JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby (SA) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah. Selain itu, KPK mengendus adanya dugaan penerimaan lain oleh Suhardiman.

Hal itu sebagaimana disampaikan Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein dalam konferensi pers penahanan Suhardiman dan dua orang lainnya pada Rabu (1/7/2026).

"Selain dugaan tindak pidana korupsi suap jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan dugaan penerimaan lainnya oleh SA terkait pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)," ujar Taufik.

"Uang yang diminta diduga adalah sebagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota KUD yang merupakan para petani di Kuansing. Dengan kata lain, penghasilan para petani yang berkisar ratusan ribu rupiah per bulannya harus dipotong setengahnya," sambungnya.

Menurut dia, pemerintah daerah mempunyai kewenangan terhadap pemberian rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Sedangkan, pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi otoritas pada Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Terkait itu, KPK akan mendalami peran dari pihak Kemenhut terkait pelepasan kawasan HPT. "Kan koperasi ada usaha, itu ada dipotong setengahnya dalam rangka pengurusan izin pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan. Nah, untuk prosesnya sendiri seperti apa, bagaimana proses yang sudah dilakukan terkait rekomendasi yang nanti dikeluarkan Bupati, itu menjadi informasi yang akan didalami berikutnya dalam proses penyidikan," ungkap Taufik.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengungkapkan, perkara ini bermula saat terjadi kekosongan Sekretaris Daerah (Sekda) di Kabupaten Kuansing. Bupati Kuansing Suhardiman Amby (SA) kemudian meminta syarat Toyota Land Cruiser 300 GR-S untuk posisi Sekda.

Zulkarnain (ZKN) yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) tertarik dengan posisi tersebut dan bersedia memenuhi syarat yang dimaksud. Zulkarnain kemudian membeli mobil yang dimaksud dengan skema cicilan sebesar Rp46,5 juta per bulan selama lima tahun.

"Untuk memenuhi permintaan tersebut ZKN kemudian membeli 1 unit mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GR-S seharga Rp2,05 miliar di sebuah showroom yang berlokasi di Jabodetabek," kata Taufik saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (1/7/2026).

Namun, pengajuan kredit ini bukan menggunakan nama pribadi Zulkarnain lantaran terkendala pengecekan profil keuangan. Kemudian, Zulkarnain meminta bantuan Ardiles (ARD) selaku Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant untuk pengajuan proses kreditnya.

Proses pinjam identitas ini bukan hanya digunakan untuk kredit Land Cruiser. Sebelumnya, Zulkarnain pernah mengajukan kredit Pajero Sport Dakar senilai Rp700 juta yang diduga untuk menyuap Suhardiman saat masih jabat Plt. Bupati Kuansing pada 2021.

Ardiles bersedia membantu Zulkarnain dengan maksud agar dirinya terus mendapatkan paket proyek pekerjaan di lingkungan Pemkab Kuansing.

"Di antaranya, ARD kemudian memenangkan 13 proyek di Dinas PUPR pada T.A 2022 dengan total nilai mencapai Rp1,2 miliar. Selain itu, ARD kembali menjadi pemenang proyek di sejumlah dinas dan sekretariat daerah Kuansing pada 2025 dan 2026 dengan nilai lebih dari Rp966 juta," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan tersangka sekaligus penahanan Bupati Kuantan Singingi (Kuansi), Suhardiman Amby (SA) terkait kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah di wilayah tersebut.

Suhardiman ditetapkan tersangka bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnain (ZKN) dan Ardiles (SRD) selaku Direktur Utama PT. Mitra Ideal Consultant.

"Berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah/janji di Pemkab Kuantan Singingi, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, dan menetapkan 3 (tiga) orang sebagai tersangka, SA, ZKN, dan ARD," kata Taufik, Rabu (1/7/2026).

Atas perbuatannya, terhadap Sdr. ZKN dan Sdr. ARD selaku pemberi disangkakan telah melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara terhadap Sdr. SA sebagai penerima diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999. jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby (SA) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah di wilayah tersebut. Seperti apa konstruksi perkaranya?

Penetapan tersangka bermula dari operasi tangkap tangan ( OTT ). Selain Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing Zulkarnain (ZKN) dan Ardiles (SRD) selaku Direktur Utama PT. Mitra Ideal Consultant juga ditetapkan tersangka kasus ini.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan, perkara ini bermula dari lelang jabatan Sekretaris Daerah Kuansing pada April 2025 dengan dua calon, yakni Fahdiansyah (FHD) selaku Asisten I Pemkab Kuansing yang juga menjabat sebagai Plt. Sekda saat itu dan Zulkarnain (ZKN) yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) pada saat itu.

Suhardiman kemudian meminta syarat mobil Toyota Land Cruiser 300 GR-S kepada dua orang tersebut. Dari dua orang itu, hanya Zulkarnain yang menyanggupi.

"Dalam prosesnya, hanya ZKN yang menyanggupi permintaan tersebut. Sehingga ZKN terpilih menjadi Sekda Kuansing Periode 2025," kata Taufik saat konferensi pers penahanan, Rabu (1/7/2026).

Zulkarnain kemudian membeli mobil mewah tersebut di salah satu showroom yang berlokasi di Jabodetabek dengan harga Rp2,05 miliar, dengan skema cicilan Rp46,5 juta per bulan dengan tenor 5 tahun. Namun, Zulkarnain tidak lolos pengecekan profil keuangan untuk mengajukan kredit sebesar itu yang kemudian mengakali dengan menggunakan identitas Ardiles.

"Sebelumnya ZKN juga diduga memberikan 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai Rp700 juta kepada Plt. Bupati saat pengisian jabatan Kepala Dinas PUPR Kuansing pada tahun 2021," ujarnya.

Zulkarnain juga menggunakan nama Ardiles agar tujuannya mengkredit Pajero Sport terpenuhi. Ardiles bersedia melakukan hal tersebut agar dirinya terus mendapatkan paket proyek pekerjaan di lingkungan Pemkab Kuansing. "Di antaranya, ARD kemudian memenangkan 13 proyek di Dinas PUPR pada Tahun Anggaran 2022 dengan total nilai mencapai Rp1,2 miliar," ucapnya.

Selain itu, ARD kembali menjadi pemenang proyek di sejumlah dinas dan Sekretariat Daerah Kuansing pada tahun 2025 dan 2026 dengan nilai lebih dari Rp966 juta.

Taufik menerangkan, dari dua peristiwa dugaan penyuapan untuk pengisian jabatan tersebut, menggambarkan adanya nilai suap yang 'naik kelas'. Sebelumnya, ZKN menyuap dengan mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar untuk jabatan Kadis PUPR Kuansing, senilai Rp700 juta. Kemudian ZKN kembali melakukan suap untuk jabatan Sekda Kuansing dengan mobil Toyota Land Cruiser 300 GR-S senilai Rp2,05 miliar.

"Pembelian kedua mobil yang digunakan sebagai instrumen penyuapan melalui skema kredit atau mencicil dengan tenor waktu tertentu, juga seolah mengunci agar jabatan ZKN 'aman' selama periode kredit berjalan."

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka sekaligus penahanan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby (SA) terkait kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah di wilayah tersebut.

Suhardiman ditetapkan tersangka bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnain (ZKN) dan Ardiles (SRD) selaku Direktur Utama PT. Mitra Ideal Consultant.

Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein menyatakan, penetapan tersangka ini berawal operasi tangkap tangan (OTT) di Kuansing yang menangkap 10 orang pada Senin (29/6/2026).

Dari 10 orang itu, lima diantaranya diangkut ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut, mereka adalah Fahdiansyah (FHD) selaku Asisten I Pemkab Kuansing; Suci Nitia Edwar (SNE) selaku istri kedua Bupati Kuansing; Ardiles (ARD) selaku selaku Direktur Utama Mitra Ideal Consultant; Julhensa (JL) selaku pihak swasta; dan Suwito (SW) selaku pihak swasta.

Sementara itu, Bupati dan Sekda menyerahkan diri pada Selasa (30/6/2026) malam. Setelah proses pemeriksaan, KPK menetapkan tiga orang diantaranya sebagai tersangka.

"Berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah/janji di Pemkab Kuantan Singingi, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, dan menetapkan 3 (tiga) orang sebagai tersangka, SA, ZKN, dan ARD," kata Taufik saat konferensi pers penahanan, Rabu (1/7/2026).

Ketiganya kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama sejak 1 sampai dengan 20 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Atas perbuatannya, terhadap Sdr. ZKN dan Sdr. ARD selaku pemberi disangkakan telah melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara terhadap Sdr. SA sebagai penerima diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999. jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai memeriksa Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnain pada Rabu (1/7/2026) sore. Keduanya diperiksa usai menyerahkan diri terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kuansing.

Pantauan di lokasi, keduanya terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK pukul 15.45 WIB. Pada kesempatan ini, keduanya telah mengenakan rompi oranye yang menandakan keduanya menjadi tahanan Lembaga Antirasuah.

Selain itu, terdapat satu orang lainnya yang turut mengenakan rompi oranye KPK. Dengan pengawalan petugas, mereka digiring ke mobil tahanan untuk dibawa ke rumah tahanan (rutan).

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, terdapat 10 orang yang ditangkap dalam operasi senyap ini. Di mana, sembilan orang diamankan di wilayah Kuansing dan satu orang lainnya diamankan di Jakarta dalam operasi tersebut.

"Dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. Sembilan orang di antaranya diamankan di wilayah Kuansing dan satu orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 30 Juni 2026.

Lihat video: Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK Terkait Korupsi Lingkungan & Kebudayaan



Dari jumlah tersebut, lima orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Mereka terdiri atas tiga orang dari pihak swasta, satu aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Kuansing, dan satu orang dari pihak keluarga penyelenggara negara atau Pengadilan Negeri di daerah tersebut.

Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita barang bukti berupa dokumen elektronik yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Penyidik turut mengamankan satu unit kendaraan roda empat yang diduga menjadi instrumen suap.

Budi mengungkapkan perkara yang diungkap melalui OTT tersebut diduga berkaitan dengan suap untuk suatu jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing. "Jadi suap ini diduga untuk jabatan Sekda di Kabupaten Kuansing," ujarnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap Direktur Utama PT Makassar Toraja (Maktour) Fuad Hasan Masyhur (FHM) pada Rabu (1/7/2026). Ia akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut.

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Dalam kesempatan ini, tim penyidik Lembaga Antirasuah juga menjadwalkan terhadap lima saksi lain, yakni Artha Hanif selaku Direktur PT Thayiba Tora; Hud Rifki Assegaf selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya; Hud Rifki Assegaf selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya; Ali Makki selaku Direktur Utama PT Al Haramain Jaya Wisata; Ulfaiza selaku karyawan Maktour Travel; dan M Lutfi Makki selaku PSTH2 Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah 2021-2024.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih," ujarnya.

Kendati demikian, Budi belum mengungkapkan materi apa yang akan digali dari keterangan mereka.

Diketahui, KPK sempat memeriksa Fuad 18 Juni 2026. Seusai pemeriksaan, ia enggan mengungkapkan materi pemeriksaannya.

"Biasa, masalah biasa saja, ya," kata Fuad di pelataran Gedung Merah Putih KPK, Kamis (18/6/2026).

Masih dalam kesempatan yang sama, awak media sempat meminta tanggapannya perihal dugaan perolehan tidak sah PT Maktour sebesar Rp27,8 miliar dalam pelaksanaan haji 2024. Bukannya menjawab, Fuad hanya merespons pertanyaan tersebut dengan tertawa.

Ia juga enggan mengomentari terkait penetapan anak buahnya sebagai tersangka dalam perkara ini, yakni Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour). "Ya nanti aja ya, biar, biar nanti ini," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, dan Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnaen, menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai sempat dicari oleh tim lembaga antirasuah dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan keduanya saat ini sudah berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dan sedang menjalani pemeriksaan secara intensif.

"Per malam ini, Bupati dan Sekda Kuansing menyerahkan diri. Tiba di (Gedung) Merah Putih sekitar pukul 21.17 WIB. Saat ini, keduanya langsung menjalani pemeriksaan intensif," kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).

Dalam kegiatan OTT ini, KPK lebih dulu mengamankan 10 orang, sembilan di antaranya diamankan di wilayah Kuansing dan satu orang lainnya di wilayah Jakarta. Sebanyak lima orang kemudian menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

Mereka terdiri atas tiga pihak swasta, satu orang aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Kuansing, dan satu orang anggota keluarga penyelenggara negara di Kabupaten Kuansing.

"Selain mengamankan para pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam peristiwa tertangkap tangan ini, yaitu barang bukti elektronik berupa transaksi keuangan," ucap Budi.

Selain itu, KPK mengamankan satu unit kendaraan roda empat yang diduga berkaitan dengan tindak pidana suap. Perkara ini berkaitan dengan dugaan suap untuk suatu jabatan di Kabupaten Kuansing.

KPK juga telah menyegel sejumlah tempat dan meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan.

"Dari rangkaian penyelidikan tertutup ini, sore tadi sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan bahwa perkara ini naik ke tahap penyidikan. Sehingga dalam proses atau tahap penyidikan ini, KPK kemudian nanti akan menetapkan para pihak sebagai tersangkanya," jelasnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing Zulkarnain akhirnya menyerahkan diri ke KPK.

"Per malam ini, Bupati dan Sekda Kuansing menyerahkan diri," kata Jubir KPK Budi Prasetyo, Selasa (30/6/2026).

Keduanya telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pukul 21.17 WIB. "Saat ini, keduanya langsung menjalani pemeriksaan intensif," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK mengultimatum Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby dan Sekda Kuansing Zulkarnain untuk menyerahkan diri. Permintaan itu disampaikan terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kuansing, Riau.

"KPK mengimbau kepada Bupati dan Sekda Kabupaten Kuansing agar kooperatif dan menyerahkan diri ke KPK karena keterangan dari Bupati dan juga Sekda dibutuhkan dalam proses hukum yang sedang berjalan di KPK saat ini," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) bersama PT Jakarta OSES Energi (JOE) mendorong penguatan tata kelola Participating Interest (PI) atau hak partisipasi 10 persen di sektor minyak dan gas bumi. Upaya tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Penguatan dan Kepastian Hukum Pengelolaan Participating Interest 10 Persen Sesuai Ketentuan Perundang-undangan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Dalam forum tersebut, Direktur Pengawasan BLU, BUMD, dan BUMDesa BPKP Heru Tarsila memaparkan hasil pengawasan terhadap 688 BUMD pada tahun buku 2024.

Sebanyak 121 BUMD atau 17,59 persen masuk kategori zona merah karena mengalami kerugian selama tiga tahun berturut-turut dengan total kerugian mencapai Rp1,19 triliun.

"Sebanyak 341 BUMD berada di zona kuning dengan kondisi keuangan yang fluktuatif, sedangkan 226 BUMD berhasil masuk zona hijau dengan total laba bersih mencapai Rp3,36 triliun," ujar Heru.

Menurut Heru, lemahnya penerapan Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kinerja banyak BUMD. Karena itu, BPKP merekomendasikan penguatan komitmen kepala daerah sebagai pemegang saham, peningkatan independensi satuan pengawas internal, penerapan sistem antikecurangan, penguatan manajemen risiko, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan PI 10 persen.

Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK Harun Hidayat mengatakan, kebijakan PI 10 persen seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan daerah penghasil migas. Namun, implementasinya masih menghadapi persoalan tata kelola, perbedaan persepsi antarpemangku kepentingan, hingga kerentanan terhadap praktik korupsi.

"Lemahnya tata kelola menjadi salah satu penyebab pengelolaan PI 10 persen berujung pada persoalan hukum. Banyak perkara korupsi berawal dari rusaknya tata kelola dan hubungan antarpihak yang semula bekerja sama," ujar Harun.

KPK mengidentifikasi tiga persoalan utama dalam implementasi PI 10 persen. Pertama, masih adanya perbedaan persepsi mengenai waktu pelaksanaan, penerimaan PI, hingga mekanisme pembagian wilayah lintas reservoir (cross border reservoir). Kedua, lemahnya tata kelola yang mencakup koordinasi, pengawasan, regulasi, transparansi, akuntabilitas, serta strategi bisnis BUMD.

"Ketiga, berbagai celah tersebut membuka ruang terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan PI 10 persen," kata Harun.

Selain itu, KPK memetakan 11 isu strategis, antara lain akuntabilitas laporan produksi migas, ketidaksesuaian laba bersih kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dengan penerimaan PI, transparansi komunikasi antara BUMD dan KKKS, mekanisme pembentukan BUMD, hingga pembagian porsi kepemilikan saham antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk memperkuat tata kelola, KPK merekomendasikan penguatan kelembagaan BUMD, sinkronisasi pengelolaan keuangan, digitalisasi sistem informasi PI, serta pengawasan berlapis melalui audit internal dan eksternal.

Sementara itu, Jaksa Ahli Utama Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung Idris F. Sihite menilai pengelolaan PI 10 persen memerlukan pedoman hukum yang lebih jelas agar tidak menimbulkan multitafsir.

Idris mengusulkan ADPMET menyusun pedoman mengenai aktivitas yang diperbolehkan maupun yang dilarang dalam pengelolaan PI dengan melibatkan auditor keuangan, auditor hukum, BPKP, dan Kejaksaan.

"Kalau memang ada hal-hal yang masih menimbulkan tafsir, libatkan auditor keuangan maupun auditor hukum. Yang penting pengelola BUMD bisa fokus mengembangkan usaha dan memperoleh keuntungan tanpa dibayangi persoalan hukum," kata Idris.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengungkap operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau berkaitan dengan dugaan praktik suap untuk pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuansing. Dugaan tersebut terungkap dari rangkaian penyelidikan tertutup yang dilakukan tim KPK di wilayah Kuansing.

"Diduga demikian. Jadi suap ini diduga untuk jabatan Sekda Kabupaten Kuansing," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Budi menjelaskan, perkara yang diungkap melalui OTT tersebut kini telah naik ke tahap penyidikan. Keputusan tersebut diambil setelah KPK melakukan gelar perkara pada Selasa sore tadi.

Dengan naiknya perkara ke tahap penyidikan, KPK akan segera menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut sebagai tersangka.

"Dari rangkaian penyelidikan tertutup ini, sore tadi sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan bahwa perkara ini naik ke tahap penyidikan," ujarnya.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sedikitnya 10 orang, terdiri atas sembilan orang di Kuansing dan satu orang di Jakarta. Dari jumlah tersebut, lima orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Mereka terdiri atas tiga orang dari pihak swasta, satu pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Kuansing, dan satu orang yang merupakan anggota keluarga penyelenggara negara yakni Pengadilan Negeri Kuansing.

Selain itu, KPK turut mengamankan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan transaksi keuangan serta satu unit kendaraan roda empat yang diduga menjadi instrumen suap.

KPK masih mencari keberadaan Bupati Kuansing Suhardiman Amby dan Sekda Kuansing Zulkarnain. Keduanya diminta kooperatif dan segera menyerahkan diri karena keterangannya dibutuhkan dalam proses hukum yang sedang berjalan.

"KPK mengimbau kepada Bupati dan Sekda Kabupaten Kuansing agar kooperatif dan menyerahkan diri ke KPK karena keterangan dari Bupati dan juga Sekda dibutuhkan dalam proses hukum yang sedang berjalan di KPK saat ini," ujar Budi.

Menurut Budi, hingga saat ini tim penyidik KPK belum mengetahui lokasi keduanya. Untuk itu, KPK telah berkoordinasi dengan Polda Riau guna melakukan pencarian. "KPK juga secara intens berkoordinasi dengan jajaran Polda Riau untuk melakukan pencarian kepada yang bersangkutan," katanya.

KPK berencana mengumumkan konstruksi perkara, identitas tersangka, serta langkah penahanan dalam konferensi pers yang dijadwalkan pada Rabu (1/7/2026).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan ( OTT ) yang dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. KPK juga mengimbau Bupati Kuansing Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing Zulkarnain untuk kooperatif dan menyerahkan diri karena keterangannya dibutuhkan dalam proses hukum yang tengah berjalan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan sembilan orang diamankan di wilayah Kuansing dan satu orang lainnya diamankan di Jakarta dalam operasi tersebut.

"Dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. Sembilan orang di antaranya diamankan di wilayah Kuansing dan satu orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (30/6/2026).

Dari 10 orang yang diamankan, lima orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Mereka terdiri atas tiga orang dari pihak swasta, satu aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Kuansing, dan satu orang dari pihak keluarga penyelenggara negara atau Pengadilan Negeri di daerah tersebut.

Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita barang bukti berupa dokumen elektronik yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Penyidik turut mengamankan satu unit kendaraan roda empat yang diduga menjadi instrumen suap.

Budi mengungkapkan perkara yang diungkap melalui OTT tersebut diduga berkaitan dengan suap untuk suatu jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing. "Jadi suap ini diduga untuk jabatan Sekda di Kabupaten Kuansing," ujarnya.

Lebih lanjut, KPK juga meminta Bupati Kuansing Suhardiman Amby dan Sekda Kuansing Zulkarnain untuk segera menyerahkan diri. Saat ini lokasi keduanya belum diketahui.

"KPK mengimbau kepada Bupati dan Sekda Kabupaten Kuansing agar kooperatif dan menyerahkan diri ke KPK karena keterangan dari Bupati dan juga Sekda dibutuhkan dalam proses hukum yang sedang berjalan di KPK saat ini," kata Budi.

Saat ini KPK masih berkoordinasi dengan Polda Riau untuk mencari keberadaan Bupati dan Sekda Kuansing. Budi menyatakan KPK akan melakukan langkah-langkah lanjutan apabila keduanya tidak memenuhi imbauan untuk menyerahkan diri. "KPK juga secara intens berkoordinasi dengan jajaran Polda Riau untuk melakukan pencarian kepada yang bersangkutan," katanya.

JAKARTA - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo kembali menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, Selasa (30/6/2026). Dito terpantau keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 14.00 WIB setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih empat jam.

Usai diperiksa, Dito mengatakan penyidik kembali mendalami keterangannya yang sebelumnya telah diberikan terkait perkara tersebut. "Saya yang (dulu) pertama ke sini untuk sprindik tersangka yang pertama Gus Yaqut sama Gus Alex. Ini yang kedua untuk yang swasta. Jadi keterangan mengulang dan ya ada tambah-tambah informasi. Ya, seputar itu saja," ujar Dito.

Saat ditanya mengenai tambahan materi yang digali penyidik, Dito menyebut pertanyaan masih berkaitan dengan kunjungannya ke Arab Saudi. Menurutnya, penyidik melontarkan sekitar 10 pertanyaan selama pemeriksaan.

"Tadi yang dibutuhkan penyidik, tapi nggak ada yang itu sih, seputar kemarin pas yang kunjungan ke Arab Saudi. Seperti itu aja sih," katanya.

Menurut Dito, penyidik lebih banyak menggali keterangannya karena ia berada di Arab Saudi saat berlangsungnya sejumlah pertemuan dalam kunjungan tersebut. Dia juga sempat memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).

"Enggak, lebih karena waktu itu kan saya ada dalam di lokasi ya, di Arab Saudi, pas pertemuan dengan MBS. Dan kan kebetulan mertua juga terkait yang asosiasi. Jadi lebih digali lebih ke situ sih," ujarnya.

Sebelumnya, Dito tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.15 WIB. Saat tiba, ia mengaku hanya memenuhi undangan pemeriksaan sebagai saksi dan tidak membawa dokumen apa pun.

"Hari ini undangan saja terkait dengan kasus yang haji. Enggak bawa apa-apa," ujar Dito.

KPK memulai penyidikan dugaan korupsi kuota haji Indonesia tahun 2023-2024 pada awal Agustus 2025.

Dalam perkembangan perkara tersebut, KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz, sebagai tersangka pada awal 2026.

Selanjutnya, KPK menetapkan dua tersangka baru pada 30 Maret 2026, yakni Ismail Adham dan Asrul Aziz Taba.

Sementara itu, pemilik biro penyelenggara haji Maktour, Fuad Hasan Masyhur, tidak ditetapkan sebagai tersangka meski sempat dicegah bepergian ke luar negeri. Terakhir, pada 24 Juni 2026, KPK membantarkan penahanan Yaqut ke RS Polri karena mengalami gangguan kesehatan pada saluran pencernaan.

Lebih lanjut KPK juga menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi lain dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 pada Selasa (30/6/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus kuota haji dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Saksi yang dipanggil antara lain mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus periode Oktober 2022-November 2023 berinisial RFA, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama berinisial NA, Direktur Utama PT Raudah Eksati Utama berinisial IRP, serta mantan staf Seksi Pendaftaran Kementerian Agama RI periode 2012-2021 berinisial RK.

Selain itu, KPK juga memanggil Sekretaris Eksekutif Kesthuri berinisial MAF dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo. "Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama HL, RFA, NA, IRP, RK, MAF, dan DTA," kata Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya.