Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memulai investigasi terhadap 16 negara yang dituding mempersulit ekspansi industri di AS. Indonesia menjadi salah satu negara yang masuk target.

Upaya ini dilakukan melalui Utusan Perdagangan AS atau United States Trade Representative (USTR) usai kebijakan tarif resiprokal Presiden Trump dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) setempat, atau Supreme Court.

Langkah terbaru Trump ini didasarkan pada pasal 301 (b) Undang-Undang (UU) Perdagangan AS tahun 1974. Dengan dasar hukum itu, USTR bermaksud untuk menyelidiki dugaan tindakan, kebijakan maupun praktik yang dilakukan sejumlah negara terkait dengan kapasitas maupun produksi manufaktur yang berlebih.

"Penyelidikan ini akan menentukan apabila berbagai tindakan, kebijakan dan praktik dimaksud tanpa tidakan wajar atau diskriminatif dan membebani atau membatasi perdagangan AS," terang Utusan Perdagangan AS Jamieson Greer, dikutip melalui situs resmi USTR, Kamis (12/3/2026).

Terdapat 17 negara yang ditarget oleh pemerintahan Trump di periode kedua ini berdasarkan tudingan itu, yakni China, Uni Eropa, Singapura, Swiss, Norwegia, Indonesia, Malaysia, dan Kamboja. Selain itu, Thailand, Korea, Vietnam, Taiwan, Bangladesh, Meksiko, Jepang, dan India.

Menurut Greer, AS tidak akan lagi mengorbankan basis industri mereka untuk negara-negara lain yang dinilai 'mengekspor' permasalahan mereka dengan kapasitas dan produksi berlebih.

Dia menyebut investigasi itu menggarisbawahi komitmen Trump untuk mengembalikan rantai pasok penting ke AS, sekaligus menciptakan lapangan kerja berkualitas di sektor manufaktur untuk masyarakat di sana.

Greer menilai upaya-upaya Trump untuk melakukan reindustrialisasi di negara tersebut terus menghadapi berbagai tantangan akibat kapasitas dan produksi industri berlebih dari negara-negara asing. Beberapa negara mitra dagang AS dituding memproduksi lebih banyak barang yang mereka bisa konsumsi secara domestik.

Akibat kelebihan produksi ini, industri AS di dalam negeri tergeser dan tidak bisa berekspansi.

"Di banyak sektor, Amerika Serikat telah kehilangan kapasitas produksi domestik yang substansial atau tertinggal jauh dari pesaing asing," ujarnya.

Sikap Pemerintah Indonesia

Menanggapi pengumuman tersebut, pemerintah Indonesia bakal berkomunikasi lebih lanjut dengan pihak AS. Kemenko Perekonomian menyatakan telah menerima informasi dimaksud dan akan segera menjalin komunikasi dengan USTR.

"Pemerintah Indonesia akan segera melakukan konfirmasi dan komunikasi intensif dengan pihak USTR terkait tindak lanjut langkah tersebut," terang Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto kepada Bisnis, Kamis (12/3/2026).

Adapun mengenai tarif impor yang berlaku saat ini, terang Haryo, adalah tarif global. Ini berlaku sementara selama 150 hari sejak 24 Februari 2026 kendati Indonesia telah menyelesaikan Agreement on Reciprocal Trade (ART), di mana Indonesia dikenakan tarif 19%.

Namun, Haryo menegaskan bahwa kesepakatan yang sudah diteken dengan AS merupakan pegangan utama pemerintah Indonesia. Dalam ART itu, Indonesia mendapatkan pembebasan tarif hingga 0% bagi sejumlah komoditas seperti sawit, kakao dan kopi, serta produk manufaktur tekstil.

"Pemerintah menegaskan bahwa kesepakatan Agreement of Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang ditandatangani pada Februari 2026 tetap menjadi pegangan utama dalam hubungan dagang bilateral kedua negara," terang Haryo.

Haryo juga menyampaikan bahwa saat ini masing-masing negara masih dalam tahap penyelesaian prosedur hukum internal yang berbeda. Baik berbentuk ratifikasi atau proses lainnya sesuai kebutuhan. Dia menyampaikan bahwa semangat dari ART dengan AS adalah prinsip resiprokal.

"Semangat dari perjanjian ART adalah pemberian perlakuan tarif timbal balik yang lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memulai investigasi terhadap 17 negara yang dituding mempersulit ekspansi industri di AS. Indonesia menjadi salah satu negara yang masuk target.

Upaya ini dilakukan melalui Utusan Perdagangan AS atau United States Trade Representative (USTR) usai kebijakan tarif resiprokal Presiden Trump dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) setempat, atau Supreme Court.

Langkah terbaru Trump ini didasarkan pada pasal 301 (b) Undang-Undang (UU) Perdagangan AS tahun 1974. Dengan dasar hukum itu, USTR bermaksud untuk menyelidiki dugaan tindakan, kebijakan maupun praktik yang dilakukan sejumlah negara terkait dengan kapasitas maupun produksi manufaktur yang berlebih.

"Penyelidikan ini akan menentukan apabila berbagai tindakan, kebijakan dan praktik dimaksud tanpa tidakan wajar atau diskriminatif dan membebani atau membatasi perdagangan AS," terang Utusan Perdagangan AS Jamieson Greer, dikutip melalui situs resmi USTR, Kamis (12/3/2026).

Terdapat 17 negara yang ditarget oleh pemerintahan Trump di periode kedua ini berdasarkan tudingan itu, yakni China, Uni Eropa, Singapura, Swiss, Norwegia, Indonesia, Malaysia, dan Kamboja. Selain itu, Thailand, Korea, Vietnam, Taiwan, Bangladesh, Meksiko, Jepang, dan India.

Menurut Greer, AS tidak akan lagi mengorbankan basis industri mereka untuk negara-negara lain yang dinilai 'mengekspor' permasalahan mereka dengan kapasitas dan produksi berlebih.

Dia menyebut investigasi itu menggarisbawahi komitmen Trump untuk mengembalikan rantai pasok penting ke AS, sekaligus menciptakan lapangan kerja berkualitas di sektor manufaktur untuk masyarakat di sana.

Greer menilai upaya-upaya Trump untuk melakukan reindustrialisasi di negara tersebut terus menghadapi berbagai tantangan akibat kapasitas dan produksi industri berlebih dari negara-negara asing. Beberapa negara mitra dagang AS dituding memproduksi lebih banyak barang yang mereka bisa konsumsi secara domestik.

Akibat kelebihan produksi ini, industri AS di dalam negeri tergeser dan tidak bisa berekspansi.

"Di banyak sektor, Amerika Serikat telah kehilangan kapasitas produksi domestik yang substansial atau tertinggal jauh dari pesaing asing," ujarnya.

Sikap Pemerintah Indonesia

Menanggapi pengumuman tersebut, pemerintah Indonesia bakal berkomunikasi lebih lanjut dengan pihak AS. Kemenko Perekonomian menyatakan telah menerima informasi dimaksud dan akan segera menjalin komunikasi dengan USTR.

"Pemerintah Indonesia akan segera melakukan konfirmasi dan komunikasi intensif dengan pihak USTR terkait tindak lanjut langkah tersebut," terang Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto kepada Bisnis, Kamis (12/3/2026).

Adapun mengenai tarif impor yang berlaku saat ini, terang Haryo, adalah tarif global. Ini berlaku sementara selama 150 hari sejak 24 Februari 2026 kendati Indonesia telah menyelesaikan Agreement on Reciprocal Trade (ART), di mana Indonesia dikenakan tarif 19%.

Namun, Haryo menegaskan bahwa kesepakatan yang sudah diteken dengan AS merupakan pegangan utama pemerintah Indonesia. Dalam ART itu, Indonesia mendapatkan pembebasan tarif hingga 0% bagi sejumlah komoditas seperti sawit, kakao dan kopi, serta produk manufaktur tekstil.

"Pemerintah menegaskan bahwa kesepakatan Agreement of Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang ditandatangani pada Februari 2026 tetap menjadi pegangan utama dalam hubungan dagang bilateral kedua negara," terang Haryo.

Haryo juga menyampaikan bahwa saat ini masing-masing negara masih dalam tahap penyelesaian prosedur hukum internal yang berbeda. Baik berbentuk ratifikasi atau proses lainnya sesuai kebutuhan. Dia menyampaikan bahwa semangat dari ART dengan AS adalah prinsip resiprokal.

"Semangat dari perjanjian ART adalah pemberian perlakuan tarif timbal balik yang lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ilmuwan China di sebuah lab keamanan tinggi di Shenzhen dilaporkan telah berhasil membangun prototipe mesin litografi ultraviolet ekstrem (EUV) untuk produksi chip. Banyak yang menyebut bahwa mega proyek rahasia ini digambarkan sebagai "Proyek Manhattan" versi China.

Proyek strategis ini berada di bawah pengawasan Ding Xuexiang, orang kepercayaan Presiden China Xi Jinping yang memimpin Komisi Sains dan Teknologi Pusat Partai Komunis.

Raksasa elektronik Huawei memainkan peran kunci dalam mengkoordinasikan jaringan perusahaan dan lembaga penelitian negara.

Proyek ini digadang-gadang bertujuan untuk menyaingi teknologi Amerika Serikat (AS) dan ingin mengurangi ketergantungan pada rantai pasok AS untuk produksi chip.

"Tujuannya adalah agar China pada akhirnya dapat membuat chip canggih pada mesin yang sepenuhnya buatan China. China ingin Amerika Serikat 100% keluar dari rantai pasokannya," ujar salah satu sumber dikutip, Jumat (2/1/2026).

Melansir dari Reuters Jumat (02/01/2025) proyek ini melibatkan tim yang terdiri dari mantan insinyur raksasa semikonduktor Belanda, ASML. Prototipe tersebut dikembangkan melalui proses rekayasa balik (reverse-engineering) terhadap mesin EUV milik ASML yang kini tengah menjalani tahap pengujian intensif.

Menurut sumber yang mengetahui proyek tersebut, mesin ini telah berhasil menghasilkan cahaya ultraviolet ekstrem, yang merupakan langkah krusial dalam proses litografi. Namun, sistem tersebut dilaporkan belum mampu memproduksi chip yang berfungsi secara penuh pada saat ini.

Keberadaan prototipe ini mengindikasikan bahwa China mungkin sebentar lagi akan lebih dekat menuju kemandirian semikonduktor daripada yang diperkirakan oleh para analis Barat.

CEO ASML Christophe Fouquet sebelumnya memprediksi China membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menguasai teknologi ini, namun ketersediaan suku cadang dari mesin lama di pasar telah mempercepat proses tersebut.

Pemerintah China juga menetapkan target ambisius untuk memproduksi chip yang berfungsi menggunakan prototipe ini pada 2028. Kendati demikian, sumber internal proyek menilai target yang lebih realistis adalah tahun 2030, yang tetap jauh lebih cepat dibandingkan prediksi satu dekade yang diyakini analis sebelumnya.

Tingkat kerahasiaan proyek ini sangat ketat, di mana para insinyur, termasuk mantan pegawai ASML, bekerja menggunakan identitas palsu untuk alasan keamanan nasional.

Menanggapi laporan tersebut, manajemen ASML menyatakan bahwa meskipun perusahaan tidak dapat mengontrol tempat kerja mantan karyawannya, seluruh staf terikat oleh klausul kerahasiaan.

ASML menegaskan pihaknya tetap waspada menjaga rahasia dagang dan siap menempuh jalur hukum jika terjadi pelanggaran.

Pengembangan ini merupakan respons langsung terhadap pembatasan ekspor yang diperketat oleh AS sejak 2018. Teknologi EUV, yang sebelumnya dimonopoli oleh Barat, sangat vital untuk mencetak sirkuit super tipis pada wafer silikon guna mendukung kecerdasan artifisial (AI), smartphone, dan sistem persenjataan canggih. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)