MIMIKA - Ancaman narkoba di Kabupaten Mimika, Papua Tengah kian mengkhawatirkan. Peredarannya tidak lagi terbatas di kawasan perkotaan. Tetapi sudah merambah wilayah pesisir dan kampung-kampung di Distrik Mimika Timur.

Di tengah tren yang terus meningkat, aparat penegak hukum didesak bergerak lebih agresif memburu bandar dan jaringan pemasok yang menjadi aktor utama peredaran narkoba.

Desakan itu disampaikan anggota DPRK Mimika dari Partai Perindo, Rampeani Rachman. Dia meminta Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Mimika tidak hanya fokus menangkap pengguna atau pengedar kecil, tetapi juga memburu bandar dan pemasok yang mengendalikan jaringan peredaran narkoba di Mimika.

“Kepolisian harus serius mengejar dan menangkap bandar, pemasok maupun pengedar narkoba yang ada di Mimika. Penangkapan mereka penting untuk memutus mata rantai peredaran narkoba dan menyelamatkan masa depan generasi muda Mimika,” ujar Rampeani, Jumat (5/6/2026).

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Data Kepolisian Resor Mimika menunjukkan peredaran narkoba mengalami peningkatan signifikan. Hingga semester pertama 2026, polisi telah menahan 17 tersangka dengan total sitaan sabu hampir mencapai 1 kilogram.

Angka itu mendekati total sitaan sepanjang 2025 yang mencapai 1,2 kilogram sabu. Selain itu, aparat juga menyita 3,2 kilogram ganja, 45.000 butir tembakau sintetis, serta 76 butir obat keras. Nilai ekonomi seluruh barang bukti tersebut diperkirakan mencapai Rp2,7 miliar.

“Perkembangan narkoba ini bukan menurun tetapi meningkat, dengan nilai yang didapat para pelaku mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Ini menandakan Mimika darurat narkoba,” tutur Rampeani.

Dia mengungkapkan, peredaran narkoba kini tidak hanya terjadi di Timika, tetapi telah masuk hingga kawasan Pelabuhan Pomako dan Distrik Mimika Timur. “Saya mendengar bukan hanya di Timika saja, tetapi sabu sudah sampai di area Pelabuhan Pomako dan Distrik Mimika Timur,” katanya.

Yang lebih memprihatinkan, lanjut Rampeani, sejumlah pengedar mulai menyasar anak-anak dan remaja dengan memberikan narkoba secara cuma-cuma pada tahap awal untuk menciptakan ketergantungan. “Ini sangat berbahaya. Mereka merusak masa depan anak-anak kita demi keuntungan pribadi,” ungkapnya.

Rampeani juga menyoroti kelompok remaja putus sekolah yang dinilai menjadi sasaran empuk jaringan pengedar narkoba. Kelompok tersebut dinilainya membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah, keluarga dan masyarakat agar tidak terjerumus dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba.

“Anak-anak ini seharusnya menjadi generasi penerus daerah. Jangan sampai mereka kehilangan masa depan karena narkoba. Saya meminta aparat lebih serius mengejar dan menangkap para pelaku yang terlibat dalam peredaran narkoba ini,” tegasnya.

JAMBI - Polda Jambi menegaskan komitmen jajarannya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Provinsi Jambi melalui pemusnahan barang bukti narkoba dan deklarasi Gerakan Jambi Anti Narkoba. Kegiatan yang dipimpin Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar ini digelar di Lapangan Mapolda Jambi yang dihadiri Gubernur Jambi Al Haris, unsur Forkopimda, pejabat TNI-Polri, Kejaksaan, BNNP Jambi, tokoh agama hingga mahasiswa.

Irjen Krisno mengatakan, pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bentuk nyata transparansi dan ketegasan aparat dalam memutus rantai peredaran narkoba di wilayah hukum Jambi. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika jenis sabu seberat 20 kilogram, 20.241 butir ekstasi dengan berat sekitar 9,1 kilogram, serta 1.975 cartridge etomidate sebanyak 4.332,5 mililiter.

"Pemusnahan barang bukti yang kita saksikan hari ini bukan sekadar rutinitas formalitas hukum. Kegiatan ini adalah bukti nyata transparansi, akuntabilitas, dan ketegasan Polri bersama instansi terkait dalam memutus rantai peredaran barang haram tersebut di wilayah hukum Jambi," ujar Kapolda dalam keterangannya, Sabtu (23/5/2026).

Barang bukti tersebut berasal dari pengungkapan tiga laporan polisi dengan enam orang tersangka. Selama lima tahun terakhir Polda Jambi berhasil mengungkap 3.760 kasus narkoba dengan total 5.385 tersangka terdiri dari 5.088 laki-laki dan 297 perempuan, yang dari pengungkapan tersebut, aparat menyita sekitar 1,4 ton narkotika berbagai jenis.

"Melalui pengungkapan dan penyitaan barang bukti kali ini, kita telah berhasil menyelamatkan 126.391 jiwa masyarakat Jambi dan sekitarnya dari bahaya kehancuran narkoba," tuturnya.

Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi Kombes Dewa Made Palguna menerangkan, pengungkapan tersebut dinilai mampu mencegah potensi kerugian negara untuk biaya rehabilitasi sebesar Rp606,7 miliar, dengan nilai ekonomis barang bukti mencapai Rp26,2 miliar. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam memerangi narkoba.

"Kami mengimbau kepada seluruh instansi pemerintah, BNNP, Kejaksaan, Pengadilan, TNI, civitas akademika, media pers serta seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dan menyatakan perang terhadap narkoba," terangnya.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris mengapresiasi langkah tegas Polda Jambi dan seluruh stakeholder terkait dalam pemberantasan narkoba di Provinsi Jambi. Pemusnahan barang bukti tersebut bukan sekadar rutinitas penegakan hukum, melainkan pesan keras kepada para bandar dan pengedar narkoba bahwa pemerintah bersama aparat penegak hukum serius melindungi generasi muda dari ancaman narkotika.

"Tidak ada tempat aman bagi narkoba di Provinsi Jambi," kata Al Haris.

JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Pemberantasan BNN RI Brigjen Pol Roy Hardi Siahaan mengungkap kasus narkotika berbagai jenisnya dalam Operasi Saber Bersinar 2026. Operasi itu digelar salah satunya merespons keresahan masyarakat sebagaimana yang disampaikan dalam lagu Siti Mawarni.

"BNN gencar melakukan operasi kawasan rawan narkoba, seperti kampung yang ada di Jakarta. Keseriusan BNN berlanjut atas fenomena yang marak saat masyarakat merasa antipati dan marah banyaknya bandar narkoba di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk disuarakannya lagu Siti Mawarni. Kepala BNN RI memandang perlu membentuk satgas dengan menggelar operasi dengan sandi Operasi Saber Bersinar 2026," ujarnya, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, operasi itu menyasar wilayah prioritas kampung narkoba dan kampung lainnya di Indonesia, termasuk kampung narkoba yang disebut-sebut dalam lagu Siti Mawarni. Operasi itu digelar baik oleh BNN RI maupun BNNP berkolaborasi dengan kementerian/lembaga.

"Pertama, pengungkapan jaringan Aceh-Bogor dengan tersangka 3 orang, terdiri dari 2 warga sipil dan 1 oknum TNI. Kami berhasil mensurveillance terkait 1 kendaraan diikuti beberapa orang yang di antaranya oknum TNI," tuturnya.

Dalam kasus pertama ungkap kasus jaringan Aceh-Bogor, kata dia, petugas mengungkap kasus melibatkan oknum TNI, dari situ petugas menyita 29 bungkus sabu yang tersimpan di dalam mobil Pajero. Sabu itu dibungkus menggunakan kemasan Teh China, yang rencananya bakal diedarkan di wilayah Jabodetabek.

Dia menerangkan, kasus kedua jaringan transnasional melalui jasa ekspedisi dan kurir terbang alias kurir menggunakan transportasi udara dalam menyelundupkan narkotikanya. Petugas mengungkap kasus itu di Bandara Soekarno Hatta pada 28 April 2026 dengan jaringan Gol Golden Triangle.

Lihat video: Singgung 'Backing' Judi dan Narkoba, Prabowo Perintahkan Aparat Bersih-bersih!



"Paket dikirim ke Kantor Pos Indonesia yang ada di Jakarta, ada 10 paket sabu sebesar 1.875 gram yang disita. Asal pengiriman dari Laos yang dikirim ke wilayah Kampung Permata atau Kampung Ambon menggunakan nama fiktif," terangnya.

Dia mengungkap, petugas kembali mengungkap jaringan narkotika kurir terbang dengan tersangka diciduk 2 orang inisial AA dan DN di Bandara Soetta serta menyita 3.986 gram sabu yang akan diedarkan di wilayah Lombok.

Masih dalam modus yang sama, petugas kembali mengamankan 3 tersangka inisial MF, AH, dan AM di sebuah hotel wilayah Menteng, Jakarta dengan bukti sabu seberat 7.159 gram disita yang akan diedarkan ke wilayah Kendari.

"Jaringan itu dikendalikan seorang pelaku berjnisial KB yang sudah kami tetapkan DPO. Sehingga, total barang bukti sabu dari kelompok jaringan tersebut dengan memanfaatkan pengiriman ekspedisi dan jaringan kurir terbang totalnya dari W jaringan tadi sebesar 13.020 gram atau lebih dari 13 kilogram," paparnya.

Pada 7 Mei 2026, petugas BNN RI kembali menciduk 4 tersangka inisial IP, RA, RM, dan MA dalam jaringan kelompok DPO F atau Faturahman yang menjadi buronan kasus tindak pidana pencucian uang, di Jalan Lintas Poros Samarinda-Berau, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur. Petugas berhasil menyita 3 koper berisi narkoba seberat 92,1 kg.

"Selain sabu, disita juga 1.000 cartridge vape yang mengandung etomidate, yang disalahgunakan menggunakan media vape atau rokok elektrik, jumlah barang bukti dari cartridge tersebut kalau dihitung mililiter 1.000 ml," bebernya.

Adapun kaitannya lagu Siti Mawarni, kata dia, petugas melakukan operasi pada 13 Mei 2026 di wilayah Kampung Aek Kanopan, salah satu bagian kampung yang ada di wilayah Batu Bara yang ada di Sumatera Utara (Sumut) sebagaimana disebutkan dalam lagu tersebut. Dalam kasus itu, petugas mengamankan satu tersangka dan menetapkan 1 orang DPO berinisial WW.

"WW kami sudah kami tetapkan sebagai DPO untuk kasus TPPU maupun tindak pidana asalnya. Itu kasus-kasus yang dilakukan secara terpusat oleh kami dari BNN RI bersama rekan Kementerian/lembaga," jelasnya.

Selain BNN RI, ungkapnya, BNNP juga melakukan ungkap kasus dalam Operasi Saber Bersinar 2026, diantaranya ungkap kasus ganja seberat 145 Kg di kawasan Jalan Bukittinggi-Padang Sidempuan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Petugas mengamankan 4 tersangka berinisial MI, DR, AR, dan NL serta penetapan DPO tersangka TH selaku pengendali.

Berikutnya, ungkap sabu seberat 275 gram sabu dengan 3 tersangka di wilayah Riau, lalu ungkap 2 Kg sabu dan 6 ribu lebih pil ekstasi serta 50 bungkus happy water dan 2 papan happy five di Sumbar. Kemudian, ungkap kasus 42,10 gram sabu dan ketamin di wikayah Aceh, lalu ungkap kasus 2 kg ganja dengan modus identitas dan alamat fiktif di Sulawesi Tengah.

"Di Kepulauan Riau, petugas mengungkap penyelundupan 260 pcs vape yang diduga mengandung etomidate dari Malaysia melalui pelabuhan internasional dengan 1 tersangka. Kemudian, di Jawa Timur mengamankan 15 orang terdiri dari penyalahguna dan pelaku peredaran gelap narkotika dengan bukti sabu, ganja, dan ketamin," katanya.

AMBON - Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku berhasil mengungkap 56 kasus narkoba selama empat bulan terakhir sejak Januari-April 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 71 orang sebagai tersangka.

Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Maluku, Kombes Pol Indra Gunawan menegaskan komitmennya dalam memberantas narkoba di Maluku.

“Kami berkomitmen memberantas narkoba di Maluku. Masa depan generasi muda harus diselamatkan,” ujarnya di Mapolda Maluku, Ambon, Jumat (1/5/2026).

Dari jumlah kasus tersebut, kata Kombes Indra, sebanyak 31 perkara ditangani langsung Ditresnarkoba Polda Maluku dengan jumlah 40 tersangka.

Tak hanya menindak masyarakat sipil, Polda Maluku juga menindak tegas oknum internal yang terlibat dalam jaringan narkoba. Hal ini merupakan bukti bahwa pemberantasan narkoba tidak pandang bulu.

Kombes Indra menegaskan, pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan sendiri oleh kepolisian. Karena itu, kolaborasi lintas lembaga haeus diperkuat guna memutus rantai peredaran narkotika di Maluku.

“Kepolisian tidak bekerja sendiri. Kami tentunya berkolaborasi dengan BNN, Bea Cukai dan instansi terkait lainnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kombes Indra juga mengungkap telah menangkap mantan Kanit Narkoba Polresta Pulau Ambon berinisial IT atas dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kota Ambon, Maluku.

"Mantan Kanit Narkoba itu, awal telah ditangkap dua kali karena menjadi pemakai dan pengedar sabu. Dengan penangkapan ini berarti sudah tiga kali," katanya.

JAKARTA - Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu senilai Rp1 miliar. Saat ini, pelaku bersama barang bukti sudah diamankan di Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk proses lebih lanjut.

Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Trendy Habibi menjelaskan, pengungkapan ini berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang sudah resah adanya peredaran narkoba pada Maret 2026 lalu.

“Satresnarkoba melakukan penyelidikan di sekitar titik lokasi tersebut, team mendapatkan informasi bahwa akan terjadi transaksi jual beli narkotika di sekitar daerah ruko Sunter Mal Jakarta Utara,” kata Habibi, Senin (27/4/2026).

Habibi mengungkapkan, pihaknya mencurigai pria berinisial SM (30). Selanjutnya, pihak kepolisian melakukan pengecekan dan ditemukan sabu dibungkus plastik yang disembunyikan di bodi motor miliknya.

“Pada saat dilakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saudara SM, ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang di simpan oleh SM di dalam motor,” ujar dia.

Pada saat penggeledahan, polisi menyita barang bukti empat paket sabu, dengan berat masing-masing 252 gram, 221 gram, 245 gram dan 250 gram senilai kurang lebih Rp1 miliar “Hasil interogasi awal, SM mendapat perintah dari GNS (DPO) menganter narkotika tersebut,” jelas dia.

JAKARTA - Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta menilai penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Ibu Kota telah menjadi ancaman serius bagi ketahanan sosial, keamanan publik, dan masa depan generasi muda. Karena itu, Golkar menegaskan Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) harus memprioritaskan upaya pencegahan.

Pandangan tersebut disampaikan Anggota Fraksi Golkar, Syafi Fabio Djohan, dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Ranperda, yakni Ranperda P4GN dan Ranperda Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) DKI Jakarta 2026–2046.

“Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Jakarta bukan lagi sekadar persoalan hukum atau kesehatan, tetapi sudah menjadi ancaman serius yang meresahkan publik, memicu kriminalitas, serta merusak masa depan generasi muda dan kualitas hidup masyarakat,” ujar Syafi, Senin (19/1/2026).

Fraksi Golkar menyatakan mendukung pembahasan Ranperda P4GN sebagai bentuk kehadiran negara di tingkat daerah untuk melindungi warganya. Namun, Golkar menekankan agar ranperda tersebut menempatkan pencegahan sebagai prioritas utama melalui penguatan peran keluarga, sekolah, dan kelurahan.

Menurut Syafi, penindakan semata tidak cukup karena tidak menyentuh akar persoalan. Karena itu, Golkar juga meminta pendekatan rehabilitasi yang manusiawi dijamin dalam regulasi, dengan memastikan akses rehabilitasi medis dan sosial yang mudah, terjangkau, dan terintegrasi.

Selain itu, Fraksi Golkar menyoroti pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah yang jelas dan terukur dalam pelaksanaan P4GN. Tim terpadu P4GN, kata dia, harus dinilai berdasarkan kinerja nyata dan hasil yang dapat dievaluasi secara terbuka, bukan sekadar keberadaan administratif.

Ranperda P4GN perlu mengatur indikator keberhasilan, kewajiban pelaporan pelaksanaan P4GN kepada DPRD, serta kepastian penganggaran yang berkelanjutan dalam APBD agar kebijakan ini efektif dan berkesinambungan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Fraksi Golkar juga menyampaikan pandangan terhadap Ranperda RPIP DKI Jakarta 2026–2046. Golkar memandang dokumen tersebut strategis dalam konteks transformasi Jakarta menuju kota global pasca-perubahan status ibu kota negara.

Fraksi Golkar pada prinsipnya menerima Ranperda RPIP untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan bahwa RPIP harus menjadi instrumen kebijakan yang efektif dan dapat diawasi, bukan sekadar dokumen perencanaan.

“RPIP perlu dilengkapi mekanisme implementasi yang terukur melalui rencana aksi jangka menengah, indikator kinerja yang jelas, serta mekanisme pelaporan dan evaluasi kepada DPRD,” kata Syafi.

Golkar juga menekankan keberpihakan nyata terhadap industri kecil dan menengah (IKM) melalui peningkatan kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan usaha. Selain itu, pembangunan industri di Jakarta harus selaras dengan rencana tata ruang wilayah dan daya dukung lingkungan agar tetap ramah lingkungan dan tidak menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Menutup pandangan umumnya, Fraksi Golkar berharap seluruh masukan, kritik, dan saran yang disampaikan dapat ditanggapi secara serius oleh Gubernur DKI Jakarta beserta jajarannya dalam pembahasan lanjutan kedua Ranperda tersebut.

JAKARTA - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Suyudi Ario Seto menyoroti ancaman narkotika sintesis. Hal itu disampaikan Suyudi saat menghadiri persidangan ke-68 The Commission on Narcotic Drugs (CND) yang berlangsung pada 4–5 Desember 2025 di United Nations Headquarters, Wina.

Dalam kegiatan ini, Suyudi didampingi Direktur Kerja Sama R.M. Aria Teguh Mahendra Wibisono, Direktur Narkotika Ruddi Setiawan, Plt Direktur Intelijen Adri Irniadi, serta Plt Kepala Biro Humas dan Protokol Didik Hariyanto.

Sidang ini membahas perkembangan implementasi tiga Konvensi Internasional Pengendalian Narkotika, tren global narkotika sintetis, rekomendasi teknis WHO, serta dinamika geopolitik yang memengaruhi arah kebijakan narkotika internasional.

Dalam agenda pembahasan implementasi konvensi, UNODC memaparkan lonjakan signifikan jumlah New Psychoactive Substances (NPS) secara global, dari 254 jenis menjadi lebih dari 1.400 jenis dalam satu dekade terakhir, termasuk 168 opioid sintetis yang telah terdeteksi.

Tren ini selaras dengan meningkatnya peredaran designer precursors dan kelompok zat sintetis baru seperti nitazenes, yang kini menjadi perhatian utama negara-negara anggota.

Dalam laporan yang dipresentasikan, WHO melalui Expert Committee on Drug Dependence (ECDD) merekomendasikan dua jenis nitazenes untuk dimasukkan ke Schedule I Konvensi 1961, serta MDMB-Fubinaca ke Schedule II Konvensi 1971.

Sementara itu, perdebatan juga mengemuka terkait status daun koka, dengan rekomendasi WHO agar tetap berada di Schedule I, posisi yang didukung Indonesia. Suyudi menegaskan pentingnya kesiapan nasional dalam menghadapi ancaman narkotika sintetis.

"Indonesia memerlukan penguatan kapasitas laboratorium, sistem deteksi dini, dan standar toksikologi yang memadai guna mengantisipasi masuknya narkotika jenis baru, serta mendukung model class-based scheduling bagi zat sintetis berisiko tinggi," ujarnya, Senin (8/12/2025).

Dalam sidang juga membahas perkembangan implementasi Resolusi 68/6 mengenai pembentukan Panel Ahli Independen beranggotakan 19 pakar internasional. Hingga sesi ini, 15 kandidat ahli telah mendapatkan persetujuan, sementara beberapa kelompok regional masih berproses untuk mencapai konsensus.

Panel ini akan berperan penting dalam menyusun analisis ilmiah yang menentukan arah kebijakan global terkait narkotika dan prekursor. Dinamika geopolitik turut memengaruhi jalannya persidangan, mulai dari perdebatan mengenai operasi anti-narkotika, keberatan negara terhadap kandidat panel dari kawasan tertentu, hingga sorotan negara-negara Asia dan Afrika terkait penanganan opioid sintetis.

Delegasi Indonesia, dalam hal ini BNN mendapatkan apresiasi atas posisi yang tegas, konsisten, dan konstruktif dalam mendukung rekomendasi WHO, serta komitmen pada peningkatan kapasitas laboratorium nasional.

Suyudi menyampaikan Indonesia akan terus berperan aktif dalam forum internasional untuk memastikan setiap kebijakan global berbasis ilmiah, berimbang, dan memperhitungkan kepentingan keamanan kesehatan publik. “Indonesia juga menegaskan perlunya respons nasional yang lebih adaptif terhadap ancaman sintetis, khususnya nitazenes dan prekursor desainer yang berkembang sangat cepat di berbagai kawasan dunia,” katanya.

JAKARTA - Dukungan terhadap operasi pemberantasan narkoba yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari KH Misbahul Munir, Pimpinan Pondok Pesantren Ilmu Qur’an yang berdomisili di Kampung Bahari.

Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa warga merasakan langsung perubahan positif setelah operasi gabungan tersebut dilakukan.

Menurut KH Misbahul Munir, sebelum adanya operasi, aktivitas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kampung Bahari berlangsung terbuka dan marak. Namun kini, situasi berangsur membaik.

“Dengan adanya operasi bersama tersebut telah memberikan dampak adanya perubahan dengan adanya berkurangnya aktivitas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kampung Bahari. Saat ini aktivitasnya tidak seperti biasanya yang sangat marak dan vulgar,” ujarnya, dikutip Sabtu (22/11/2025).

Ia menambahkan, warga yang selama ini hidup dalam ketidaknyamanan karena lingkungannya menjadi pusat peredaran gelap narkoba, kini mulai merasakan suasana yang lebih aman. Untuk itu, masyarakat Kampung Bahari mengucapkan terima kasih kepada BNN dan Polri atas upaya penegakan hukum yang sudah dilakukan.

Meski demikian, KH Misbahul Munir menegaskan bahwa warga berharap operasi tidak dilakukan hanya sesaat.

“Harapan kami agar operasi ini tidak hanya insidental, hanya hangat-hangat tahi ayam yang tidak berdampak jangka panjang. Kami berharap BNN, Polri, ataupun Pemda dapat bersama-sama secara serius melaksanakan berbagai program secara berkelanjutan,” tuturnya.

Ia menilai, penyelesaian persoalan narkoba harus dibarengi pendekatan sosial-ekonomi. Masyarakat membutuhkan program pemberdayaan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup sehingga tidak lagi tergiur menjadi pengedar narkoba.

“Kalau masalah utamanya yaitu masalah ekonomi dapat diselesaikan, Insya Allah masyarakat yang selama ini menjadi pengedar narkoba akan bisa diajak ke jalan yang benar,” tegasnya.

Lebih jauh, KH Misbahul Munir bersama warga memiliki rencana besar untuk mentransformasi Kampung Bahari menjadi kampung santri. Lingkungan tersebut diharapkan menjadi pusat kegiatan keagamaan, mulai dari pengajian anak-anak hingga majelis dzikir rutin bagi seluruh usia.

“Semoga aktivitas keagamaan yang terus dilakukan dapat mengurangi dan akhirnya menghentikan perbuatan kemunkaran yang selama ini mendominasi kawasan ini,” katanya.

KH Misbahul Munir berharap agar kerja sama antara aparat, pemerintah, dan masyarakat dapat terus diperkuat demi menjadikan Kampung Bahari sebagai lingkungan yang aman, berkah, dan kondusif untuk generasi mendatang.

Sebelumnya BNN bersama Polri kembali mengadakan operasi gabungan di Kampung Bahari, Jakarta Utara, pada Jumat (7/11/2025).

Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto, memimpin langsung operasi ini bersama 700 personel gabungan dari BNN, Polda Metro Jaya, Satuan Brimob, dan Polres Jakarta Utara.

Dari hasil operasi, tim gabungan berhasil menemukan barang bukti berupa 89.159,42 gram sabu, 91,53 gram ganja, 159 butir ekstasi, uang tunai Rp1.468.253.000, dan uang palsu Rp5.500.000.

Kepala BNN Suyudi menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan soliditas antara BNN dan Polri dalam menindak tegas jaringan peredaran gelap narkoba di wilayah rawan. Operasi ini diharapkan terus berlanjut demi memburu para bandar besar narkoba di Tanah Air.

Suyudi menyatakan keberhasilan operasi ini menjadi bukti nyata bahwa pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan secara parsial, namun membutuhkan kolaborasi yang kuat antara aparat penegak hukum dan masyarakat.

“Seluruh lapisan masyarakat diharapkan aktif memberikan informasi terkait aktivitas mencurigakan, agar kejahatan narkotika dapat diberantas hingga ke akar-akarnya, sesuai dengan strategi BNN "War on Drugs for Humanity",” pungkasnya.

JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas ) mengapresiasi Polri yang mengungkap 38.943 kasus narkoba dengan menahan 51.763 tersangka serta menyita 197,71 ton narkotika selama periode Januari-Oktober 2025. Pengungkapan tersebut menujukkan narkoba masih menjadi problem serius di Indonesia.

Juga hal ini terlihat pula komitmen Polri berperang terhadap barang haram itu. "Yang gak kalah penting adalah angka-angka itu dan prosesnya menunjukkan satu sikap akuntabilitas dalam pemberantasan narkoba. Karena akuntabilitas jadi kata kunci di sini. Ya, akuntabilitas menjadi kata kunci karena ya akan menimbulkan efek partisipasi kepercayaan publik yang melahirkan partisipasi yang besar dari masyarakat," kata kata Komisioner Kompolnas Choirul Anam , Minggu (26/10/2026).

Tanpa partisipasi yang besar dari masyarakat, kata Anam, pemberantasan narkoba dengan berbagai dimensinya juga tidak akan maksimal. Oleh karenanya, Kompolnas juga mengapresiasi bentuk akuntabilitas yang dilakukan oleh Korps Bhayangkara.

"Nah, tantangannya memang jangan pernah berhenti ya dalam jaringan-jaringan yang lebih besar, jaringan-jaringan yang lebih utama, ya siapa balik dalam dibalik peredaran narkoba yang begitu besar itu. Nah, itu tantangan bagi Kepolisian," ujarnya.

"Nah, ayo kita dukung Kepolisian dalam pemberantasan narkoba. Ini tidak hanya untuk kepentingan Kepolisian, tidak hanya untuk kepentingan penegakan hukum, tapi untuk kepentingan kita semua, untuk kepentingan masa depan kita. Dan yang paling penting, ayo kita jaga akuntabilitasnya dan transparansi kerja-kerja Kepolisian," tambah Anam menekankan.

Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono menegaskan, pengungkapan ini merupakan wujud komitmen dari Korps Bhayangkara memberantas dan mencegah peredaran narkoba. Pemberantasan dan pencegahan narkoba merupakan program Presiden Prabowo-Gibran adanya Asta Cita ke tujuh harus dilakukan terus menerus.

“Pak Kapolri juga menegaskan untuk terus kita perang enuntaskan narkoba dari hulu ke hilir, harus dilakukan tanpa henti," kata Syahar dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025).

JAKARTA - Pengurus Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU M Najih Arromadloni mengapresiasi kerja keras dan komitmen Polri memerangi narkoba. Sebelumnya Polri berhasil mengungkap 38.943 kasus narkoba dengan menyita barang bukti seberat 197,71 ton barang haram berbagai jenis.

Pengungkapan kasus ini dilakukan sepanjang Januari-Oktober 2025, Polisi. "Ya itu kinerja aparat penegak hukum yang harus diapresiasi. Tapi di sisi lain menunjukkan masih besarnya ancaman narkoba di negeri ini," kata Gus Najih sapaan akrabnya, Minggu (26/10/2025). Bareskrim Polri Sita 197,71 Ton Narkoba dan Tangkap 51.763 Orang Sepanjang 2025

Polri sejak awal berkomitmen untuk mengawal instruksi Presiden Prabowo Subianto soal pemberantasan narkoba sebagaiman tertuang dalam asta cita nomor tujuh. Menurut Gus Najih, dalam pemberantasan narkoba, perlu upaya penegakkan hukum yang lebih keras dan serius, totalitas dan tidak tebang pilih. "Hukum pengedar narkoba seberat-beratnya, kalau perlu hukuman mati," ujarnya.

Gus Najih menyakini, rakyat akan selalu mendukung dan berada di belakang Polri dalam rangka memberantas praktik narkoba dan menindak tegas para bandarnya. "Tentu, Polri harus lebih tegas untuk menjamin keselamatan masyarakat dari bahaya dan ancaman narkoba. Kalau Polri serius menghadapi para bandar narkoba, rakyat pasti ada di belakang Polri," tuturnya.

Polri menangkap dan menahan 51.763 tersangka serta menyita 197,71 ton narkoba dalam 38.943 kasus peredaran narkoba selama periode Januari hingga Oktober 2025. Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono menegaskan, pengungkapan ini merupakan wujud komitmen Korps Bhayangkara dalam rangka memberantas dan mencegah peredaran narkoba. PBNU Tolak Kehadiran Atlet Israel ke Indonesia: Tak Ada Manfaat!

"Pemberantasan dan pencegahan narkoba merupakan program Presiden Prabowo-Gibran adanya asta cita ke tujuh harus dilakukan terus menerus. Pak Kapolri juga menegaskan untuk terus kita perang menuntaskan narkoba dari hulu ke hilir, harus dilakukan tanpa henti," kata Syahar dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025).