JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan berbagai perwakilan RI terus melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pihak di dalam dan luar negeri dalam menindaklanjuti kasus pembajakan Kapal MT Honour 25.

"Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai pihak, seluruh kru kapal WNI dilaporkan dalam keadaan sehat, kebutuhan logistik terpenuhi, dan gaji tetap dibayarkan," demikian keterangan Kemlu.

Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, dan pihak-pihak terkait juga telah melakukan family engagement ke keluarga kru serta menyampaikan bahwa Pemerintah akan terus melakukan upaya terbaik untuk melindungi WNI di luar negeri.

Saat ini, proses negosiasi antara pihak pemerintah setempat, dan pihak-pihak terkait lainnya di Somalia masih terus berlanjut. Besar harapan proses negosiasi pembebasan dapat selesai dalam tempo yang tidak terlalu lama.

Keempat warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban penyanderaan Kapal MT Honour 25 di perairan Hafun, Somalia pada Rabu, 22 April 2026. Selain 4 WNI yang merupakan ABK, ada Warga Negara Asing (WNA) yang diduga menjadi korban lainnya.

Sementara itu, bajak laut Somalia mengambil keuntungan dari perang di Iran karena kapal-kapal komersial, yang menghindari rute konflik melalui pembelokan panjang di sekitar Afrika, berlayar ke zona serangan mereka.

Konflik yang semakin intensif di Timur Tengah telah mencekik lalu lintas melalui Selat Hormuz – rute vital untuk sekitar 20% minyak, gas alam, dan bahan baku penting dunia. Untuk menghindari hal tersebut, para pengangkut harus memutar haluan di sekitar ujung selatan Afrika, memperpanjang waktu perjalanan hingga berminggu-minggu dan mendorong lalu lintas maritim langsung ke cekungan Somalia yang rawan konflik.

Pengalihan rute ini diperkirakan menelan biaya tambahan sebesar USD1 juta per kapal karena melonjaknya biaya bahan bakar, asuransi, dan operasional. Namun, hal ini juga memungkinkan para perompak untuk kembali beraksi dan mengancam akan menghancurkan ketenangan relatif selama bertahun-tahun di sepanjang pantai Somalia.

Memanfaatkan peningkatan lalu lintas, jaringan perompak telah melakukan serangkaian pembajakan beruntun dalam beberapa minggu terakhir, menandakan kebangkitan besar.

Menurut laporan tanggal 12 Mei dari United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), perompak Somalia saat ini menahan setidaknya tiga kapal: dua kapal tanker minyak dan satu kapal pengangkut kargo umum/semen.

UKMTO, yang memberi peringatan kepada perusahaan pelayaran tentang risiko keamanan maritim, mengkonfirmasi bahwa kapal-kapal tersebut ditangkap antara 21 April dan 2 Mei, termasuk satu kapal yang dibajak di lepas pantai Yaman dan dialihkan ke Somalia.

Somalia memiliki perbatasan maritim dengan Yaman.

Akibatnya, badan tersebut memperingatkan bahwa "tingkat ancaman pembajakan tetap parah" di sepanjang pantai dan cekungan Somalia – perairan yang terkenal di dunia sebagai pusat utama pembajakan maritim selama akhir tahun 2000-an.

Sejak awal tahun 1990-an, Somalia tidak memiliki pemerintahan pusat yang berfungsi, sehingga pembajakan dapat berkembang. Krisis semakin intensif ketika perusahaan pelayaran mulai membayar uang tebusan yang meningkat dari ribuan menjadi jutaan dolar.

Hanya sejumlah kecil insiden yang tercatat di lepas pantai Somalia pada tahun 2025, menurut laporan dari Biro Maritim Internasional ICC pada bulan Januari. Laporan tersebut menyatakan pada saat itu bahwa “kurangnya kebangkitan kembali pembajakan di Somalia secara lebih luas terus mencerminkan efek pencegahan yang kuat dari kehadiran angkatan laut yang berkelanjutan.”

Angkatan laut Uni Eropa, Operasi Atalanta, mengakui peningkatan pembajakan baru-baru ini dalam pembaruan bulan lalu. Angkatan laut tersebut mengatakan telah berhasil “membebaskan” sebuah kapal berbendera Iran di lepas pantai Somalia setelah memaksa para perompak yang telah membajak kapal tersebut untuk meninggalkannya.

Setelah berpatroli di perairan ini selama hampir dua dekade, angkatan laut mendesak kapal-kapal yang melintas untuk “mempertahankan kewaspadaan yang tinggi” dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan.

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengonfirmasi terjadinya pembajakan terhadap kapal penangkap ikan IB FISH 7 (Liang Peng Yu 828) di perairan Ekwata, Gabon, pada 11 Januari 2026. Dalam insiden tersebut, sembilan awak kapal dilaporkan diculik, termasuk empat warga negara Indonesia (WNI).

Plt. Direktur Pelindungan WNI (PWNI) Kemlu, Heni Hamidah menyampaikan bahwa total awak kapal berjumlah 12 orang. Sementara itu, tiga awak kapal lainnya, termasuk dua WNI, dilaporkan dalam kondisi aman dan tetap berada di kapal yang sama.

"Pelaku pembajakan telah menculik 9 awak kapal dari total 12 awak, 4 di antaranya adalah WNI. Sementara, 3 awak lainnya (2 diantaranya WNI) saat ini dalam kondisi aman, dan tetap berada di kapal yang sama," ungkap Heni dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/1/2026).

Heni memastikan saat ini Pasukan Angkatan Laut Gabon tengah memburu pelaku pembajakan. "Pasukan AL Gabon tengah memburu para pelaku," ujarnya.

Lebih lanjut, Heni mengatakan, tiga awak kapal yang selamat tersebut kini dikawal oleh Angkatan Laut (AL) Gabon menuju Libreville, ibu kota Gabon, untuk proses pengamanan lebih lanjut.

"3 awak kapal (termasuk 2 WNI) yg berada di kapal IB FISH 7 telah dikawal oleh Angkatan Laut Gabon menuju ke Libreville, ibukota Gabon," katanya.

Segera setelah mendapat informasi pembajakan, Heni memastikan Kemlu melalui KBRI Yaounde telah melakukan koordinasi dengan otoritas setempat, perusahan/agen kapal, dan pihak terkait lainnya untuk mempercepat upaya penyelamatan awak kapal yang diculik.

Kemudian, mendapatkan informasi terbaru terkait kondisi kesehatan para WNI ABK, dan memastikan hak-hak ketenagakerjaan tetap dipenuhi kepada para WNI ABK dan/atau keluarganya

"Kemlu dan KBRI Yaounde akan terus memantau perkembangan situasi dan melakukan penanganan kasus ini," pungkasnya.

CARACAS - Amerika Serikat telah menyita kapal tanker minyak kedua di lepas pantai Venezuela, menegakkan “blokade” yang diperintahkan oleh Presiden Donald Trump, dan memicu kemarahan di Caracas, dengan para pejabat di sana mengecam tindakan tersebut sebagai “pencurian dan pembajakan”.

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem mengkonfirmasi pencegatan tersebut pada hari Sabtu, mengatakan dalam sebuah unggahan di X bahwa penjaga pantai menangkap kapal tersebut dengan dukungan dari Pentagon.

“Amerika Serikat akan terus mengejar pergerakan ilegal minyak yang dikenai sanksi yang digunakan untuk mendanai terorisme narkoba di wilayah tersebut,” tulisnya.

“Kami akan menemukan Anda, dan kami akan menghentikan Anda,” tambahnya.

Unggahan tersebut disertai dengan video berdurasi hampir delapan menit yang menunjukkan sebuah helikopter melayang tepat di atas dek kapal tanker besar di laut.

Operasi subuh itu menandai kali kedua dalam beberapa minggu terakhir AS mengejar kapal tanker di dekat Venezuela, dan terjadi di tengah peningkatan besar-besaran militer AS di wilayah tersebut. Trump, yang pemerintahannya terus meningkatkan tekanan pada Presiden Venezuela Nicolas Maduro, pada hari Selasa memerintahkan "blokade total dan lengkap" terhadap semua kapal tanker minyak yang dikenai sanksi yang masuk dan keluar dari negara Amerika Selatan tersebut.

Pemerintah Venezuela menyebut tindakan terbaru AS sebagai "tindakan pembajakan internasional yang serius".

Wakil Presiden Delcy Rodriguez mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Venezuela "mengecam dan menolak pencurian dan pembajakan kapal pribadi baru yang mengangkut minyak, serta penghilangan paksa awak kapal, yang dilakukan oleh personel militer Amerika Serikat di perairan internasional".

"Tindakan ini tidak akan dibiarkan tanpa hukuman," janjinya, menambahkan bahwa Venezuela akan mengambil "semua tindakan yang sesuai, termasuk mengajukan pengaduan kepada Dewan Keamanan PBB, organisasi multilateral lainnya, dan pemerintah dunia".

Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris, Vanguard, mengatakan bahwa kapal yang disita diyakini sebagai Centuries berbendera Panama, yang dicegat di sebelah timur Barbados di Laut Karibia.

Jeremy Paner, seorang mitra di firma hukum Hughes Hubbard di Washington, DC, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa AS belum memberikan sanksi kepada kapal tersebut.

“Penyitaan kapal yang tidak dikenai sanksi oleh AS menandai peningkatan lebih lanjut dalam tekanan Trump terhadap Venezuela,” kata Paner. “Hal ini juga bertentangan dengan pernyataan Trump bahwa AS akan memberlakukan blokade terhadap semua kapal tanker minyak yang dikenai sanksi.”

Reuters, mengutip dokumen internal dari perusahaan minyak negara Venezuela PDVSA, mengatakan Centuries membawa sekitar 1,8 juta barel minyak mentah Merey Venezuela yang akan dikirim ke China.

Dikatakan bahwa kapal tersebut memuat minyak di Venezuela dengan nama palsu “Crag” dan merupakan bagian dari “armada bayangan” kapal tanker yang menyamarkan lokasi mereka untuk mengangkut minyak dari negara-negara yang dikenai sanksi oleh AS.

Sementara itu, tindakan AS telah menyebabkan ekspor minyak mentah Venezuela turun tajam.

Sejak pasukan AS menyita kapal tanker minyak pertama di lepas pantai Venezuela pekan lalu, embargo efektif telah diberlakukan, dengan kapal-kapal bermuatan jutaan barel minyak tetap berada di perairan Venezuela daripada mengambil risiko penyitaan.

Meskipun banyak kapal yang mengambil minyak di Venezuela berada di bawah sanksi, kapal-kapal lain yang mengangkut minyak dan minyak mentah negara itu dari Iran dan Rusia tidak dikenai sanksi.

Beberapa perusahaan, khususnya Chevron AS, mengangkut minyak Venezuela dengan kapal-kapal mereka sendiri yang telah mendapatkan izin.

Tindakan tersebut juga mencakup peningkatan kehadiran militer di kawasan itu dan lebih dari dua lusin serangan militer terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat perdagangan narkoba di Samudra Pasifik dan Laut Karibia dekat Venezuela, yang telah menewaskan sedikitnya 100 orang.

Serangan-serangan tersebut secara luas dianggap ilegal menurut hukum AS dan internasional dan telah digambarkan sebagai pembunuhan di luar hukum oleh para ahli hukum dan kelompok hak asasi manusia.

Trump juga mengatakan serangan darat AS terhadap Venezuela dapat menyusul.

Maduro mengatakan peningkatan militer AS bertujuan untuk menggulingkannya dan menguasai sumber daya minyak Venezuela, yang merupakan cadangan minyak mentah terbesar di dunia.

Adam Clements, mantan diplomat AS dan pejabat Pentagon, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa penyitaan terbaru hanyalah salah satu metode bagi pemerintahan Trump untuk mencoba menekan Maduro.

Tidak jelas apa tujuan kebijakan luar negeri spesifik pemerintahan Trump terkait Venezuela, tetapi baru-baru ini mereka "mengisyaratkan" bahwa mereka berupaya melakukan perubahan rezim, katanya.

“Sangat sulit untuk melihat apakah itu benar-benar tujuannya,” katanya, menambahkan bahwa beberapa pihak dalam pemerintahan Trump telah “menghidupkan kembali beberapa tujuan kebijakan luar negeri abad ke-19” di kawasan tersebut.

Sementara itu, Trump pekan lalu menyebutkan investasi AS yang hilang di Venezuela ketika ditanya tentang taktik terbaru dalam kampanye melawan Maduro, menunjukkan bahwa langkah-langkah pemerintahan Republik setidaknya sebagian dimotivasi oleh perselisihan atas investasi minyak.

“Kita tidak akan membiarkan siapa pun yang seharusnya tidak boleh masuk,” kata Trump kepada wartawan. “Ingat, mereka mengambil semua hak energi kita. Mereka mengambil semua minyak kita belum lama ini. Dan kita menginginkannya kembali. Mereka mengambilnya; mereka mengambilnya secara ilegal.”

Meskipun perusahaan AS dan Inggris terlibat dalam eksplorasi minyak awal di Venezuela, bahan bakar tersebut milik negara Amerika Latin tersebut berdasarkan prinsip hukum internasional tentang kedaulatan permanen atas sumber daya alam.

Venezuela menasionalisasi sektor minyaknya pada tahun 1976 dan menempatkannya di bawah kendali perusahaan milik negara PDVSA.

Kemudian, pada tahun 2007, mendiang Presiden sayap kiri Hugo Chavez menasionalisasi proyek-proyek minyak asing yang tersisa di Venezuela, secara efektif menyingkirkan raksasa minyak AS seperti ConocoPhillips dan Exxon Mobil.

Pencegatan kapal AS pada hari Sabtu terjadi ketika para pemimpin Amerika Selatan berkumpul untuk KTT blok Mercosur, di mana ketegangan atas anggota Venezuela yang diskors membayangi diskusi tentang kesepakatan perdagangan masa depan dengan Uni Eropa.

Pada pertemuan tersebut, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva berselisih dengan mitranya dari Argentina, Javier Milei, dengan alasan bahwa pecahnya konflik bersenjata atas Venezuela dapat menyebabkan "bencana kemanusiaan".

Lula mengatakan itu akan menjadi "preseden berbahaya bagi dunia", dan bahwa lebih dari empat dekade setelah Perang Falkland antara Argentina dan Inggris, "benua Amerika Selatan sekali lagi dihantui oleh kehadiran militer kekuatan ekstra-regional".

Milei, sekutu Trump, membalas dengan mengatakan bahwa Argentina "menyambut baik tekanan dari Amerika Serikat dan Donald Trump untuk membebaskan rakyat Venezuela".