Purwokerto (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, ditawari dari salah satu produsen kendaraan listrik untuk ikut berinvestasi dalam pembangunan 145 charging stations atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di berbagai lokasi yang merupakan aset milik pemerintah daerah.

"Banyak yang ditawarkan, tetapi yang pertama sebetulnya bukan masalah mobilnya, melainkan pemasangan charging station. Ada sekitar 145 titik yang diusulkan, sehingga menarik juga untuk dikaji," kata Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono usai menerima audiensi perwakilan produsen kendaraan listrik VinFast di Purwokerto, Selasa.

Menurut dia, lokasi yang diusulkan untuk pembangunan SPKLU tersebut tersebar di berbagai wilayah Banyumas dengan memanfaatkan aset milik pemerintah daerah yang dinilai strategis.

Ia mengatakan skema kerja sama yang ditawarkan memberikan peluang tambahan pendapatan asli daerah (PAD), karena perusahaan akan menyewa lahan milik pemerintah daerah untuk pembangunan fasilitas pengisian daya kendaraan listrik.

"Yang jelas mereka menyewa aset milik pemerintah daerah. Memang nilainya mungkin tidak terlalu besar, tetapi tetap bisa menjadi tambahan PAD," katanya.

Ia mengatakan pembangunan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik tersebut merupakan bagian dari strategi perusahaan tersebut untuk memperluas pasar kendaraan listrik di Indonesia.

Menurut dia, perusahaan itu menawarkan berbagai program promosi, termasuk pengisian daya gratis selama tiga tahun bagi pengguna kendaraan listrik asal Vietnam tersebut.

"Ini mungkin strategi pemasaran yang berbeda. Kalau merek lain lebih fokus menjual mobil, perusahaan ini justru membangun infrastrukturnya terlebih dahulu. Harapannya tentu penggunaan mobil listrik mereka akan semakin meningkat," katanya.

Ia mengungkapkan saat ini kendaraan listrik asal Vietnam itu belum banyak digunakan di Banyumas, namun perusahaan tersebut tetap berupaya memperluas jaringan pengisian daya di daerah.

Terkait produk kendaraan yang ditawarkan sebagai kendaraan dinas dengan mekanisme sewa, dia mengaku telah mencoba salah satu mobil listrik yang dibawa produsen tersebut dan menilai performanya cukup baik.

"Kalau saya lihat tadi enak, tarikannya bagus dan performanya juga bagus. Mobil listrik memang nyaman digunakan," katanya.

Kendati demikian, ia menilai skema penyewaan kendaraan yang ditawarkan perusahaan tersebut masih relatif mahal.

"Tadi juga ditawarkan skema sewa mobil, tetapi menurut saya masih terlalu mahal, sekitar Rp18 juta per bulan," katanya.

Akan tetapi, dia menegaskan pembangunan SPKLU tidak mewajibkan pemerintah daerah untuk menyewa kendaraan dari perusahaan tersebut karena kedua program itu bersifat terpisah.

Menurut dia, Pemkab Banyumas pada prinsipnya terbuka terhadap berbagai bentuk investasi yang memberikan manfaat bagi daerah, termasuk pengembangan infrastruktur kendaraan listrik.

Ia mengatakan penggunaan kendaraan listrik juga sejalan dengan upaya efisiensi biaya operasional yang selama ini mulai diterapkan di lingkungan pemerintah daerah.

"Saya tidak mau menerima mobil dinas baru. Anggaran justru saya gunakan untuk pengadaan sepeda motor listrik bagi kepala desa dan penilik sekolah karena secara operasional memang lebih hemat," katanya.

Ia mengatakan dalam waktu dekat Pemkab Banyumas juga akan menerima paparan dari perusahaan lain yang menawarkan kerja sama di bidang kendaraan listrik dan infrastruktur pendukungnya.

Dalam hal ini, produk kendaraan listrik tersebut berupa bus yang diproyeksikan untuk menambah armada bus Buy The Service (BTS) Trans Banyumas.

"Kita lihat mana yang paling menguntungkan pemerintah daerah. Kalau ada investasi yang baik dan bisa menambah manfaat bagi masyarakat serta daerah tentu akan kami pertimbangkan," kata Sadewo.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026