Bisnis.com, JAKARTA – Emiten konstruksi pelat merah PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) menambah portofolio di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan menandatangani kontrak proyek pembangunan Jalan Kawasan Kompleks Yudikatif.

Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo mengatakan perseroan menandatangani kontrak proyek strategis Pembangunan Jalan Kawasan Kompleks Yudikatif dengan nilai Rp1,94 triliun.

“Infrastruktur jalan ini akan menjadi tulang punggung konektivitas bagi kawasan lembaga peradilan dan hukum negara di jantung IKN. Keberadaannya akan memperkuat peran IKN sebagai pusat pemerintahan dan simbol tata kelola nasional yang efisien dan modern,” ujar Joko dalam siaran pers, Senin (3/11/2025).

Adapun, penandatanganan kontrak proyek itu dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang dihadiri Ketua Otorita IKN Basuki Hadimuljono bersama sejumlah pimpinan perusahaan konstruksi nasional, termasuk PTPP.

Lebih lanjut, proyek tersebut dilaksanakan dengan skema Joint Operation (JO) dengan PTPP berperan sebesar 25%. Masa pelaksanaan proyek berlangsung selama 793 hari kalender yang terhitung sejak 31 Oktober 2025 hingga 1 Januari 2027, dan dilanjutkan masa pemeliharaan selama satu tahun.

Joko memaparkan proyek yang dikerjakan PTPPmencakup sejumlah ruas strategis di Kawasan Kompleks Yudikatif IKN, antara lain Ruas 36, Ruas 16 & 2, Ruas 17, Ruas Botanical, dan Ruas Gerbang Barat, termasuk pembangunan jembatan penghubung antar-ruas utama.

“PTPP berkomitmen menghadirkan infrastruktur berkualitas tinggi dengan menerapkan prinsip green construction, efisiensi sumber daya, pemanfaatan teknologi digital, dan keselamatan kerja yang menjadi roh utama pembangunan IKN. Kami ingin memastikan setiap ruas jalan yang dibangun tidak hanya fungsional, tetapi juga ramah lingkungan,” ujar Joko.

Melalui keterlibatannya di IKN, Joko menegaskan PTPP tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun kepercayaan, reputasi, dan masa depan Indonesia yang berdaya saing global.

“Kehadiran PTPP di IKN menjadi cerminan konsistensi kami dalam mendukung transformasi Indonesia menuju pusat pemerintahan yang efisien, hijau, dan berkelanjutan,” tutup Joko.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.