JAKARTA - Analis Politik Senior Boni Hargens mengapresiasi kinerja Polri dalam menindak tegas dan membongkar kasus penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi. Menurut dia, Bareskrim Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukkan keseriusan luar biasa dalam menindak penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi.

"Langkah Polri ini bukan sekadar penegakan hukum konvensional, melainkan respons institusional yang cerdas terhadap kompleksitas yang sedang dihadapi Indonesia di berbagai dimensi sosial, ekonomi, dan geopolitik," ujar Boni dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (9/4/2026).

Dia menekankan bahwa di tengah tekanan global yang semakin intensif, terutama dampak konflik Timur Tengah terhadap rantai pasokan energi internasional, kemampuan institusi keamanan dalam negeri untuk merespons dengan cepat dan tepat sasaran menjadi kunci stabilitas.

Menurut dia, Polri berhasil memahami bahwa penyalahgunaan subsidi energi bukan isu kriminal semata, tetapi ancaman nyata terhadap ketahanan ekonomi nasional. Dia menilai profesionalisme Polri terus berkembang dan tidak lagi bersikap reaktif menunggu laporan masyarakat, tetapi membangun kapasitas intelijen dan investigasi yang mampu mengantisipasi potensi krisis sebelum eskalasi.

Menurut dia, Polri telah menjadi institusi keamanan modern yang adaptif terhadap tantangan zaman. "Polri menunjukkan kepekaan institusional yang tinggi. Mereka memahami bahwa masalah BBM subsidi hari ini tidak bisa dipisahkan dari konteks geopolitik global dan tekanan ekonomi yang dirasakan rakyat," kata doktor lulusan terbaik dari Universitas Walden, Amerika Serikat, tersebut.

Dia mengungkapkan ribuan barang bukti berhasil diamankan, mencakup tabung elpiji 3 kilogram yang disalahgunakan, alat konversi ilegal, kendaraan tangki BBM bersubsidi yang dimodifikasi, serta dokumen transaksi jaringan penyelundupan. Setiap barang bukti, kata dia, menjadi keping penting dalam membongkar mata rantai kejahatan yang terorganisir dan merugikan keuangan negara secara masif.

"Yang lebih mengejutkan adalah kompleksitas jaringan yang terungkap. Para pelaku bukan sekadar individu oportunistik, melainkan kelompok terorganisir yang telah membangun sistem distribusi ilegal paralel. Mereka memanfaatkan celah pengawasan distribusi untuk mengalihkan subsidi yang semestinya dinikmati masyarakat kecil ke tangan pihak-pihak yang tidak berhak, termasuk industri berskala besar dan pelaku bisnis yang mampu membayar harga non-subsidi," jelas dia.

Hargens juga mengapresiasi Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang tegas yang menyatakan akan menindak siapapun pelaku penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi. Menurut Boni, pernyataan Kapolri 'Siapa pun pelakunya, pasti ditindak', bukan sekadar retorika, melainkan cerminan dari transformasi institusional Polri yang menempatkan penegakan hukum tanpa pandang bulu sebagai prinsip utama.

"Kapolri telah membangun budaya proaktif di lingkungan Bareskrim Polri, mendorong satuan-satuan di daerah untuk tidak menunggu laporan, melainkan aktif melakukan penyelidikan dan operasi intelijen untuk membongkar jaringan penyalahgunaan subsidi sebelum kerugian negara semakin membesar," tutur dia.

Dia berpendapat, pendekatan tersebut terbukti efektif. "Dengan membangun koordinasi lintas instansi, termasuk dengan BPH Migas, Kementerian ESDM, dan Pertamina, Polri mampu mengidentifikasi anomali distribusi yang menjadi petunjuk awal keberadaan jaringan ilegal. Sinergi kelembagaan ini menjadi kekuatan baru dalam pemberantasan kejahatan energi bersubsidi," kata Hargens.

Lebih lanjut, Hargens menegaskan, memahami cara kerja jaringan penyalahgunaan subsidi BBM dan LPG adalah kunci untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa. Polri, kata dia, telah memetakan sejumlah modus operandi yang digunakan para pelaku untuk mengeksploitasi celah dalam sistem distribusi subsidi nasional.

Pertama, kata Boni, pengoplosan & konversi Ilegal, yakni tabung LPG 3 kg bersubsidi diisi ulang ke tabung berukuran lebih besar untuk dijual dengan harga pasar. Alat konversi ilegal digunakan untuk menghindari deteksi sistem distribusi resmi Pertamina.

"Kedua, pengalihan BBM solar bersubsidi. Kendaraan tangki dimodifikasi dengan tangki tersembunyi untuk mengangkut BBM solar bersubsidi ke industri dan pabrik besar yang seharusnya membeli BBM non-subsidi. Selisih harga menjadi keuntungan gelap pelaku," beber dia.

Ketiga, pemalsuan dokumen distribusi. Menurut Hargens, jaringan membuat dokumen pengiriman palsu untuk memuluskan alur distribusi ilegal. Surat jalan, nota pembelian, hingga identitas konsumen dipalsukan secara sistematis untuk mengelabui petugas pengawas.

"Keempat, kolusi dengan oknum internal. Sebagian kasus melibatkan oknum di agen distribusi resmi yang bersekongkol untuk memanipulasi kuota dan laporan distribusi, memungkinkan kelebihan alokasi subsidi dijual ke pasar gelap," pungkasnya.

JAKARTA - Bareskrim Polri membongkar penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan elpiji bersubsidi di berbagai wilayah. Sejak operasi digelar Bareskrim berhasil mengungkap 755 kasus dan menangkap lebih dari 672 tersangka.

Penasihat Ahli Kapolri Edi Hasibuan mengapresiasi capain besar Bareskrim Polri dalam mengungkap penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi tersebut.

"Kita harapkan operasi besar-besaran ini bisa menjaga perekonomian tetap kondusif dan menjaga stabilitasi harga BBM dan elpiji bersubsidi," katanya di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menyebut peran Polri dalam menjaga stabilitas harga BBM dan elpiji sangat penting. Apalagi saat ini BBM menjadi sorotan dunia yang dikhawatirkan terjadi kelangkaan sebagai dampak perang global di Timur Tengah.

"Kita percaya kehadiran Polri sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional," kata Direktur Eksekutif Lemkapi ini.

Sebelumnya, Wakabareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin mengungkapkan perkara ini diungkap sepanjang 2025 hingga awal 2026. Menurut Syaifuddin, pengusutan perkara ini dilakukan sebagai bentuk mencegah gangguan di tengah krisis energi akibat dampak konflik global yang terjadi.

Barang bukti yang disita Bareskrim bersama Polda jajaran periode 2025 tersebut sebanyak 1.182.388 liter jenis solar, jenis Pertalite sebanyak 127.019 liter, gas 3 kilo sebanyak 17.516 tabung.

Kemudian gas 5,5 kilogram sebanyak 516 kilogram, gas 12 kilogram sebanyak 4.945 tabung, gas 50 kilogram sebanyak 422 tabung, kendaraan roda 4 dan roda 6 sebanyak 353 unit.

Pada 2026, Bareskrim mengungkap kasus di 97 TKP dengan total 89 tersangka yang ditangkap. Adapun rincian barang bukti yang telah disita pada periode ini yakni solar sebanyak 112.663 liter, gas 3 kilogram sebanyak 7.096, gas 5,5 kilogram sebanyam 425 tabung.

Lalu, gas 12 kilogram sebanyak 3.113 tabung, kemudian gas 50 kilogram sebanyak 315 tabung. Kemudian kendaraan yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan baik roda 4 ataupun roda 6 sebanyak 79 unit.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan bahwa belum ada satu pun negara di dunia yang benar-benar siap secara regulasi dalam menghadapi perkembangan teknologi drone. Meski begitu, Indonesia disebut sudah menyiapkan sejumlah aturan dan sistem pendukung untuk memastikan operasional pesawat tanpa awak berjalan aman dan terkendali.

Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Sokhib Al Rohman, mengatakan bahwa fenomena penggunaan drone kini tengah menjadi perhatian global. Pemerintah pun terus memantau perkembangan aturan internasional untuk menyesuaikan kebijakan nasional.

"Mengenai pertanyaan drone, ini banyak yang ke kantor saya untuk pertanyaan ini. Dan kami sampaikan di sini bahwa Direktur Jenderal Perhubungan sangat siap menghadapi teknologi drone. Bahwa hari ini tidak ada satu pun negara di dunia yang regulasinya sudah sangat fit. Karena ini adalah teknologi baru," ujar Sokhib menjawab pertanyaan CNBC Indonesia, Kamis (25/10/2025).

Lebih lanjut, Sokhib menjelaskan bahwa organisasi penerbangan sipil dunia atau ICAO baru pada tahun 2024 mengeluarkan ketentuan internasional terkait sistem pesawat udara tanpa awak.

Foto: Baykar Bayraktar TB3, pesawat tempur tak berawak (UCAV) ketinggian menengah jarak jauh (MALE) berbasis kapal induk Turki yang mampu mendarat dan lepas landas jarak pendek, diproduksi oleh Baykar saat di pamerkan di pameran industri pertahanan internasional Indo Defence Expo & Forum 2025 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Baykar Bayraktar TB3, pesawat tempur tak berawak (UCAV) ketinggian menengah jarak jauh (MALE) berbasis kapal induk Turki yang mampu mendarat dan lepas landas jarak pendek, diproduksi oleh Baykar saat di pamerkan di pameran industri pertahanan internasional Indo Defence Expo & Forum 2025 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

"Bahkan ICAO baru mengeluarkan tahun kemarin 2024 ICAO Anex 644 terkait dengan remote pilot aircraft system. Tapi regulasi itu akan berproses, peraturan itu akan berproses. Semakin banyak data yang masuk, pengalaman mengoperasikan akan masuk, maka semakin matang dalam proses regulasinya," lanjutnya.

Ia menambahkan, proses penyusunan aturan drone memiliki kemiripan dengan sejarah penerbangan konvensional di awal abad ke-20.

"Sama seperti pesawat baru diciptakan tahun 1904 itu juga regulasinya sangat minim. Sampai hari ini kita juga punya regulasi yang sangat-sangat kompleks. Sama seperti drone, kami di Indonesia kami sudah menyiapkan teknologi regulasi terkait dengan remote pilotnya. Kemudian masalah registrasi kami juga sudah siap," katanya.

Kemenhub pun sudah menyiapkan berbagai aspek teknis dan operasional, mulai dari registrasi hingga otorisasi pengoperasian drone. Dalam tahap pengembangan, kesiapan regulasi yang tengah dibangun pemerintah diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan dan pengoperasian drone yang aman, tertib, serta sejalan dengan perkembangan teknologi global.

"Terkait dengan organisasi yang mengoperasikan kami siap. Kemudian desain kriteria-nya juga kami sudah ada regulasinya. Terkait dengan ruang udara kita juga sudah siap. Terus kemudian operational otorisasi atau otorisasi mengoperasikan pun kami siap," ungkapnya.

(fys/wur)
[Gambas:Video CNBC]