Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap China menjadi negara asal utama importasi komoditas perikanan ilegal yang masuk ke Indonesia, terutama melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP, Halid K. Jusuf mengatakan temuan tersebut merupakan hasil pengawasan dan penindakan yang dilakukan pihaknya terhadap aktivitas impor perikanan ilegal sepanjang 2025.

“Asal impor biasanya dari China,” ujar Halid dalam konferensi pers Penanganan Importasi Komoditas Perikanan Ilegal di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Halid menuturkan, pada 2025 KKP sempat menangani kasus importasi ilegal yang berkaitan dengan bahan baku pakan ikan. Penanganan dilakukan di sejumlah pelabuhan utama, seperti Tanjung Priok, Jakarta, dan Tanjung Perak, Surabaya, dengan total temuan sekitar 30 kontainer.

Menurut Halid, impor komoditas perikanan umumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan domestik yang masih belum tercukupi, seperti ikan salmon dan ikan kembung.

“Biasanya ikan yang diimpor itu ikan salmon untuk kebutuhan tertentu dan ikan kembung untuk pemindangan. Ketersediaan ikan kembung di dalam negeri masih sangat kurang sehingga dilakukan importasi,” ujarnya.

Berdasarkan pengawasan importasi sektor perikanan yang dilakukan sesuai dengan rekomendasi komoditas (RK) kementerian, KKP mencatat potensi nilai ekonomi yang berhasil diselamatkan mencapai sekitar Rp9,3 miliar.

Selain menindak impor ilegal, KKP juga memperketat pengawasan terhadap importasi perikanan yang legal, terutama dalam aspek distribusi dan peruntukannya.

“Jadi tidak hanya ilegal, yang legal kalau tidak sesuai dengan peruntukannya, distribusinya tidak sesuai, itu pun kami lakukan pengawasan,” tuturnya.

Adapun pada 5 Januari 2026, KKP mengungkap terdapat 99 ton impor ikan salem ilegal atau frozen pacific mackerel yang masuk ke Indonesia.

Impor ikan salem ilegal itu dilakukan oleh PT CBJ yang masuk ke Terminal Peti Kemas, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

PT CBJ diketahui merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar hasil perikanan dan industri pembekuan ikan. Perusahaan tersebut memiliki fasilitas cold storage dan berlokasi di kawasan pelabuhan perikanan Penjaringan, Jakarta Utara.

Sejalan dengan pencegahan importasi ilegal itu, negara terhindar dari potensi kerugian dengan nilai valuasi mencapai Rp4,48 miliar. Nilai tersebut mencakup aspek fiskal seperti potensi pajak pertambahan nilai (PPN), serta dampak ekonomi terhadap nelayan lokal.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Kepulauan Riau gagalkan upaya penyelundupan 281.583 ekor benih bening lobster (BBL) di Perairan Utara Bintan, Kepulauan Riau pada 5 November 2025.

Berdasarkan siaran pers, Satgas patroli laut Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau berhasil mengamankan muatan sebanyak 36 kotak yang berisi 281.583 ekor benih bening lobster yang akan dibawa keluar Perairan Indonesia secara ilegal. Diperkirakan nilai temuan tersebut senilai Rp28,16 miliar.

Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau Adhang Noegroho Adhi menjelaskan bahwa pada 4 November 2025, petugas mendapatkan informasi bahwa terdapat High Speed Craft (HSC) yang diduga akan melakukan kegiatan penyelundupan BBL. Kapal tersebut akan menuju luar Perairan Indonesia sehingga satgas patroli laut melakukan pemantauan terhadap HSC tersebut.

"Satgas patroli laut Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau langsung melakukan pemantauan dan penyekatan di Perairan yang akan dilalui. Kemudian didapat informasi lanjutan bahwa posisi HSC yang diduga memuat BBL secara ilegal tersebut sudah bergerak. Pada hari Rabu, 5 November 2025, saat satgas patroli laut melakukan pemantauan di sekitar Perairan Tanjung Berakit, terlihat sebuah HSC dengan haluan mengarah ke utara (Malaysia). Selanjutnya satgas langsung melakukan pengejaran selama hampir satu jam karena HSC tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dan melakukan beberapa kali manuver. Akhirnya HSC tersebut mengandaskan diri dan para pelaku berhasil kabur", ungkap Adhang Noegroho Adhi dikutip pada Senin (10/11/2025).

Adhang mengatakan selanjutnya akan dilakukan koordinasi dengan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) untuk dilakukan serah terima atas BBL tersebut. Sedangkan penanganan kasus sedang dilakukan pendalaman oleh Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau.

Foto: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Kepulauan Riau gagalkan upaya penyelundupan 281.583 ekor benih bening lobster (BBL) di Perairan Utara Bintan. (Dok. Bea Cukai)

Adapun penyelundupan tersebut melanggar Pasal 102A UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp5 miliar, Pasal 88 jo Pasal 16 ayat 1 dan/atau Pasal 92 jo Pasal 26 ayat 1 UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 8 tahun dan denda Rp1,5 miliar, dan/atau Pasal 87 jo Pasal 34 UU Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan denda Rp3 miliar.