Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat regulasi penerbangan sebagai bagian dari persiapan menghadapi audit Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ICAO).

"Jadi, kalau tidak di akhir tahun ini, (atau) di awal tahun depan (2027) kita akan menghadapi audit ICAO," kata Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Agustinus Budi Hartono dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.

Kementerian Perhubungan mematangkan regulasi penerbangan nasional guna memperkuat kepatuhan terhadap standar keselamatan dan keamanan penerbangan internasional secara berkelanjutan.

Menurut Agustinus, langkah tersebut penting untuk memastikan operasional penerbangan Indonesia memenuhi standar keselamatan dan keamanan penerbangan global yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Ia menjelaskan sektor penerbangan memiliki karakteristik lintas wilayah dan lintas negara sehingga harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan penting dalam mendukung konektivitas udara internasional.

Ia menyampaikan Indonesia diperkirakan akan menghadapi audit ICAO pada akhir 2026 atau awal 2027 sehingga seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat kesiapan sejak dini.

Kemenhub juga mengharapkan dukungan dari Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesian National Air Carriers Association (INACA) beserta seluruh operator penerbangan untuk bersama-sama memastikan pelaksanaan audit berjalan lancar dan menghasilkan capaian yang optimal.

"Karena mau tidak mau, kalau berdasarkan dari protocol questions yang kita harus jawab, memang sebenarnya kita agak sulit untuk bisa memenuhi atau menjawab semua protocol question tersebut," bebernya.

Menurutnya, salah satu tantangan yang dihadapi saat ini berkaitan dengan pemenuhan sejumlah pertanyaan dalam protokol audit yang berhubungan dengan aspek regulasi nasional.

"Karena memang terbanyak dari protocol questions tersebut yang kemungkinan tidak bisa kita penuhi adalah dari regulasi, dari aturan, terutama dengan Undang-Undang Penerbangan," ucapnya.

Ia menilai penyempurnaan regulasi, termasuk pembaruan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dapat mendukung pemenuhan standar yang ditetapkan ICAO.

Lebih lanjut, Agustinus menegaskan regulasi tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan aturan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun budaya keselamatan penerbangan nasional.

Ia menegaskan regulasi yang kuat berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri penerbangan yang aman dan andal.

"Tentunya harapan kita semua nanti pelaksanaan dari audit ICAO tersebut bisa berjalan dengan lancar dan tentunya kita juga bisa mencapai angka yang cukup bagus, (seperti) yang kita peroleh di beberapa tahun yang lalu," katanya.

Sebelumnya, hasil audit Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ICAO) pada 2024 menunjukkan tingkat keamanan penerbangan Indonesia yang dikelola Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan berada di atas rata-rata dunia.

Kala itu, ICAO melakukan audit pengawasan keamanan penerbangan (Universal Security Audit Programme Continuous Monitoring Approach/(USAP-CMA) pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

Audit dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan (Protocol Questions) dan pengawasan terhadap operasional di Bandar Udara Soekarno - Hatta Cengkareng dan Bandar Udara Juanda Surabaya pada 24 Juni - 5 Juli 2024.

Tim ICAO lalu mengirimkan hasil audit pengawasan keamanan penerbangan kala itu dengan nilai effective Implementation (EI) 88,53 persen dan dinilai tidak terdapat isu-isu kritis di bidang keamanan penerbangan (significant security concern/SSec).

Kemudian pada Selasa (23/9/2025), Indonesia meraih penghargaan internasional bergengsi berupa Council President Certificate atas keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan pengawasan keamanan penerbangan sipil sesuai standar ICAO.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan penghargaan itu diberikan oleh Presiden ICAO, Salvatore Sciacchitano pada sesi pembukaan ICAO 42nd General Assembly di Montreal, Kanada.

Berdasarkan hasil ICAO Universal Security Audit Programme Continuous Monitoring Approach (USAP-CMA), dimana Indonesia memperoleh nilai Effective Implementation 88,53 persen menjadi dasar diberikannya penghargaan tersebut.

Capaian itu berada jauh di atas Global Aviation Security Plan sebesar 75 persen. Hasil audit itu mencerminkan komitmen kuat Indonesia dalam memperkuat sistem keamanan penerbangan sipil secara berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

IDXChaannel - Indonesia akan menghadapi audit evaluasi oleh International Civil Aviation Organization (ICAO) untuk menilai kepatuhan sebuah negara terhadap standar keselamatan dan keamanan penerbangan internasional.

Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Agustinus Budi Hartono, mengatakan audit tersebut kemungkinan bakal dilakukan pada akhir 2026 atau paling lambat di awal 2027. Hasil audit ini akan menentukan apakah Indonesia memiliki standar keselamatan penerbangan dunia atau tidak.

Sistem transportasi penerbangan di Indonesia harus mampu menjawab seluruh pertanyaan auditor. Setidaknya ada 8 area yang diperiksa terkait keselamatan penerbangan oleh Universal Safety Oversight Audit Programme dari ICAO.

Seperti Primary Aviation Legislation atau Undang-undang dan regulasi dasar penerbangan, Civil Aviation Organization atau Struktur, fungsi, dan SDM otoritas penerbangan sipil, Personnel Licensinga atau Lisensi & rating untuk pilot, teknisi, ATC.

Selain itu Aircraft Operations mencakup Sertifikasi dan pengawasan operasi maskapai, Airworthiness of Aircraft mencakup Sertifikasi kelaikudaraan pesawat dan bengkel, Aircraft Accident Investigation mencakup Investigasi kecelakaan dan insiden pesawat, Air Navigation Services mencakup Pelayanan navigasi udara, ATC, AIS, MET, SAR, dan Aerodromes and Ground Aids atau pengecekan Bandara, landasan, marka, lampu, fire rescue.

"Kalau berdasarkan protokol question yang kita harus jawab, memang sebenarnya kita agak sulit memenuhi atau menjawab pertanyaan tersebut," ujar Agustinus dalam peluncuran Buku INACA di Jakarta, Rabu (4/6/2026).

Dia mengatakan salah satu poin pertanyaan yang dinilai akan sulit untuk dijawab oleh sistem transportasi penerbangan Indonesia utamanya terkait aspek regulasi alias Primary Aviation Legislation. Sebab Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, belum mampu menyesuaikan dengan standar penerbangan global.

"Kemungkinan yang tidak bisa kita penuhi adalah dari regulasi, dari aturan, terutama dengan undang-undang Penerbangan. Sebenarnya kita harus segera bisa mengubah UU Penerbangan, untuk memenuhi protokol question 100 persen," kata Agustinus.

Selain menilai aspek regulasi sebagai produk dari Pemerintah, ICAO juga akan melakukan pengecekan aspek keselamatan penerbangan yang menjadi tanggung jawab maskapai hingga badan usaha penyelenggara sistem transportasi penerbangan seperti bandara, bengkel, navigasi pesawat, dan lainnya.

"Kita mengharapkan dukungan dari semua pihak sehingga nanti pelaksanaan dari audit ICAO tersebut bisa berjalan dengan lancar, sehingga kita bisa mencapai angka yang cukup bagus juga," kata Agustinus.

Dihubungi secara terpisah, Pengamat Penerbangan Gatot Rahardjo menjelaskan nilai audit yang akan diberikan oleh ICAO akan menjadi pertimbangan perusahaan maskapai global untuk mengoperasikan pesawatnya di Indonesia.

Jika Indonesia mendapatkan nilai audit yang tinggi, maka kepercayaan maskapai asing terhadap tingkat keselamatan sistem penyelenggaraan transportasi udara meningkat. Praktis maskapai akan lebih mudah masuk ke Indonesia dan menambah jumlah pesawat yang beroperasi.

"Kalau nilainya rendah, dianggap negara tersebut keselamatan penerbangannya rendah. Misalnya dulu Indonesia tahun 2007 di banned oleh Uni Eropa dan masuk kategori 2 oleh AS," kata Gatot saat dihubungi IDXChannel, Kamis (4/6/2026).

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) menilai pemerintah memiliki sederet tugas besar usai ICAO menyetujui pemanfaatan POME sebagai bahan baku Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau bioavtur.

Peneliti Senior IPOSS Dimas Haryo Pamungkas menyampaikan bahwa salah satu pekerjaan penting adalah meninjau kembali kode Harmonized System (HS) untuk Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah cair sawit.

Saat ini, kode HS POME masih digabung dengan limbah sawit lainnya, yakni High Acid Palm Oil Residue (HAPOR) dan Empty Fruit Bunch (EFB) Oil.

“Ini semata-mata untuk mencegah tudingan fraud terhadap tata kelola nantinya,” jelasnya dalam konferensi pers di Hotel Sahid, Kamis (11/12/2025).

Mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian No. 32/2024 tentang Klasifikasi Komoditas Turunan Kelapa Sawit, tercantum HS 23066090 dan 23069090 yang meliputi POME, HAPOR, dan EFB Oil.

Selain pengubahan kode HS, dan sebelum SAF dari POME dapat digunakan secara masif, Dimas memandang perlu adanya perbaikan tata kelola, terutama pembangunan sistem traceability POME yang andal serta meregulasikan skema yang diakui ICAO.

Pemerintah juga dinilai perlu menyusun pengaturan alokasi domestik dan ekspor. Pasalnya, industri SAF di Indonesia mulai bertumbuh dan tidak mungkin seluruh produksinya hanya akan diekspor.

“Lebih baik kita menumbuhkan industri di dalam negeri. Untuk itu perlu ditinjau kembali alokasinya,” ujarnya.

IPOSS juga mendorong kewajiban penggunaan SAF sebesar 5% pada 2030, atau lebih cepat, untuk penerbangan domestik dan internasional.

Dengan potensi sawit Indonesia yang besar, pasokan bahan baku (feedstock) SAF dapat dikembangkan dari tandan kosong, cangkang, pelepah sawit, hingga batang kelapa sawit.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengajukan perhitungan nilai LCA default value untuk SAF berbahan baku POME kepada ICAO sejak Januari 2025.

Lukman menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan langkah strategis bagi percepatan produksi SAF nasional, sekaligus menandai pengakuan resmi ICAO terhadap POME sebagai bahan baku SAF dengan nilai emisi yang sangat kompetitif.

“SAF dari POME mampu memberikan emission saving hingga 80% dibandingkan bahan bakar fosil. Ini adalah momentum besar bagi Indonesia untuk memasuki pasar SAF global,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (11/12/2025).

Meski demikian, Lukman menyebut masih terdapat sejumlah tahapan penting yang perlu ditindaklanjuti agar produksi SAF berbahan baku POME dapat terealisasi secara konsisten di dalam negeri.

Salah satu prioritas utamanya adalah memastikan ketersediaan bahan baku POME yang memadai serta memiliki traceability yang baik, sehingga industri SAF nasional dapat memperoleh manfaat nilai tambah secara optimal.

Ini adalah momentum besar bagi Indonesia untuk memasuki pasar SAF global

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan menyatakan International Civil Aviation Organization (ICAO) menyetujui pemanfaatan limbah cair kelapa sawit sebagai bahan baku bahan bakar pesawat udara untuk penerbangan berkelanjutan (Sustainable Aviation Fuel/SAF) sehingga menciptakan penerbangan ramah lingkungan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa mengatakan persetujuan ICAO itu menegaskan bahwa Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah cair pabrik kelapa sawit secara resmi diakui sebagai bahan baku SAF dengan nilai emisi yang sangat kompetitif.

"Mampu memberikan emission saving hingga 8 persen dibandingkan bahan bakar fosil. Ini adalah momentum besar bagi Indonesia untuk memasuki pasar SAF global,” kata Lukman dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) menyampaikan perkembangan penting terkait kiprah Indonesia dalam forum ICAO, khususnya pada agenda pengurangan emisi melalui penggunaan SAF dengan mengajukan perhitungan nilai default Core LCA Default Value (LCA) untuk SAF dengan bahan baku POME.

"Penggunaan SAF bagi penerbangan internasional telah menjadi prioritas ICAO dalam upaya menurunkan emisi CO2 di sektor penerbangan internasional melalui program Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA)," ucap Lukman.

Ia menyampaikan Indonesia sebagai negara anggota ICAO berkomitmen untuk menjadi salah satu produsen utama SAF mengingat besarnya potensi bahan baku (feedstock) yang dimiliki.

"Oleh karena itu kita mengusulkan perhitungan nilai default LCA," ujar Lukman.

Ia mengatakan dalam proses pengajuan perhitungan nilai default LCA tersebut Ditjen Hubud Kemenhub berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.

Lukman menjelaskan POME merupakan residue/sisa dari proses produksi Crude Palm Oil (CPO) dan termasuk dalam kategori residu pada daftar positive list ICAO. Maka SAF yang dibuat dengan bahan baku POME mempunyai potensi penurunan emisi yang besar, sehingga sangat kompetitif dibanding SAF dari bahan baku lain.

"Pada Januari 2025, Kemenhub dalam hal ini Ditjen Hubud, melalui Indonesia CAEP Member selaku wakil Indonesia pada ICAO-CAEP, telah mengajukan perhitungan nilai LCA Default Value untuk SAF berbahan baku POME," beber Lukman.

Setelah melalui proses penilaian teknis di CAEP, pada akhir November 2025 ICAO Council resmi menyetujui dan menerbitkan nilai LCA Default Value tersebut, yang ditetapkan sebesar 18,1 gram CO₂/MJ sebagaimana tercantum dalam dokumen ICAO 'CORSIA Default Life Cycle Emissions Values for CORSIA Eligible Fuels' Tabel 2 pada kategori HEFA Conversion Proces.

Menurut dia, pencapaian itu merupakan langkah strategis bagi percepatan produksi SAF nasional. Proses pengajuan nilai default LCA telah melalui tahapan teknis panjang, termasuk perbandingan perhitungan dengan International Independent Expert dari University of Hasselt Belgia, serta verifikasi joint research centre – european commission.

Seluruh proses tersebut dipresentasikan dan disetujui pada berbagai tingkatan pembahasan di CAEP hingga mendapatkan persetujuan final dari ICAO Council.

"Keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolaboratif. Kami berterima kasih atas dukungan Kementerian Luar Negeri, upaya lintas institusi ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam memperjuangkan posisi nasional di forum internasional,” jelas Lukman.

Meski demikian, Lukman menegaskan masih terdapat tahapan penting yang perlu ditindaklanjuti agar produksi SAF berbahan baku POME dapat terealisasi secara konsisten di dalam negeri.

Salah satu prioritas utama adalah memastikan ketersediaan bahan baku POME yang mencukupi dan memiliki traceability yang baik, sehingga industri SAF nasional dapat memperoleh manfaat nilai tambah secara optimal.

Dia juga berharap adanya dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat dan daerah, BUMN, pelaku industri, asosiasi, swasta nasional, serta sektor penerbangan.

"Kolaborasi diperlukan dalam bentuk kebijakan, regulasi, insentif, investasi, hingga penyediaan fasilitas pendukung. Dengan langkah bersama, Indonesia memiliki peluang besar menjadi produsen SAF yang kompetitif di kawasan,” kata Lukman.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) memperkuat posisi Indonesia dalam industri penerbangan global melalui pelaksanaan ICAO Trainair Plus Programme (TPP) Membership On-Site Re-Assessment yang berlangsung pada 3–7 November 2025 di Curug, Tangerang.

Diketahui bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara (PPSDMPU) ini menjadi langkah strategis untuk mempertahankan status Indonesia sebagai pusat unggulan pelatihan penerbangan berstandar internasional di bawah pengakuan International Civil Aviation Organization (ICAO).

Ditegaskan oleh Kepala PPSDMPU, M. Abrar Tuntalanai, asesmen itu penting demi bisa menjaga kepercayaan dunia terhadap Indonesia dan agar bisa mencetak SDM penerbangan berkualitas.

“Kami berkomitmen untuk terus menjaga standar pelatihan sesuai pedoman ICAO, sehingga PPSDMPU dapat terus berkontribusi dalam pengembangan kapasitas penerbangan global,” ujar Abrar, Senin (10/11/2025).

Adapun proses re-assessment dipimpin langsung oleh Mr. Hervé Touron, Head of Training Assessments and Consultancy (TAC) Unit ICAO, dan dilaksanakan di dua lokasi: PPSDMPU yang berstatus ICAO Trainair Plus Platinum/Training Centre of Excellence (TCE) serta Politeknik Penerbangan Indonesia Curug (PPIC) yang merupakan Associate Member dalam jaringan ICAO Trainair Plus.

Selama proses asesmen, tim ICAO meninjau berbagai aspek pelatihan, mulai dari kesesuaian dokumen Training and Procedures Manual (TPM), evaluasi sistem melalui Trainair Plus Electronic Management System (TPEMS), hingga wawancara dengan manajemen, instruktur, dan staf pendukung.

Selain itu, tim juga memverifikasi penerapan Corrective Action Plan (CAP) dari asesmen sebelumnya untuk memastikan seluruh rekomendasi telah dijalankan secara berkelanjutan.

Sebelum pelaksanaan re-assessment, PPSDMPU dan PPIC telah melakukan pembaruan dokumen mutu, evaluasi internal, serta peningkatan fasilitas pelatihan sebagai bentuk kesiapan menghadapi asesmen internasional tersebut.

Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris BPSDMP, Capt. Wisnu Handoko, menegaskan komitmen lembaganya untuk menjaga standar global di seluruh sektor transportasi.

“Ini bukan hanya berlaku di matra udara yang sesuai dengan aturan ICAO, di matra laut juga BPSDMP senantiasa menjaga standar pendidikan dan pelatihan sesuai dengan IMO dan STCW, tidak terkecuali di matra darat dan perkeretaapian,” ujarnya.

Diharapkan, dengan adanya kegiatan ini, Indonesia bisa terus memperkuat daya saing SDM penerbangan nasional hingga terus berperan aktif dalam mendukung keselamatan efisiensi dan profesionalisme penerbangan internasional.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan bahwa belum ada satu pun negara di dunia yang benar-benar siap secara regulasi dalam menghadapi perkembangan teknologi drone. Meski begitu, Indonesia disebut sudah menyiapkan sejumlah aturan dan sistem pendukung untuk memastikan operasional pesawat tanpa awak berjalan aman dan terkendali.

Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Sokhib Al Rohman, mengatakan bahwa fenomena penggunaan drone kini tengah menjadi perhatian global. Pemerintah pun terus memantau perkembangan aturan internasional untuk menyesuaikan kebijakan nasional.

"Mengenai pertanyaan drone, ini banyak yang ke kantor saya untuk pertanyaan ini. Dan kami sampaikan di sini bahwa Direktur Jenderal Perhubungan sangat siap menghadapi teknologi drone. Bahwa hari ini tidak ada satu pun negara di dunia yang regulasinya sudah sangat fit. Karena ini adalah teknologi baru," ujar Sokhib menjawab pertanyaan CNBC Indonesia, Kamis (25/10/2025).

Lebih lanjut, Sokhib menjelaskan bahwa organisasi penerbangan sipil dunia atau ICAO baru pada tahun 2024 mengeluarkan ketentuan internasional terkait sistem pesawat udara tanpa awak.

Foto: Baykar Bayraktar TB3, pesawat tempur tak berawak (UCAV) ketinggian menengah jarak jauh (MALE) berbasis kapal induk Turki yang mampu mendarat dan lepas landas jarak pendek, diproduksi oleh Baykar saat di pamerkan di pameran industri pertahanan internasional Indo Defence Expo & Forum 2025 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Baykar Bayraktar TB3, pesawat tempur tak berawak (UCAV) ketinggian menengah jarak jauh (MALE) berbasis kapal induk Turki yang mampu mendarat dan lepas landas jarak pendek, diproduksi oleh Baykar saat di pamerkan di pameran industri pertahanan internasional Indo Defence Expo & Forum 2025 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

"Bahkan ICAO baru mengeluarkan tahun kemarin 2024 ICAO Anex 644 terkait dengan remote pilot aircraft system. Tapi regulasi itu akan berproses, peraturan itu akan berproses. Semakin banyak data yang masuk, pengalaman mengoperasikan akan masuk, maka semakin matang dalam proses regulasinya," lanjutnya.

Ia menambahkan, proses penyusunan aturan drone memiliki kemiripan dengan sejarah penerbangan konvensional di awal abad ke-20.

"Sama seperti pesawat baru diciptakan tahun 1904 itu juga regulasinya sangat minim. Sampai hari ini kita juga punya regulasi yang sangat-sangat kompleks. Sama seperti drone, kami di Indonesia kami sudah menyiapkan teknologi regulasi terkait dengan remote pilotnya. Kemudian masalah registrasi kami juga sudah siap," katanya.

Kemenhub pun sudah menyiapkan berbagai aspek teknis dan operasional, mulai dari registrasi hingga otorisasi pengoperasian drone. Dalam tahap pengembangan, kesiapan regulasi yang tengah dibangun pemerintah diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan dan pengoperasian drone yang aman, tertib, serta sejalan dengan perkembangan teknologi global.

"Terkait dengan organisasi yang mengoperasikan kami siap. Kemudian desain kriteria-nya juga kami sudah ada regulasinya. Terkait dengan ruang udara kita juga sudah siap. Terus kemudian operational otorisasi atau otorisasi mengoperasikan pun kami siap," ungkapnya.