Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti adanya kesenjangan pendapatan antarpegawai di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya antara gaji pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan direktorat lainnya.

Ia menyebut secara struktur gaji pokok, pegawai pajak sejatinya menerima nominal yang sama dengan aparatur sipil negara (ASN) di kementerian dan lembaga lain. Namun, perbedaan signifikan muncul dari komponen tunjangan yang dinilai jauh lebih besar di DJP.

"Orang pajak kesan pertamanya 'gue lebih tinggi' kayak gitu. Karena gajinya lebih tinggi," ujar Purbaya dalam acara pelantikan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (27/3).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015, tunjangan kinerja di DJP berkisar dari Rp5,3 juta untuk level pelaksana hingga Rp117,3 juta untuk pejabat eselon I atau Direktur Jenderal Pajak.

Purbaya mengaku sempat terkejut dengan perbedaan tersebut. Ia pun bercanda dengan melontarkan opsi penyetaraan dengan memangkas tunjangan pegawai pajak maupun menaikkan tunjangan pegawai di direktorat lain.

"Kita potong atau kita naikkan yang lain? Kan dua pilihan, kita samakan, yang kita potong orang pajak atau yang lain kita naikkan semua," gurau Purbaya.

Di sisi lain, Purbaya menegaskan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi sorotan utama pemerintah dalam hal penerimaan negara. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap kinerja kedua unit tersebut.

"Kita disorot oleh pimpinan tertinggi kita masalah pajak dan bea cukai. Kita harus perbaiki terus ke depan," ujarnya.

Ia menambahkan, sejumlah langkah telah dan akan terus dilakukan untuk menjaga penerimaan negara tetap optimal, termasuk melalui kebijakan yang disebutnya bersifat "drastis".

"Pajak juga sama, ada beberapa langkah drastis yang kita ambil untuk memastikan anggaran kita tahun ini aman, dan itu perintah langsung dari presiden," kata Purbaya.