Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan hadiah ratusan juta rupiah dan puluhan gram emas kepada pembayar pajak kendaraan bermotor dalam ajang Gebyar Hadiah Samsat 2026.

Pengundian hadiah di periode I ini digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (26/6/2026). Pengundian dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno.

Sumarno mengatakan, Gebyar Hadiah Samsat menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembangunan Jawa Tengah melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Menurutnya, pemberian apresiasi tersebut diharapkan mampu mengubah kebiasaan masyarakat agar tidak menunggu jatuh tempo dalam membayar pajak. Sebab, dalam program ini pembayaran lebih awal memberikan keuntungan berupa tambahan poin undian.

Pembayaran pajak menggunakan QRIS Bank Jateng mendapatkan enam poin, pembayaran sebelum jatuh tempo memperoleh tiga poin, pembayaran tepat waktu mendapat dua poin, sedangkan pembayaran setelah jatuh tempo mendapatkan satu poin.

“Harapan kami masyarakat Jawa Tengah termotivasi untuk melakukan pajak kendaraan bermotor minimal tepat waktu. Syukur-syukur malah sebelum jatuh tempo sudah bayar karena dapat poin lebih,” kata Sumarno dalam siaran pers.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah Muhammad Masrofi mengatakan bahwa Gebyar Hadiah Samsat merupakan upaya pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang patuh sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat yang masih belum tertib membayar pajak.

“Yang sudah bayar pajak kita berikan apresiasi, yang belum bayar pajak dengan melihat ada hadiah yang diberikan juga akan termotivasi untuk dapat membayar pajak tepat waktu,” jelasnya.

Pada Gebyar Hadiah Samsat Tahun 2026 Periode I, terdapat sebanyak 11.454.334 nomor undian dari wajib pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran mulai 1 Desember 2025 hingga 31 Mei 2026.

Hadiah yang disiapkan berupa tabungan BIMA Bank Jateng dengan total Rp385,5 juta dan emas dengan total berat 22,5 gram.

Dari hasil pengundian, sebanyak lima orang mendapatkan emas masing-masing satu gram, dua orang mendapatkan emas masing-masing 2,5 gram, serta 185 orang memperoleh tabungan BIMA senilai Rp2 juta.

Sementara hadiah utama diberikan kepada tiga pemenang. Juara pertama mendapatkan tabungan BIMA Rp7,5 juta dan emas lima gram, juara kedua memperoleh tabungan BIMA Rp5 juta dan emas lima gram, sedangkan juara ketiga mendapatkan tabungan BIMA Rp3 juta dan emas 2,5 gram.

Masrofi menambahkan, program Gebyar Hadiah Samsat akan terus berlanjut. Pengundian periode kedua dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026 sebagai bentuk apresiasi berkelanjutan kepada masyarakat yang tertib membayar pajak kendaraan bermotor.

"Terus berkesinambungan karena tetap kita harus melakukan apresiasi karena pada wajib pajak yang telah patuh," pungkasnya.

Selain memberikan apresiasi, Pemprov Jateng juga terus mendorong digitalisasi layanan pembayaran pajak melalui kolaborasi dengan Bank Jateng dan berbagai pihak terkait, agar masyarakat semakin mudah, cepat, dan nyaman dalam membayarkan pajak.

Bisnis.com, MALANG — Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi telah menjatuhkan vonis pidana kepada dua terdakwa berinisial “DPO” dan “ADA” pada Kamis (16/4/2026), karena keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan melalui PT SJM yang merugikan negara Rp16,7 miliar.

Dalam keterangan pers yang diterima Jumat (26/6/2026), disebutkan tindak pidana tersebut dilakukan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi sepanjang kurun waktu 2023.

Modus kejahatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa adalah dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang isinya tidak benar untuk masa pajak Januari hingga Agustus 2023.

Akibat perbuatan melanggar hukum tersebut, "DPO" dan "ADA" telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp16.709.736.939 atau Rp16,7 miliar.

Perbuatan ini melanggar ketentuan dalam Pasal 39A ayat (1) huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) atau Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Atas tindak pidana tersebut, Majelis Hakim PN Banyuwangi menjatuhkan vonis, yakni terdakwa “DPO” dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu bulan 15 hari dan denda sebesar Rp8,1 miliar.

Sedangkan terdakwa “ADA”, dijatuhi hukuman pidana penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp24.317.370.180 (dua puluh empat miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh rupiah).

Dalam putusannya, Majelis Hakim juga menetapkan bahwa apabila kedua terdakwa tidak membayar denda paling lama satu bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah), maka harta benda mereka dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda.

Dalam hal harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka hukuman denda akan diganti dengan pidana kurungan (subsider) selama 534 hari untuk terdakwa "DPO" dan 730 hari untuk terdakwa "ADA".

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa langkah penegakan hukum yang masif ini diharapkan dapat memberikan efek jera (deterrence effect). Tindakan tegas ini merupakan peringatan bagi Wajib Pajak lainnya agar tidak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya kepada negara. (K24)

Bisnis.com, DENPASAR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan dan Pemerintah Kabupaten Jembrana melaksanakan pengawasan bersama wajib pajak.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan Keputusan Bersama Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Rumah Jabatan Bupati Jembrana.

Kepala Kantor Wilayah DJP Bali Darmawan, menjelaskan bahwa implementasi Tim Bersama akan dilakukan melalui mekanisme kerja yang mengintegrasikan pendataan, pertukaran data, pengawasan, dan edukasi perpajakan.

Tim tersebut dipimpin oleh Kepala KPP Pratama Tabanan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jembrana dengan dukungan Subtim Pendataan dan Pendaftaran, Subtim Pertukaran dan Pengolahan Data, Subtim Pengawasan Wajib Pajak Bersama, serta Subtim Edukasi dan Dukungan Teknis.

"Kami meyakini bahwa peningkatan penerimaan pajak bukan semata-mata soal pengawasan. Yang lebih penting adalah membangun kepatuhan melalui edukasi dan pemanfaatan data yang berkualitas. Karena itu, tim bersama dibentuk agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bekerja dalam satu langkah, saling berbagi data, saling menguatkan, dan bersama-sama memberikan pembinaan kepada wajib pajak," jelas Darmawan dikutip dari keterangan pers, Kamis (25/6/2026).

Lebih lanjut, Darmawan menjelaskan bahwa implementasi tim bersama akan dilakukan melalui berbagai kegiatan, mulai dari pendataan wajib pajak (canvassing), pertukaran dan pengolahan data hasil canvassing, penyusunan daftar sasaran pengawasan bersama, pelaksanaan pengawasan terhadap wajib pajak, hingga penyelenggaraan edukasi dan penyuluhan perpajakan.

“Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk membangun kepatuhan sukarela wajib pajak melalui pendekatan yang mengedepankan pembinaan, sehingga kewajiban perpajakan dapat dipenuhi secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.

Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menyambut baik adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

"Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jembrana masih menjadi yang terendah di Provinsi Bali. Saya sangat berharap pembentukan tim bersama ini dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan, sehingga uang tersebut dapat dirasakan kembali manfaatnya oleh masyarakat dalam bentuk program-program pembangunan daerah," ujar Kembang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan praktik pemecahan usaha yang dilakukan sejumlah pelaku bisnis untuk tetap menikmati fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM sebesar 0,5 persen.

Praktik tersebut dilakukan dengan mendirikan banyak perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT) maupun commanditaire vennootschap (CV) sehingga omzet masing-masing badan usaha tetap berada di bawah batas Rp 4,8 miliar per tahun, yang menjadi syarat memperoleh tarif pajak UMKM.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, temuan itu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah mengubah aturan pemberian fasilitas PPh final UMKM melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.

Satu Orang Bisa Memiliki Lebih dari 50 Perusahaan

Berdasarkan data DJP, terdapat 14 wajib pajak orang pribadi yang tercatat memiliki lebih dari 50 perusahaan berbentuk PT maupun CV.

Selain itu, sekitar 45 wajib pajak lainnya memiliki antara 26 hingga 50 badan usaha.

"Bayangkan, satu orang pribadi memiliki sampai lebih dari 50 PT atau CV," ujar Inge dalam diskusi yang digelar Kementerian UMKM di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Menurut dia, banyaknya badan usaha tersebut diduga digunakan untuk menjaga omzet setiap entitas tetap berada dalam batas yang memenuhi syarat tarif PPh final UMKM.

DJP Temukan Pola Omzet Turun Saat Mendekati Batas Fasilitas

Inge menjelaskan, DJP menemukan pola yang berulang dari sejumlah wajib pajak badan.

Pada tahun-tahun awal berdiri, omzet perusahaan cenderung meningkat. Namun ketika mendekati periode tertentu, omzet justru turun dan di saat bersamaan muncul badan usaha baru yang dimiliki pihak yang sama.

"Misalnya kita melihat tren wajib pajak. Begitu PT itu daftar, omzetnya naik. Begitu di tahun ketiga mulai omzetnya turun. Kemudian muncul lagi PT baru. Begitu juga dengan CV," kata Inge.

Pola serupa juga ditemukan pada badan usaha berbentuk CV. Menurut DJP, omzet umumnya meningkat sejak tahun pertama hingga tahun keempat, tetapi mulai menurun ketika memasuki tahun kelima dan kemudian diikuti kemunculan CV baru.

DJP menduga langkah tersebut dilakukan agar omzet setiap perusahaan tidak melampaui batas Rp 4,8 miliar per tahun.

Dalam ketentuan perpajakan, wajib pajak orang pribadi memperoleh fasilitas omzet tidak kena pajak hingga Rp 500 juta per tahun. Adapun omzet di atas Rp 500 juta sampai Rp 4,8 miliar dikenakan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5 persen.

Jadi Alasan Pemerintah Ubah Aturan

Menurut Inge, temuan tersebut menunjukkan masih adanya pelaku usaha yang memilih mempertahankan status UMKM dibanding meningkatkan skala bisnisnya.

"Nah, inilah yang membuat kami sebetulnya bertanya kenapa mereka tidak bangga naik kelas. Kan harusnya mereka bangga naik kelas. Mungkin nanti bisa naik omzet lebih besar lagi, bukan jadi mikro atau kecil lagi," ujarnya.

Karena itu, pemerintah melalui PP Nomor 20 Tahun 2026 memutuskan tidak lagi memberikan fasilitas tarif PPh final UMKM kepada badan usaha berbentuk PT dan CV.

Meski demikian, fasilitas tersebut tetap tersedia bagi wajib pajak orang pribadi yang memenuhi persyaratan.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan, praktik pemecahan usaha relatif mudah dilacak karena data kepemilikan badan usaha telah tercatat dalam sistem pemerintah.

"Karena apa yang sekarang tercatat PT, CV ini pasti sudah ditandai oleh DJP," kata Temmy.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Hindari PPh 22 Persen, Satu Orang Pecah Usaha Jadi 50 Perusahaan

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, MALANG — Tiga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) di Jawa Timur menyita 230 aset senilai Rp24,9 miliar milik 158 penunggak pajak dalam Pekan Sita Serentak yang digelar mulai 22 hingga 26 Juni 2026.

Total tunggakan pajak yang menjadi sasaran penagihan mencapai Rp621,2 miliar. Kegiatan ini dilaksanakan serentak oleh Kanwil DJP Jawa Timur I, II, dan III sebagai langkah tegas atas wajib pajak yang telah melampaui jatuh tempo dan telah dikenakan surat paksa, tetapi belum melunasi kewajibannya.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Jawa Timur III sekaligus Ketua Pokja Penegakan Hukum Jawa Timur, Rachmad Auladi, mengatakan Kanwil DJP Jawa Timur III berkontribusi signifikan dalam kegiatan ini dengan menyita 86 aset dari total 230 unit yang disita secara keseluruhan, dengan nilai taksiran Rp11,3 miliar dan total tunggakan yang dikejar mencapai Rp231,7 miliar.

Menurutnya, aset yang disita Kanwil DJP Jawa Timur III beragam jenisnya, meliputi rekening/giro, tanah dan bangunan, kendaraan roda dua maupun roda empat atau lebih, perhiasan, logam mulia, serta piutang usaha. Di antara aset yang disita terdapat kendaraan mewah dan properti di kawasan strategis.

”Penyitaan ini merupakan langkah lanjutan yang dilakukan oleh DJP. Sebelumnya, upaya persuasif kepada wajib pajak dilakukan. Namun, karena wajib pajak tidak kunjung melunasi utang pajaknya, maka DJP menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyitaan,” tuturnya dikutip Rabu (24/6/2026).

Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, Max Darmawan, menegaskan langkah penyitaan ini dilakukan sebagai upaya penegakan hukum dan peningkatan kepatuhan perpajakan, sejalan dengan amanat Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Sasaran penyitaan adalah wajib pajak yang telah menerima surat teguran dan surat paksa, namun tidak menunjukkan iktikad baik untuk melunasi kewajiban perpajakannya.

Langkah tegas ini menjadi sinyal penting bagi para wajib pajak bahwa melunasi utang pajak bukan hanya kewajiban, tapi juga kontribusi nyata terhadap kemajuan dan kemandirian bangsa.

“Iktikad baik dari wajib pajak dengan melunasi utang pajaknya sangat diharapkan sehingga penyitaan aset dapat dihindari. Kesempatan melunasi utang pajak masih terbuka sehingga aset wajib pajak yang disita bisa dikembalikan sebelum nanti dilelang,” tuturnya.

Menurutnya, aset-aset yang disita merupakan hasil asset tracing oleh juru sita pajak negara (JSPN) dan dipastikan sah secara hukum. Jika hingga waktu yang ditentukan wajib pajak tidak dapat menyelesaikan atau tidak ada iktikad baik atas tunggakan pajaknya, maka aset yang telah disita akan dilanjutkan ke tahap lelang melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Juru Sita Pajak Negara memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 j.o Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak yang diatur lebih lanjut dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar.

Dia menjelaskan pula, dengan adanya kegiatan pekan sita serentak ini, diharapkan dapat memberikan deterrent effect kepada para penunggak pajak untuk segera melunasi utang pajaknya dan meningkatkan kepatuhannya. Di sisi lain, DJP akan terus memberikan edukasi kepada wajib pajak dan mendorong penegakan hukum perpajakan berjalan humanis, adil, dan efektif.(K24)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyasar Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) untuk ikut berpartisipasi dalam pembelian surat utang khusus Danantara, yakni Patriot dan Merah Putih Bond.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang (UU) No.4/2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto, Rabu (17/6/2026).

Untuk diketahui, penerbitan Patriot Bond menjadi salah satu dari 17 pembahasan yang masuk ke dalam revisi Omnibus Law Sektor Keuangan ini. Pemerintah dan DPR lalu sepakat untuk menyisipkan satu pasal yakni 50A yang khusus mengatur soal Patriot Bond.

Pada pasal 50A ayat (2), Danantara dapat menerbitkan surat utang dan surat utang khusus, mencakup Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Kemudian, pada ayat (4), UU tersebut mengatur pembelian oleh terhadap Patriot maupun Merah Putih Bond adalah transaksi yang sah pada sistem keuangan nasional.

Investor sebagaimana dimaksud oleh butir ayat tersebut turut termasuk WP yang sudah mengikuti Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

"Investor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) termasuk wajib pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak dan pengungkapan sukarela wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," dikutip dari pasal 50A ayat (9) UU P2SK, Senin (22/6/2026).

Di sisi lain, Negara turut menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus oleh investor dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan serta gugatan secara perdata.

Tidak hanya itu, data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan.

Namun, UU P2SK menekankan bahwa perlindungan yang ditawarkan Negara ini hanya berlaku bagi pembelian Patriot dan Merah Putih Bond di pasar perdana alias pasar primer.

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berlaku untuk transaksi yang dilakukan di pasar primer," bunyi ayat (7).

Untuk diketahui, pada konferensi pers APBN KiTa yang digelar awal Mei 2026 lalu, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto sempat mengutarakan rencana kebijakan berupa penyelesaian pemeriksaan atas WP peserta PPS yang kurang mengungkap hartanya.

"Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya, kami lihat lagi ketepatan janji repatriasinya, dan juga kami lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS," terang Bimo di Aula Mezzanine, kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta.

Namun, belakangan DJP menegaskan bakal ikut perintah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak lagi menindaklanjuti pemeriksaan atas WP peserta PPS.

Sebab, Purbaya menegaskan bahwa selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, dirinya tidak akan kembali menggelar program pengampunan pajak.

"Selama saya menjabat Menteri Keuangan, saya tidak akan mengeluarkan tax amnesty, kecuali atas arahan Presiden Prabowo Subianto," ujarnya saat media briefing, Senin (11/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebut sudah ada penambahan sekitar 50.000 wajib pajak (WP) berkat Coretax.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR, Senin (15/6/2026).

"Kami sudah sampaikan bahwa, Coretax itu dan juga kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, basis pajak yang ter-create baru, betul-betul baru, itu sudah menambah sekitar 50.000-an sekian," tuturnya di hadapan Komisi Keuangan DPR.

Menurut Bimo, kemampuan Coretax semakin stabil secara infrastruktur dan kualitas layanan dalam memproses dokumen hak maupun kewajiban WP seperti penerbitan faktur hingga bukti potong.

"Saat ini dapat kami laporkan, Coretax sudah memiliki fitur prepopulated yang bisa mengidentifikasi dan menggabungkan semua data transaksi wajib pajak sehingga proses deteksi dan pengawasan bisa semakin efektif unfuk mengamankan penerimaan negara," ujarnya.

Bimo menyebut penambahan basis pajak baru ini akan memberikan dukungan kepada DJP dalam mengejar target penerimaan yang lebih tinggi pada 2027.

Dari segi nilainya, perluasan basis pajak hingga 31 Mei 2026 sudah mencapai Rp912,9 miliar untuk WP baru, Rp1,96 triliun untuk pengusaha kena pajak (PKP) baru, serta reaktivasi WP yang sebelumnya dormant atau inefektif yaitu Rp20,63 triliun.

Secara terperinci, jumlah WP dormant yang sudah direaktivasi sampai dengan 12 Juni 2026 mencapai 24.672 WP.

Adapun realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Mei 2026 lalu mencapai Rp834,4 triliun atau tumbuh 22,1% (yoy) dari Rp683,3 triliun. Nilainya juga meningkat sekitar Rp188,1 triliun dari April 2026.

Untuk tahun depan, DPR dan pemerintah telah menargetkan target penerimaan pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) pada rentang 12,01% sampai 12,40% terhadap PDB. Batas bawah ini lebih tinggi dari yang ditetapkan sebelumnya yaitu 11,82% terhadap PDB.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat penerimaan sekitar puluhan triliun dari perluasan basis pajak hingga 31 Mei 2026.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengatakan, sampai dengan Mei lalu terdapat tambahan penerimaan pajak dari masing-masing perluasan basis pajak ini, yaitu wajib pajak (WP) baru, pengusaha kena pajak baru (PKP), serta WP dormant atau inefektif.

"Hingga 31 Mei dapat kami laporkan dari hasil perluasan basis pajak sebesar Rp912,9 miliar dari wajib pajak baru, Rp1,96 triliun dari pengusaha kena pajak baru, dan Rp20,63 triliun dari wajib pajak yang tadinya dormant atau inefektif," jelasnya pada rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi XI DPR, Senin (15/6/2026).

Dari sisi jumlah WP, penambahan WP baru sampai dengan periode 12 Juni 2026 meliputi 1,84 juta WP secara voluntary. Kemudian, terdapat penambahan 24.672 WP yang sudah direaktivasi setelah sebelumnya berstatus dormant atau nonaktif.

"Sehingga total penambahan wajib pajak baru 2026 sampai 12 juni di angka yang dormant dan nonaktif 28.257 wajib pajak," lanjutnya.

Di luar WP dormant yang sudah direaktivasi, Bimo menyebut terdapat sekitar penambahan 50.000 basis pajak baru. Selain perluasan basis pajak yakni ekstensifikasi, dia turut mengungkap kinerja intensifikasi penerimaan pajak telag menghasilkan kontribusi penerimaan Rp56,3 triliun pada Mei 2026.

Kinerja intensifikasi ini meliputi seluruh aktivitas inti DJP berupa pengawasan, pemeriksaan, penagihan dan penegakan hukum.

Dari sisi Coretax, optimalisasi sistem inti administrasi perpajakan ini membantu otoritas dalam hal penerbitan dokumen hak dan kewajiban WP berupa penerbitan faktur hingga bukti potong. Pelaporan melalui Coretax kini juga sudah prepopulated, dengan demikian identifikasi dan penggabungan data transaksi WP bisa diproses guna peningkatan pengawasan.

Perbaikan sistem berkat proyek senilai Rp1 triliun lebih ini berdampak ke penerimaan pajak dari pelaporan SPT. Bimo mencatat, nilai SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) karyawan yang kurang bayar meningkat Rp9,09 triliun atau tumbuh 80% (yoy).

Sementara itu, nilai SPT PPh OP nonkaryawan kurang bayar tumbuh Rp3,1 triliun atau 970% (yoy). Adapun nilai kurang bayar SPT tahunan PPh Badan tumbuh 54% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Adapun realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Mei 2026 lalu mencapai Rp834,4 triliun atau tumbuh 22,1% (yoy) dari Rp683,3 triliun. Nilainya juga meningkat sekitar Rp188,1 triliun dari April 2026.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah masih menemukan praktik fragmentasi atau pemecahan usaha yang dilakukan untuk memperoleh fasilitas perpajakan yang seharusnya ditujukan bagi UMKM. Praktik tersebut berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan afirmatif sekaligus menimbulkan ketidakadilan dalam sistem perpajakan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tahun 2024, terdapat 93.260 wajib pajak atau sekitar 17,21 persen dari total 542 ribu wajib pajak UMKM yang terindikasi melakukan pemecahan usaha. Praktik tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara hingga puluhan triliun rupiah.

Menurut Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Publik, Reghi Perdana, sebagian perusahaan dengan skala usaha lebih besar memecah unit usahanya agar tetap berada di bawah batas omzet Rp4,8 miliar sehingga dapat menikmati tarif PPh Final 0,5%. Padahal, secara kapasitas ekonomi, usaha tersebut sudah layak dikenakan tarif pajak normal.

"Praktik tersebut mengurangi efektivitas kebijakan afirmasi bagi UMKM sekaligus berpotensi mengurangi penerimaan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pemberdayaan ekonomi rakyat, seperti penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan," kata Reghi.

Ia menambahkan, tata kelola perpajakan yang lebih adil melalui PP Nomor 20 Tahun 2026 akan memberikan kepastian usaha jangka panjang sekaligus memastikan berbagai fasilitas perpajakan tepat sasaran. Dengan demikian, ekosistem usaha nasional diharapkan semakin sehat, kompetitif, produktif, dan mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, Kementerian UMKM menyiapkan berbagai program pendampingan bagi UMKM. Salah satunya melalui layanan konsultasi perpajakan gratis selama enam jam yang akan dilaksanakan di sejumlah daerah bekerja sama dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

Selain itu, Kementerian UMKM juga sedang menyiapkan layanan konsultasi melalui platform SAPA UMKM guna memudahkan pelaku usaha memperoleh informasi dan pendampingan terkait penerapan tarif PPh Final 0,5 persen.

"Kami tentu tidak bekerja sendiri. Kementerian UMKM menggandeng berbagai pemangku kepentingan dan asosiasi sebagai mitra strategis untuk hadir mendampingi teman-teman UMKM," ujar Reghi.

Kementerian UMKM mengajak masyarakat, akademisi, dan media massa untuk turut mengawal implementasi PP Nomor 20 Tahun 2026 agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh UMKM dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.

Reghi menegaskan, Kementerian UMKM akan terus memperkuat berbagai program pemberdayaan melalui perluasan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, dan penguatan daya saing agar UMKM semakin tumbuh, naik kelas, dan menjadi fondasi penting perekonomian Indonesia.

"UMKM orang pribadi dan perseroan perorangan layak memperoleh fasilitas PPh Final. Usaha yang dikelola secara mandiri tidak perlu dibebani kewajiban pembukuan yang rumit, melainkan cukup melakukan pencatatan omzet secara sederhana dan tertib," kata Reghi.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM dengan tarif 0,5% ditujukan untuk pelaku UMKM yang memang membutuhkan dukungan untuk berkembang. Sehingga, pemerintah mempertegas kelompok wajib pajak yang berhak memanfaatkan fasilitas tersebut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.

Aturan baru ini merevisi PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Melalui beleid tersebut, pemerintah membatasi penerima fasilitas PPh final UMKM hanya untuk wajib pajak orang pribadi, badan usaha berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, serta koperasi.

Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 57 ayat (1) PP 20/2026. Meski demikian, fasilitas tarif final 0,5% hanya berlaku bagi wajib pajak yang memiliki omzet atau peredaran bruto maksimal Rp4,8 miliar per tahun. Besaran tarifnya sendiri tidak berubah dan tetap sebesar 0,5%.

Perpanjangan Fasilitas PPh Final UMKM, Manfaat atau Mudharat?

Di sisi lain, pemerintah juga mempertegas bahwa sejumlah profesi yang masuk kategori pekerjaan bebas tidak dapat memanfaatkan skema tersebut. Kelompok ini mencakup pengacara, akuntan, dokter, konsultan, notaris, arsitek, hingga pekerja seni dan ekonomi kreatif seperti influencer, selebgram, blogger, vlogger, kreator konten, model, musisi, dan pemain film.

Saat ditanya mengenai alasan influencer tidak lagi mendapatkan fasilitas tarif final 0,5 persen, Purbaya menjelaskan bahwa insentif tersebut sejak awal memang diperuntukkan bagi UMKM.

“UMKM kan yang dapet. Kalau influencer daftar UMKM ya udah dapet otomatis, karena nggak ada kayaknya lapangan kerja influencer ya,” kata Purbaya di Wisma Danantara, Minggu (31/5).

Menurutnya, pengecualian terhadap pekerjaan bebas dilakukan agar fasilitas PPh final UMKM lebih tepat sasaran kepada pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha berskala kecil, bukan profesi yang memperoleh penghasilan dari keahlian atau jasa personal.

PT dan CV Tetap Bisa Memanfaatkan Fasilitas Jika Masuk Kategori UMKM

Purbaya juga menepis anggapan bahwa badan usaha berbentuk PT atau CV otomatis kehilangan akses terhadap fasilitas tarif 0,5 persen setelah terbitnya aturan baru tersebut. Ia menegaskan yang menjadi pertimbangan utama pemerintah adalah status usaha sebagai UMKM, bukan semata bentuk badan usahanya.

“Kan tujuannya UMKM dulu, kalau PT-nya UMKM boleh kan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan tujuan pemerintah untuk tetap memberikan dukungan kepada usaha kecil yang masih membutuhkan ruang tumbuh. Pemerintah menilai insentif pajak seharusnya menjadi instrumen untuk membantu UMKM berkembang, bukan menjadi fasilitas permanen yang dinikmati oleh usaha yang sudah besar.

Purbaya mengakui terdapat kekhawatiran bahwa perubahan aturan ini dapat membuat sebagian pelaku usaha menunda ekspansi agar tetap menikmati tarif pajak yang lebih rendah. Namun menurut dia, pelaku usaha yang telah berkembang justru seharusnya bersyukur karena berhasil naik kelas.

DJP Rombak Ulang Ketentuan Tarif Pajak 0,5% bagi UMKM



Purbaya melayangkan peringatan keras kepada para pelaku usaha skala besar yang kedapatan sengaja memecah entitas bisnisnya menjadi beberapa perusahaan kecil demi menghindari tarif normal dan mempertahankan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5 persen.

Adapun Purbaya mengimbau para pelaku usaha yang bisnisnya sudah berkembang untuk secara jujur beralih ke rezim pajak reguler dan berkontribusi lebih besar bagi negara. Ia menilai fasilitas pajak murah tidak semestinya terus dinikmati oleh usaha yang sudah tumbuh besar. Apalagi, pemerintah kini memiliki sistem perpajakan yang lebih baik untuk mendeteksi praktik pemecahan usaha demi tetap memperoleh tarif pajak UMKM.

“Kalau naik kelas yaudah jangan minta yang murah-murah amat, malah bersyukur harusnya. Jadi kan sekarang akalannya begini yang kecil-kecil begitu besar dibagi-bagi perusahaannya nanti kan ketahuan juga dengan sistem pajak yang sekarang, yang konteks ketahuan kan siapa ultimate beneficiary-nya jadi nggak bisa lagi ke depan ya itu yang UMKM. Jangan yang gede pengen ikut-ikut juga,” tegasnya.

Pernyataan Purbaya tersebut menyasar langsung pada praktik manipulasi pajak yang dikenal dengan istilah tax splitting. Dalam strategi ini, pemilik modal dari perusahaan yang omzet tahunannya telah melampaui Rp4,8 miliar sengaja membagi usahanya menjadi badan hukum yang lebih mini agar secara formal tetap memenuhi syarat menikmati rezim PPh Final UMKM yang murah.

Guna memberantas praktik kecurangan struktural ini, Purbaya mengandalkan ketajaman sistem pengawasan terintegrasi terbaru, yakni Coretax System.

Melalui platform digital mutakhir ini, otoritas perpajakan kini memiliki kapabilitas penuh untuk menganalisis pola hubungan kepemilikan saham serta melacak arus transaksi keuangan secara komprehensif dari hulu ke hilir.

"Sistem pajak yang sekarang, Coretax, ketahuan kan siapa. Jadi gak bisa lagi ke depan," katanya.

Upaya pembersihan celah hukum ini diperkuat lewat penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang secara resmi memperketat tata cara pemanfaatan fasilitas PPh final 0,5%. Melalui regulasi anyar ini, pemerintah mengubah total formula penghitungan batas omzet tahunan.

Mulai saat ini, peredaran bruto milik wajib pajak orang pribadi akan dihitung secara kumulatif atau digabungkan dengan omzet dari seluruh perseroan perorangan yang didirikannya.

Aturan penggabungan omzet wajib pajak dengan perseroan perorangan besutannya diatur dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e. Jika hasil kalkulasi total omzet gabungan tersebut menembus angka Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak, maka hak wajib pajak orang pribadi bersangkutan beserta seluruh entitas perseroan perorangan miliknya untuk menggunakan tarif PPh final 0,5% otomatis gugur pada tahun-tahun pajak selanjutnya.

Pemerintah memberikan simulasi konkret di dalam aturan tersebut. Untuk Kasus Perusahaan Perorangan misalnya Tuan D mengelola bisnis perdagangan alat komunikasi sekaligus mendirikan dua perseroan perorangan berkode DJ dan DX.

Apabila akumulasi peredaran bruto dari ketiga instrumen bisnis tersebut menyentuh Rp6 miliar dalam satu tahun pajak, maka Tuan D, DJ, dan DX seluruhnya kehilangan hak atas fasilitas tarif PPh final UMKM.

Sedangkan Kasus Konsolidasi Omzet Keluarga, aturan ini juga merambah hingga ke ranah internal keluarga yang melakukan pemisahan harta atau menjalankan kewajiban perpajakan terpisah.

Sebagai ilustrasi, Tuan A yang berprofesi sebagai notaris mengantongi omzet Rp3 miliar, sementara istrinya, Nyonya Y, mengelola butik dengan omzet Rp2 miliar, dan anak mereka yang masih di bawah umur menghasilkan omzet Rp500 juta sebagai penyanyi cilik.

Meskipun omzet butik Nyonya Y secara mandiri hanya Rp2 miliar (di bawah ambang batas), total omzet kolektif keluarga tersebut mencapai Rp5,5 miliar (melebihi batas Rp4,8 miliar).

Akibatnya, pada tahun pajak berikutnya, usaha butik milik Nyonya Y resmi dicoret dari daftar penerima fasilitas PPh final UMKM dan wajib menggunakan tarif pajak normal.

Batas Waktu Pemanfaatan Dihapus

Selain mempertegas kelompok penerima fasilitas, PP 20/2026 juga menghapus Pasal 59 PP 55/2022 yang sebelumnya mengatur batas waktu penggunaan tarif PPh final UMKM. Dengan dihapusnya ketentuan tersebut, wajib pajak baik orang pribadi maupun perseroan perorangan dapat terus menggunakan tarif PPh final 0,5% selama masih memenuhi syarat omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun.

Namun aturan berbeda berlaku bagi koperasi. Pemerintah menetapkan koperasi hanya dapat memanfaatkan fasilitas tersebut selama empat tahun pajak sejak terdaftar.

Pemerintah berharap perubahan aturan ini dapat memastikan insentif pajak UMKM lebih tepat sasaran. Fasilitas perpajakan diharapkan benar-benar dinikmati pelaku usaha kecil yang membutuhkan dukungan untuk berkembang, sementara usaha yang telah naik kelas dapat berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan 13.593.754 wajib pajak sudah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan tahun pajak 2025 hingga akhir masa pelaporan alias 31 Mei pukul 24.00 WIB. Realisasi itu berada di bawah target otoritas pajak.

Direktur P2 Humas DJP Inge Diana Rismawanti merincikan, 13,5 juta pelaporan itu terdiri dari 10.962.917 wajib pajak (WP) orang pribadi karyawan; 1.504.209 WP orang pribadi non-karyawan, dan 1.081.477 WP badan (termasuk migas).

Sementara itu, pada saat yang sama, ada 45.151 WP Beda Tahun Buku yang menyampaikan SPT tahunannya.

Sebagai catatan, setiap tahunnya masa pelaporan SPT WP orang pribadi pada 1 Januari sampai dengan 31 Maret. Sementara itu, periode pelaporan WP badan yaitu 1 Januari hingga 30 April.

Kendati demikian, pada tahun ini, DJP memutuskan untuk 'memundurkan' tenggat waktu pelaporan SPT Tahunan WP orang pribadi, dari 31 Maret menjadi 30 April 2026; dan tenggat waktu pelaporan SPT WP badan, dari 30 April menjadi 31 Mei 2026.

WP tetap bisa melaporkan SPT tahunannya setelah periode tersebut. Kendati demikian, sanksi administratif menanti.

Meski batas akhir pelaporan sudah diperpanjang, nyatanya realisasi pelaporan SPT 2025 sebesar 13,5 juta belum mencapai target yang ditetapkan.

"Target pelaporan SPT tepat waktu sekitar 15 juta," ungkap Inge kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Adapun mulai tahun ini, pelaporan SPT tahunan dilakukan melalui melalui sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax.

DJP mencatat WP yang sudah melakukan aktivasi akun Coretax mencapai 19.502.020 akun hingga 31 Mei 2026.

Perinciannya, capaian tersebut didominasi oleh WP orang pribadi yang mencapai angka 18,2 juta akun.

WP badan tercatat sebanyak 1,1 juta akun, diikuti oleh instansi pemerintah sebanyak 91.891 akun, dan pemungut Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebanyak 233 akun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) mencapai 13,59 juta pada 31 Mei 2026.

Sebelumnya, DJP memberikan relaksasi pelaporan SPT Tahunan PPh bagi wajib pajak badan hingga 31 Mei 2026.

“Per tanggal 31 Mei 2026 pukul 24:00 WIB, progres pelaporan SPT Tahunan PPh tercatat 13.593.754 SPT,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (1/6/2026).

Setoran pajak yang berasal dari orang pribadi tercatat sebanyak 10.962.917 SPT orang pribadi karyawan dan 1.504.209 SPT orang pribadi nonkaryawan.

Sementara untuk wajib pajak badan, jumlahnya mencapai 1.079.466 SPT badan dalam mata uang rupiah dan 1.724 SPT badan dalam mata uang dolar AS.

Dari sektor migas, SPT berasal dari 17 wajib pajak migas dalam mata uang rupiah dan 270 wajib pajak migas dalam mata uang dollar AS.

Adapun pelaporan SPT beda tahun buku yang dilaporkan mulai 1 Agustus 2025, jumlahnya tercatat sebanyak 45.108 SPT badan dalam mata uang rupiah dan 43 SPT badan dalam mata uang dollar AS.

Di sisi lain, jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun Coretax DJP telah mencapai 19.502.020.

Jumlah itu terdiri atas 18.264.418 wajib pajak orang pribadi, 1.145.478 wajib pajak badan, 91.891 wajib pajak instansi pemerintah, dan 233 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan implementasi sistem Coretax DJP dalam proses perpajakan berdampak positif terhadap penerimaan negara, yang tecermin pada pertumbuhan nilai SPT kurang bayar dan melandainya nilai SPT lebih bayar.

Per 30 April, DJP mencatat nilai SPT kurang bayar wajib pajak orang pribadi karyawan tumbuh 83 persen, wajib pajak orang pribadi non karyawan tumbuh signifikan 949 persen, dan wajib pajak badan tumbuh 18 persen.

Sedangkan nilai SPT lebih bayar wajib pajak orang pribadi karyawan terkontraksi 46 persen, wajib pajak orang pribadi non karyawan turun 96 persen. Adapun SPT lebih bayar oleh wajib pajak badan masih tumbuh sebesar 59 persen.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang