Jakarta (ANTARA) - Kesatuan Pelajar-Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) berharap pemerintah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak pesisir guna mencetak tenaga perikanan terampil yang mendukung modernisasi dan kedaulatan sektor kelautan nasional.

Ketua Umum KPPMPI Hendra Wiguna dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan sekitar 80 persen nelayan kecil di Indonesia hanya mengenyam pendidikan di bawah tingkat sekolah menengah pertama (SMP).

Menurut dia, rendahnya tingkat pendidikan tersebut dapat menghambat program modernisasi kapal nelayan yang ditargetkan pemerintah pada 2026–2027.

“Kami menyayangkan pengurangan kuota peserta didik baru di pendidikan tinggi vokasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Justru dengan adanya target modernisasi kapal, kuota tersebut seharusnya ditingkatkan,” ujar Hendra.

Ia menekankan pentingnya pemerataan lembaga pendidikan vokasi seperti Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) dan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) agar dapat mencetak tenaga kerja perikanan yang terampil dan siap mengoperasikan kapal modern di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.

Hendra juga menyoroti konflik antar nelayan akibat ketimpangan armada dan minimnya pengawasan, serta penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan seperti trawl yang masih ditemukan di Gresik dan Labuhanbatu Utara.

“Modernisasi kapal harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bonus demografi pemuda Indonesia adalah peluang besar yang harus dimanfaatkan melalui pendidikan,” ujar dia.

Ia juga mengingatkan pentingnya pengaturan zonasi dan pengawasan operasi kapal agar nelayan Indonesia mampu menjangkau perairan internasional.

Berdasarkan data Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, sekitar 250.000 pekerja migran perikanan Indonesia bekerja di kapal asing antara 2013–2015, dan jumlah tersebut diperkirakan terus meningkat.

Fenomena itu, menurut Hendra, menyebabkan kekurangan awak kapal nasional di berbagai daerah seperti Pemalang.

“Banyak kapal perikanan nasional kesulitan mendapatkan awak kapal. Pendapatan yang lebih besar menjadi salah satu daya pikat para pemuda bekerja di kapal asing di luar negeri,” katanya.

Hendra menegaskan bahwa modernisasi industri perikanan harus tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan.

“Tanpa menjaga sumber daya laut dan hak tenaga kerja, modernisasi tidak akan berarti apa-apa,” ujar dia.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025