Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan program makan bergizi gratis (MBG) tidak hanya meningkatkan gizi anak tetapi juga berperan besar menyerap produksi beras dan sayur-mayur dari petani di berbagai daerah.

Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan mengatakan keberhasilan program MBG sangat bergantung pada ketersediaan bahan pangan berkualitas yang berkelanjutan di setiap wilayah.

"Kalau untuk melaksanakan program (MBG) ini supaya baik memang harus ada ketersediaan bahan pangan yang memang baik juga," kata Tigor dalam acara Food Summit 2026 di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membutuhkan pasokan beras dalam jumlah besar untuk melayani kebutuhan makan penerima manfaat setiap hari secara konsisten.

Dalam satu tahun, satu SPPG diperkirakan membutuhkan sekitar 40 ton beras untuk memenuhi kebutuhan operasional program makan bergizi gratis yang terus berjalan di berbagai daerah.

Ia menuturkan apabila jumlah SPPG mencapai 30 ribu unit secara nasional, maka kebutuhan beras meningkat signifikan sehingga mendorong penyerapan produksi petani secara luas di berbagai wilayah Indonesia.

Sebagai contoh di Jawa Barat, kebutuhan diperkirakan mencapai sekitar 6.000 SPPG sehingga total kebutuhan beras mencapai ratusan ribu ton untuk memenuhi kebutuhan program secara optimal.

BGN juga menetapkan beras yang digunakan harus berkualitas premium guna memastikan makanan yang disajikan kepada anak-anak tetap memenuhi standar gizi dan kualitas yang baik.

Selain beras, kebutuhan sayur-mayur juga sangat besar dengan estimasi mencapai 45 hingga 50 ton per SPPG setiap tahun untuk mendukung menu makanan bergizi seimbang.

Dia menyebutkan jika suatu daerah memiliki 1.000 SPPG, maka kebutuhan sayur dapat mencapai sekitar 50.000 ton per tahun sehingga membuka peluang besar bagi petani lokal meningkatkan produksi mereka.

Tigor menekankan kebutuhan besar tersebut menjadi peluang ekonomi karena anggaran negara yang dialokasikan akan mengalir langsung ke sektor pangan dan pertanian masyarakat.

Ia menyebutkan sekitar 70 persen dari anggaran per SPPG atau sekitar Rp7 miliar digunakan untuk pembelian bahan baku pangan yang berasal dari petani dan pelaku usaha lokal.

Dengan demikian, jika terdapat 1.000 SPPG di suatu provinsi, maka potensi perputaran ekonomi untuk pembelian bahan pangan dapat mencapai sekitar Rp7 triliun secara tahunan.

Untuk memastikan ketersediaan pasokan, BGN bekerja sama dengan pemerintah daerah, Kementerian Pertanian, serta berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat produksi dan distribusi pangan secara berkelanjutan.

"Ketersediaan bahan pangan ini kan tentu harus digalakkan. Kami dengan Kementerian Pertanian, Bapanas (Badan Pangan Nasional), dinas pertanian di semua provinsi harus berkoordinasi," katanya.

"Dan saya pun baru saja pulang dari Padang dan juga dari Lombok, kita berdiskusi bagaimana stok bahan pangan yang ada di provinsi tersebut (untuk pasokan MBG)," kata Tigor menjelaskan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026