Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerima audiensi Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kantor BPJPH, Kamis (21/05), dalam rangka menjajaki penguatan sinergi kelembagaan guna mendukung ekosistem Jaminan Produk Halal (JPH) nasional, serta pemberdayaan masyarakat pascarehabilitasi narkotika.

Dalam audiensi tersebut, BPJPH dan BNN membahas peluang kolaborasi strategis jaminan produk halal. Salah satunya dengan pendirian Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). Selain itu, ada pula pemberdayaan para peserta rehabilitasi BNN yang telah berhasil melewati masa rehabilitasi untuk dilatih dan dioptimalkan perannya sebagai Pendamping Proses Produk Halal (P3H) sebagai pendamping pelaku UMK dalam proses sertifikasi halal.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan (Babe Haikal) menyampaikan bahwa penguatan ekosistem halal tidak hanya berkaitan dengan aspek layanan sertifikasi halal, tetapi juga dapat menjadi ruang pemberdayaan sosial yang produktif dan berkelanjutan.

"BPJPH membuka ruang kolaborasi bersama BNN untuk mengoptimalkan peran para penyintas pascarehabilitasi agar dapat menjadi P3H aktif. Ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama menghadirkan kebermanfaatan sekaligus membuka peluang pengabdian dan pekerjaan yang produktif bagi mereka," ujar Babe Haikal.

Babe Haikal juga mendorong BNN untuk membentuk Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) guna mendukung penguatan layanan pendampingan sertifikasi halal di masyarakat.

"Ke depan kami mendorong agar BNN dapat membentuk LP3H sehingga proses pembinaan, pelatihan, dan penugasan para pendamping halal dari kalangan penyintas pascarehabilitasi dapat berjalan lebih terstruktur dan berkelanjutan," kata Babe Haikal.

Sebelumnya, Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Ario Seto menyambut baik gagasan tersebut. Menurutnya, sinergi antara BPJPH dan BNN dapat menjadi langkah strategis dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat pengawasan terhadap produk yang beredar di Indonesia.

Suyudi juga meminta agar rencana kerja sama tersebut segera ditindaklanjuti melalui penyusunan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) antara BPJPH dan BNN, agar implementasinya dapat segera direalisasikan.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan kolaborasi lintas sektor antara BPJPH dan BNN dalam mendukung terciptanya ekosistem halal yang semakin terpercaya sekaligus menghadirkan program pemberdayaan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Pertemuan ini dihadiri Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Ario Seto beserta jajaran, antara lain Deputi Pemberdayaan Masyarakat Edi Swasono, Direktur Advokasi Tatiek Sufariani, Direktur Pascarehabilitasi Rose Iptriwulandhani, Direktur Intelijen Suhermanto, dan Koordinator Spripim Dwiasi Wiyatputera.

Sementara dari BPJPH, hadir Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan didampingi Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Mamat S. Burhanudin, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH E.A Chuzaemi Abidin, serta Tenaga Ahli M Fariza Y. Irawady.

JAKARTA - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Suyudi Ario Seto menyoroti ancaman narkotika sintesis. Hal itu disampaikan Suyudi saat menghadiri persidangan ke-68 The Commission on Narcotic Drugs (CND) yang berlangsung pada 4–5 Desember 2025 di United Nations Headquarters, Wina.

Dalam kegiatan ini, Suyudi didampingi Direktur Kerja Sama R.M. Aria Teguh Mahendra Wibisono, Direktur Narkotika Ruddi Setiawan, Plt Direktur Intelijen Adri Irniadi, serta Plt Kepala Biro Humas dan Protokol Didik Hariyanto.

Sidang ini membahas perkembangan implementasi tiga Konvensi Internasional Pengendalian Narkotika, tren global narkotika sintetis, rekomendasi teknis WHO, serta dinamika geopolitik yang memengaruhi arah kebijakan narkotika internasional.

Dalam agenda pembahasan implementasi konvensi, UNODC memaparkan lonjakan signifikan jumlah New Psychoactive Substances (NPS) secara global, dari 254 jenis menjadi lebih dari 1.400 jenis dalam satu dekade terakhir, termasuk 168 opioid sintetis yang telah terdeteksi.

Tren ini selaras dengan meningkatnya peredaran designer precursors dan kelompok zat sintetis baru seperti nitazenes, yang kini menjadi perhatian utama negara-negara anggota.

Dalam laporan yang dipresentasikan, WHO melalui Expert Committee on Drug Dependence (ECDD) merekomendasikan dua jenis nitazenes untuk dimasukkan ke Schedule I Konvensi 1961, serta MDMB-Fubinaca ke Schedule II Konvensi 1971.

Sementara itu, perdebatan juga mengemuka terkait status daun koka, dengan rekomendasi WHO agar tetap berada di Schedule I, posisi yang didukung Indonesia. Suyudi menegaskan pentingnya kesiapan nasional dalam menghadapi ancaman narkotika sintetis.

"Indonesia memerlukan penguatan kapasitas laboratorium, sistem deteksi dini, dan standar toksikologi yang memadai guna mengantisipasi masuknya narkotika jenis baru, serta mendukung model class-based scheduling bagi zat sintetis berisiko tinggi," ujarnya, Senin (8/12/2025).

Dalam sidang juga membahas perkembangan implementasi Resolusi 68/6 mengenai pembentukan Panel Ahli Independen beranggotakan 19 pakar internasional. Hingga sesi ini, 15 kandidat ahli telah mendapatkan persetujuan, sementara beberapa kelompok regional masih berproses untuk mencapai konsensus.

Panel ini akan berperan penting dalam menyusun analisis ilmiah yang menentukan arah kebijakan global terkait narkotika dan prekursor. Dinamika geopolitik turut memengaruhi jalannya persidangan, mulai dari perdebatan mengenai operasi anti-narkotika, keberatan negara terhadap kandidat panel dari kawasan tertentu, hingga sorotan negara-negara Asia dan Afrika terkait penanganan opioid sintetis.

Delegasi Indonesia, dalam hal ini BNN mendapatkan apresiasi atas posisi yang tegas, konsisten, dan konstruktif dalam mendukung rekomendasi WHO, serta komitmen pada peningkatan kapasitas laboratorium nasional.

Suyudi menyampaikan Indonesia akan terus berperan aktif dalam forum internasional untuk memastikan setiap kebijakan global berbasis ilmiah, berimbang, dan memperhitungkan kepentingan keamanan kesehatan publik. “Indonesia juga menegaskan perlunya respons nasional yang lebih adaptif terhadap ancaman sintetis, khususnya nitazenes dan prekursor desainer yang berkembang sangat cepat di berbagai kawasan dunia,” katanya.

JAKARTA - Terdapat 10 Kapolda lulusan Akpol 1994 teman satu angkatan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Suyudi Ario Seto. Total 36 Kapolda se-Indonesia.

Kapolda jebolan Akpol 1994 mendominasi deretan Kapolda di Indonesia. Dari 10 Kapolda di antaranya yang terbaru Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo dan Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto. Jenderal polisi bintang 2 itu menjabat pada Agustus 2025.

Pada mutasi Agustus 2025, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap 61 personel sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram bernomor ST/1764/V/KEP./2025 tanggal 5 Agustus 2025.

Sekadar menambahkan, Polda merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan Polri pada wilayah tingkat daerah I yakni provinsi. Masing-masing di antaranya dipimpin seorang Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda.

10 Kapolda Lulusan Akpol 1994 Teman Satu Angkatan Kepala BNN

1. Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto

Jabatan : Kapolda Sumatera Utara

Alumni : Akpol 1994

2. Irjen Pol Asep Edi Suheri

Jabatan: Kapolda Metro Jaya

Alumni : Akpol 1994

3. Irjen Pol Anggoro Sukartono

Jabatan : Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta

Alumni : Akpol 1994

4. Irjen Pol Pipit Rismanto

Jabatan : Kapolda Kalimantan Barat

Alumni : Akpol 1994

5. Irjen Iwan Kurniawan

Jabatan : Kapolda Kalimantan Tengah

Alumni : Akpol 1994

6. Irjen Pol Endar Priantoro

Jabatan: Kapolda Kalimantan Timur

Alumni : Akpol 1994

7. Irjen Pol Roycke Harry Langie

Jabatan : Kapolda Sulawesi Utara

Alumni : Akpol 1994

8. Irjen Pol Widodo

Jabatan: Kapolda Gorontalo

Alumni: Akpol 1994

9. Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta

Jabatan: Kapolda Sulawesi Barat

Alumni : Akpol 1994

10. Irjen Pol Dadang Hartanto

Jabatan: Kapolda Maluku

Alumni : Akpol 1994.

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap jejak pelarian buronan interpol Paryatin alias Dewi Astutik. Selama berada di Kamboja, Dewi ternyata sempat keluar masuk dua negara lain, yakni Thailand dan Hong Kong, lantaran masa tinggalnya di Kamboja sudah habis dan harus diperbarui.

"Selama di Kamboja, dan keluar dari Kamboja termonitor dua kali ke Thailand dan Hong Kong karena visanya habis dan harus keluar dulu dari Kamboja," kata Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto, Jumat (5/12/2025).

Dewi diketahui masuk ke Kamboja pada Februari 2023. Meski begitu, mantan Kapolres Metro Jakarta Pusat ini tidak merinci kapan Dewi tercatat melintas ke dua negara tersebut.

Menurut Suyudi, Dewi memilih terus bergerak di luar negeri untuk menghindari kejaran aparat. Namanya sudah masuk daftar pencarian orang (DPO) dan resmi tercatat dalam red notice Interpol sejak 3 Oktober 2024.

"Kalau ke Indonesia, yang bersangkutan tidak berani masuk, karena sudah menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang)," ujarnya.

Untuk diketahui, BNN menangkap buronan Interpol Dewi Astutik alias PA di Kamboja pada Senin, 1 Desember 2025.

Dewi Astutik alias Mami diketahui merupakan aktor intelektual penyelundupan dua ton sabu jaringan Golden Triangle yang digagalkan pada Mei 2025 serta beberapa kasus besar tahun 2024 yang terkait jaringan Golden Crescent.

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional ( BNN ) mengungkap daerah operasi dari buronan interpol Paryatin alias Dewi Astutik . Kurir jaringan Dewi Astutik beroperasi di beberapa negara.

"Recruiting sejak 2023, dan operating peluncuran kurir sejak awal 2024. Daerah operasi Paryatin Indonesia-Cambodia," kata Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto, dikutip Jumat (5/12/2025).

Ia menyebut, kurir-kurir dari Dewi Astutik beroperasi di beberapa negara. Antara lain Indonesia, Laos, Hong Kong, Korea Selatan, Brasil, hingga Etiopia.

"Berdasar hasil pendalaman dan analisa, narkoba yang diedarkan jaringan Paryatin alias Dewi Astutik di negara-negara antara lain Indonesia, Laos, Hong Kong, Korea, Brasil, Etiopia," ujarnya.

Diketahui, BNN menangkap buronan Interpol Dewi Astutik alias PA di Kamboja pada Senin, 1 Desember 2025. Dewi Astutik alias Mami diketahui merupakan aktor intelektual penyelundupan 2 ton sabu jaringan Golden Triangle yang digagalkan pada Mei 2025 serta beberapa kasus besar tahun 2024 yang terkait jaringan Golden Crescent.

TANGERANG - Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menangkap dua orang dalam penggerebekan laboratorium rahasia (clandestine lab) pembuat narkotika jenis sabu, di Apartemen Serpong Garden, Cisauk, Kabupaten Tangerang. Dari hasil penyelidikan sementara, laboratorium tersebut sudah beroperasi selama 6 bulan dan menghasilkan keuntungan hingga miliaran rupiah.

Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Ario Seto mengatakan pelaku berinisial IM dan DF telah beroperasi selama enam bulan. Keduanya merupakan residivis dalam kasus yang sama. “Keduanya merupakan residivis kasus serupa yang telah beroperasi sekitar enam bulan terakhir,” ucap Suyudi, Sabtu (18/10/2025).

Sementara itu dalam pengungkapan kasus ini, kedua pelaku mengaku telah memperoleh keuntungan Rp1 miliar. “Mereka mengaku memperoleh keuntungan hingga Rp 1 miliar selama menjalankan bisnis haram ini," ujar Suyudi.

Suyudi menambahkan, pengungkapan ini merupakan hasil kerja sama BNN dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, setelah tim gabungan melakukan pengintaian intensif di lantai 20 apartemen tersebut.

"Berdasarkan hasil observasi, tim menemukan unit apartemen yang dijadikan tempat memproduksi sabu. Operasi dilakukan dengan pengamanan ketat dan berhasil mengamankan dua pelaku berikut barang bukti," jelas dia.

Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) subsider Pasal 113 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1), lebih subsider Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman minimal 5 tahun penjara hingga maksimal hukuman mati.