KEDIRI - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Aceh mendukung hasil keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026 yang berlangsung di Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso, Kediri, Jawa Timur pada 20-22 Juni. Salah satu poin krusial yang disoroti yakni rekomendasi penyesuaian Peraturan Perkumpulan (Perkum) NU yang mengacu pada aturan larangan rangkap jabatan bagi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Aceh Tgk H Nuruzzahri atau Waled Nu menuturkan bahwa usulan perubahan Perkum ini merupakan langkah progresif dan realistis untuk masa depan organisasi. Fokus utama rekomendasi ini adalah usulan penghapusan frasa "Menteri" dari ketentuan Pasal 51 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga (ART) NU terkait.

Selama ini, Pasal 51 ayat (5) secara eksplisit menjabarkan bahwa: “Yang dimaksud dengan jabatan politik dalam anggaran rumah tangga ini adalah jabatan presiden, wakil presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota.”

Menurut Waled Nu, batasan mengenai jabatan politik tersebut perlu ditinjau ulang secara yuridis dan konseptual pada forum tertinggi organisasi nanti. "Dalam ketentuan Pasal 51 ayat (5) tersebut, Ketua Umum PBNU dilarang keras merangkap posisi-posisi tersebut karena dikategorikan sebagai jabatan politik," ujar Waled Nu dalam keterangannya di Kediri, Senin (22/6/2026).

"Namun, kita harus melihat secara jernih bahwa jabatan menteri adalah posisi yang tidak melalui proses election atau pemilihan umum. Jabatan menteri merupakan hak prerogatif presiden yang mekanismenya melalui appointment atau penunjukan langsung. Oleh karena itu, posisi menteri dinilai tidak bisa disamakan atau dikategorikan sebagai pejabat politik praktis seperti anggota DPR atau kepala daerah," sambungnya.

Melalui dinamika pembahasan di Komisi Organisasi Munas dan Konbes NU 2026, forum akhirnya menyepakati rekomendasi strategis untuk mengeluarkan posisi menteri dari ruang lingkup pasal tersebut. PWNU Aceh menilai langkah ini akan memberikan ruang bagi kader-kader terbaik NU, termasuk ketua umum, untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui jalur birokrasi pemerintahan tanpa harus terganjal kepengurusan organisasi, sejauh itu merupakan mandat penunjukan dari kepala negara.

Keputusan akomodatif dari Munas dan Konbes NU 2026 ini secara resmi telah masuk ke dalam poin rekomendasi organisasi. Poin usulan penghapusan frasa "Menteri" pada ketentuan larangan rangkap jabatan ini nantinya akan dibawa ke dalam forum Muktamar NU mendatang untuk dibahas lebih lanjut dan disahkan secara konstitusional menjadi Ad/Art perubahan.

PWNU Aceh berharap seluruh pengurus wilayah dan cabang se-Indonesia dapat menyamakan persepsi demi kemaslahatan jam'iyah Nahdlatul Ulama yang lebih luas pada muktamar mendatang.

JAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 dipastikan digelar di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada 20-23 Juni 2026. Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga turut diundang.

"Munas dan Konferensi Besar akan dimulai tanggal 20 Juni dan berakhir pada 23 Juni, insyaallah. Pembukaannya di Pondok Pesantren Ploso," ungkap Ketua Organizing Committee (OC) Munas dan Konbes NU 2026, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Minggu (14/6/2026).

Gus Ipul mengatakan penutupan Munas dan Konbes akan dilaksanakan di Bangkalan, Madura. "Sementara penutupannya, insyaallah direncanakan di Bangkalan, Madura. Namun, ini masih berupa rencana dan belum menjadi keputusan," ucapnya.

Gus Ipul memastikan panitia juga mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri Munas dan Konbes NU 2026. Rencana tersebut mengikuti tradisi penyelenggaraan Munas dan Konbes pada periode-periode sebelumnya yang turut dihadiri kepala negara.

Meski demikian, kepastian kehadiran Presiden Prabowo masih menunggu penyesuaian agenda dan kesediaan dari pihak terkait. "Kalau melihat Munas dan Konbes sebelumnya, kita memang selalu mengundang Presiden. Waktunya tentu menyesuaikan dengan kesediaan dan agenda yang dimiliki presiden," ujar Gus Ipul.

Gus Ipul juga mengatakan panitia saat ini terus melakukan konsolidasi guna memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan telah dipersiapkan dengan baik. Berbagai unsur kepengurusan NU di tingkat pusat maupun daerah akan dilibatkan dalam rapat koordinasi yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Lihat video: Gus Yahya Singgung Hujan Pagi Ini dan Dinamika di PBNU: Tak Kalah Lebatnya



“Panitia terus melakukan konsolidasi. Minggu depan kami akan menggelar rapat lengkap di Pondok Pesantren Ploso, baik dari jajaran PBNU, PWNU, maupun PCNU setempat. Ini untuk memastikan seluruh perencanaan sudah tuntas dan semuanya siap menyambut kehadiran para peserta Munas dan Konferensi Besar,” katanya.

Panitia juga masih membahas tema yang akan diusung dalam Munas dan Konbes NU 2026. Salah satu usulan yang mengemuka ialah "Menata Jam’iyah, Menguatkan Jamaah, dan Menuntun Peradaban".

Menurut Gus Ipul, tema tersebut masih berupa usulan panitia dan belum menjadi keputusan resmi organisasi. “Terkait tema, masih berupa usulan-usulan. Kami mengusulkan Menata Jam’iyah, Menguatkan Jamaah, dan Menuntun Peradaban,” katanya.

Gus Ipul menjelaskan, usulan tersebut akan disampaikan kepada Ketua Umum PBNU dan Rais Aam PBNU untuk mendapatkan pertimbangan sebelum ditetapkan sebagai tema resmi. "Itu baru berupa usulan. Selebihnya akan diteruskan kepada Ketua Umum dan Rais Aam," jelasnya.

Munas dan Konbes NU 2026 diperkirakan akan dihadiri lebih dari 500 peserta dan peninjau dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain membahas berbagai isu keagamaan dan keorganisasian, agenda tersebut juga menjadi momentum konsolidasi Nahdlatul Ulama dalam memperkuat peran jam’iyah dan jamaah di tengah berbagai tantangan kebangsaan dan peradaban yang terus berkembang.

SURABAYA - Pejabat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Zulfa Mustofa mengawali rangkaian agenda di Jawa Timur (Jatim) dengan berkunjung ke kediaman Rais Aam PBNU KH. Miftachul Akhyar di Pondok Pesantren Miftachussunnah, Surabaya. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melaksanakan rapat dan musyawarah internal sebagai bagian dari konsolidasi dan penguatan kepemimpinan jam’iyyah NU.

Pertemuan berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kekeluargaan. “Silaturahmi dan musyawarah dengan Rais Aam merupakan bagian dari adab jam’iyyah NU. Di sinilah kita meneguhkan khidmah, menjaga sanad keilmuan, dan memastikan setiap langkah organisasi tetap berada dalam tuntunan para ulama,” ujar KH. Zulfa Mustofa.

Usai rapat di Surabaya, KH. Zulfa Mustofa bersama Wakil Rais ‘Aam PBNU, KH. Anwar Iskandar, dan Wakil Sekjen Gus Maksum Faqih melanjutkan perjalanan menuju Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri. Di pesantren tersebut, rombongan PBNU sowan dan bersilaturahmi dengan KH. Nurul Huda Djazuli.



Rangkaian silaturahmi kemudian ditutup dengan sowan ke Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, tepatnya di kediaman KH. Kafabihi Mahrus. Menurut KH. Zulfa, sowan kepada para masyaikh pesantren bukan sekadar agenda kunjungan, melainkan ikhtiar menjaga tradisi NU yang berakar pada adab dan persatuan ulama.

“NU dibangun dengan adab, persatuan, dan khidmah. Sowan kepada para kiai adalah ikhtiar menjaga keutuhan jam’iyyah agar NU tetap kokoh dalam membimbing umat dan menjaga persatuan,” kata dia.

Rangkaian sowan ini menjadi bagian dari upaya PBNU untuk menguatkan ukhuwah ulama, menjaga muruah organisasi, serta memastikan Nahdlatul Ulama tetap istikamah dalam khittah perjuangannya.

JAKARTA - Sejumlah kiai sepuhNahdlatul Ulama (NU) menggelar Forum Musyawarah Sesepuh NU di Ponpes Al-Falah, Ploso, Kediri, Jatim. Pertemuan tersebut sebagai respons atas dinamika yang terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Pertemuan yang diprakarsai KH. Anwar Manshur (Lirboyo) dan KH. Nurul Huda Djazuli (Ploso) ini dihadiri para masyayikh dari berbagai pesantren dan wilayah. Mereka adalah KH. Anwar Manshur (Lirboyo), KH. Nurul Huda Djazuli (Ploso), KH. Abdullah Kafabihi Mahrus (Lirboyo), KH. Abdul Hannan Ma’shum (Kwagean) KH. Kholil As’ad (Situbondo), KH. Ubaidillah Shodaqoh.

Sedangkan yang hadir secara daring atau via zoom yakni, KH. Ma’ruf Amin, KH. Said Aqil Siroj, KH. dr. Umar Wahid, KH. Abdulloh Ubab Maimoen.

Dalam pertemuan tersebut, para sesepuh NU menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi yang tengah terjadi di PBNU. Mereka berharap agar situasi ini dapat segera diselesaikan melalui langkah islah yang membawa kemaslahatan bersama.

Para kiai sepuh juga menyerukan agar pihak-pihak yang sedang berkonflik di PBNU menghentikan pernyataan-pernyataan di media, terutama yang berpotensi membuka aib, memicu kegaduhan, dan merusak marwah organisasi.

Gus Athoillah Lirboyo, Gus Abdurrahman Kautsar Ploso dan Juru bicara Gus Muid Lirboyo mengatakan, Forum Sesepuh NU juga mengimbau seluruh struktur NU di semua tingkatan mulai dari PWNU, PCNU, PCINU hingga lembaga dan badan otonom untuk tetap fokus menjalankan tugas dan program organisasi di wilayah masing-masing serta tidak ikut terlibat dalam konflik internal di tingkat PBNU.

“Selain itu, forum ini mengajak seluruh warga Nahdliyyin untuk menjaga ukhuwah nahdliyah, memperkuat persatuan, serta menjunjung tinggi etika dalam bermedia sosial agar tidak memperkeruh keadaan,” ujarnya Minggu (30/11/2025).

Para kiai sepuh juga mengajak warga NU untuk memperbanyak taqarrub kepada Allah SWT dan memohon agar perselisihan yang terjadi dapat segera memperoleh jalan keluar terbaik, paling maslahat, dan membawa ketenangan bagi seluruh jamaah dan jam’iyyah.