Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah ingin merampungkan proses aksesi dan resmi menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2027. Indonesia akan ‘naik kelas’ bila bergabung OECD, namun ada ‘biaya’-nya.

Sejak 2007, status Indonesia masih menjadi “mitra utama” dengan OECD. Pemerintah mulai serius mengajukan diri menjadi anggota penuh pada 2023, ketika mengirimkan surat kepada pimpinan OECD. Pada 2 Mei 2024, OECD kemudian mengirim peta jalan aksesi kepada pemerintah.

Pemerintah kemudian menindaklanjutinya dengan menyampaikan initial memorandum (IM) yang berisi penilaian mandiri atas keselarasan regulasi nasional dengan standar OECD pada 3 Juni 2025.

Saat ini, proses aksesi Indonesia sedang dalam fase tinjauan teknis komprehensif oleh 25 komite teknis OECD. Tinjauan ini membedah berbagai lini kebijakan publik pemerintah, mulai dari lalu lintas perdagangan dan investasi, inovasi, tata kelola pemerintahan, hingga sektor pendidikan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pentingnya Indonesia menjadi anggota penuh OECD terutama pada era ketidakpastian global seperti saat ini.

Menurutnya, prediksi ekonomi tak lagi bisa bersandar pada hitungan tahunan atau kuartalan, melainkan harus disesuaikan secara mingguan merespons dinamika global, seperti ketegangan di Selat Hormuz beberapa waktu belakangan.

Dalam konteks itu, sambung Airlangga, keselarasan regulasi domestik dengan standar organisasi negara maju di OECD diyakini akan memantapkan prediktabilitas dan iklim usaha Indonesia. Lebih dari itu, dia meyakini keanggotaan OECD akan mengangkat derajat Indonesia di mata investor dan pelaku usaha tingkat global.

“Terutama, ini [penyelarasan standar OECD] akan menarik investasi berkualitas tinggi dan berkelanjutan untuk memperdalam perdagangan Indonesia,” ujar Airlangga dalam acara Aksesi OECD & Implikasi Bagi Dunia Usaha di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Tak heran memang, mayoritas anggota OECD merupakan negara-negara maju di Eropa. Catatannya, perdagangan dan investasi antara negara-negara Eropa dan Indonesia masih cenderung minim.

Dalam konteks perdagangan misalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 27 negara anggota Uni Eropa ‘hanya’ berperan sebesar 7,15% dari total nilai ekspor barang nonmigas Indonesia pada 2025. Sebagai perbandingan, China berperan sebesar 23,02% dan Amerika Serikat berperan hingga 11,47%.

Sementara dari sisi investasi langsung (foreign direct investment/FDI), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat negara-negara Eropa bahkan kerap tidak masuk dalam lima besar negara dengan FDI di Indonesia. Pada 2025 misalnya, lima negara dengan FDI terbanyak yaitu Singapura, Hongkong, China, Malaysia, dan Jepang.

Singkatnya, keanggotaan di OECD diharapkan bisa membuat Indonesia ‘naik kelas’ sehingga perdagangan dan investasi dari negara-negara maju (Eropa) bisa melonjak.

Tantangan Reformasi

Masalahnya, OECD menetapkan standar yang tinggi untuk anggota tetapnya. Selama ini, keanggotaan OECD layaknya cap yang menandakan bahwa suatu negara memiliki standar kebijakan yang baik dalam tata kelola perekonomiannya.

Singkatnya, jika ingin menjadi anggota OECD, maka Indonesia harus menetapkan standar tinggi lembaga yang bermarkas di Paris, Prancis itu. Bahkan, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann menilai proses aksesi merupakan salah satu perjalanan reformasi ekonomi paling krusial bagi Indonesia pada dekade ini.

Dia beralasan bahwa standar dan perangkat kebijakan yang ditetapkan oleh OECD berpijak pada nilai-nilai fundamental seperti demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan prinsip-prinsip ekonomi berbasis pasar.

Standar tersebut, sambungnya, dirancang untuk membentuk ekosistem regulasi yang solid, yang memungkinkan dunia usaha untuk bersaing, berinvestasi, dan bertumbuh secara berkelanjutan.

"Aksesi OECD akan berhasil apabila semua pihak ikut turun tangan dan merasa memiliki kepentingan [skin in the game]," tegas Cormann lewat video pernyataannya dalam acara yang sama.

Mantan menteri keuangan Australia ini pun meyakini jika standar OECD itu merupakan wujud proses reformasi transformatif yang selaras dengan target makroekonomi Visi Indonesia Emas 2045.

Cormann mencontohkan jika Indonesia mengikuti standar yang ditetapkan OECD maka ada tiga transformasi struktural yang akan tercapai. Pertama, penciptaan iklim bisnis yang lebih kompetitif melalui perbaikan kualitas regulasi, penegakan persaingan usaha yang sehat, dan peningkatan standar integritas publik.

Kedua, pengembangan talenta sumber daya manusia yang adaptif terhadap dinamika pasar tenaga kerja di masa depan. Ketiga, pembaruan kebijakan lingkungan yang mampu melindungi aset sumber daya alam Indonesia, sembari menekan beban biaya kepatuhan (compliance costs) dunia usaha melalui harmonisasi regulasi dengan praktik terbaik internasional.

"Standar kami dikembangkan dalam kemitraan yang erat bersama Business at OECD, yang menjadi representasi suara dunia usaha dalam setiap kerja kami," jelas Cormann.

Senada, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey meyakini proses aksesi OECD bukanlah sekadar agenda administratif, melainkan sebuah upaya reformasi yang akan menentukan fundamental perekonomian Indonesia ke depan.

Menurutnya, reformasi teknis yang selaras dengan standar OECD hanya akan berhasil apabila mampu menghasilkan hasil ekonomi yang nyata. Dia pun memaparkan tiga pilar krusial yang harus menjadi fokus pemerintah dan dunia usaha di Indonesia.

Pertama, perlunya pelibatan yang terstruktur dan berkelanjutan antara pemerintah dan pelaku usaha. Kedua, koordinasi pemerintah-swasta yang kuat dan kelembagaan yang mumpuni. Ketiga, reformasi harus bersifat praktis dan berpijak pada realitas bisnis.

"Fokus awal perlu diarahkan pada area prioritas seperti kemudahan investasi, persaingan usaha, tata kelola perusahaan [corporate governance], praktik bisnis yang bertanggung jawab, standar lingkungan, serta dukungan afirmasi bagi UMKM," tekannya pada kesempatan yang sama.

Inggris sebagai salah satu negara anggota senior OECD, lanjut Jermey, telah merasakan langsung keuntungan kelembagaan dari keanggotaan tersebut.

Menurutnya, standarisasi OECD terbukti membuahkan kerangka kebijakan makro yang lebih tahan uji, tata kelola yang transparan, kepastian regulasi yang tinggi, dan pada akhirnya menciptakan iklim investasi yang jauh lebih kompetitif.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga berharap aksesi Indonesia menjadi anggota tetap OECD bisa menjadi katalis perbaikan kualitas kelembagaan dan menyapu hambatan birokrasi yang selama ini menjerat dunia usaha.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie pun menegaskan pemerintah harus melakukan refleksi atas kondisi struktural perekonomian saat ini.

"Kita harus jujur pada diri kita sendiri, dan ini adalah salah satu hal yang selalu ditekankan oleh Pak Airlangga [Menteri Koordinator Bidang Perekonomian], bahwa salah satu tantangan terbesar yang masih kita hadapi saat ini adalah kualitas institusi kita," ungkap Anindya pada kesempatan yang sama.

Dia menekankan postulat dasar dalam dunia bisnis: pasar selalu menghargai rasa percaya (confidence) dan investor selalu mencari prediktabilitas (predictability). Kedua pilar krusial tersebut, lanjutnya, pada akhirnya bermuara pada kekuatan dan kredibilitas sebuah institusi.

Anindya memaparkan realitas di lapangan berdasarkan temuan terbaru dari survei Kadin Business Pulse. Dia mengungkapkan terdapat anomali antara optimisme pengusaha dan hambatan operasional di lapangan.

Pertama, iklim bisnis domestik sebenarnya tengah berada dalam tren yang positif. Hampir 50% pelaku usaha di Indonesia merencanakan ekspansi bisnis dalam kurun waktu enam bulan ke depan.

Kedua, ketika dihadapkan pada realitas lapangan, sebanyak 20% responden menyebutkan bahwa birokrasi dan regulasi masih menjadi batu sandungan sekaligus isu terbesar yang mereka hadapi saat ini.

Ketiga, survei juga memotret bahwa 45% pelaku usaha menggantungkan rasa percaya diri mereka pada kepastian kebijakan pemerintah pusat, yang disusul oleh efektivitas insentif fiskal di daerah dan perbaikan kepastian hukum.

"Di sinilah aksesi OECD dapat memberikan pertolongan yang nyata. Aksesi ini akan membantu Indonesia memperkuat koherensi regulasi, meningkatkan standar pemerintahan, dan menciptakan lingkungan operasi yang lebih terprediksi bagi para pelaku bisnis," tegas Anindya.

Airlangga sendiri mengaku bahwa pemerintah serius mengatasi berbagai tantangan reformasi agar bisa sejalan dengan praktik terbaik internasional yang ditetapkan OECD. Apalagi, katanya, Indonesia sudah melakukan reformasi usai hasil investigasi Section 301 Amerika Serikat tahun lalu.

“Saya pikir, dengan semua isu ini, kita memiliki pengalaman dalam menerapkan praktik terbaik dalam regulasi,” kata Airlangga.

Dia mengaku Presiden Prabowo Subianto juga telah menugaskan Kemenko Perekonomian memimpin Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pertumbuhan yang melibatkan 27 instansi pemerintah guna mempercepat proses penyelarasan standardisasi OECD sejak Juli tahun lalu.

Pemerintah, sambungnya, juga ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan teknologi masa depan.

Airlangga mengungkapkan bahwa dengan dukungan Inggris, Indonesia tengah mematangkan pembangunan 10 kampus baru yang terafiliasi dengan Russell Group, serta penerapan program prioritas pengembangan ekosistem semikonduktor yang juga telah disepakati bersama Advanced Micro Foundry (AMF).