Jakarta (ANTARA) - Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) meminta wacana kebijakan standardisasi kemasan rokok (plain packaging) dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dibatalkan karena bakal mengancam kelangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT) sebagai salah satu sektor strategis nasional.

Ketua Umum Gappri Henry Najoan mengatakan IHT merupakan sektor yang berkontribusi signifikan pada penyerapan tenaga kerja dari hulu hingga hilir, selain juga menjadi penopang penerimaan keuangan negara melalui setoran cukai.

"Dampak kebijakan terhadap industri ini tidak hanya menyentuh pabrik, tetapi juga pekerja, petani, hingga keluarga mereka. Karena itu, kebijakan perlu dirumuskan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Kebijakan nonfiskal terhadap IHT tersebut akan mengancam kehidupan jutaan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada ekosistem pertembakauan nasional.

Menurut dia, ada sekitar enam juta orang yang mencari nafkah di sektor pertembakauan, mulai dari buruh tani, pekerja pabrik, hingga mata rantai perdagangan eceran.

"Perumusan kebijakan semestinya mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi secara menyeluruh agar menjaga stabilitas masyarakat," katanya.

Henry menambahkan tekanan terhadap industri juga terlihat dari tren penurunan volume produksi rokok dalam beberapa tahun terakhir yang mana pada 2019 ketika tarif cukai tidak mengalami kenaikan, produksi rokok nasional mampu mencapai angka 357 miliar batang.

Namun, sepanjang periode 2020-2025 angka produksi terus mengalami penyusutan, termasuk penurunan sebesar 3 persen yang terjadi pada 2024-2025.

"Regulasi yang semakin ketat berpotensi mendorong peredaran rokok ilegal. Pada akhirnya, kondisi ini justru merugikan negara dan menciptakan distorsi di pasar," katanya.

Menurut dia, aturan di dalam rancangan permenkes menjadi perhatian serius bagi seluruh pelaku usaha karena memberatkan pelaku industri yang saat ini sudah menghadapi tekanan besar dari implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 lainnya.

Kombinasi dari berbagai regulasi turunan tersebut, seperti wacana kemasan polos yang tengah didorong oleh Kementerian Kesehatan, batas nikotin dan tar yang tengah disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), serta aturan bahan tambahan akan mengganggu stabilitas operasional dan proses produksi tembakau nasional.

Dia menjelaskan saat ini ekosistem industri rokok telah dikepung oleh sejumlah regulasi yang tumpang tindih, terdapat ratusan aturan di tingkat pusat hingga daerah yang menyasar lini bisnis pertembakauan.

Banyaknya regulasi yang menekan, lanjutnya, dikhawatirkan menciptakan ketidakpastian hukum di lapangan dan berisiko mematikan keberlangsungan ekosistem industri dari hulu sampai ke hilir.

"Kami memohon kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan deregulasi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah agar dapat diseragamkan," ujarnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026