JAKARTA - Brigjen Pol Arif Budiman dilantik sebagai Kapolda Maluku Utara pada Minggu, 17 Mei 2026. Pati Polri dari Satuan Brimob ini menggantikan Irjen Pol Waris Agono yang memasuki masa purnatugas.

Pelantikan Brigjen Pol Arif Budiman dilakukan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Rupattama Mabes Polri, Jakarta. Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/960/V/KEP./2026 tertanggal 7 Mei 2026 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri.

Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier serta penguatan kelembagaan.

Pergantian pejabat di lingkungan Polri juga menjadi bagian dari upaya institusi untuk terus meningkatkan profesionalitas, soliditas internal, dan efektivitas pelaksanaan tugas di berbagai wilayah.

"Mutasi jabatan pada institusi Polri merupakan bentuk penyegaran sekaligus pengembangan karier personel. Diharapkan para pejabat yang mendapatkan amanah baru dapat langsung bekerja secara optimal dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Johnny.

Beberapa hari setelah dilantik, Brigjen Pol Arif ke Maluku Utara. Tradisi adat dan pedang pora pun menyambut kedatangannya. Pada Sabtu (23/5/2026), Polda Maluku Utara menggelar Upacara Serah Terima Pataka Polda Maluku Utara “Fodudara Ngon Moi-Moi” di Lapangan Catur Prasetya Polda Maluku Utara, Sofifi.

Upacara berlangsung khidmat dan penuh makna sebagai simbol estafet kepemimpinan dari Irjen Pol Waris Agono kepada Kapolda Maluku Utara yang baru, Brigjen Pol Arif Budiman.

Dua hari kemudian, Brigjen Pol Arif Budiman menyampaikan Commander Wish sekaligus memberikan arahan langsung kepada seluruh jajaran personel Polda Maluku Utara di Aula Polres Ternate.

Dikutip dari Instagram @humas_polda_malut, Arif menekankan bahwa tugas Polri saat ini tidak hanya sebatas menjaga keamanan, tetapi juga mendukung keberhasilan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, situasi global yang penuh dinamika mulai dari konflik geopolitik, krisis ekonomi, hingga ancaman keamanan dunia mengharuskan seluruh personel memperkuat kesiapsiagaan dan soliditas internal.

"Seluruh personel Polda Maluku Utara wajib mendukung penuh program prioritas pemerintah tahun 2026 sesuai arahan Presiden dan Kapolri. Stabilitas kamtibmas harus menjadi prioritas utama guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di Maluku Utara," ujar Kapolda.

Profil Brigjen Pol Arif Budiman

Arif Budiman lahir di Banjarmasin, Kalimante Selatan pada 17 September 1972. Dia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1994.

Arif berasal dari Satuan Korps Brigade Mobil (Brimob). Sebelum diangkat menjadi Kapolda Maluku Utara, Arif merupakan Danpas Brimob II Korbrimob Polri.

Berikut ini jabatan yang pernah dan sedang diemban Brigjen Pol Arif Budiman:

1. Kapolres Serdang Bedagai Polda Sumut

2. Wadansatbrimob Polda Sumsel (2013)

3. Dansatbrimob Polda Babel (2016)

4. Dansatbrimob Polda Sumsel (2016)

5. Dansatbrimob Polda Jabar (2018)

6. Wadanpasgegana Korbrimob Polri (2019)

7. Danpas Brimob II Korbrimob Polri (2022)

8. Kapolda Maluku Utara (2026).

JAKARTA - Irjen Pol Arif Budiman saat ini menjabat Kapolda Maluku Utara . Jenderal Brimob ini baru saja mengemban amanat sebagai Kapolda pada 7 Mei 2026.

Sebelumnya, lulusan Akpol 1994 ini bertugas sebagai Danpas Brimob II Korbrimob Polri. Arif selama ini memang banyak mendapat penugasan di Satuan atau Korps Brimob Polri.

Dia pernah menjabat Wadansatbrimob Polda Sumsel (2013), Dansatbrimob Polda Babel (2016), Dansatbrimob Polda Sumsel (2016), Dansatbrimob Polda Jabar (2018), serta Wadanpasgegana Korbrimob Polri (2019). Arif juga pernah berdinas sebagai Kapolres Serdang Bedagai Polda Sumut.

Pria kelahiran 17 September 1972 ini memiliki riwayat penugasan sebagai Kepala Operasi Madago Raya tahun 2022. Arif yang sekarang menjabat Kapolda Maluku Utara berdasarkan Surat Telegram Rahasia nomor ST/960/KEP.2026 yang ditandatangani As SDM Kapolri Irjen Anwar tertanggal Kamis, 7 Mei 2026.

Dia merupakan bagian dari mutasi dan rotasi sejumlah Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) Polri yang dilakukan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo pada awal Mei 2026.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi jabatan merupakan bagian dari proses pembinaan karier dan penguatan organisasi di tubuh Polri.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal alamiah dalam organisasi Polri. Ini menjadi bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis,” ujar Johnny dikutip, Kamis (28/5/2026).

Pergantian jabatan di lingkungan Polri juga diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

“Polri terus berkomitmen melakukan regenerasi kepemimpinan dan penguatan organisasi agar semakin adaptif, profesional, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Sofifi: Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara resmi menyerahkan laporan dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin terhadap PT Position kepada Polda Maluku Utara, Senin (2/2/2026).

PT Position, anak perusahaan yang terafiliasi dengan PT Harum Energy Tbk, grup tambang milik taipan Kiki Barki, dilaporkan karena diduga melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin di kawasan Halmahera Timur. Laporan ini diterima secara resmi oleh Sekretariat Umum Polda dan dicatat dalam tanda terima dokumen yang ditandatangani Kepala Staf Sekretariat Umum Polda, Dimas Aji Wardhana.

Penyerahan laporan dilakukan langsung oleh Kuasa Hukum KATAM, Julfandi Gani, S.H., kepada Polda Malut.

Dokumen laporan memuat dugaan kuat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang‑undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Dengan diterimanya laporan secara resmi, KATAM berharap aparat penegak hukum segera bertindak tegas, mulai dari penerbitan nomor laporan polisi hingga penyelidikan lapangan untuk mengamankan bukti serta menjaga transparansi proses kepada publik.

Anak Perusahaan Harum Energy dan Jejak Dugaan Ilegal

PT Position dikenal sebagai anak usaha tidak langsung dari PT Harum Energy Tbk, perusahaan besar yang berbasis di Indonesia. Mayoritas sahamnya melalui PT Tanito Harum Nickel, milik Kiki Barki, menempatkan PT Position dalam struktur korporasi yang luas di sektor pertambangan, terutama nikel.

Sejumlah temuan dan laporan sebelumnya menunjukkan bahwa PT Position diduga melakukan pembukaan lahan serta pengambilan bijih nikel tanpa izin di kawasan yang semestinya dilindungi, termasuk kawasan hutan dan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bukan miliknya.

Temuan ini pernah dilaporkan oleh Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) dan kelompok advokasi lainnya. Aktivitas tersebut tidak hanya berpotensi melanggar Undang‑Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tetapi juga Undang‑Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menguatkan dugaan keterlibatan PT Position dalam praktik ilegal, dalam persidangan perkara Awab dan Marsel di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara eksplisit dinyatakan bahwa PT Position telah melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin di wilayah Halmahera Timur.

Amar putusan tersebut lahir dari pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi dalam proses persidangan yang sah, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak bisa diabaikan begitu saja, menurut pernyataan aktivis advokasi.

Putusan itu memantik keprihatinan para pemerhati lingkungan dan advokat hukum, karena menegaskan adanya aktivitas pertambangan yang dilakukan di luar wilayah izin yang resmi, padahal pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam diatur ketat oleh perundang‑undangan. Pelanggaran semacam ini tidak hanya soal administratif, tetapi telah menyentuh ranah pidana dengan ancaman sanksi penjara dan denda yang tegas.

Harapan KATAM dan Ancaman Hukum

Kuasa Hukum KATAM, Julfandi Gani, menegaskan penerimaan laporan oleh kepolisian adalah langkah awal yang penting, namun yang paling menentukan adalah tindakan nyata dan penyelidikan serius oleh aparat penegak hukum.

“Penerimaan resmi laporan ini adalah langkah awal yang baik. Namun yang kami harapkan adalah tindakan nyata dan penyelidikan serius. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mengajak publik untuk turut mengawal proses penegakan hukum terhadap dugaan pertambangan ilegal di Maluku Utara,” ujar Julfandi.

KATAM berkomitmen memberikan seluruh bukti dan data yang diperlukan dalam proses penyelidikan serta bekerja sama sepenuhnya dengan pihak penyidik hingga proses hukum selesai. Organisasi ini juga mengajak masyarakat luas untuk bersama‑sama mengawal penegakan hukum demi perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Halmahera Timur.

(SAW)