Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menceritakan kondisi memprihatinkan di kawasan bekas tambang di sejumlah daerah Indonesia, terutama di Kalimantan dan Sulawesi.

Dia mengaku telah melihat langsung banyaknya lubang bekas tambang yang dibiarkan tanpa reklamasi.

"Kalau teman-teman datang ke daerah, saya ke Kalimantan, ke Maluku, ke Sulawesi, pakai heli, itu di atas itu, itu areal yang sudah ditambang enggak dilakukan reklamasi. Lobang-lobang semuanya," ungkap Bahlil dalam acara HIPMI-Danantara Business Forum 2025, di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Menurutnya, kondisi itu terjadi lantaran tidak direalisasikannya kewajiban pembayaran jaminan reklamasi pascatambang dari perusahaan tambang tersebut.

"Jadi begitu tambang selesai, mereka pergi. Siapa yang membuat reklamasi?" katanya.

Menanggapi kondisi tersebut, pihaknya langsung mengambil langkah tegas dengan membuat aturan dalam proses pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Adapun, setiap perusahaan yang mengajukan RKAB kini diwajibkan menyerahkan jaminan reklamasi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan.

"Maka kemudian kita buat untuk lingkungan, untuk keberlanjutan. Kita buat syarat. Orang yang memanjakan RKAB harus menjaminkan jaminan reklamasi. Tujuannya apa? Agar begitu kau selesai tambang, ya kau reklamasi ulang. Kalau reklamasi telah reklamasi, uangnya kamu ambil lagi. Tau itu kan cuma jaminan," tegasnya.

Dengan adanya syarat jaminan reklamasi pascatambang tersebut, pemerintah berharap lingkungan bekas tambang bisa dipulihkan, bahkan jika perusahaan pemegang izin sudah tidak lagi beroperasi.

"Nah dengan jaminan reklamasi itu, maka kalau dia pergi, negara yang melakukan reklamasi dengan menunjuk pihak lain. Supaya lingkungan ini kan harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Jangan kita berpikir bahwa ini barang semua kita ambil habis," tandasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menangguhkan 190 Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena belum melaksanakan kewajiban pembayaran jaminan reklamasi pascatambang.

Bila perusahaan tambang tersebut tak juga menjalankan kewajibannya, maka pemerintah bisa saja mencabut Izin Usaha Pertambangannya.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, sejauh ini baru 44 IUP yang mengajukan dokumen jaminan reklamasi (jamrek) untuk bisa melanjutkan kembali operasinya.

Dia mengatakan, sisa IUP yang belum menyerahkan dokumen jamrek dalam kurun waktu 60 hari sejak dibekukan, maka IUP tersebut bisa dicabut izin operasinya.

Seperti diketahui, keputusan pembekuan 190 IUP tersebut tertuang dalam Surat Ditjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM dengan Nomor T-1533/MB.07/DJB.T/2025, dan ditandatangani pada 18 September 2025.

"Ya, 60 hari lagi nanti kita cabut, setelah kita berhentikan sementara itu," tegas Tri saat ditemui di sela acara Minerba Convex 2025, di JCC, Rabu (15/10/2025).

Jika izin operasinya sudah dicabut pemerintah, maka sisa IUP yang tidak memenuhi kewajiban dokumen jamrek tidak akan bisa kembali beroperasi atau pun mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk operasi di tahun mendatang.

"Jangankan RKAB. Dicabut (izinnya), oh udah nggak bisa ngapa-ngapain," tambahnya.

Memang sejauh ini, menurut catatannya, sebanyak 44 IUP dari total 190 IUP yang dibekukan operasinya sudah mengajukan kelengkapan dokumen jamrek. Namun, pihaknya baru mengizinkan 4 IUP yang bisa kembali beroperasi.

"Nah, dari 44 itu yang sudah memenuhi 4, 4 sekarang sudah dibuka," bebernya.

Pada dasarnya, pemerintah telah memberikan kesempatan untuk 190 IUP melakukan kelengkapan dokumen dalam kurun waktu 60 hari sejak 18 September 2025. Artinya, jika melewati batas waktu yang diberikan pemerintah para IUP tersebut belum melengkapi data, konsekuensinya adalah pencabutan izin operasi.

"Kita memberikan waktu 60 hari untuk klarifikasi, ya kalau 60 hari nanti klarifikasi nggak dilakukan, ya sudah. Mau bilang apa?" tandasnya.

Menanggapi isu yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, 190 IUP yang dibekukan operasinya tersebut didorong untuk mengikuti aturan yang ditetapkan. Hal ini menurutnya bukan berarti pemerintah mempersulit pengusaha, melainkan menertibkan agar pengusaha menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

"Sudah mengajukan 44 (IUP), 4-nya sudah oke. Jadi sebenarnya, itu nggak kita membuat susah, cuma juga tolong ikuti aturan yang ada. Itu saja kok," kata Bahlil ditemui di sela acara Minerba Convex 2025, di JCC, Rabu (15/10/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kepada para pengusaha tambang agar mematuhi kewajiban jaminan reklamasi sebelum menjalankan operasi pertambangan.

Hal itu lantaran pihaknya menemukan masih banyaknya perusahaan tambang yang belum menunaikan kewajiban reklamasi pascatambang. Bahlil menegaskan, hal itu bukan sekadar formalitas, tapi tanggung jawab terhadap lingkungan dan generasi mendatang.

Pernyataan itu dilontarkan Bahlil saat membuka acara Minerba Convex 2025 yang dihadiri oleh para pengusaha tambang mineral dan batu bara, serta pejabat daerah, seperti Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Gubernur Maluku.

Bahlil menyebut, karena banyak perusahaan tambang yang belum memberikan jaminan reklamasi pascatambang, pihaknya sampai menangguhkan 190 Izin Usaha Pertambangan (IUP).

"Khusus untuk persoalan izin-izin, saya mau sampaikan di Undang-Undang Minerba yang baru, Bapak-Ibu semua, kita ingin tambang ini dikelola dengan berkelanjutan. Lingkungan kita harus jaga. Aset negara ini kita harus jaga, meninggalkan juga warisan yang baik untuk generasi anak muda," ungkapnya dalam acara Minerba Convex 2025, di JCC, Rabu (15/10/2025).

"Kemarin ada terjadi perdebatan panjang di publik, menyangkut dengan 190 IUP yang ditangguhkan oleh Dirjen Minerba. Saya ingin menyampaikan dan saya ingin memakai forum ini, kepada Gubernur, Wali Kota, dan semua teman-teman pengusaha. Sebenarnya adalah bagian daripada syarat yang disampaikan oleh Dirjen Minerba, agar seluruh teman-teman yang mempunyai IUP, yang mengajukan RKAB, tolong kasih dana jaminan reklamasi. Jaminan reklamasi. Sebab, kalau tidak dipakai jaminan reklamasi, syukur alhamdulillah kalau teman-teman pengusaha semua punya hati yang tulus. Itu alhamdulillah syukur," jelasnya.

"Tapi faktanya ada sebagian, saya yakin di ruangan ini tidak ada orang-orang itu, saya yakin di ruangan ini orang-orang baik semua, ada sebagian yang habis tambang, tidak melakukan reklamasi. Terus siapa yang akan melakukan reklamasi ini?" imbuhnya.

"Jadi banyak yang tidak melakukan reklamasi. Kalau tidak ada jaminan reklamasi, terus habis nambang, pas ketambang tidak reklamasi, siapa yang mau tanggung jawab ini? Itulah sebenarnya. Jadi begitu teman-teman membayar jaminan reklamasi selesai, maka udah, jalankan aja, tidak ada soal. Jadi ini penting," tegasnya.

Dia menilai, sikap abai terhadap aturan tersebut bisa membuat pegawai di Kementerian ESDM ikut terseret masalah hukum. Bahkan, Bahlil mengaku tak ingin anak buahnya harus "masuk pesantren" atau istilah yang dia gunakan untuk menggambarkan pegawai yang diperiksa aparat penegak hukum.

"Sudah tujuh (orang), sudah tujuh staf di Minerba masuk 'pesantren' hanya karena verifikasi RKAB dan jaminan reklamasi tidak ada," tambahnya.

Di hadapan sejumlah gubernur berbagai provinsi di Indonesia, Bahlil juga menyinggung pentingnya pemerataan manfaat tambang untuk daerah. Dia menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus adil dan berkeadilan.

"Kita harus jadikan orang daerah menjadi tuan di negerinya sendiri," tegasnya.