Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 sebanyak 5,11%.

Meski tercatat tumbuh, distribusi pendapatan masyarakat masih cukup timpang kendati ada perbaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

BPS sebagaimana dikutip Rabu (18/2/2026) mencatat sampai dengan September 2025, 20% penduduk teratas setidaknya memiliki 44,80% dari total pengeluaran penduduk Indonesia.

Secara tren jumlah ini sebenarnya mengalami penyusutan dibanding September 2024 dimana penduduk 20% ke atas mampu berkontribusi sebesar 46,24% dari total pengeluaran penduduk.

Sementara itu, berbanding terbalik dengan 20% penduduk teratas, masyarakat yang masuk kategori penduduk 40% menengah mengalami peningkatan peranannya. Kelompok ini tercatat memiliki kontribusi sebesar 35,92% dari total pengeluaran. Ada kenaikan kontribusi dibandingkan September 2024 yang hanya 35,35%.

Tren tersebut juga terjadi di dalam kelompok penduduk 40% terbawah. Kontribusi mereka naik dari 18,41% pada September 2024 menjadi 19,28% pada September 2025.

Kondisi Pengeluaran Januari 2026

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) melaporkan rata-rata proporsi pendapatan konsumen yang dibelanjakan anjlok pada Januari 2026, menyentuh titik terendah dalam kurun waktu 6 tahun terakhir.

Berdasarkan data Survei Konsumen BI Januari 2026, rata-rata porsi pendapatan masyarakat yang digunakan untuk konsumsi turun ke level 72,3%. Angka ini merosot dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang masih mencatatkan angka 74,3%.

Bahkan, jika ditarik data historis lebih jauh ke belakang maka level 72,3% itu merupakan rekor terendah sejak Desember 2020 atau enam tahun lalu, yang mana porsi konsumsi sempat menyentuh 69,0% akibat hantaman pandemi Covid-19.

Penurunan porsi belanja ini diikuti peningkatan alokasi pendapatan yang dialihkan untuk simpanan atau tabungan dan membayar cicilan pinjaman.

Data BI menunjukkan, proporsi pendapatan yang disimpan (tabungan) pada Januari 2026 ada di level 16,5%, naik dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 14,8%. Angka tabungan ini juga merupakan yang tertinggi sejak awal 2023.

Selain menabung, masyarakat juga tampak lebih terbebani oleh kewajiban utang. Rasio pembayaran cicilan pinjaman terhadap pendapatan tercatat naik menjadi 11,2% pada Januari 2026, dibandingkan 10,8% pada akhir tahun lalu.

Secara demografi pendapatan, aksi tahan uang paling kencang dilakukan oleh kelompok masyarakat kelas menengah-atas.

Kelompok dengan pengeluaran di atas Rp5 juta per bulan mencatatkan penurunan porsi konsumsi paling dalam, yaitu hanya 70,1% dari total pendapatan mereka.

Sebaliknya, kelompok masyarakat bawah dengan pengeluaran Rp1-2 juta per bulan masih harus membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan hidup, dengan rasio konsumsi yang masih tinggi di level 74,5%.

Anomali dengan Keyakinan Konsumen
Fenomena ini menciptakan sebuah anomali pada awal 2026. Pasalnya, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) terbaru menunjukkan kenaikan 3,5 poin, dari 123,5 pada Desember 2024 menjadi 127 pada Januari 2026, angka tertinggi dalam setahun terakhir atau sejak Januari 2025 (127,2).

Sebagai informasi, survei yang dilakukan oleh BI itu menunjukkan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi mereka terhadap masa depan. IKK merupakan indikator yang dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan konsumsi dan tabungan rumah tangga.

IKK menggunakan tahun acuan dengan nilai 100. Artinya indeks kepercayaan konsumen pada Januari 2026 berada di zona optimistis atau di atas nilai acuan.

"Survei Konsumen Bank Indonesia pada Januari 2026 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).

Berdasarkan pengeluaran, kenaikan IKK Januari terjadi di hampir semua kelompok yaitu >5 juta (dari 128,3 menjadi 134,3); Rp3,1—4 juta (dari 118,3 menjadi 120,7); Rp2,1—3 juta (dari 117,9 menjadi 121,2); dan Rp1—2 juta (dari 113,7 menjadi 118,8). Sementara kelompok pengeluaran Rp4,1—5 juta menurunkan dari 129,2 menjadi 124,2.

Apa Strategi Pemerintah?

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan strategi untuk mempercepat penyerapan belanja negara guna memacu perputaran uang di masyarakat, usai alokasi pendapatan masyarakat untuk belanja pada awal 2026 menyentuh level terendah dalam 6 tahun terakhir.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menyatakan, meskipun data porsi pendapatan untuk konsumsi menurun, indikator Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebenarnya menunjukkan tren perbaikan yang konsisten sejak September tahun lalu.

Untuk memitigasi risiko penahanan belanja oleh rumah tangga, Febrio menegaskan pemerintah akan mengambil peran lebih agresif melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi kita akan terus jaga konsumsi masyarakat dan juga belanja pemerintah juga kita pasti akan lebih cepat. Jadi supaya uang bisa berputar banyak di perekonomian," ujarnya di Jakarta di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa itu mengaku optimistis strategi ini dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah terbentuk. Dia menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 yang mencatatkan pembalikan signifikan ke level 5,39%.

Pemerintah, lanjutnya, berambisi menjaga tren positif tersebut pada tiga bulan pertama tahun ini. Bahkan, Kemenkeu membidik pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 yang lebih tinggi.

"Jadi kita harapkan di Q1 [kuartal I/2026] ini juga momentumnya kita jaga, sehingga kita bisa jaga pertumbuhannya di sekitar 5,5% ke atas," ungkapnya.

Lebih lanjut, Febrio meyakini bahwa jika target pertumbuhan di atas 5,5% tersebut tercapai melalui kombinasi konsumsi rumah tangga yang dijaga dan belanja pemerintah yang digeber maka penciptaan lapangan kerja akan mengikuti secara otomatis.