REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang selama masa mudik Lebaran dinilai tidak akan mengganggu distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah disebut tetap memberikan pengecualian bagi kendaraan logistik yang membawa bahan pangan dan energi.

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia Tulus Abadi mengatakan pembatasan yang diterapkan pemerintah bersifat selektif sehingga tidak berdampak pada distribusi barang kebutuhan sehari-hari.

Menurut dia, kendaraan yang dibatasi adalah truk dengan sumbu tiga atau lebih yang tidak membawa logistik penting. Sementara kendaraan pengangkut sembako, bahan bakar minyak, maupun barang kebutuhan pokok lainnya tetap diperbolehkan beroperasi.

“Yang dibatasi itu kendaraan non-logistik. Artinya bahan pangan, sembako, dan BBM tetap boleh beroperasi. Jadi tidak akan mengganggu distribusi kebutuhan pokok masyarakat,” ujar Tulus.

Ia menjelaskan kebijakan tersebut justru bertujuan menjaga stabilitas ekonomi selama periode Lebaran. Dengan lalu lintas yang lebih lancar, distribusi barang penting dapat berlangsung lebih efisien dan aman.

Tulus menilai kekhawatiran sebagian pihak bahwa kebijakan tersebut dapat memicu kenaikan harga pangan tidak berdasar.

“Karena distribusi bahan pokok tidak dilarang, maka seharusnya tidak ada gangguan terhadap pasokan maupun harga pangan. Yang ada hanya penyesuaian jadwal distribusi untuk sektor logistik tertentu,” kata dia.

Ia juga menilai pelaku usaha transportasi logistik seharusnya sudah dapat beradaptasi dengan kebijakan tersebut. Pasalnya, pembatasan operasional angkutan barang saat mudik bukan kebijakan baru dan telah diterapkan secara rutin setiap tahun.

Selain itu, pemerintah biasanya telah mengumumkan kebijakan tersebut jauh hari sebelum musim mudik sehingga dunia usaha memiliki waktu untuk melakukan penyesuaian.

Ke depan, Tulus juga mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem transportasi logistik nasional dengan mendorong pemanfaatan jalur kereta api.

Menurut dia, sebagian distribusi barang dapat dipindahkan dari jalan raya ke moda kereta api agar beban lalu lintas selama musim mudik tidak terlalu berat.

“Angkutan logistik ke depan perlu mulai dimigrasikan sebagian ke kereta api. Dengan begitu ketergantungan pada truk di jalan raya bisa berkurang,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang selama periode mudik dan arus balik Idul Fitri 1447 Hijriah. Kebijakan yang berlaku bagi truk besar di sejumlah ruas jalan tol maupun jalan nasional ini mulai berlaku Jumat (13/3/2026) hingga Ahad (29/3/2026).

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mempercepat perbaikan sejumlah ruas jalan khususnya pada jalur lintasan mudik untuk memastikan keamanan dan kenyamanan saat dilintasi pengendara pada musim arus mudik Idul Fitri 1447 Hijriah.

"Saya sudah instruksikan Bina Marga untuk mempercepat penanganan jalan rusak, terutama jalur lintasan mudik yang berlubang maupun mengalami kerusakan," kata Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja di Cikarang, Kamis.

Ia mengatakan perbaikan jalan menjadi prioritas pemerintah daerah menjelang Lebaran karena volume kendaraan dipastikan meningkat seiring mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan mudik ke sejumlah daerah tujuan.

"Target sebelum arus mudik berlangsung semua sudah selesai. Bahkan kalau bisa sebelum akhir pekan depan sudah tuntas diperbaiki," katanya.

Asep mengaku titik kerusakan jalan relatif banyak berdasarkan hasil identifikasi pada sejumlah ruas yang menjadi prioritas penanganan agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas saat periode arus mudik hingga arus balik Lebaran mendatang.

Sebanyak 37 titik jalan berlubang teridentifikasi di jalur mudik wilayah Kabupaten Bekasi berdasarkan pendataan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bekasi. Belum termasuk kerusakan yang ditemukan pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

"Banyak titik, terutama yang berlubang. Semua harus kita perbaiki agar masyarakat yang melintas lebih aman. Sebagian ruas juga berstatus jalan nasional dan provinsi sehingga perlu koordinasi. Kami sudah usulkan perbaikan sepanjang sekitar 33 kilometer," ujar dia.

Pemerintah Kabupaten Bekasi juga telah mengalokasikan pembiayaan khusus untuk penanganan infrastruktur jalan pada lintasan mudik lewat skema pergeseran anggaran meski hanya bersifat perbaikan sementara melalui pekerjaan penambalan.

"Untuk pergeseran anggaran sementara kita tambal-tambal dulu, sekitar Rp1 sampai Rp2 miliar karena sifatnya penanganan cepat," ujar Asep.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi Henri Lincoln mengatakan pergeseran anggaran telah disetujui dan pelaksanaan pekerjaan fisik mulai dilakukan setelah keputusan resmi turun dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Sejumlah titik perbaikan mengalami penyesuaian karena lokasi kerusakan di lapangan berbeda dari rencana awal tahun anggaran. Pada Jalur Pantura, penanganan bersifat sementara mengingat status kewenangan berada di pemerintah pusat. Begitu pula untuk Ruas Jalan Ma'mun Nawawi yang menjadi kewenangan provinsi," katanya.

Selain dua jalur tersebut, perbaikan juga dilakukan untuk ruas pendukung seperti Jalan Pilar-Sukatani dan kawasan Tambun Selatan yang terhubung dengan jalan negara serta Kalimalang. Langkah ini diharapkan mampu mendukung kelancaran arus mudik di Kabupaten Bekasi.

"Fokus prioritas kami di Ruas Jalan Kalimalang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun Jalan Negara dari batas Kota Bekasi hingga Karawang. Perbaikan dua jalur krusial lintasan mudik itu terus dikebut agar bisa dilalui pemudik dengan target tuntas pada H-10 Lebaran," katanya.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026