Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan Jepang Ryosei Akazawa memperingatkan kebijakan tarif baru Amerika Serikat tidak boleh membuat posisi Jepang lebih buruk dari kesepakatan dagang tahun lalu, di tengah ancaman tarif tambahan dari Presiden Donald Trump.

Pernyataan itu disampaikan Akazawa dalam pembicaraan via telepon dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick pada Senin (23/2/2026) waktu setempat

Melansir Bloomberg pada Selasa (24/2/2026) Kementerian Perdagangan Jepang dalam pernyataannya mengatakan percakapan tersebut berlangsung selama sekitar 40 menit.

Dalam percakapan itu, Akazawa dan Lutnick sepakat bahwa Jepang dan AS akan bekerja sama secara erat untuk memastikan implementasi proyek-proyek yang termasuk dalam mekanisme investasi senilai US$550 miliar berjalan cepat dan lancar.

Dalam pembicaraan tersebut, Akazawa menegaskan bahwa seiring pemerintah AS meluncurkan kebijakan tarif baru, posisi Jepang tidak boleh lebih dirugikan dibandingkan dengan kesepakatan Jepang–AS tahun lalu.

Dalam perjanjian itu, Jepang sepakat membentuk kendaraan investasi senilai US$550 miliar, sementara AS menurunkan tarif impor mobil dari Jepang menjadi 15% dari sebelumnya 27,5%.

Pernyataan tersebut mencerminkan masih adanya ketidakpastian terkait kebijakan perdagangan AS, hampir setahun setelah Presiden Donald Trump mulai mengancam penerapan berbagai level bea masuk tak lama setelah kembali menjabat pada Januari 2025.

Setelah Mahkamah Agung AS membatalkan tarif resiprokal yang diusulkan Trump dengan alasan melanggar hukum, pemerintahan AS menyatakan akan tetap memberlakukan tarif 10% mulai Selasa pagi, sebagaimana tercantum dalam lembar fakta Gedung Putih. Trump kemudian kembali mengancam akan menaikkan tarif tersebut menjadi 15%.

Secara umum, dinamika terbaru dari Gedung Putih dinilai tidak serta-merta memperburuk kondisi Jepang, mengingat produk-produk Jepang sebelumnya telah dikenakan tarif impor AS sebesar 15%.

“Kami akan terus mengupayakan implementasi kesepakatan dagang secara konsisten dan pasti, serta mendorong AS melakukan hal yang sama,” ujar Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara dalam konferensi pers rutin pada Selasa.

Dia menambahkan pemerintah akan mencermati perkembangan lanjutan serta dampaknya terhadap perjanjian dagang yang sudah ada.

Gelombang awal proyek investasi yang diumumkan Trump pekan lalu mencakup pembangunan infrastruktur data, terminal minyak laut dalam, serta fasilitas produksi berlian sintetis untuk kebutuhan semikonduktor. Seluruh proyek tersebut berlokasi di AS.

Dalam pernyataan resmi, kedua pihak menegaskan kembali komitmen untuk melaksanakan kesepakatan dagang yang telah disepakati secara cepat dan dengan itikad baik.

Sementara itu, mantan Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera yang kini menjabat sebagai ketua kelompok riset pajak partai berkuasa, menyebut situasi tarif di AS sebagai kekacauan nyata dalam siaran langsung di Fuji TV pada Minggu.

Kendati demikian, dia menepis kemungkinan Jepang akan membuka kembali negosiasi perjanjian dagang tersebut. Menurutnya, inti perundingan tahun lalu adalah penurunan tarif mobil, komoditas ekspor terbesar Jepang sekaligus penopang utama lapangan kerja dan investasi.

“Bagi Jepang, prioritas utama saat itu adalah sektor otomotif. Tarif mobil tidak tercakup dalam putusan Mahkamah Agung tersebut. Akan tidak baik jika dampaknya justru meluas karena kita mencoba merundingkan ulang perjanjian,” ujarnya.

Onodera menambahkan, setiap upaya renegosiasi akan memerlukan pembahasan yang menyeluruh dan hati-hati.