Dalam situasi pascabencana, petani menghadapi triple shock, kehilangan aset produksi, kehilangan musim tanam dan kehilangan pendapatan

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai kebijakan percepatan pemulihan sawah terdampak bencana melalui rehabilitasi lahan dan skema padat karya tepat sebagai instrumen stabilisasi ekonomi dan sosial jangka pendek.

Eliza mengatakan pada situasi pascabencana, petani menghadapi tekanan berlapis yang dapat menghambat keberlanjutan usaha tani, mulai dari rusaknya lahan, hilangnya musim tanam, hingga putusnya pendapatan rumah tangga.

“Dalam situasi pascabencana, petani menghadapi triple shock, yakni kehilangan aset produksi, kehilangan musim tanam dan kehilangan pendapatan,” kata Eliza kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pertanian menyatakan negara menggaji petani melalui skema padat karya untuk memulihkan sawah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Dalam skema tersebut, petani diharapkan tidak hanya memperbaiki lahan sendiri tetapi juga memperoleh pendapatan harian selama proses rehabilitasi berlangsung demi menjaga produksi pangan nasional dan pendapatan petani terdampak.

Ia menilai skema padat karya bisa menjadi jaring pengaman pendapatan (income smoothing) sambil menunggu lahan kembali produktif, terutama jika rehabilitasi mampu memperpendek jeda tanam dari kehilangan satu musim menjadi hanya mundur beberapa pekan.

Eliza menyebut percepatan rehabilitasi berpotensi memberi dampak lebih signifikan terhadap produksi dibanding bantuan tunai semata karena menjaga ritme musim tanam berikutnya dan menahan tekanan pasokan pangan.

Menurut dia, apabila jeda tanam bisa dipangkas, dampaknya terhadap produksi akan lebih besar sehingga dapat mengurangi kebutuhan intervensi lain yang lebih mahal, seperti impor atau operasi pasar dengan biaya logistik tinggi.

Ia menilai luasan pemulihan sekitar 98 ribu hektare masih relatif terbatas dalam skala nasional, namun dapat sangat signifikan secara regional di Sumatera jika lahan terdampak terkonsentrasi pada sentra produksi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

“Tanpa pemulihan cepat, daerah terdampak berpotensi menjadi kantong inflasi pangan regional yang kemudian menular ke wilayah lainnya,” ujarnya.

Meski demikian, Eliza menekankan kebijakan tersebut bukan instrumen peningkatan kesejahteraan jangka menengah, melainkan respons krisis, sehingga perlu strategi lanjutan untuk mengurangi scarring effect bencana terhadap penghidupan petani.

Ia menilai rehabilitasi sawah harus disertai pembenahan tata kelola air dan penguatan infrastruktur permanen, seperti peningkatan kapasitas drainase serta integrasi fungsi irigasi dengan pengendalian banjir.

Ia juga menekankan rehabilitasi akan kurang efektif jika tidak disertai perbaikan fungsi hutan di hulu, normalisasi sungai, serta pengendalian alih fungsi lahan agar siklus banjir berulang tidak terus merusak lahan pertanian.

Selain itu, ia menilai adaptasi teknologi perlu didorong melalui penggunaan varietas padi unggul yang lebih resilien terhadap cuaca ekstrem, berumur pendek, produktivitas tinggi, serta pola tanam yang lebih fleksibel berbasis prakiraan iklim.

Senada, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai pemulihan sawah dapat dilakukan paralel, namun pemerintah perlu memprioritaskan pembenahan infrastruktur publik agar pemulihan sosial-ekonomi warga berjalan lebih aman dan berkelanjutan.

Esther mengatakan sarana-prasarana seperti jalan, akses layanan dasar, dan fasilitas penunjang pemulihan harus segera dibenahi karena menjadi prasyarat distribusi bantuan, evakuasi, serta aktivitas ekonomi warga di wilayah terdampak.

“Kalau sawah dikejar, kan ada risiko kalau cuaca ekstrem nanti takutnya gagal panen, jadi sarana-prasarana publik itu juga harus dibenahi,” ujar Esther.

Ia menilai pemulihan sawah pascabencana sebaiknya menjadi pintu masuk pembenahan tata kelola bencana yang lebih terencana, termasuk pemetaan wilayah rawan banjir agar intervensi pertanian tidak dilakukan secara seragam tanpa mitigasi risiko.

“Harus dipetakan daerah yang rawan banjir dan yang tidak agar hasilnya optimal,” tuturnya.

Ia juga menekankan perlunya kerangka pembiayaan jangka menengah yang terpadu agar pemulihan sawah tidak berhenti sebagai respons darurat, melainkan terintegrasi dengan strategi ketahanan pangan dan adaptasi iklim.

“Pemulihan sawah tidak bisa setengah-setengah. Kalau pendanaannya nanggung, justru akan mahal karena harus diperbaiki berulang kali,” ucap Esther.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026