SIKKA - Jelang tahun ajaran baru, potensi munculnya pungutan liar (pungli) di sekolah kembali menjadi sorotan. Berbagai biaya yang kerap dibungkus dengan alasan perpisahan, penulisan ijazah hingga uang terima kasih dikhawatirkan kembali membebani orang tua siswa jika tidak diawasi secara ketat oleh pemerintah daerah.

Kekhawatiran tersebut disampaikan Fraksi Partai Perindo dalam Rapat Paripurna DPRD Sikka dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi atas Pidato Pengantar Bupati Sikka tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Rabu, 10 Juni 2026.

Legislator Partai Perindo Yuslin Nursivin Dua Botha meminta Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) segera mengambil langkah antisipatif agar praktik pungutan yang tidak memiliki dasar hukum tidak terjadi di satuan pendidikan.

Menurut Yuslin Nursivin Dua Botha, pemerintah daerah perlu mengeluarkan kebijakan yang tegas kepada seluruh sekolah agar tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta didik maupun orang tua atau wali murid.

“Termasuk pungutan yang dikemas dengan istilah uang terima kasih, uang penulisan ijazah, uang perpisahan wajib, maupun bentuk pungutan lainnya yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas,” katanya.

Tak hanya meminta penerbitan kebijakan yang tegas, Fraksi Partai Perindo juga mendorong peningkatan pengawasan terhadap seluruh satuan pendidikan. “Langkah tersebut penting untuk memastikan tidak ada celah bagi praktik pungutan yang dapat memberatkan masyarakat, terutama pada masa transisi menuju tahun ajaran baru,” tuturnya.

SIKKA - Jelang tahun ajaran baru, potensi munculnya pungutan liar (pungli) di sekolah kembali menjadi sorotan. Berbagai biaya yang kerap dibungkus dengan alasan perpisahan, penulisan ijazah hingga uang terima kasih dikhawatirkan kembali membebani orang tua siswa jika tidak diawasi secara ketat oleh pemerintah daerah.

Kekhawatiran tersebut disampaikan Fraksi Partai Perindo dalam Rapat Paripurna DPRD Sikka dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi atas Pidato Pengantar Bupati Sikka tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Rabu, 10 Juni 2026.

Legislator Partai Perindo Yuslin Nursivin Dua Botha meminta Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) segera mengambil langkah antisipatif agar praktik pungutan yang tidak memiliki dasar hukum tidak terjadi di satuan pendidikan.

Menurut Yuslin Nursivin Dua Botha, pemerintah daerah perlu mengeluarkan kebijakan yang tegas kepada seluruh sekolah agar tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta didik maupun orang tua atau wali murid.

“Termasuk pungutan yang dikemas dengan istilah uang terima kasih, uang penulisan ijazah, uang perpisahan wajib, maupun bentuk pungutan lainnya yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas,” katanya.

Tak hanya meminta penerbitan kebijakan yang tegas, Fraksi Partai Perindo juga mendorong peningkatan pengawasan terhadap seluruh satuan pendidikan. “Langkah tersebut penting untuk memastikan tidak ada celah bagi praktik pungutan yang dapat memberatkan masyarakat, terutama pada masa transisi menuju tahun ajaran baru,” tuturnya.

Lihat video: Konsolidasi dan Pendidikan Politik Partai Perindo



Fraksi Partai Perindo mengingatkan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, khususnya Pasal 12, secara tegas melarang Komite Sekolah melakukan pungutan dari peserta didik maupun orang tua atau wali murid.

“Aturan tersebut juga melarang penjualan buku pelajaran, bahan ajar dan seragam sekolah oleh komite sekolah,” ungkap Yuslin yang merupakan alumnus Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

Bagi Fraksi Partai Perindo, kepatuhan terhadap regulasi tersebut harus menjadi perhatian bersama agar akses pendidikan tidak dibayangi biaya-biaya yang tidak memiliki dasar hukum.

Sebagaimana diketahui, pungutan liar di sekolah merupakan penarikan biaya oleh oknum penyelenggara pendidikan yang tidak memiliki dasar hukum. Praktik tersebut tidak hanya membebani orang tua siswa, tetapi juga menjadi bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.

JAKARTA - Kantor Imigrasi Ngurah Rai menangkap AP, warga negara Australia yang menjadi buronan interpol atas dugaan tindak pidana lintas negara. AP ditangkap saat hendak meninggalkan Indonesia secara diam-diam melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bugie Kurniawan mengatakan peristiwa bermula saat petugas imigrasi tengah melakukan pemeriksaan keimigrasian penumpang pesawat private CAPA JET dengan nomor penerbangan N917CJ, rute Denpasar menuju Maputo - Mozambik.

Pesawat tersebut membawa tiga orang (stay on board) dan empat penumpang warga negara asing, yaitu ARR (WN Portugal), GAM (WN Brasil), GS (WN Italia), dan FMJ (WN Brasil). Dalam pemeriksaan itu, petugas mencurigai GAM yang tidak tidak memiliki data perlintasan masuk maupun izin tinggal sah di Indonesia.

Keberangkatan GAM sempat ditunda untuk pemeriksaan mendalam. Alih-alih menunggu, GAM dan penumpang lainnya justru menyusup ke pesawat dan hendak terbang.

"Namun, sebelum tindakan lebih lanjut diambil, seluruh penumpang justru menyusup ke dalam pesawat tanpa izin, dan pesawat tersebut bersiap lepas landas tanpa mengindahkan arahan petugas," ujar Bugie, Kamis (11/6/2026).

Beruntungnya, petugas imigrasi segera berkoordinasi dengan otoritas bandara untuk menghentikan penerbangan. GAM pun kembali diperiksa dan tim mendapati bahwa paspor yang dimiliki ialah palsu.

Lihat video: Tak Bisa Kabur Lagi! Riza Chalid Kini Jadi Buronan Interpol Paling Dicari | Sindo Today

"Hasil pemeriksaan lanjutan mengungkap bahwa paspor Brasil atas nama GAM tersebut adalah palsu. Identitas asli pria berusia 55 tahun itu adalah AP, seorang warga negara Australia kelahiran Whyalla, Australia," lanjut Bugie.

Bugie juga menyebut bahwa AP terdeteksi sistem dalam daftar HIT Interpol dengan skor kecocokan 100% sebagai Suspect. AP diduga merupakan buronan yang tengah dicari oleh aparat penegak hukum internasional terkait kasus tindak pidana lintas negara.

Berdasarkan dokumen notice dari Interpol, AP diketahui merupakan tokoh berpengaruh dalam jaringan Transnational Serious Organised Crime (TSOC) dan anggota terkemuka kelompok geng motor.

Menurut Australian Federal Police (AFP) bahwa AP bertanggung jawab atas serangkaian penyelundupan narkotika ilegal ke wilayah Australia dalam skala besar.

"Yang bersangkutan diketahui telah lama menghindari penegak hukum dan diduga berupaya meninggalkan kawasan secara diam-diam menggunakan dokumen perjalanan yang diperoleh secara tidak sah guna melarikan diri ke luar jangkauan hukum dan melanjutkan aktivitas jaringannya dari luar Australia," jelas Bugie.

Merespons temuan tersebut, Kantor Imigrasi Ngurah Rai langsung berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Divisi Hubungan Internasional Polri untuk mendalami kasus serta berkomunikasi dengan penegak hukum asing. Secara paralel, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memeriksa pesawat beserta seluruh muatannya.

Karena adanya indikasi keterlibatan subjek dalam jaringan kejahatan transnasional, kerja sama internasional juga dilakukan bersama Drug Enforcement Administration (DEA) Amerika Serikat dan AFP.

"AP resmi diamankan, dikenakan pencegahan dan penangkalan (cekal) seumur hidup dari wilayah Indonesia, dan selanjutnya dideportasi untuk menjalani proses hukum di Australia," tandas Bugie.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyebut praktik pungutan liar ( pungli ) masih membayangi proses penerimaan murid baru. Hal itu sebagaimana terekam dalam hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024.

Dalam survei tersebut, 28% praktik pungutan liar terjadi dalam proses penerimaan murid baru. Selain itu, 10% responden mengaku mengetahui adanya pemberian imbalan kepada pihak tertentu selama pelaksanaan sistem penerimaan.

Direktur Jejaring Pendidikan KPK Dian Novianthi mengatakan, praktik pungli dan 'imbalan' berpotensi menumbuhkan perilaku koruptif yang lebih jauh serta konflik kepentingan, termasuk anggapan bahwa keberhasilan dapat dicapai melalui jalan pintas.

"Bagaimana kita berharap anak tumbuh menjadi pribadi berintegritas jika pada proses awal yang mereka lihat justru penuh kecurangan? Jangan biarkan kecurangan menjadi fondasi pendidikan," kata Dian dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (7/6/2026).

Dian menjelaskan, proses SPMB termasuk dalam gerbang pertama pendidikan yang juga harus dijaga integritasnya. Jika sejak awal sudah terjadi kecurangan, nilai-nilai yang ingin dibangun melalui pendidikan bisa ikut tergerus. "Termasuk budaya antikorupsi," ujarnya.

Menurut Dian, SPI Pendidikan 2024 juga menemukan adanya normalisasi gratifikasi di lingkungan pendidikan. Sebanyak 30% tenaga pendidik menganggap gratifikasi sebagai hal yang lumrah, sementara 65% menyebut orang tua masih kerap memberikan 'hadiah atau bingkisan' kepada guru atau tenaga pendidik saat momen hari raya atau kenaikan kelas.

Temuan ini, kata Dian, menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang pemberian hadiah sebagai sesuatu yang wajar. "Padahal, jika tidak dikelola dengan baik, praktik tersebut dapat berkembang menjadi bentuk konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang yang lebih serius, bahkan membuka ruang tindak pidana."

PUNCAK JAYA - Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempererat hubungan dengan warga, Satgas Pamtas Mobile Yonif 631/Antang melaksanakan kegiatan Bhakti TNI di Gereja Ara Ogombo, Kampung Dagai, Distrik Dagai, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, Kamis 4 Juni 2026.

Kegiatan yang dipimpin oleh Letda Inf Dody Ernando dengan melibatkan 10 personel tersebut difokuskan pada penyelesaian pembangunan fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) yang sebelumnya sedang dikerjakan.

Perwira Penerangan Satgas, Letda Caj Dicky Cakra Saputra menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan teritorial dan penguatan hubungan antara TNI dengan masyarakat.

Masyarakat dan pengurus gereja menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Satgas Yonif 631/Antang atas bantuan dan kepedulian yang diberikan.

Diharapkan melalui kegiatan Bhakti TNI ini, hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik demi terciptanya keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan bersama.

JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sunarko. Dia terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) karena memiliki hubungan tidak wajar di luar pernikahan dengan RJ yang merupakan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk Pilkada 2024.

Putusan ini dibacakan dalam sidang putusan DKPP yang digelar Jumat (5/6/2026). "Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Sunarko selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu Timur terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ujar Ketua Majelis Heddy Lugito.

Dalam sidang pemeriksaan diketahui bahwa Sunarko dan RJ tinggal bersama dalam sebuah rumah indekos pada periode April-Agustus 2025. Padahal, Sunarko sudah memiliki keluarga dan istri.

DKPP menilai tindakan Sunarko tidak patut dan tidak pantas karena hingga sidang pemeriksaan perkara ini, dia masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah. DKPP juga menilai Sunarko telah memanfaatkan kuasanya sebagai atasan RJ.

“Teradu sudah memberi contoh buruk kepada jajaran yang ada di bawahnya. Teradu selaku Anggota Penyelenggara Pemilu seharusnya memberi contoh yang baik serta mampu memelihara dan menjaga kehormatan lembaga KPU terutama KPU Ogan Komering Ulu Timur tempat Teradu mengabdi,” kata Anggota Majelis I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Sunarko juga terbukti melakukan pungutan liar (pungli) kepada lima calon PPK saat seleksi PPK untuk Pilkada 2024, termasuk kepada RJ. Total pungutan tersebut sebesar Rp5 juta.

“DKPP menilai tindakan Teradu yang meminta uang atau pungutan liar kepada Anggota PPK atau uang komitmen karena sudah menjadi Anggota PPK merupakan tindakan yang melanggar hukum dan etika penyelenggara pemilu,” ujar Anggota Majelis Ratna Dewi Pettalolo.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa usulan pendanaan yang bersumber dari surplus Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak disepakati dalam pembahasan akhir revisi UU P2SK, sehingga pungutan terhadap industri jasa keuangan tetap diberlakukan.

“Terkait sumber pendanaan OJK dengan mandat barunya, betul bahwa skema sumber pendanaan OJK saat ini tetap berjalan sebagaimana secara mandiri dari pungutan sektor jasa keuangan dan dukungan APBN sebagaimana yang diatur Undang-Undang P2SK saat ini,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko dalam konferensi pers hasil RDKB Mei 2026 di Jakarta, Jumat.

Hernawan menegaskan bahwa OJK akan menjalankan mandat yang diberikan melalui revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) secara efektif, profesional, dan akuntabel.

“Terkait dengan dukungan infrastruktur, termasuk anggaran, memang betul merupakan konsekuensi logis dari lahirnya mandat baru tersebut. Dengan demikian dan kami juga meyakini bahwa ini akan menjadi concern bersama untuk terwujudnya pelaksanaan pengaturan dan pengawasan yang berkualitas untuk mendukung kepentingan publik dan ekosistem di dalam industri keuangan,” kata dia.

Mengenai kewenangan DPR untuk melakukan evaluasi kinerja OJK, Hernawan menjelaskan bahwa mekanisme tersebut sebenarnya telah diatur dalam ketentuan yang berlaku saat ini.

OJK diwajibkan menyampaikan laporan kinerja kelembagaan secara tertulis kepada Presiden dan DPR, yang kemudian dievaluasi oleh DPR sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja seluruh anggota dewan komisioner dan OJK secara kelembagaan.

“Oleh karena itu, evaluasi kinerja terhadap pimpinan OJK sudah inherent, artinya telah menjadi bagian dari kerangka akuntabilitas OJK yang selama ini sudah berlaku. Jadi kita tetap akan melakukan untuk proses pelaporannya,” kata dia.

Terkait penambahan tugas bagi OJK salah satunya termasuk pengaturan dan pengawasan bursa mineral dan komoditas strategis, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen penuh menjalankan amanah dan kepercayaan yang diberikan pemerintah serta DPR melalui perubahan UU P2SK.

Menurutnya, hal ini sebagai bagian dari upaya memperkuat dan menjaga stabilitas sektor keuangan Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, ujar Friderica, OJK akan terus menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, serta pelindungan konsumen dan masyarakat secara profesional, prudent, dan akuntabel.

Ia menambahkan, OJK juga mengharapkan dukungan penguatan sumber daya serta sinergi dari seluruh pemangku kepentingan agar amanah yang diberikan kepada lembaga tersebut dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU tentang Perubahan atas UU P2SK di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 6 April lalu, Komisi XI DPR RI mengungkap adanya wacana penghapusan pungutan OJK terhadap industri jasa keuangan.

Seiring dengan itu, muncul alternatif agar sumber pendanaan OJK bisa berasal dari surplus BI dan LPS, dan tidak lagi berasal dari pungutan industri yang selama ini masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam APBN.

Adapun Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (4/6) telah menyetujui RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK disahkan menjadi undang-undang.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal mengatakan terdapat 15 materi muatan perubahan dalam RUU P2SK. Salah satunya yakni penambahan tugas OJK untuk melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap kegiatan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, serta bursa mineral dan komoditas strategis, termasuk pengelolaan dana publik lainnya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni buka suara merespons sebuah dugaan aksi pungutan liar (pungli) terhadap pengguna jalan terjadi di kawasan Pertigaan Kamal, dekat Sambal Bakar Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Senin (1/6/2026) malam sekitar pukul 21.00 WIB. Dugaan tersebut mencuat setelah beredar video yang memperlihatkan sejumlah orang diduga melakukan pungutan terhadap pengendara yang melintas di lokasi.

Hingga kini belum diketahui secara pasti kronologi lengkap maupun pihak-pihak yang terlibat. Menanggapi hal tersebut, Sahroni meminta Kapolres Metro Jakarta Barat segera bergerak cepat mengidentifikasi dan menangkap para pelaku yang terlibat.

“Saya minta Pak Kapolres Jakbar langsung tindak para pelaku. Kejar sampai dapat, ciduk semuanya. Kita belum selesai menghadapi persoalan begal, sekarang muncul lagi aksi pungli seperti ini,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).

“Jangan dianggap sepele. Karena kalau praktik-praktik kejahatan jalanan seperti ini diberi ruang sedikit saja, pasti akan menjamur dan menjadi inspirasi bagi pelaku lain untuk melakukan hal serupa,” sambungnya.

Menurut Sahroni, ketegasan aparat sangat penting untuk mencegah kejahatan serupa menyebar ke wilayah lain dan menciptakan rasa tidak aman di tengah masyarakat. “Hari ini ketahuan di Jakarta Barat, besok bisa muncul di Jakarta Utara, atau daerah lainnya. Karena itu polisi harus memberikan tindakan tegas agar menjadi efek jera bagi pelaku sekaligus peringatan bagi siapa pun yang berniat melakukan tindakan serupa. Jangan sampai masyarakat merasa takut atau tidak nyaman hanya untuk melintas di jalan umum,” tegas Sahroni.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menilai ekspor kelapa sawit melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak akan berdampak signifikan terhadap dana pungutan ekspor yang dikumpulkan oleh BPDP.

“Yang diterima BPDP maupun Kementerian Keuangan melalui pungutan ekspor atau bea keluar itu masih tetap akan sama, karena tetap ada yang ekspor. Akan terganggu kalau tidak ada ekspor,” ujar Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Mohammad Alfansyah ketika ditemui di Kantor BPDP, Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, ia merujuk pada tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2025 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Pada Kementerian Keuangan.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan tersebut, tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk CPO (minyak sawit mentah) dan produk turunannya berubah paling tinggi sebesar 12,5 persen dari Harga Referensi CPO Kementerian Perdagangan.

“Jadi, yang diterimakan BPDP tetap akan sama. Sepanjang masih ada ekspor, masih ada pungutan itu,” ucap Alfansyah.

Terkait dengan bagaimana mekanisme penyetoran pungutan ekspor komoditas sawit dengan kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia, Alfansyah menyampaikan masih menunggu teknisnya.

“Masalah teknisnya kami belum lihat, ya, nanti seperti apa. Kami mengikuti saja,” kata Alfansyah.

Ia meyakini pemerintah memiliki pertimbangan, rencana, dan strategi tersendiri terkait ekspor kelapa sawit melalui DSI.

Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 pada 20 Mei lalu mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA, yang salah satunya terkait dengan aturan BUMN menjadi eksportir tunggal untuk sejumlah komoditas strategis.

Penugasan PT DSI yang menjadi BUMN khusus ekspor tersebut akan berjalan dalam dua tahap.

Tahap pertama berlangsung pada periode 1 Juni sampai 31 Desember 2026. Pada tahap awal, DSI hanya berperan untuk mengawasi pelaporan terkait ekspor komoditas batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy (paduan besi). Peran DSI nantinya akan diperluas sesuai kebutuhan pemerintah dan kesiapan lembaga tersebut.

Pada tahap kedua yang akan dimulai per 1 Januari 2027, DSI akan menjadi perusahaan trader. Artinya, DSI akan membeli langsung dari eksportir dan menjualnya ke pasar internasional. Dana hasil penjualan tersebut kemudian akan kembali sepenuhnya ke Indonesia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

MEKKAH - Persoalan kepadatan jemaah di Mina kembali menjadi perhatian dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Meski secara umum pelaksanaan haji tahun ini dinilai berjalan baik, keterbatasan ruang dan fasilitas di kawasan Mina masih menjadi tantangan yang dirasakan langsung oleh jemaah Indonesia.

Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Marwan Dasopang, menilai persoalan tersebut tidak bisa terus dibiarkan berulang tanpa solusi jangka panjang. Hal itu disampaikannya melalui rilis yang diterima Parlementaria di Mina, Makkah, Arab Saudi, Jumat (29/5/2026).

Menurut Marwan, secara keseluruhan tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berlangsung sesuai agenda dan patut diapresiasi. Pelayanan kepada jemaah, kata dia, telah berjalan cukup baik sejak fase kedatangan hingga puncak ibadah haji.

“Secara keseluruhan penyelenggaraan haji berjalan baik. Tahapan-tahapan awal hingga puncak pelaksanaan ibadah berlangsung sesuai agenda. Kita patut mengapresiasi berbagai pihak yang telah bekerja keras memberikan pelayanan kepada jemaah. Namun kondisi di Mina masih menjadi tantangan utama,” kata Politisi Fraksi PKB ini.

Ia menjelaskan, keterbatasan kapasitas kawasan Mina menyebabkan kepadatan sulit dihindari, terutama saat jutaan jemaah dari berbagai negara berkumpul dalam waktu bersamaan untuk menjalani mabit dan lempar jumrah. Akibatnya, ruang gerak jemaah menjadi sempit dan kenyamanan menurun.

Selain persoalan ruang, Timwas Haji DPR RI juga menerima berbagai laporan terkait fasilitas dasar yang belum optimal. Sejumlah jemaah mengeluhkan pendingin udara (AC) yang tidak bekerja maksimal serta pasokan air yang belum memadai di beberapa titik.

“Kita menerima berbagai masukan terkait fasilitas di Mina. Ada persoalan AC yang tidak berfungsi optimal, ketersediaan air yang kurang memadai, serta berbagai kendala lain yang muncul akibat tingginya kepadatan jemaah dalam satu kawasan yang sangat terbatas,” ujarnya.

Marwan menilai persoalan Mina membutuhkan pendekatan baru yang lebih progresif. Menurutnya, apabila perluasan area Mina sudah tidak memungkinkan karena keterbatasan lahan, maka pemerintah perlu mulai mempertimbangkan alternatif lain, termasuk pembangunan tenda bertingkat.

“Kita harus mulai memikirkan formula baru. Jika area Mina memang tidak bisa diperluas, maka perlu dipertimbangkan berbagai opsi seperti tenda bertingkat atau skema lain yang memungkinkan ruang bagi jemaah menjadi lebih longgar dan manusiawi,” katanya.

Selain pembangunan fisik, Timwas Haji DPR juga mulai mendorong optimalisasi skema tanazul sebagai salah satu solusi mengurangi kepadatan. Dalam skema tersebut, sebagian jemaah tidak harus mabit di tenda Mina dan dapat kembali ke hotel yang telah ditentukan dengan pengaturan khusus.

Marwan memperkirakan sekitar 60 ribu jemaah Indonesia berpotensi mengikuti skema tersebut karena lokasi hotel mereka dinilai masih memungkinkan untuk mobilisasi menuju lokasi ibadah.

“Dari sekitar 201 ribu jemaah Indonesia, mungkin ada sekitar 60 ribu jemaah yang dapat dipertimbangkan untuk mabit di hotel dengan pengaturan yang baik dan tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ini dapat diwujudkan, ruang di Mina akan jauh lebih longgar bagi jemaah yang tetap berada di tenda,” jelasnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa penerapan skema tanazul maupun pembangunan fasilitas baru memerlukan kajian mendalam, pengorganisasian yang matang, serta komunikasi intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. Karena itu, ia berharap kehadiran Kementerian Haji dan Umrah RI nantinya dapat memperkuat proses negosiasi dan koordinasi demi mencari solusi permanen atas persoalan Mina.

“Ini bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan koordinasi yang kuat, dukungan regulasi, serta komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. Namun persoalan Mina tidak boleh dibiarkan berulang tanpa solusi. Kita harus berani mencari terobosan demi meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah Indonesia,” tegasnya.

JAKARTA - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR, Abdul Wachid menyoroti sejumlah persoalan penting dalam fase puncak ibadah haji di Arafah, Mizdalifah dan Mina (Armuzna). Di antara yang disoroti yakni keterlambatan bus dan kepadatan tenda jemaah.

“Memang ada beberapa catatan minor, terutama saat pergerakan dari Arafah menuju Muzdalifah dan Mina,” kata Wachid dalam keterangannya dikutip Jumat (29/5/2026).

Ia mengungkapkan masih terdapat jemaah yang tertahan hingga pagi akibat keterlambatan armada bus pengangkut dari Arafah menuju Muzdalifah dan Mina. Namun, ia bersyukur seluruh jemaah berhasil diberangkatkan.

“Ada yang tidak bisa berangkat sampai pagi, tapi alhamdulillah jam tujuh pagi bisa tertolong,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini.

Selain transportasi, Wachid juga menyoroti kondisi tenda di Arafah dan Mina. Menurutnya, kapasitas tenda masih perlu ditingkatkan agar jemaah memperoleh ruang istirahat yang lebih layak.

Hal itu dilandasi lantaran dirinya menemukan sejumlah tenda terisi lebih dari kapasitas yanh ditentukan. “Kita ingin kualitas tenda meningkat. Jangan sampai jemaah ditata seperti ikan pindang,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Timwas Haji DPR mengusulkan peningkatan standar layanan dari paket D menjadi paket C pada musim haji mendatang. Dengan peningkatan paket itu, kualitas tenda, fasilitas pendingin udara, hingga kenyamanan ruang tidur diharapkan lebih baik.

Selain evaluasi layanan di Armuzna, Wachid juga menyoroti pentingnya kontrak jangka panjang dengan hotel, syarikah, dan penyedia katering. Menurutnya, sistem kontrak lima tahunan akan membuat kualitas layanan lebih stabil sekaligus mempermudah evaluasi pemerintah.

“Haji yang akan datang supaya kualitas terjaga baik, pelayanan baik, kita harus kontrak long-term lima tahun,” kata Wachid.

Ia menegaskan perusahaan penyedia layanan yang tidak memenuhi standar harus langsung didiskualifikasi agar kualitas pelayanan jemaah Indonesia tetap terjaga.

Usulan kontrak jangka panjang itu juga disebut menjadi bagian dari persiapan menuju pembangunan Kampung Haji Indonesia yang direncanakan pemerintah.

“Nanti setelah haji selesai kami akan lakukan rapat evaluasi untuk persiapan haji 2027,” tegas Wachid.

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyiagakan sebanyak 1.356 petugas Satgas Mina untuk memperkuat layanan dan pengawasan jemaah haji Indonesia selama fase Mina pada puncak ibadah haji. Diketahui, fase Mina merupakan tahapan krusial dalam puncak ibadah haji (Armuzna), di mana jemaah tinggal (mabit) di Mina untuk melontar jumrah.

Fase ini menuntut kesiapan fisik prima karena jemaah berjalan kaki menuju Jamarat dan berpotensi menghadapi suhu ekstrem. Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaff mengatakan ribuan petugas tersebut ditempatkan di sejumlah titik guna mendukung pengaturan arus jemaah hingga merespons cepat kebutuhan di lapangan.

“Secara keseluruhan, total ada 1.356 petugas Satgas Mina yang disiagakan untuk mendukung layanan, pengawasan, dan juga pengaturan arus jemaah, serta merespon cepat terhadap kebutuhan jemaah di lapangan,” kata Maria Assegaff, Kamis (28/5/2026).

Ia menjelaskan pos pantau Satgas Mina tersebar di sejumlah lokasi, antara lain di Jalan 616, Jalan 533, depan Mina Al-Wadi Hospital, Jalan 627, bawah Jalan Abdullah bin Abdul Aziz, hingga kawasan terowongan Muaisim-Turki.

Menurut Maria, pos-pos tersebut bertugas mengarahkan pergerakan jemaah menuju Jamarat, membantu pengaturan arus saat lontar jumrah, mengantisipasi kepadatan, hingga memastikan jemaah kembali melalui jalur aman.

“Pos-pos tersebut memang bertugas mengarahkan pejalan kaki jemaah haji Indonesia menuju Jamarat, membantu juga bagaimanakah pengaturan arus saat pelaksanaan lontar jumrah, mengantisipasi kepadatan, serta memastikan bahwa jemaah yang kembali dari Jamarat tetap berada pada jalur yang aman dan tidak mengambil jalan pintas yang berisiko,” ujarnya.

Selain Satgas Mina, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) juga menyiapkan Mobile Crisis Rescue (MCR) di kawasan Jamarat dan Mina. Tim khusus ini disiapkan untuk memberikan pertolongan pertama, melakukan evakuasi darurat, serta membantu mengurai kepadatan jemaah.

Maria mengatakan posko MCR ditempatkan di titik-titik krusial area Jamarat dan jalur perlintasan jemaah agar petugas dapat memantau situasi secara langsung dan merespons kondisi darurat dengan cepat.

“MCR dibentuk khusus untuk kemudian menangani berbagai kondisi kedaruratan, antara lain misalnya seperti ada jemaah yang mungkin pingsan, tersesat, maupun mengalami kelelahan ekstrem, hingga evakuasi bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas,” katanya.

Ia menambahkan petugas juga disiagakan untuk membantu jemaah yang tersesat, kelelahan, terpisah dari rombongan, maupun membutuhkan penanganan segera selama fase Mina berlangsung.

Kementerian Haji dan Umrah juga mengimbau jemaah menjaga kesehatan mengingat kondisi cuaca di Mina masih cukup panas pada siang hari. Jemaah diminta memperbanyak minum air putih, menggunakan payung dan pelindung kepala saat berada di luar tenda, serta membatasi aktivitas fisik yang tidak mendesak.

“Jangan biarkan jemaah rentan bergerak sendiri menuju Jamarat,” ujar Maria saat meminta perhatian lebih bagi jemaah lansia, disabilitas, perempuan, dan jemaah dengan risiko kesehatan tinggi.

Kementerian Haji dan Umrah memastikan layanan transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, bimbingan ibadah, hingga perlindungan jemaah terus diperkuat sampai seluruh rangkaian Armuzna selesai.