Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menuntaskan penanganan darurat pada 27 infrastruktur sanitasi dan persampahan terdampak bencana di wilayah Sumatera guna mencegah risiko kesehatan lingkungan dan mempercepat pemulihan layanan dasar masyarakat.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur sanitasi merupakan bagian penting dari penanganan pasca bencana.

“Sanitasi yang berfungsi dengan baik adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, penanganan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) harus dilakukan cepat, bertahap, dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan risiko kesehatan di kemudian hari,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Penanganan tersebut mencakup 15 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan 12 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang sebelumnya mengalami gangguan operasional akibat timbunan material pasca bencana. Seluruh fasilitas tersebut kini telah kembali berfungsi pada tahap penanganan darurat.

Pada fase ini, penanganan difokuskan pada pembersihan sisa volume sampah dan material yang menghambat akses serta berpotensi menimbulkan masalah kesehatan lingkungan. Upaya ini dilakukan secara intensif untuk memastikan layanan sanitasi dapat kembali berjalan dan tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat.

Sebaran infrastruktur yang ditangani meliputi Provinsi Aceh dengan 10 IPLT dan 11 TPA, Sumatera Utara sebanyak 2 IPLT dan 3 TPA, serta Sumatera Barat 1 TPA.

Selain itu, Kementerian PU juga melakukan sejumlah pekerjaan teknis untuk mendukung keberlanjutan operasional, antara lain pemesanan geotekstil untuk perkuatan sel landfill, perbaikan akses jalan menuju TPA, serta rehabilitasi unit pengolahan di IPLT.

Kegiatan ini turut dilaksanakan melalui skema padat karya dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga tidak hanya mempercepat pemulihan infrastruktur tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga terdampak.

Memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi, Kementerian PU melakukan penanganan permanen sekaligus peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi dengan target tuntas pada Oktober 2028. Hal ini bertujuan agar sistem pengelolaan sampah dan air limbah domestik dapat beroperasi secara lebih baik dan berkelanjutan.

Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan, melindungi kesehatan masyarakat, serta memastikan layanan dasar tetap berjalan pasca bencana.

Sebagai bagian dari pengembangan ke depan, Kementerian PU juga mengusulkan penerapan teknologi sanitasi ramah lingkungan melalui pengadaan Net-Zero Toilet 5.0 guna meningkatkan kualitas layanan sanitasi yang lebih modern dan berkelanjutan.

Kementerian PU menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur sanitasi dan persampahan bukan hanya investasi fisik, tetapi juga investasi sosial dan lingkungan jangka panjang demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat penanganan darurat bencana di Provinsi Aceh, terutama di Kabupaten Gayo Lues yang menjadi salah satu wilayah terdampak paling berat.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa Kementerian PU bergerak cepat untuk memastikan layanan dasar tetap terpenuhi bagi seluruh warga terdampak.

“Seluruh Balai Teknis Kementerian PU terus bergerak cepat membantu masyarakat. Penanganan darurat pada tanggul, sungai, dan akses vital harus dipastikan berjalan tanpa menunggu. Kita akan terus memperkuat dukungan alat berat dan personel sampai kondisi kembali pulih,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Upaya yang difokuskan adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya penyediaan air bersih dan sanitasi di lokasi pengungsian.

Di Kabupaten Gayo Lues, dukungan penanganan darurat telah menjangkau dua lokasi utama penampungan warga, yakni Posko Balai Latihan Kerja (BLK) di Gampong Sere yang menampung 700 jiwa dari Desa Agusan dengan fasilitas tiga unit toilet portable.

Kemudian Posko SDN 10 di Gampong Blang Tenggulun yang menampung 744 jiwa atau 222 kepala keluarga dari Gampong Balok dengan dukungan dua unit toilet portable.

Selain dukungan tersebut, bantuan tambahan juga terus didorong dari berbagai wilayah. Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya melalui BPBPK Riau juga mengirimkan 10 unit Hidran Umum (HU), 5 toilet portable, 2 biofilter, dan 2 unit Mobil Tangki Air (MTA) yang saat ini sudah mendekati Gayo Lues setelah menempuh perjalanan panjang dan diperkirakan segera tiba.

Tidak hanya itu, Ditjen Cipta Karya juga turut mengirimkan gelombang bantuan lanjutan melalui jalur darat dan laut berupa dua unit IPA Mobile Setta, satu mobil double cabin, satu mobil sedot tinja, 90 unit HU berkapasitas 2.000 liter, delapan tenda, 20 velbed, 20 toilet portable, serta sepuluh mobil tangki air.

“Semua ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Sesuai komitmen Bapak Presiden, penanganan bencana harus berorientasi pada pemulihan kehidupan masyarakat. Arahnya jelas, build back better, membangun kembali dengan lebih baik,” kata Dody.

Penanganan juga diperluas ke kabupaten/kota lain di Aceh. Fasilitas air bersih dan sanitasi telah masuk ke wilayah Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Tamiang, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Langsa, serta Aceh Timur dengan jumlah layanan yang disesuaikan kondisi lapangan. Penempatan sarana ini didasarkan pada arahan kepala daerah dan BNPB setempat.

Dalam pelaksanaannya, sumber daya yang ada dikerahkan maksimal meski dengan tantangan akses dan logistik yang terbatas. Sebanyak 66 personel disebar ke empat wilayah kerja untuk mempercepat pemasangan fasilitas di titik-titik pengungsian.

Distribusi bantuan logistik juga sementara terkonsentrasi di Depo Medan mengingat kendala akses menuju Banda Aceh.

Dody menambahkan bahwa Kementerian PU akan terus melakukan evaluasi dan percepatan penanganan di semua lokasi yang terdampak.

“Kami menghadapi berbagai tantangan di lapangan, namun kami tidak berhenti. Setiap hari tim kami terus menjangkau lebih banyak titik pengungsian. Mohon doa dan dukungan semua pihak agar penanganan ini berjalan lancar,” katanya.

Kementerian PU juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya untuk memastikan layanan darurat tetap berjalan dan membantu masyarakat agar segera pulih dari bencana.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025