JAKARTA - Perombakan direksi PT Pelni usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Kamis, 18 Juni 2026 lalu menuai sorotan. Dalam keputusan RUPS, Tri Andayani dan Anik Hidayati digantikan masing-masing oleh Budi Setyawan Wijaya sebagai Direktur Utama dan Triswahyu Herlina sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

Menurut Direktur Eksekutif The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi, Pelni ketika tidak diawaki dengan sosok yang mengerti bisnis maritim akan sulit berkembang. Digitalisasi Maritim, Pelni dan DTP Perkuat Layanan Berbasis Teknologi Satelit LEO BuanterOne

“Jadi masa kejayaan Pelni ini sudah redup, tiba-tiba direksi diganti dengan orang yang background-nya tidak tahu bisnis maritim, tambah mau dibawa ke mana, apa terobosan dirut baru?” tegas Siswanto di Jakarta, Senin, 22 Juni 2026.

Budi sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Integrasi Aviasi Solusi atau InJourney Aviation Services (IAS). Ia juga pernah menjabat sebagai Komisaris Telkomsigma (2023-2025), Direktur Strategic Portfolio PT Telkom Indonesia Tbk (persero) (2020-2025), Streamlining Subsidiaries Transformation Program Leader PT Telkom Indonesia Tbk (persero) (2020).

Kemudian, Direktur Utama PT Admedika (2017-2020), Komisaris Utama Telkomedika (2017-2020), Komisaris Utama PT Balebat (2017), Direktur Utama PT MD Media (2015-2017), Direktur Utama PT Melon Indonesia (2013-2015), CFO PT Melon Indonesia ( 2010-2013).

Pakar Pelabuhan Kritik Rencana Merger PELNI hingga Pelindo, Alihkan Beban Negara ke BUMN Komersial



Lanjut Siswanto, dilihat dari latar belakang tersebut maka diprediksi Pelni yang memiliki bisnis di bidang angkutan laut bakal sulit berkembang di tengah kondisi penumpang kapal yang terus menyusut. “Yang mengerti bisnis pelayaran saja tidak mampu mengatasi kondisi ini, apalagi yang tidak. Dalam bisnis pelayaran itu sangat rumit, ini berbeda dengan bisnis lainnya,” ungkap Siswanto.

Ia menyebut selama ini Pelni juga menjadi perusahaan yang seakan hidup segan mati tak mau. Berbagai bantuan pemerintah seperti Penyertaan Modal Negara (PMN) hingga Public Service Obligation (PSO) terus dilakukan untuk menghidupi perusahaan ini.

“Agak sulit dalam situasi seperti sekarang, pesimis perusahaan ini bisa berkembang,” tandasnya.

Susunan Jajaran Direksi terbaru PT Pelni (Persero) :

1. Direktur Utama : Budi Setyawan Wijaya

2. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Triswahyu Herlina

3. Direktur Armada dan Teknik : Kokok Susanto

4. Direktur SDM dan Umum : Heri Purnomo

5. Direktur Usaha Angkutan Penumpang : Nuraini Dessy W

6. Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut : Hana Suhardi

Susunan Dewan Komisaris PT Pelni (Persero) :

1. Komisaris Utama : Soenarko Gatie Atmodjo

2. Komisaris : Faturohman

3. Komisaris : Budi Mantoro

4. Komisaris : Moekhlas Sidik

5. Komisaris Independen : Sosialisman Hidayat Hasibuan.

Bisnis.com, JAKARTA —Awal 2026 menjadi momentum bagi sejumlah emiten untuk mengamankan fasilitas pendanaan dari kredit perbankan. Langkah itu ditempuh di tengah suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) yang bertahan di level 4,75%.

Pada Februari 2026, sedikitnya ada tiga emiten yang mengumumkan penandatanganan perjanjian fasilitas kredit perbankan. Mereka adalah PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. (ELPI), PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC), dan PT Nusa Palapa Gemilang Tbk. (NPGF).

Wawan Heri Purnomo, Sekretaris Perusahaan Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari, memaparkan bahwa perseroan memperoleh kredit investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, yang tertuang dalam perjanjian yang ditandatangani pada 24 Februari 2026.

Fasilitas kredit itu mencakup kredit investasi IX Rp280 miliar dan kredit investasi X Rp115,2 miliar. Dengan demikian, total nilai fasilitas kredit itu mencapai Rp395,2 miliar. Lebih terperinci, fasilitas kredit investasi IX digunakan untuk pengadaan 6 unit kapal, yang terdiri atas Offshore Support Vessel/Offshore Supply Barge (OSV/OSB), Harbour Tug, Crew Boat, dan Pilot Boat.

“Pengadaan kapal tersebut khusus untuk kontrak PT Layar Nusantara Gas,” paparnya dalam keterbukaan informasi, Rabu (25/2/2026).

Sementara itu, fasilitas kredit investasi X digunakan untuk pengadaan 4 unit kapal baru jenis Offshore Support Vessel (OSV) dan/atau Crew Boat. Fasilitas kredit investasi IX telah mendapatkan kontrak selama 18 tahun untuk Floating Liquid Natural Gas (FLNG) pada Teluk Bintuni Papua Barat.

Dengan demikian, lanjutnya, terdapat kepastian pembayaran liabilitas dengan kemampuan pembayaran positif karena kontrak jangka panjang selama 18 tahun.

Dari sektor energi, Medco mendapatkan pinjaman dari PT Bank ICBC Indonesia senilai Rp800 miliar yang akan digunakan untuk membiayai kebutuhan belanja modal (capital expenditure/capex) perseroan.

Siendy K. Wisandana, Corporate Secretary Medco Energi Internasional, menyebutkan bahwa perseroan telah menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank ICBC Indonesia pada tanggal 4 Februari 2026.

“Nilai pokok pinjaman Rp800 miliar, jatuh tempo 60 bulan dari tanggal pencairan pertama,” kata Siendy dalam keterbukaan informasi tersebut, dikutip Kamis (5/2/2026).

Emiten pupuk NPGF juga mengumumkan telah meraih fasilitas pinjaman dari PT Bank Sinarmas Tbk. (BSIM) dengan total nilai mencapai Rp54,02 miliar. Fasilitas tersebut akan dimanfaatkan sebagai opsi pembiayaan modal kerja perseroan.

Direktur NPGF Prim Galawira A. menyampaikan bahwa pinjaman tersebut dituangkan dalam perjanjian fasilitas kredit antara perseroan dan PT Bank Sinarmas Tbk. yang ditandatangani pada 29 Januari 2026.

Lebih terperinci, fasilitas tersebut terdiri atas demand loan (uncommitted revolving) dengan plafon Rp45 miliar dan suku bunga 9,75% per tahun dengan jangka waktu hingga 16 Oktober 2026.

Selain itu, terdapat fasilitas PRK (committed revolving) dengan plafon Rp9 miliar dan suku bunga 9,75% per tahun yang berlaku hingga 16 Oktober 2026.

Perseroan juga memperoleh fasilitas corporate credit card dengan plafon Rp20 juta, suku bunga 21% per tahun, dan jangka waktu hingga 30 Juni 2029.

Di level anak usaha, PT Indonesia Paradise Property Tbk. (INPP) mengumumkan bahwa PT Mitra Gemilang Mahacipta (MGM) telah meraih fasilitas kredit senilai total Rp265 miliar dari PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA).

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Sekretaris Perusahaan INPP Ispandiati Makmur mengungkapkan bahwa fasilitas kredit dari BCA tersebut diperoleh PT Mitra Gemilang Mahacipta (MGM), yang merupakan entitas anak INPP pada 13 Februari 2026.

“Perseroan [INPP] melakukan pemberian jaminan hutang berupa corporate guarantee kepada BCA sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperoleh MGM dari BCA,” ujar Ispandiati, dikutip Senin (16/2/2026).

Adapun, fasilitas kredit dari BCA yang diperoleh entitas INPP tersebut terdiri atas fasilitas kredit investasi sebesar Rp255 miliar dan fasilitas kredit lokal sebesar Rp10 miliar.

Sementara itu, agunan atas fasilitas itu berupa corporate guarantee dan gadai saham INPP di MGM sebanyak 13.888 lembar saham. “Pemberian fasilitas kredit kepada MGM akan membantu pengembangan usaha bagi MGM,” tutur Ispandiati.