Kami mengawinkan program PNM dan renovasi rumah supaya jangan ada lagi rumah yang sudah renovasi kembali kumuh

Mataram (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyinergikan program renovasi rumah rakyat dengan pembiayaan usaha mikro agar bantuan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah berjalan berkelanjutan.

"Kami mengawinkan program PNM dan renovasi rumah supaya jangan ada lagi rumah yang sudah renovasi kembali kumuh," kata Menteri PKP Maruarar Sirait saat melakukan kunjungan kerja di Mataram, NTB, Selasa.

Maruarar mengatakan perbaikan rumah harus dibarengi penguatan usaha masyarakat melalui pinjaman modal tanpa agunan dari Permodalan Nasional Madani (PNM) supaya keluarga penerima bantuan memiliki kemampuan merawat hunian dalam jangka panjang.

Ia menilai penguatan ekonomi keluarga menjadi bagian penting dalam program perumahan rakyat di Indonesia, sehingga pemerintah mendorong integrasi bantuan renovasi rumah dengan akses pembiayaan usaha mikro.

"Bocor tidak ada duit, kumuh lagi. Toilet mampet tidak ada duit, kumuh lagi. Jadi rumahnya direnovasi, ekonomi keluarga juga diurus dan diperhatikan," ucap Maruarar.

Lebih lanjut ia menyoroti banyak nasabah perempuan yang menjalankan usaha dari rumah mulai dari jualan sembako hingga aneka usaha kecil lainnya. Oleh karena itu, pemerintah memperkuat usaha rumahan agar mampu menopang kebutuhan keluarga sekaligus menjaga kualitas hunian.

Maruarar menegaskan pemerintah ingin program pemberdayaan masyarakat tidak berhenti hanya dengan bantuan modal usaha mikro, tetapi harus mampu mendorong pelaku usaha kecil naik kelas.

"Negara kita harus bangga bukan karena banyak pengusaha mikro. Kita harus bangga kalau dari mikro menjadi pengusaha-pengusaha sukses," pungkas dia.

Pemerintah pusat meluncurkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang ditujukan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di sektor konstruksi dan pengembang perumahan.

Pelaku UMKM dapat memperoleh pinjaman hingga Rp20 miliar dengan subsidi bunga sebesar 5 persen. Sementara untuk sisi permintaan, UMKM dengan pinjaman di bawah Rp100 juta tidak memerlukan agunan dengan bunga sekitar 0,5 persen per bulan atau 6 persen per tahun.

Pada 2026, Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan alokasi program bedah rumah sebanyak 6.918 unit melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Alokasi program itu naik empat kali lipat ketimbang tahun lalu yang hanya berjumlah 1.610 unit.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan meningkatkan secara signifikan program bedah rumah rakyat pada 2026 dengan target renovasi mencapai 400 ribu unit rumah di seluruh Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengatakan bahwa peningkatan program tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

"Ada langkah strategis untuk peningkatan bedah rumah rakyat. Sedang dipersiapkan bersama Menteri Keuangan, Pak Menteri Sekretaris Negara, dan Pak Sekretaris Kabinet untuk renovasi rumah rakyat di seluruh Indonesia. Tahun lalu itu 45 ribu rumah, tahun ini 400 ribu rumah," ujar Ara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Selain peningkatan jumlah unit, kata Ara, cakupan program juga akan diperluas secara nasional.

Dia menyebutkan bahwa tahun lalu terdapat 220 kabupaten/kota yang belum menerima program bedah rumah. Pada tahun 2026, pemerintah memastikan seluruh kabupaten/kota akan mendapatkan program tersebut.

Menurut dia, program bedah rumah tidak hanya bertujuan menyediakan hunian layak, tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi di daerah.

"Jadi ini program yang sangat signifikan dan akan menggerakkan ekonomi dan juga akan berkeadilan," kata Ara.

Pemerintah juga mendapat arahan dari Presiden Prabowo untuk memanfaatkan lahan negara di kawasan perkotaan, terutama aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perkeretaapian guna pembangunan rumah susun (rusun) rakyat.

Dalam beberapa hari terakhir, Ara bersama jajaran PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan BP BUMN telah meninjau sejumlah lahan potensial, termasuk di kawasan Tanah Abang, Jakarta.

Lahan tersebut akan dikembangkan menjadi hunian vertikal dengan konsep campuran antara masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok menengah agar tercipta kawasan permukiman yang inklusif.

"Kemudian juga di Bandung tadi saya sudah laporkan bersama Dirut Kereta Api, kita juga sudah menyisir beberapa potensi lahan yang sangat potensial. Akhir bulan ini, kami akan mulai bersama dengan Dirut Kereta Api direncanakan mulai mempersiapkan untuk pembangunan di kota Bandung," ujarnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2026