhnya.

Dia mengungkapkan bahwa sebenarnya CMNP sudah memperoleh pembayaran dari Negara berupa restitusi pajak yang diterima pada tahun 2013.

Dia mengatakan, di samping materi putusan yang layak untuk dipertanyakan dan diuji lebih lanjut pada tingkat banding, siaran pers yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 22 April 2026 juga patut dipertanyakan.

“Karena sudah menyebutkan pertimbangan hakim, sementara putusan belum ada/belum diterima oleh perseroan. Pada tanggal 22 April 2026 perseroan hanya bisa mengakses amar putusan, tanpa pertimbangan apa pun,” pungkasnya.