Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Said Abdullah mengusulkan perpanjangan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) perorangan setelah adanya kendala sistem teknologi informasi (IT) yang terjadi.

Per Kamis (30/6) atau hari terakhir pelaporan SPT perorangan, menurut dia, masih terdapat 3,3 juta wajib pajak yang belum lapor SPT, meskipun telah ada perpanjangan 1 bulan dari tenggat waktu semestinya pada 31 Maret 2026.

"Jika SPT wajib pajak badan bisa sampai 31 Mei 2026, saya kira tidak ada kendala jika ada perpanjangan sehari atau bahkan seminggu untuk wajib pajak perorangan," ujar Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Kalau sistemnya bermasalah, kata dia, para wajib pajak perorangan tentunya bisa terkendala saat melaporkan SPT. Apabila tidak lapor SPT, sejumlah sanksi pun menanti, tetapi jika sistemnya yang terkendala tentu bukan sepenuhnya salah wajib pajak.

Agar kebijakan strategis maksimal dan penerimaan pajak bisa sesuai target, Said menuturkan secara teknis telah disediakan sistem Coretax.

Namun saat Coretax bermasalah, lanjut dia, maka jangan sampai mengganggu target kebijakan strategis sehingga lebih baik tenggat waktu pelaporan SPT-nya yang diundur.

"Ditjen Pajak atur saja teknis waktunya agar wajib pajak yang lapor SPT bisa mencapai lebih dari 15 juta dan menopang penerimaan negara," ujar dia.

Ia tak menampik sistem Coretax memperlihatkan kemajuan penting dalam perpajakan di tanah air semenjak dijalankan.

Kendati demikian sejak awal pelaksanaan, menurut dia, terjadi beberapa kali kendala pada sistem IT Coretax dan kini terulang kembali.

Ketua Badan Anggaran DPR RI tersebut berpendapat seharusnya sebelum sistem teknologi diberlakukan, ada uji keamanan, uji lalu-lintas atau traffic, dan berbagai uji teknis lainnya, guna memastikan sistem meyakinkan untuk dirilis dan dipergunakan ke publik.

"Kalau terjadi beberapa kali hambatan penggunaannya, saya khawatir kepatuhan wajib pajak untuk lapor pajak menurun karena sistem yang disiapkan ada kendala," kata anggota komisi DPR yang membidangi sektor keuangan itu.

Padahal, lanjut dia, saat ini penerimaan perpajakan menjadi tulang punggung penting di mana sebagai penopang pembiayaan berbagai program pemerintah dan pembangunan.

Apabila kepatuhan wajib pajak menurun karena kendala sistem, dirinya mengingatkan penerimaan pajak juga akan anjlok di tengah tantangan pencapaian target penerimaan pajak tahun ini karena faktor geopolitik yang berdampak pada kondisi ekonomi domestik.

Oleh karenanya, Said berharap Menteri Keuangan bisa mengajak instansi terkait atau kalangan profesional untuk melakukan audit sistem, mendeteksi kelemahan dan memperbaikinya, agar kejadian serupa terus tidak terulang.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 telah mencapai 12,7 juta per 30 April 2026.

Bimo menyebut angka tersebut merupakan laporan yang telah masuk hingga pukul 12.00 WIB pada hari terakhir penyampaian SPT PPh badan di seluruh Indonesia.

"Di sini kami sedang meninjau hari terakhir submission dari SPT PPh badan tahun 2025, tahun pajak 2025. Dapat kami laporkan SPT yang sudah masuk per jam 12 tadi itu sudah 12,7 juta SPT masuk," kata Bimo dalam jumpa pers di sela mengunjungi KPP Madya Jakarta, Kamis (30/4).

Ia menjelaskan capaian tersebut menunjukkan partisipasi wajib pajak yang cukup baik dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak tahunan kepada pemerintah secara nasional.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) -

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026.

Kebijakan tersebut tertuang dalam pengumuman Direktorat Jenderal Pajak Nomor PENG-28/PJ.09/2026.

“Jadi keputusan Pak Menteri setelah kami konsultasi dengan evidence data kinerja penerimaan SPT yang ada, diputuskan kita akan perpanjang sampai 30 April baik untuk pelaporannya maupun pembayarannya,” ujar Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto di Jakarta, Jumat.

Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa batas waktu normal pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 tetap pada 31 Maret 2026.

Meski demikian, wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT atau melakukan pembayaran setelah tanggal tersebut hingga 30 April 2026 tidak akan dikenakan sanksi administratif, baik berupa denda maupun bunga. Selain itu, otoritas pajak juga tidak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak selama periode relaksasi.

Apabila sanksi administratif telah terlanjur diterbitkan, DJP akan menghapusnya secara jabatan.

Bimo menjelaskan keputusan perpanjangan tersebut diambil setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan mempertimbangkan data kinerja penerimaan SPT.

Di samping itu, ia mengakui kebijakan itu berimplikasi pada pergeseran penerimaan negara ke bulan berikutnya.

“Yang pasti ada pergeseran penerimaan juga sudah pasti ke April gitu. Ya mungkin sekitar Rp5 triliun lah yang akan geser sampai April,” katanya.

Adapun DJP mencatat jumlah pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025 telah mencapai 9.131.427 SPT hingga 26 Maret 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, dari total tersebut sebanyak 8.196.513 SPT berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan, 924.443 dari wajib pajak orang pribadi nonkaryawan, 190.691 dari wajib pajak badan dalam mata uang rupiah, dan 138 dari wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Untuk SPT dengan tahun buku berbeda yang dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, tercatat 1.621 berasal dari wajib pajak badan dalam rupiah dan 21 dari wajib pajak badan dalam dolar AS.

Di sisi lain, jumlah aktivasi akun sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) hingga periode yang sama mencapai 16.963.643 akun, terdiri atas 15.913.271 wajib pajak orang pribadi, 959.703 wajib pajak badan, 90.442 wajib pajak instansi pemerintah, serta 227 wajib pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2025 Orang Pribadi maupun Badan akan mulai dilaporkan pada awal 2026 mendatang.

Kali ini, pelaporan SPT akan dilakukan melalui aplikasi terbaru milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Coretax. Adapun, perpindahan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari DJP Online ke Coretax membuat wajib pajak harus kembali melakukan aktivasi akun.

Hal ini karena perpindahan ini tidak bisa dilakukan secara otomatis sehingga wajib pajak harus melakukan kegiatan aktivasi akun kembali di Coretax.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rosmauli menuturkan, pihaknya memperkirakan pelaporan SPT Tahun 2025 nanti bisa tembus 14,5 juta. Angka ini berdasarkan realisasi perhitungan SPT tahun 2023 dan 2024.

Dari total target 14,5 juta WP, Rosmauli menuturkan baru 2 juta atau sekitar 15% WP orang pribadi yang mengaktifkan akun. Sementara itu, WP badan baru mencapai 500 ribu.

"Dari target tadi 14,5 juta WP yang diharapkan lapor SPT, sampai 20 Oktober yang sudah melakukan aktivasi akun wajib pajak sebanyak 2 juta atau 15% untuk orang pribadi. Sedangkan badan baru 500 ribu," ujar Rosmauli, dalam Media Briefing Ditjen Pajak di Kantor DPJ, Jakarta, dikutip Selasa (11/11/2025).

Rosmauli mengimbau wajib pajak agar segera melakukan aktivasi akun di Coretax. Pasalnya, pelaporan SPT Tahun 2025 yang dilakukan tahun depan akan menggunakan Coretax.

Tidak hanya sekedar aktivasi, dia meminta agar WP harus memastikan dapat masuk dan mendapatkan kode otorisasi serta sertifikat elektroniknya dari akun Coretax-nya. Jika ini tidak didapatkan WP, maka mereka tidak akan bisa mengakses Coretax.

"Tidak hanya sampai di aktivasi akun, tapi juga harus sampai tahap berikutnya, mendapatkan kode otorisasi dan sampai mendapatkan sertifikat elektronik. Karena, nggak akan bisa sign elektronik kalau tidak dapat kode otorisasi atau sertifikat elektronik," tambahnya.

Untuk aktivasi akun coretax DJP para wajib pajak langkahnya cukup mudah, berikut ini tahapannya sebagaimana termuat dalam Leaflet Aktivasi Akun CoretaxDJP:

1. Kunjungi situs web Coretax DJP: https://coretaxdjp.pajak.go.id/

2. klik tautan "Aktivasi Akun Wajib Pajak".

3. Pada layar berikutnya, centang pada pertanyaan "Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?".

4. Isikan NPWP pada kolom yang tersedia.

Klik tombol "Cari". Pastikan nama wajib pajak yang muncul sesuai dengan identitas Kawan Pajak

5. isikan e-mail dan Nomor Telepon yang terdaftar pada sistem DJP. Pastikan tombol centang hijau telah muncul

6. Lakukan verifikasi wajah dengan cara klik tombol "Take a Photo" pada kolom "Silakan ambil foto."

7. Ambil photo Wajah. Usahakan gambar terlihat dengan baik dan wajah tidak tertutup asesoris seperti kacamata, masker, dll

8. Setelah mengambil foto, klik "Validasi Foto"

9. Kirim Permohonan Aktivasi Akun

10. Centang Pernyataan Wajib Pajak dengan klik Simpan

Jakarta, CNBC Indonesia - Wajib pajak yang telah mengaktivasi akun Coretax Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan masih minim, padahal pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan 2025 akan secara penuh melalui Sistem Inti Administrasi Pajak itu.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, hingga saat ini baru 2,6 juta wajib pajak yang telah aktivasi akun Coretax nya, dari total target sebanyak 14 juta wajib pajak di Indonesia.

"Itu terdiri dari 2,05 juta wajib pajak orang pribadi dan 550 wajib pajak badan," kata Bimo di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Bimo mengatakan, dari jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun coretax itu, khusus orang pribadi bahkan baru 1,2 juta yang sudah memiliki kode otorisasi dan sertifikat elektronik.

"Padahal ini diperlukan sebagai digital signature di coretax," ucap Bimo.

Bimo memastikan, jelang batas akhir pelaporan SPT 2025 wajib pajak orang pribadi yang jatuh pada akhir Maret 2026, Ditjen Pajak juga telah memastikan sistem coretax berjalan lancar.

Edukasi penggunaan coretax untuk pelaporan SPT pun ia sebut telah dilakukan baik secara internal maupun secara lansgung kepada para wajib pajak melalui program konseling dan penyuluhan.

"Sudah ada simulator SPT tahunan badan dan juga simulator yang orang pribadi sedang kami siapkan dan kami akan stress test bulan ini, 20 ribu internal karyawan kami akan melakukan stress test dalam waktu bersamaan," tegasnya.