Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) mengungkap tengah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,03 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2026.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menyebut usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan. Alokasi ini mencakup dukungan sertifikasi perumahan Program 3 Juta Rumah, penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), hingga revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Kementerian ATR-BPN saat ini sedang mengusulkan anggaran tambahan kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah dan percepatan RDTR serta revisi RTRW,” ujar Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (31/3/2026).

Dia merinci, pihaknya secara spesifik mengusulkan tambahan anggaran senilai Rp672 miliar untuk mendukung program 3 juta rumah melalui penataan sertifikasi di permukiman kumuh. Skema sertifikasi tematik ini dipilih untuk menjangkau area yang tidak terakomodasi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berbasis wilayah.

Fokus program ini akan menyasar daerah dengan tingkat kepemilikan sertifikat yang masih rendah. Wilayah prioritas mencakup Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I.Yogyakarta, hingga DKI Jakarta yang memiliki kepadatan permukiman kumuh tinggi.

“Kedua terkait percepatan penyelesaian RDTR, pemerintah menargetkan penyediaan 1.200 RDTR Kabupatan dan Kota, yang diselesaikan secara bertahap pada periode 2026-2028 dengan kebutuhan anggaran Rp3,82 triliun. Untuk target pada tahun anggaran 2026 sebanyak 400 RDTR, dan memerlukan tambahan anggaran Rp998 miliar.” lanjut Nusron.

Selain RDTR, Kementerian ATR/BPN juga tengah memprioritaskan revisi RTRW di berbagai daerah untuk menyelaraskan kebijakan tata ruang nasional.

Dia melanjutkan, khusus pada tahun anggaran 2026, pemerintah menargetkan penyelesaian revisi terhadap 104 unit RTRW dengan total nilai kebutuhan tambahan anggaran mencapai Rp361 miliar.

“Target pada tahun anggaran sebanyak 104 RTRW dengan usulan Rp361 miliar. Dari target tersebut, tersebar di 38 provinsi se-Indonesia.” tegasnya.

Adapun, target jangka panjang menunjukkan terdapat 309 RTRW yang harus direvisi hingga 2028 dengan estimasi kebutuhan dana Rp1,03 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan penerbitan 2.000 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Dia menyebut, Presiden Prabowo meminta agar target 2.000 RDTR dapat tercapai dalam dua tahun ke depan. Di mana, saat ini realisasi penerbitan RDTR baru di angka 669 dokumen.

"Tahun depan kami sudah mendapatkan komitmen dari Bapak Presiden bahwa dalam waktu 2 tahun ini kan tadi kita baru 669 target RDTR kita kan 2.000," kata Nusron dalam Sarasehan agenda Sarasehan Hari Agraria Dan Tata Ruang Nasional 2025 di Grand Sheraton, Kamis (6/11/2025).

Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah akan mengakselerasi dukungan pembiayaan penerbitan 1.200 RDTR melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nilai penerbitan satu dokumen RDTR sebesar Rp3 miliar.

Artinya, total alokasi APBN yang bakal digulirkan Presiden Prabowo dalam dua tahun ke depan bakal mencapai Rp3,6 Triliun.

Sementara sisanya yakni sebanyak 500 RDTR atau sekitar Rp1,5 miliar bakal didukung pembiayaanya melalui pinjaman luar negeri.

"1.200 jumlah RDTR yang [dialokasikan APBN] nilainya satu RDTR rata-rata Rp3 miliar," pungkasnya singkat.

Sementara itu, selama satu tahun terakhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan 119 dokumen RDTR baru, naik 21,8% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari total keseluruhan, sebanyak 445 RDTR telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Capaian ini meningkat 189 dokumen atau 73,8% dalam periode yang sama.

Integrasi RDTR dengan OSS menjadikan tata ruang sebagai pintu masuk utama investasi, khususnya melalui mekanisme persetujuan KKPR. Dengan sistem ini, pelaku usaha dapat memperoleh kepastian lokasi dan izin secara transparan, cepat, dan berbasis data spasial yang akurat.