Bisnis.com, DENPASAR - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 10.000 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di 2026.

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menjelaskan jumlah alokasi tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Indah menjelaskan tambahan alokasi menjadi 10.000 unit merupakan wujud nyata komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan penyediaan rumah layak huni di NTB.

Lebih dari itu, kebijakan tersebut diharapkan menjadi pengungkit lahirnya ekosistem pemberdayaan masyarakat yang memadukan penyediaan hunian, legalitas aset, akses permodalan, dan penguatan ekonomi keluarga sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB.

"Tambahan alokasi tersebut menjadi capaian penting bagi NTB. Pada tahun 2025, pemerintah pusat hanya mengalokasikan 1.610 unit BSPS untuk NTB. Memasuki tahun 2026, alokasi awal meningkat menjadi 6.418 unit. Namun, setelah pembahasan bersama Kementerian PKP, jumlah tersebut kembali bertambah menjadi 10.000 unit, atau meningkat lebih dari enam kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya," jelas Indah dikutip dari siaran pers, Kamis (2/7/2026.

Wagub menyebut, peningkatan alokasi ini menjadi angin segar bagi percepatan penanganan rumah tidak layak huni di NTB sekaligus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian yang layak, sehat, dan aman.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program BSPS tidak boleh dipandang hanya sebagai program pembangunan rumah. Menurutnya, bantuan tersebut harus menjadi bagian dari strategi besar pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga sehingga manfaat yang diterima masyarakat tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.

Karena itu, Menteri PKP meminta agar pelaksanaan BSPS di daerah diintegrasikan dengan program sertifikasi tanah gratis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta dukungan permodalan usaha mikro melalui Permodalan Nasional Madani (PNM).

"Melalui pola tersebut, penerima BSPS tidak hanya memperoleh rumah yang lebih layak, tetapi juga mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan aset serta akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga," kata Ara.

Bisnis.com, CIREBON- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan investor muda di tengah meningkatnya partisipasi generasi muda di pasar modal.

Kampus kini dipandang bukan hanya sebagai tempat mencetak lulusan, tetapi juga menjadi ruang pembentukan generasi yang memiliki kemampuan mengelola keuangan dan berinvestasi secara rasional.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, mengatakan tantangan sektor jasa keuangan saat ini tidak lagi sebatas menambah jumlah investor baru. Yang lebih penting, menurut dia, adalah memastikan pertumbuhan investor berjalan seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat, risiko, dan karakteristik investasi.

“Mahasiswa merupakan generasi yang akan menentukan arah pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan. Karena itu mereka harus dibekali literasi keuangan yang kuat agar mampu menjadi investor yang cerdas, rasional, serta tidak mudah terpengaruh investasi ilegal maupun berbagai modus penipuan keuangan digital,” kata Agus, Rabu (1/7/2026).

Menurut Agus, perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah industri keuangan dan pasar modal. Akses investasi yang sebelumnya identik dengan kalangan tertentu kini semakin mudah dijangkau oleh masyarakat, termasuk mahasiswa.

Melalui berbagai platform digital, pembukaan rekening investasi dan transaksi pasar modal dapat dilakukan dengan cepat dan praktis.

Kemudahan tersebut mendorong munculnya tren baru di kalangan generasi muda. Jika sebelumnya kelompok usia muda lebih banyak menempatkan dana pada tabungan konvensional, kini semakin banyak yang mulai mengenal instrumen investasi sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang.

Namun di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan baru berupa maraknya penawaran investasi ilegal, perdagangan aset tanpa izin, hingga berbagai bentuk penipuan berkedok investasi yang menyasar generasi muda.

Karena itu, peningkatan literasi keuangan dinilai menjadi fondasi penting untuk menciptakan masyarakat yang tangguh secara finansial.

Agus menegaskan, investasi seharusnya dipahami sebagai bagian dari proses membangun kesejahteraan secara bertahap, bukan sarana memperoleh keuntungan instan.

Pemahaman mengenai profil risiko, tujuan keuangan, serta karakteristik produk investasi menjadi hal yang harus dimiliki setiap investor sebelum menempatkan dananya.

“Investasi bukan sekadar mengejar keuntungan dalam waktu singkat. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat mampu menyusun perencanaan keuangan yang matang dan berinvestasi sesuai kebutuhan serta kemampuan masing-masing,” ujarnya.

OJK juga mengingatkan masyarakat untuk selalu menerapkan prinsip 2L, yakni Legal dan Logis, sebelum memutuskan berinvestasi. Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan atau pelaku usaha jasa keuangan melalui kanal resmi OJK serta mempertimbangkan secara rasional skema keuntungan yang ditawarkan.

Di sisi lain, perguruan tinggi dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas basis investor domestik. Kampus memiliki posisi strategis karena menjadi tempat berkumpulnya generasi muda yang sedang berada pada fase pembentukan pola pikir, termasuk dalam mengelola keuangan pribadi.

Kepala Pengelolaan Wilayah I Bursa Efek Indonesia, Thasrif Murhadi, menilai generasi muda memiliki potensi besar menjadi penggerak pertumbuhan investor pasar modal di daerah. Namun pertumbuhan tersebut harus dibarengi dengan pemahaman yang memadai mengenai risiko investasi.

Menurut Thasrif, investor muda yang berkualitas akan menjadi modal penting bagi penguatan pasar modal nasional.

“Selain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam investasi, keberadaan investor yang memahami prinsip pengelolaan risiko juga dapat menciptakan ekosistem pasar modal yang lebih sehat dan berkelanjutan,” kata Thasrif.

Bisnis.com, JAKARTA — Kazakhstan resmi memberlakukan konstitusi baru pada 1 Juli 2026 sekaligus mengakhiri sistem presidensial tunggal atau super presidensial yang telah berlangsung selama tiga dekade.

Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev menandai berakhirnya era parlemen bikameral yang telah berlangsung selama tiga dekade. Perubahan tersebut menjadi fondasi babak baru reformasi politik dengan pembentukan parlemen unikameral bernama Kurultai.

Melansir Astana Times, Kamis (2/7/2027), sidang parlemen pada Selasa (30/6) menjadi yang terakhir bagi Senat dan Mazhilis yang dibentuk berdasarkan Konstitusi 1995. Seiring berlakunya konstitusi baru, kedua lembaga tersebut resmi mengakhiri masa tugasnya dan akan digantikan oleh Kurultai yang anggotanya dipilih melalui pemilu pada Agustus 2026.

Dalam pidatonya, Tokayev menyebut Kurultai sebagai simbol terpenting Kazakhstan baru sekaligus tolok ukur keberhasilan agenda reformasi politik yang dijalankan pemerintah.

"Kurultai adalah simbol terpenting Kazakhstan baru. Karena itu, lembaga ini harus diisi oleh patriot sejati, individu yang proaktif dan memiliki rasa kebangsaan yang kuat. Dari kinerja Kurultai inilah masyarakat akan menilai seberapa efektif reformasi yang telah dilakukan," ujar Tokayev.

Tokayev mengatakan akan segera menandatangani dekret penyelenggaraan pemilu Kurultai dan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses politik yang disebutnya sebagai momentum penting bagi masa depan Kazakhstan.

Sebelumnya, Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia Serzhan Abdykarimov mengatakan perubahan ini sebagai tonggak penting dalam transformasi politik negaranya.

Dia menjelaskan bahwa Kazakhstan tengah beralih dari sistem presidensial tunggal menuju model dengan kekuasaan yang berimbang antara presiden dan parlemen.

“Kami bergerak dari model super-presidensial menuju sistem dengan keseimbangan yang lebih kuat, dengan prinsip presiden yang kuat, parlemen yang berpengaruh, dan pemerintah yang akuntabel,” ujarnya dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Kazakhstan di Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Konstitusi baru yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 merupakan hasil referendum nasional pada 15 Maret 2026 yang didukung 87,15% pemilih. Aturan tersebut menggantikan Konstitusi 1995 dan membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan, pembagian kewenangan negara, serta penguatan hak-hak konstitusional warga negara.

Perubahan paling mendasar adalah penghapusan sistem parlemen dua kamar yang terdiri atas Senat dan Mazhilis menjadi parlemen satu kamar bernama Kurultai. Lembaga tersebut beranggotakan 145 deputi yang dipilih melalui sistem proporsional dalam satu daerah pemilihan nasional dengan masa jabatan lima tahun.

Kurultai memperoleh kewenangan pengawasan yang lebih luas. Selain meninjau calon anggota kabinet dan menerima laporan berkala para menteri, parlemen baru juga berwenang meminta pertanggungjawaban perdana menteri setiap tahun serta mengajukan mosi tidak percaya kepada pemerintah.

Lembaga tersebut juga memiliki kewenangan menyetujui calon wakil presiden, perdana menteri, hakim Mahkamah Konstitusi, anggota Komisi Pemilihan Umum Pusat, anggota Badan Audit Tertinggi, hingga memilih hakim Mahkamah Agung berdasarkan rekomendasi presiden.

Di sisi lain, konstitusi baru memberikan kewenangan lebih besar kepada presiden untuk membubarkan Kurultai apabila parlemen dua kali menolak calon ketua parlemen atau pejabat konstitusional utama yang diajukan kepala negara. Ketentuan itu dirancang untuk mencegah kebuntuan politik berkepanjangan.

Konstitusi baru juga menghidupkan kembali jabatan wakil presiden yang dihapus pada 1996. Wakil presiden bertugas mewakili Kazakhstan di tingkat internasional, mengoordinasikan hubungan antara presiden dan lembaga negara, serta menjadi penerus otomatis jabatan presiden apabila kepala negara mengundurkan diri, wafat, atau tidak dapat menjalankan tugasnya.

Selain itu, Kazakhstan membentuk Halyk Kenesi atau Dewan Rakyat sebagai lembaga konsultatif tertinggi yang menggantikan Assembly of the People of Kazakhstan. Dewan tersebut beranggotakan 126 orang yang mewakili organisasi etnokultural, organisasi masyarakat, serta parlemen dan dewan publik daerah. Halyk Kenesi berwenang memberikan usulan legislasi, menginisiasi referendum nasional, menyelenggarakan konsultasi publik, serta berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan pemerintah.

Konstitusi baru juga memperkuat perlindungan hak asasi manusia dengan menempatkan perlindungan hak individu sebagai prioritas tertinggi negara. Dokumen tersebut menegaskan kembali kedaulatan dan keutuhan wilayah Kazakhstan, sekaligus memasukkan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, ilmu pengetahuan, inovasi, perlindungan lingkungan, serta keamanan data pribadi di ruang digital sebagai prinsip konstitusional.

Di bidang sosial, konstitusi memberikan pengakuan terhadap pelestarian budaya nasional dan hak masyarakat untuk mempertahankan bahasa serta tradisi. Dokumen itu juga menegaskan Kazakhstan sebagai negara sekuler, menjamin kebebasan beragama dengan tetap memisahkan agama dan negara, serta untuk pertama kalinya memberikan pengakuan konstitusional terhadap kegiatan sukarela dan filantropi sebagai aktivitas yang didukung negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi instrumen yang dikembangkan sebagai motor investasi sektor pariwisata nasional. Namun, kendati realisasi investasi terus bertambah, pengembangan kawasan-kawasan tersebut masih dibayangi persoalan klasik seperti kepastian hukum, perizinan, konektivitas transportasi, hingga infrastruktur penunjang.

Pengembangan KEK menjadi bagian dari implementasi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata dalam jangka panjang. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (1/7/2026), Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Reza Fahlevi menyampaikan bahwa pengembangan destinasi saat ini diarahkan kepada penguatan destinasi pariwisata prioritas dan destinasi regeneratif.

Menurutnya, pemerintah membutuhkan instrumen yang mampu mempercepat pembangunan kawasan sekaligus menarik investasi dalam skala besar. Oleh karenanya, KEK dibangun dengan ketentuan khusus yang menawarkan berbagai insentif investasi dan kemudahan berusaha bagi investor.

"KEK pariwisata berfungsi sebagai instrumen percepatan melalui investasi, melalui pemberian berbagai insentif dan kemudahan berusaha berbasis kawasan," kata Reza di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Selain KEK, pemerintah juga mengandalkan Badan Otorita Pariwisata (BOP) yang bertugas mempercepat pembangunan melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga dunia usaha. Badan itu disebutnya mengelola kawasan otoritatif sekaligus memfasilitasi investasi dan penyediaan infrastruktur dasar di destinasi prioritas.

Dia menjelaskan bahwa saat ini terdapat 8 KEK yang memiliki kegiatan utama di bidang pariwisata. Kedelapannya adalah KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB), KEK Kura-Kura Bali, KEK Tanjung Lesung di Banten, KEK Sanur di Bali, KEK Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, KEK Lido di Jawa Barat, KEK Likupang di Sulawesi Utara, serta KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam.

Selain itu, terdapat 4 KEK yang juga mengembangkan sektor pariwisata, yakni KEK Nongsa di Kepulauan Riau, KEK Singhasari di Jawa Timur, KEK Morotai di Maluku Utara, serta KEK Industropolis Batang di Jawa Tengah.

Reza lantas memaparkan bahwa hingga kuartal I/2026, realisasi investasi kumulatif KEK pariwisata telah mencapai Rp45,04 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 53.278 orang. Dalam lima tahun terakhir, Badan Otorita Pariwisata juga mencatat kunjungan 2,4 juta wisatawan di kawasan otoritatif, penerimaan negara bukan pajak (PNPB) sebesar Rp22,22 miliar, serta komitmen investasi senilai Rp1,18 triliun.

Menurutnya, pengembangan KEK tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan kawasan inti. Dia menyebutkan sejumlah upaya seperti penguatan desa wisata, destinasi penyangga, peningkatan kompetensi sumber daya manusia hingga penyelenggaraan berbagai agenda internasional.

Terkait investasi, dia menyebut Kemenpar terus mendorong promosi investasi. pendampingan penyelesaian hambatan investasi alias debottlenecking. Hal ini dilakukan dengan advokasi secara rutin kepada pengelola KEK untuk menyelesaikan sejumlah persoalan penanaman modal.

"Pendekatan seperti ini bagian dari upaya debottlenecking, yaitu memastikan hambatan yang dihadapi investor dan pengelola kawasan dapat segera ditindaklanjuti dan dicari solusinya," ujar Reza.

KEK Mandalika

Pada kesempatan yang sama, pengelola KEK memaparkan catatan dalam pengembangan investasi di kawasan terkait, antara lain Mandalika dan Likupang. Sejumlah poin dinilai dapat diselesaikan agar arus investasi dapat mengalir lebih cepat.

Plt. Direktur Utama InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) Ahmad Fajar mengatakan bahwa KEK Mandalika yang dikenal saat ini telah melewati proses panjang. Menurutnya, pembangunan Mandalika tak hanya berorientasi pada pembangunan kawasan wisata, tetapi juga membentuk ekosistem ekonomi yang mampu menciptakan investasi, lapangan kerja, serta peluang usaha bagi masyarakat sekitar.

Saat ini, dia menyebut bahwa KEK Mandalika telah diminati 29 investor dengan realisasi investasi lebih dari Rp6 triliun, serta menyerap sekitar 26.424 tenaga kerja. Perseroan juga mencatat masuknya enam investor baru sepanjang 2026 yang mulai membangun hotel, vila, dan berbagai fasilitas pendukung pariwisata premium.

“Jadi, kawasan ini merupakan Indonesia Strategic Tourism Economic Hub. Itu yang kita yang inginkan ke depan,” ujar Ahmad.

Menurutnya, penyelenggaraan berbagai ajang internasional seperti MotoGP Mandalika telah menjadi sarana memperkenalkan Indonesia kepada investor dan wisatawan dunia. Dia mengutip hasil riset Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menyebut penyelenggaraan MotoGP Mandalika memberikan dampak ekonomi sekitar Rp4,8 triliun.

Namun demikian, dia menggarisbawahi bahwa pembangunan fisik belum cukup untuk mempercepat investasi. Ahmad menyampaikan bahwa kepastian hukum masih menjadi kebutuhan utama investor.

Selain itu, terdapat pula aspek percepatan perizinan, penguatan infrastruktur penyangga, penambahan konektivitas penerbangan internasional, hingga dukungan arus logistik. Pihaknya juga memandang pengembangan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing destinasi.

“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dunia usaha, dan masyarakat akan mendorong Mandalika terus berkembang menjadi destinasi pariwisata kelas dunia sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru,” tutur Ahmad.

Pandangan serupa disampaikan PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD) selaku pengelola KEK Likupang. Manajemen MPRD yang diwakili Corporate Secretary menyampaikan bahwa pengembangan kawasan tersebut sempat tertahan akibat pandemi Covid-19 yang membuat banyak investor memilih menunda keputusan investasi.

Pengelola pun tetap melanjutkan pembangunan dengan mengusung konsep pariwisata regeneratif yang mengintegrasikan konservasi lingkungan, pengembangan marina, resor, real estate, hingga kawasan agrikultur dan akuakultur. Saat ini, pengembangan kawasan disebut mulai berjalan dengan hadirnya investor yang membangun resor dan infrastruktur telekomunikasi sebagai proyek jangkar.

Namun, MPRD menghadapi sejumlah kendala seperti tanah telantar, tidak adanya akses jalan utama, hingga utilitas air. Perseroan pun mengharapkan bantuan dari pemangku kepentingan agar KEK Likupang semakin berkembang.

DESAKAN EVALUASI

Menanggapi sejumlah aral investasi di KEK tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendesak adanya evaluasi menyeluruh agar capaian tak hanya diukur dari nominal investasi maupun pembangunan fisik. Kualitas perekonomian masyarakat dinilai menjadi aspek yang tak kalah penting.

Mulanya, DPR menyoroti kurangnya data dari masing-masing Badan Otorita Pariwisata terkait anggaran, penyerapan tenaga kerja, serta jumlah UMKM yang dilibatkan secara terperinci. Pihaknya lantas meminta alokasi APBN di kawasan pariwisata tidak semata diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi turut memperkuat rantai pasok ekonomi kreatif dan pengembangan desa-desa penyangga.

Selain itu, dia menilai konsep pariwisata regeneratif diminta perlu diwujudkan melalui program yang terukur, berorientasi pada hasil, serta berpihak kepada masyarakat di sekitar kawasan wisata. Pemerintah pun didorong memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam pengembangan daya tarik destinasi, konektivitas, serta promosi guna meningkatkan daya saing destinasi wisata nasional.

“Kualitas lingkungan perlu ditingkatkan melalui pengelolaan sampah dan kebersihan kawasan yang lebih efektif dan terintegrasi,” ujar Chusnunia saat membacakan kesimpulan rapat.

DPR pun mendesak pemerintah memperkuat pengawasan, pendampingan, dan mitigasi sosial bagi masyarakat yang terdampak konflik agraria dalam setiap pengembangan investasi. Selain itu, Kemenpar juga diminta menindaklanjuti usulan daerah yang mengajukan KEK pariwisata baru melalui pendampingan dan fasilitasi, sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA— Rencana pemerintah memperkuat digitalisasi dan integrasi data bantuan sosial (bansos) dinilai perlu dilakukan secara bertahap melalui uji coba di sejumlah daerah sebelum diterapkan secara nasional.

Pakar Komunikasi Digital Firman Kurniawan mengatakan implementasi digitalisasi bansos sebaiknya diawali dengan pilot project di tiga klaster daerah yang memiliki tingkat kesiapan infrastruktur dan literasi digital yang berbeda. Langkah tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala sebelum kebijakan diterapkan secara menyeluruh.

“Jadi pakai pilot project dulu di beberapa daerah atau tiga klaster daerah yang baik jaringan internet maupun kesiapan orangnya cukup excellent, kemudian yang menengah, kemudian yang rendah. Nah ini penanganannya kan beda-beda untuk mengintegrasikan data,” kata Firman kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, penerapan secara bertahap juga menjadi ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi kelemahan sistem, termasuk kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang akan mengelola integrasi data antarinstansi.

Firman menilai model implementasi yang telah teruji akan memudahkan pemerintah menerapkan digitalisasi bansos secara nasional. Sebaliknya, penerapan serentak tanpa uji coba berisiko memunculkan berbagai persoalan, seperti yang pernah terjadi dalam pemutakhiran data penerima bantuan.

Dia mengingatkan penyaluran bansos merupakan kebijakan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, setiap perubahan sistem harus dilakukan secara hati-hati dengan memastikan kesiapan SDM sekaligus memetakan titik-titik lemah dalam proses integrasi data.

“Jadi saya pilot project dulu sambil juga menyiapkan SDM-nya melihat celah mana yang lemah dari aspek integrasian data ini,” katanya.

Di sisi lain, Firman menilai digitalisasi dan integrasi data pada dasarnya mampu meningkatkan akurasi penyaluran bansos. Menurutnya, sistem yang terintegrasi dapat mengurangi duplikasi data, mempermudah proses verifikasi, serta meningkatkan transparansi sehingga kesalahan sasaran penerima bantuan dapat ditekan.

Dia menjelaskan integrasi berbagai sumber data, seperti data kependudukan, BPJS, dan kementerian terkait, akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan. Dengan demikian, inclusion error maupun exclusion error dapat diminimalkan.

Sebelumnya, pemerintah mengakui program bantuan sosial yang selama ini berjalan masih banyak yang tidak tepat sasaran. Karena itu, pemerintah mempercepat penerapan digitalisasi dalam penyaluran bansos.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico mengatakan Kementerian Sosial telah berkoordinasi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Hasil evaluasi menunjukkan masih tingginya tingkat ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial.

“Cukup surprise, data yang disampaikan ke kami tingkat ketidak tepat sasarannya bansos di atas 40%,” kata Robben dalam sambutannya pada agenda Kunjungan Jurnalistik Program Digitalisasi Perlindungan Sosial di Surabaya, Jumat (12/6/2026).

Berdasarkan data tersebut, sebanyak 45% penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako tidak tepat sasaran. Kemudian, 43,17% program bantuan pendidikan tidak tepat sasaran. Adapun bantuan subsidi elpiji 3 kilogram tercatat memiliki tingkat ketidaktepatan sasaran sebesar 60,57%, sedangkan subsidi listrik mencapai 58,6%.

Robben mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar data penerima bantuan dipastikan akurat sebelum berbagai program bansos disalurkan. Menurutnya, persoalan utama selama ini terletak pada belum terintegrasinya data antarlembaga.

Sementara itu, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Fifi Aleyda Yahya mengatakan percepatan implementasi Perlinsos Digital dilakukan agar bantuan sosial dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.

“Sering kali bansos bukan karena pemerintah tidak mau membantu. Masalahnya, justru pada pendataan nama ada di KK atau tidak, ada warga yang masih terdaftar, tapi pindah tempat tinggalnya. Ada yang belum tercatat juga. Ada datanya belum diperbaharui bertahun-tahun,” kata Fifi.

Dia menjelaskan Kementerian Komdigi berperan sebagai penyedia platform integrasi melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dalam digitalisasi bansos.

“Kami istilahnya menyediakan jalan tol terkait dengan data. Jadi semua data yang ada di kementerian/lembaga itu semua bisa disatukan dan diakses secara mudah,” ujar Fifi.

Bisnis.com, MEDAN – Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyebut penguatan kerja sama antardaerah (KAD) menjadi strategi utama untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga komoditas di wilayah perkotaan.

Hanif mengatakan kota-kota besar umumnya bukanlah daerah penghasil tanaman pangan sehingga membutuhkan pasokan dari wilayah penyangga untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

“Oleh karena itu, kerja sama antara kota konsumsi dan kabupaten/ kota produsen perlu dibuat lebih operasional, tidak berhenti pada nota kesepahaman saja tapi sampai pada kontrak pasok, jadwal distribusi, standar kualitas, serta mekanisme pembiayaan,” kata Hanif saat menyampaikan pidatonya dalam Rakernas ke-18 APEKSI tahun 2026 di Medan, Rabu (1/7/2026).

Dikatakan Hanif, menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan wilayah perkotaan membutuhkan strategi yang tepat.

Selain KAD, Hanif menyebut perlunya memperkuat peran BUMD pangan, pasar induk, dan pelaku logistik sebagai strategi lain.

Dia mengatakan BUMD bisa menjadi instrumen stabilisasi terutama ketika harga mulai bergerak naik secara tak wajar. Namun, pengelolaannya harus sehat, didukung oleh data yang baik serta jejaring mitra dengan produsen dengan distributor.

Lalu, memperkuat pangan lokal dan urban farming sesuai karakter kota, serta menekan food loss and waste.

Dalam pidatonya Hanif juga menyinggung soal pembangunan sistem peringatan dini pangan di mana pemerintah kota perlu mengintegrasikan data harga harian, stok pasar, informasi cuaca, gangguan distribusi, dan Kalender hari besar keagamaan atau nasional.

Dengan sistem itu, lanjutnya, intervensi tidak dilakukan setelah harga melonjak, tapi sebelum tekanan harga membesar.

“Hari ini, sistem itu belum terkoneksi antara pemerintah kota juga dengan pemerintah pusat. Kita masih reaktif, baru bertindak setelah ada kasus. Sistem ini yang akan kita bangun untuk memperkuat ketahanan pangan kita,” ujar Hanif.

Senada, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas juga menekankan kolaborasi dan kerja sama antardaerah untuk mendukung ketahanan pangan khususnya di wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan.

Dia mencontohkan saat bencana banjir melanda 19 dari 21 kecamatan di Medan pada akhir November 2025 lalu sebanyak 85.000 kepala keluarga terdampak. Bencana juga membuat pasokan pangan terganggu sehingga krisis pangan pascabencana menghantui masyarakat perkotaan yang memang tidak menghasilkan bahan pangan sendiri.

“Inilah yang sedang kami perkuat, berkoordinasi dengan kabupaten/ kota sekitar yang memang memproduksi pangan. Harus dibuat sistem yang baik agar nantinya distribusi pangan semakin baik. Termasuk mengupayakan membangun ketahanan pangan sendiri dengan mempraktikkan green farming ataupun urban farming di kota,” kata Rico.

Bisnis.com, DENPASAR - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Bali mencapai 3,27% (yoy) atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,71 pada Juni 2025 menjadi 113,30 pada Juni 2026.

Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan inflasi tahunan (yoy) terjadi karena naiknya harga komoditas-komoditas amatan yang ditunjukkan oleh meningkatnya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 4,03%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,28% kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,43%.

Kemudian kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,40%, kelompok kesehatan sebesar 1,54%, kelompok transportasi sebesar 5,87%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,56%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,43%, kelompok pendidikan sebesar 3,09%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,97%.

Pada Juni 2026, seluruh kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangan inflasi yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,28%, kelompok pakaiandan alas kaki sebesar 0,06%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,33%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,06%, kelompok kesehatan sebesar 0,04%, kelompok transportasi sebesar 0,63%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,08%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,01%, kelompok pendidikan sebesar 0,21%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,29%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,28%.

"Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi padaJuni 2026 antara lain bensin, bawang merah, cabai rawit, beras, emas perhiasan, minyak goreng, sigaret putih mesin (SPM), pemeliharaan, biaya Sekolah Menengah Atas (SMA), sewa rumah, angkutan udara, cabai merah, Sigaret Kretek Mesin (SKM), daging ayam ras, bahan bakar rumah tangga, kue basah, tarif air minum PAM, pepes, tarif parkir, dan nasi dengan lauk." Jelas Hendrayana, Rabu (1/7/2026).

Sementara itu, komoditas yang memberikan sumbangan deflasi, antara lain komoditas yang memberikan sumbangan deflasi, antara lain tomat, sawi hijau, daging babi, buncis, kacang panjang, sabun cair/cuci piring, ketimun, pembalut wanita, sabun detergen bubuk, buku tulis bergaris, bawang bombay, kelapa, labu siam/jipang, celana pendek pria, sandal karet wanita, pakcoy/pokcoy/bokcoy, dan ayam hidup.

Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi (mtm) pada Juni 2026 antara lain bensin, bawang merah, bawang putih, canang sari, wortel, buncis, daging babi, beras, pisang, minyak goreng, kangkung, Sigaret Putih Mesin (SPM), sewa rumah, mie kering instan, tongkol diawetkan, dan telepon seluler.

Sementara itu, komoditas yang memberikan sumbangan deflasi antara lain daging ayam ras, sawi hijau, cabai rawit, angkutan udara, telur ayam ras, sandal karet wanita, pasta gigi, jagung manis, nangka muda, dan ayam hidup.

Bisnis.com, DENPASAR — Pelaku pariwisata di Bali mengeluhkan rumitnya pengurusan izin usaha akomodasi akibat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD Provinsi Bali Perry Markus menjelaskan pengurusan izin hotel sangat rumit dan mahal.

Kerumitan tersebut terjadi karena pelaku usaha tidak cukup mengurus perizinan di satu birokrasi, melainkan harus mengurus izin ke pemerintah pusat sekaligus memenuhi berbagai ketentuan pemerintah daerah.

Pertama, pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar sesuai KBLI Perhotelan melalui OSS yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Selanjutnya, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi, pelaku usaha harus mengurus Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), AMDAL/UKL-UPL, dan izin lain yang menjadi kewenangan provinsi.

Kemudian, di pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha juga harus mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), hingga izin lingkungan.

Rumit dan mahalnya proses perizinan membuat pelaku pariwisata enggan mengurus izin karena proses tersebut tidak dapat dilakukan secara mandiri dan harus menggunakan jasa konsultan dengan biaya yang tidak murah. PHRI menyebut kondisi tersebut terutama memberatkan pemilik hotel lokal yang memiliki keterbatasan modal, terlebih sebagian hotel kecil masih belum pulih sepenuhnya dari pandemi Covid-19.

"Selain rumit, pengurusan izin juga mahal. Mengurus PBG dan SLF saja butuh dana miliaran, jadi orang tidak mau mengurus izin," jelas Perry, dikutip Rabu (1/7/2026).

PHRI mendesak pemerintah melakukan harmonisasi perizinan hotel melalui integrasi sistem OSS dengan Amdalnet dan sistem perizinan di daerah.

Selain itu, organisasi tersebut juga meminta adanya kepastian waktu dan biaya perizinan yang terjangkau bagi seluruh pelaku usaha, serta pengawasan yang adil bagi semua pihak. Perry menambahkan kemudahan perizinan juga sejalan dengan prinsip pariwisata berkelanjutan.

"Kemudahan perizinan yang pasti, cepat, dan transparan akan mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing pariwisata Bali," jelas Perry.

PHRI juga meminta pemerintah melakukan penataan dan pengendalian pembangunan akomodasi melalui penerapan carrying capacity dan zonasi pariwisata. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan keseimbangan pasar dan persaingan usaha yang sehat.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan alasan pengecatan ulang Gedung Sate yang belakangan menjadi perhatian publik.

Menurutnya, bangunan cagar budaya tersebut kini dicat menggunakan material yang sesuai standar agar tampilannya kembali menyerupai warna aslinya.

Dedi mengatakan selama bertahun-tahun Gedung Sate tidak menggunakan cat sesuai standar konservasi. Akibatnya, hasil pengecatan sebelumnya dinilai kurang rapi dan tidak mencerminkan karakter asli bangunan bersejarah tersebut.

"Saya enggak tahu sudah berapa puluh tahun Gedung Sate tidak pernah dicat menggunakan cat standar. Selama ini kelihatan belepotan karena memang bukan menggunakan cat standar, tetapi cat dari toko," katanya, Rabu (1/7/2026).

Menurut dia, setelah menggunakan cat yang sesuai standar, tampilan Gedung Sate tidak lagi terlihat belang atau belepotan.

"Nanti cat Gedung Sate tidak akan belepotan lagi karena sudah menggunakan cat sesuai makeup atau tampilan aslinya," ujarnya.

Dedi juga memastikan proses pengecatan tidak menggunakan anggaran tambahan. Pembiayaan berasal dari pos anggaran pemeliharaan rutin yang selama ini memang disediakan untuk perawatan aset pemerintah.

"Ini diperoleh dari mana uangnya? Dari anggaran pemeliharaan yang selama ini memang digunakan sebagaimana mestinya sesuai peruntukannya. Sehingga anggaran itu tepat dan cepat penanganan serta pengelolaannya," katanya.

Menurut Dedi, pemanfaatan anggaran pemeliharaan secara optimal menjadi bagian dari upaya menjaga Gedung Sate sebagai salah satu ikon dan bangunan bersejarah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sebelumnya, Pemprov Jabar tengah melakukan penataan Gedung Sate beserta kawasan sekitarnya. Dedi menekankan bahwa wajah ibu kota provinsi harus mencerminkan standar tata kota yang baik.

Ia menargetkan penataan halaman Gedung Sate beserta keseluruhan proyek dapat dituntaskan dalam waktu 120 hari atau sekitar awal Agustus 2026.

Bisnis.com, MAKASSAR — Laju inflasi bulanan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Juni 2026 mengalami lonjakan yang cukup signifikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi month-to-month (MtM) pada periode tersebut menyentuh angka 0,36%, naik tajam dibandingkan dengan Mei 2026 yang hanya sebesar 0,09%.

Kepala BPS Provinsi Sulsel Aryanto mengungkapkan bahwa lonjakan tekanan inflasi pada Juni 2026 utamanya dipicu oleh kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di tengah bulan.

Sebagaimana diketahui, Pertamina melakukan penyesuaian harga jual BBM per 10 Juni 2026. Dalam kebijakan tersebut, harga Pertamax melambung hingga Rp3.950 per liter atau setara dengan kenaikan sebesar 32,11% dari harga sebelumnya.

Langkah serupa juga terjadi pada varian Pertamax Green yang terkerek naik sebesar Rp4.100 per liter atau melonjak sekitar 31,78%.

"Komoditas yang memberikan andil paling besar terhadap inflasi bulanan Sulsel pada Juni 2026 adalah bensin, dengan pengaruh mencapai 0,11% terhadap total inflasi regional," ujarnya dalam konferensi pers di Makassar, Rabu (1/7/2026).

Selain bensin, gejolak harga komoditas pangan pokok turut memberikan andil dalam mengerek indeks harga konsumen (IHK) di Sulsel. Komoditas ikan layang dan cabai merah masing-masing menyumbang andil inflasi sebesar 0,05%.

Diikuti oleh komoditas bawang merah dengan andil sebesar 0,04%, serta kelompok produk teknologi berupa telepon seluler yang turut berkontribusi sebesar 0,03%.

Dilihat dari kelompok pengeluaran, sektor transportasi menjadi motor penggerak utama inflasi bulanan di Sulsel pada Juni 2026 dengan andil mencapai 0,17%. Kenaikan tarif di sektor ini sejalan dengan meningkatnya biaya operasional akibat penyesuaian harga BBM.

Kontributor Inflasi Tahunan

Kelompok pengeluaran lain yang ikut menyumbang inflasi adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,05%, diikuti kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,04%.

Sementara itu, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga berkontribusi sebesar 0,03%, disusul kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,02%.

Berdasarkan pemantauan BPS di tingkat daerah, Kabupaten Luwu Timur mencatat tingkat inflasi bulanan tertinggi pada Juni 2026, yakni mencapai 0,82% MtM.

Posisi berikutnya secara berurutan ditempati oleh Kota Palopo sebesar 0,45%, Kota Makassar 0,38% MtM, Kabupaten Wajo 0,32%, Kabupaten Bulukumba 0,20%, Watampone 0,18%, Kabupaten Sidrap 0,16%, dan terendah Kota Parepare dengan inflasi sebesar 0,03% MtM.

Sementara itu, secara tahunan BPS Sulsel mencatat inflasi year-on-year (YoY) sebesar 3,56% pada Juni 2026. Komoditas emas perhiasan menjadi motor penggerak paling dominan dengan andil sebesar 0,77%.

Faktor penopang inflasi tahunan lainnya berasal dari komoditas pangan dan energi, antara lain ikan layang dengan andil sebesar 0,14%, tomat sebesar 0,13%, cabai rawit sebesar 0,13%, daging ayam ras sebesar 0,12%, serta dampak lanjutan dari komoditas bensin yang memberikan andil tahunan sebesar 0,12%.

Adapun struktur kelompok pengeluaran yang memberikan andil kumulatif terhadap inflasi YoY Juni 2026 didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan porsi mencapai 1,77%.

Selanjutnya, kelompok transportasi menyumbang andil sebesar 0,32%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,15%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,08%, serta kelompok kesehatan sebesar 0,02%.

Bisnis.com, JAKARTA — Seniman muda Imes Paskalia menggelar pameran tunggal bertajuk Matahari dan Bayangan di Paviliun Raden Saleh, ARTOTEL Curated, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, hingga 16 Juli 2026.

Melalui sekitar 50 karya, Imes mengeksplorasi kejujuran, luka, hingga proses memahami diri lewat bahasa visual yang abstrak. Salah satu karya yang menyambut pengunjung adalah lukisan bertajuk Senja Biru (2025).

Menggunakan medium cat minyak, sapuan jingga, merah muda, hitam, dan putih berputar memenuhi permukaan kanvas, sementara bidang biru di sudut kanan menghadirkan kontras yang tenang di tengah ledakan warna.

Bagi Imes, melukis bukan sekadar menghasilkan gambar di atas kanvas. Lulusan LASALLE College of the ArtsCollege of the Arts, Singapura itu mengaku seni menjadi ruang untuk mengungkapkan hal-hal yang sulit disampaikan melalui kata-kata.

"Kalau dengan orang, aku merasa tidak pernah bisa sejujur itu. Tapi dengan kanvas, dengan aku berkarya, dengan aku menulis, itu aku benar-benar bisa," katanya saat ditemui usai pembukaan pameran.

Kejujuran tersebut menjadi dasar lahirnya tajuk Matahari dan Bayangan. Judul itu berangkat dari catatan harian Imes yang kemudian dikembangkan bersama kurator Afrizal Malna menjadi konsep pameran.

"Selama ini aku merasa selalu belong to the moon. Tapi semakin ke sini aku sadar bahwa yang selama ini aku cari adalah matahari. Tapi aku terlalu takut mendekat ke matahari karena matahari akan menunjukkan bayangan gelap," ujarnya.

Gagasan itu diterjemahkan ke dalam beragam karya. Dalam White Noise (2017), Imes menghadirkan lanskap abstrak melalui lapisan warna yang saling bertumpuk hingga membentuk kesan kebisingan visual, menyerupai pergulatan ingatan dan emosi.

Sementara itu, The Soul Fractures (2025) tampil dengan pendekatan berbeda. Dengan medium arang dan pensil, karya monokrom ini membentuk pusaran garis hitam sebagai metafora jiwa yang berusaha memahami retakan dalam dirinya.

Menurut Imes, pergulatan tersebut tidak dapat dipisahkan dari pengalaman personalnya. Dia mengaku pernah mengalami peristiwa traumatis saat SMA yang berdampak hingga kuliah, tetapi memilih mengolahnya menjadi bahasa visual yang terbuka bagi berbagai tafsir.

"Ketika aku berkarya, aku bisa jadi apa pun. Kesakitanku tidak ada yang mempertanyakan atau menghakimi," katanya.

Kurator Afrizal Malna menilai praktik artistik Imes melampaui pengalaman personal. Menurutnya, Matahari dan Bayangan mengajak pengunjung membaca cara manusia mengenali dirinya melalui bayangan, pantulan, dan berbagai bentuk representasi yang terus berubah.

Afrizal juga mengaitkan No Voice Screaming dengan The Scream karya Edvard Munch. Menurutnya, kedua karya sama-sama berangkat dari kegelisahan manusia, tetapi karya Imes lebih menyoroti rasa sakit, perubahan, dan proses menerima diri.

"Dalam karya-karyanya ini Imes tidak sedang mempertontonkan teknologi, tetapi membangun koneksi manusia dengan manusia," ujar Afrizal. Baginya, pameran ini juga memperlihatkan bagaimana seni dapat menjadi ruang untuk memahami diri sekaligus membangun hubungan dengan orang lain.

Bisnis.com, GARUT — Pemerintah Kabupaten Garut mengaku baru menemukan sekitar 36.000 kepala keluarga (KK) miskin ekstrem di Kabupaten Garut yang selama ini tidak menerima bantuan sosial. Temuan tersebut membuka persoalan baru dalam sistem perlindungan sosial.

Data tersebut terungkap setelah Pemerintah Kabupaten Garut melakukan penyisiran bersama Dinas Sosial dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Dari sekitar 107.000 KK yang masuk kategori desil satu atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, ditemukan sekitar 36.000 KK tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan temuan itu menunjukkan masih adanya celah dalam penyaluran bantuan sosial. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, ribuan keluarga tersebut tidak menerima bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Data by name by address dilakukan oleh PKH bersama Dinsos. Ditemukan sekitar 36.000 warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan," kata Syakur, Rabu (1/7/2026).

Temuan tersebut menjadi sorotan karena jumlahnya mencapai hampir sepertiga dari total keluarga yang masuk kategori desil satu. Dengan kata lain, sekitar 33% keluarga miskin ekstrem di Garut selama ini berada di luar jangkauan berbagai program perlindungan sosial.

Syakur menjelaskan proses penyaringan dilakukan dengan mengeluarkan seluruh keluarga yang telah menerima bantuan dari berbagai program pemerintah. Mereka yang masih tersisa merupakan kelompok yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali.

"Dari total 107.000 kepala keluarga yang berada pada desil satu, kita ambil yang benar-benar tidak mendapatkan bantuan apa pun. Artinya, dikeluarkan dari bantuan PKH, BPNT, BPJS, maupun BLT Kesra," ujarnya.

Menurut dia, temuan tersebut memperlihatkan masih adanya kelompok masyarakat miskin yang belum masuk dalam skema bantuan yang selama ini berjalan.

Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah karena menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan bukan hanya terkait besaran anggaran, melainkan juga akurasi data penerima manfaat.

Secara ekonomi, temuan ini menunjukkan masih terdapat risiko exclusion error atau kesalahan pengecualian dalam sistem bantuan sosial. Kesalahan semacam ini terjadi ketika warga yang seharusnya menerima bantuan justru tidak tercatat sebagai penerima manfaat.

Padahal, berbagai program perlindungan sosial selama ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan mengurangi dampak tekanan ekonomi rumah tangga. Ketika sebagian kelompok miskin ekstrem tidak masuk dalam sistem, tujuan tersebut menjadi tidak optimal.

Dari 36.000 KK yang teridentifikasi belum menerima bantuan, kata Syakur, pemerintah daerah baru dapat menjangkau sebagian kecil melalui program bantuan daerah.

Tahun ini, hanya 1.000 KK yang menjadi prioritas penerima bantuan dengan nilai Rp2 juta per keluarga yang disalurkan dalam dua tahap.

Jumlah tersebut berarti baru sekitar 2,8% dari total keluarga miskin ekstrem yang selama ini tidak tersentuh bantuan sosial. Sementara itu, lebih dari 35.000 KK lainnya masih menunggu hasil evaluasi dan pemutakhiran data pada tahun-tahun berikutnya.

Syakur menegaskan validitas data menjadi faktor utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

"Karena itu, proses pengecekan langsung di lapangan atau ground checking akan terus dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak," tutup Syakur.