JAKARTA - Anggota DPR RI Lola Nelria Oktavia resmi ditetapkan sebagai Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Desain Industri DPR. Penetapan pimpinan pansus itu dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopadi Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Pembentukan Pansus RUU Desain Industri dianggap menjadi langkah strategis DPR untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi industri nasional di tengah perkembangan teknologi dan industri kreatif yang semakin pesat. Lola mengatakan, revisi UU Desain Industri penting dilakukan agar mampu melindungi hasil karya anak bangsa dari praktik peniruan, pembajakan, maupun klaim pihak lain terhadap produk nasional.

"Kalaupun kita jual produk itu ke luar negeri, itu tidak gampang ditiru orang. Jadi nanti kalau kita sudah punya sertifikasinya, orang lain tidak gampang membuat, mengklaim, atau meniru. Itu tidak mudah karena itu sudah menjadi hak kita," ujar Lola kepada wartawan, Selasa (19/5/2026).

Lola berpendapat, pembentukan pansus juga dilakukan agar pembahasan revisi undang-undang tersebut bisa lebih fokus dan cepat diselesaikan. Ia mengungkapkan pembahasan RUU Desain Industri sempat terhenti pada periode DPR sebelumnya sehingga kini diperlukan perhatian khusus agar regulasi tersebut segera rampung.

"Mungkin sekarang lebih fokus dibentuk pansus supaya bisa selesai," ungkap Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat (Jabar) XI ini.

Lola melanjutkan, penguatan regulasi desain industri merupakan bagian dari upaya negara dalam mendorong pengembangan produk nasional sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pelaku industri kreatif dan usaha nasional. Ia menilai desain industri saat ini tidak lagi sekadar berkaitan dengan unsur estetika, tetapi telah menjadi bagian penting dalam inovasi produk dan penguatan daya saing industri Indonesia di pasar global.

"Desain tidak lagi dipandang semata sebagai unsur estetika, melainkan sudah menjadi bagian integral dari inovasi produk yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dan memperkuat identitas produk nasional," kata Wakil Bendahara Umum (Wabendum) DPP Partai Nasdem ini.

Maka itu, Lola mendorong agar rumusan definisi dalam revisi UU Desain Industri disusun secara adaptif dan progresif sehingga mampu mengakomodasi perkembangan teknologi digital dan berbagai bentuk inovasi baru yang terus berkembang. Menurutnya, regulasi yang kuat dan komprehensif akan menciptakan iklim usaha yang sehat, melindungi para pencipta karya.

"Saya berharap, RUU Desain Industri memperkuat industri nasional agar semakin kompetitif di tingkat internasional," pungkasnya.

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani buka suara terkait peluang DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) bencana alam berupa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini menanggapi temuan gelondongan kayu yang disebut hasil pembalakan hutan secara liar.

Publik menyoroti aktivitas tersebut yang menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana Sumatera. "Nanti setelah bencana ini selesai diatasi, baru kita bicara tentang Pansus," ujar Puan, Sabtu (6/12/2025).

Saat ini yang terpenting semua pihak fokus terhadap penanganan bencana dan membantu korban terdampak. Hal-hal yang menyangkut di luar penanganan bencana akan dibahas selanjutnya.

Apalagi Komisi IV DPR sudah secara khusus menggelar rapat kerja bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam rangka membahas bencana alam di Sumatera.

"Walaupun kemarin Komisi IV sudah memanggil Menteri Kehutanan untuk bisa melakukan evaluasi-evaluasi. Namun, hal tersebut akan kami dengar kembali laporannya dan kami tindaklanjuti setelah penanganan bencana selesai," kata Puan.

JAKARTA - DPR membentuk Pansus Agraria sebagai bentuk konsentrasi dalam penuntasan berbagai konflik lahan yang bersinggungan dengan kepentingan dan hak masyarakat. Pansus ini kabarnya mulai bekerja pada November 2025 usai masa reses anggota DPR berakhir.

Pansus Agraria tentunya bakal menghadapi beberapa kasus seperti yang terjadi di kawasan hutan konservasi Tesso Nilo. Lalu ada juga masyarakat transmigran yang saat ini lahannya ditunjuk sebagai kawasan hutan milik negara padahal mereka mempunyai kepemilikan hak atas tanahnya dalam bentuk sertifikat.

Selanjutnya, masih ada konflik lahan di NTT yang membenturkan masyarakat dengan pemerintah berkaitan klaim tanah adat dengan kebijakan yang tumpang tindih.

Dengan kondisi itu, Pengamat Politik BRIN Wasisto Raharjo Jati melihat terdapat ancaman bagi para anggota Panitia Khusus (Pansus) Agraria DPR dalam menghadapi banyak kasus.

“Saya pikir pansus agraria juga perlu aktif mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat sehingga ada pengakuan terhadap masyarakat selaku pemilik lahan,” ujarnya, Rabu (29/10/2025).

Wasisto juga menanggapi komposisi anggota Pansus Agraria yang masih berisikan orang-orang Orde Baru yang tentunya menimbulkan kekhawatiran dalam menyelesaikan konflik agraria.

Hal tersebut tentunya akan berdampak bagi kinerja Pansus Agraria apabila menemukan kasus pertanahan yang masih berkaitan dengan penguasa masa lalu. “Hal ini yang sepertinya menjadi tantangan tersendiri karena apabila itu bersentuhan dengan lahan milknya penguasa berpotensi menimbulkan konflik kepentingan,” ungkap Wasisto.

Dengan demikian, penyelesaian konflik agraria tidak akan bisa diselesaikan dengan waktu cepat mengingat jumlah kasus pertanahan yang begitu banyak. “Penyelesaian kasus agraria yang sulit contohnya adalah konflik pertanahan yang mana melibatkan banyak aktor dari level pusat hingga nasional. Tentunya dengan demikian penyelesaian berbagai kasus agraria akan memakan waktu yang tidak sedikit,” ungkapnya.

Namun, dia juga masih melihat harapan Pansus Agraria dapat menjalankan tugasnya dengan membangun komunikasi dengan para pihak. “Keyakinan tersebut bisa terlihat seberapa intens para anggota pansus ini selesaikan satu per satu masalah agraria dan juga kolaborasi dengan masyarakat sipil,” kata Wasisto.