Bisnis.com, JAKARTA — PT Danantara Investment Management (Persero) menerbitkan instrumen surat utang jangka menengah atau biasa disebut Medium Term Notes (MTN) dengan total nilai nominal mencapai Rp7 triliun.

Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dikutip Minggu (15/3/2026), penerbitan tersebut terbagi ke dalam dua seri, yakni Seri A dan Seri B yang masing-masing memiliki nilai nominal sebesar Rp3,5 triliun.

Manajemen KSEI dalam pengumumannya telah menerbitkan kode ISIN (International Securities Identification Number) untuk kedua instrumen tersebut. Efek ini akan didistribusikan secara elektronik pada 17 Maret 2026.

Secara terperinci, MTN Seri A dengan kode efek DNTR02A1JP memiliki nilai nominal Rp3,5 triliun dengan tanggal jatuh tempo pada 18 Maret 2031 atau bertenor 5 tahun. Jenis bunga yang ditetapkan adalah fixed dengan frekuensi pembayaran tahunan Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 17 Maret 2027.

Sementara itu, MTN Seri B dengan kode efek DNTR02B1JP juga memiliki nilai nominal Rp3,5 triliun, tetapi dengan tenor yang lebih panjang yakni 7 tahun atau jatuh tempo pada 17 Maret 2033. Sama seperti Seri A, seri tersebut mengusung bunga tetap dengan pembayaran bunga pertama pada Maret 2027.

Melansir Investopedia, MTN adalah surat berharga pendapatan tetap yang biasanya memiliki waktu jatuh tempo antara 5 hingga 10 tahun. Instrumen tersebut hadir untuk mengisi celah antara surat utang jangka pendek (tenor di bawah 5 tahun) dan obligasi jangka panjang (tenor 10 hingga 30 tahun).

MTN juga dinilai memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk menyesuaikan penerbitan utang guna memenuhi kebutuhan pendanaan yang spesifik.

“MTN menyediakan arus kas yang konsisten bagi perusahaan dan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan melalui penerbitan utang yang disesuaikan,” tulis laporan Investopedia.

Sementara itu, bagi investor, MTN menawarkan opsi investasi di antara instrumen jangka pendek dan jangka panjang. Hal ini ideal bagi investor yang memiliki target investasi melampaui surat utang jangka pendek, namun belum siap memberikan komitmen pada instrumen jangka panjang.

Selain itu, kupon atau bunga MTN umumnya lebih tinggi dibandingkan surat utang jangka pendek, meskipun biasanya lebih rendah daripada obligasi jangka panjang. Investor juga memiliki keleluasaan untuk memilih tanggal jatuh tempo serta nilai nominal investasi yang sesuai dengan rencana keuangan mereka.

Pada Oktober 2025, Danantara Investment juga mencatat penerbitan Surat Utang Jangka Panjang (SUJP) Tahun 2025 Tahap I dengan nilai Rp50 triliun.

Berdasarkan pengumuman resmi KSEI Nomor KSEI-6183/DIR/1025 pada 16 Oktober 2025, penerbitan SUJP atau Patriot Bond itu dilakukan tanpa melalui penawaran umum serta terdiri atas dua seri, yakni Seri A dan Seri B.

Seri A tercatat memiliki tenor 5 tahun 1 hari kalender dengan bunga tetap 2% per tahun, sementara Seri B berjangka waktu 7 tahun dengan tingkat bunga yang sama. Distribusi surat utang dilakukan secara elektronik pada 21 Oktober 2025, dengan pembayaran bunga pertama pada 21 Oktober 2026.

Adapun nilai pokok masing-masing seri mencapai Rp25 triliun, dengan satuan perdagangan dan pemindahbukuan senilai Rp25 miliar per unit.

PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai penata laksana penerbitan, sedangkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ditunjuk sebagai agen pemantau.

KSEI menyebutkan penerbitan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) ini tunduk pada ketentuan POJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.

“Oleh karenanya penerbit efek serta pihak terkait dalam penerbitan EBUS tersebut bertanggung jawab atas kesesuaian penerbitan EBUS dengan peraturan perundang-undangan,” tulis pengumuman KSEI pada Oktober tahun lalu.

Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir mengatakan setiap inisiatif pembiayaan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi jangka panjang, serta memperkuat peran dunia usaha dalam pembangunan nasional.

“Patriot Bond merupakan instrumen pembiayaan strategis yang lazim digunakan di berbagai negara, seperti Jepang dan Amerika Serikat, untuk memperkuat kemandirian pembiayaan nasional,” ujar Pandu.

Melalui instrumen ini, negara meraih sumber pendanaan jangka menengah hingga panjang yang stabil. Adapun pelaku usaha akan memiliki akses terhadap instrumen investasi yang aman sekaligus bermanfaat bagi perekonomian.

Pandu menjelaskan bahwa prinsip dasar obligasi patriot adalah partisipasi sukarela dan tanggung jawab bersama. Skema ini membuka ruang bagi kelompok usaha nasional untuk berkontribusi dalam agenda pembangunan lintas generasi.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.