Sorong (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membangun 44 unit rumah susun (rusun) bagi aparatur sipil negara (ASN) Papua Barat Daya yang terintegrasi dengan pembangunan kantor-kantor pemerintahan di pusat pemerintahan provinsi tersebut.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu di Sorong, Senin, mengatakan bangunan ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat untuk mendukung tempat tinggal ASN di wilayah Papua Barat Daya.

"Saya atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman," jelasnya.

Berkaitan dengan ini, Gubernur Elisa Kambu bersama dinas terkait melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan rusun, Senin ini di Kilo Meter 16 Kota Sorong untuk melihat seluruh tahapan penyelesaian bangunan tersebut.

“Kunjungan hari ini untuk memastikan bahwa bangunan ini benar-benar telah selesai sesuai kontrak," ujar Elisa Kambu.

Ia menjelaskan, dalam waktu dekat akan dilakukan penandatanganan berita acara serah terima dari Kementerian PKP kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Setelah proses serah terima tersebut, kata dia, pengelolaan dan pemanfaatan rusun sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

“Kalau sudah diserahkan, maka pengelolaan selanjutnya menjadi kewajiban pemerintah provinsi. Sebentar lagi kita juga akan mulai menempati kawasan pusat pemerintahan ini,” katanya.

Menurut Gubernur, rusun tersebut berjumlah 44 unit hunian dengan tipe 36 dengan fasilitas dua kamar tidur, satu kamar mandi dan dapur yang diperuntukkan bagi ASN.

"Setiap unit dapat dihuni oleh dua hingga tiga orang, sehingga secara keseluruhan mampu menampung lebih dari 100 ASN. Ini nanti diatur setelah diresmikan," katanya.

Terkait peresmian, Elisa Kambu menyebutkan peresmian rusun direncanakan akan dirangkaikan dengan peresmian seluruh bangunan pemerintahan di kawasan tersebut.

“Peresmiannya nanti satu paket dengan seluruh bangunan yang ada. Kita berharap bisa menghadirkan Presiden atau Wakil Presiden,” kata Elisa.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Saya tanya katanya di sini warga sangat membutuhkan rumah susun, tidak punya lahan, nah saya lihat ada lahan di sana ya sudah saya minta siapkan proposal...,

Denpasar (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta sisa lahan di Rumah Susun (Rusun) ASN Kementerian Keuangan di Bali digunakan untuk membangun rusun serupa untuk masyarakat biasa.

Hal ini disampaikannya di Denpasar, Senin, saat meninjau langsung rusun yang dibuat pemerintah untuk pegawai Kementerian Keuangan di Bali, dimana di sisi selatan rusun megah dengan luas tanah 4.000 meter persegi tersebut masih tersisa lahan.

“Saya tanya katanya di sini warga sangat membutuhkan rumah susun, tidak punya lahan, nah saya lihat ada lahan di sana ya sudah saya minta siapkan proposal, tapi rusunnya jangan lagi buat ASN, tapi buat MBR (masyarakat berpenghasilan rendah),” kata Menteri PKP.

Rusun ASN Kementerian Keuangan sendiri berdiri di tengah kawasan elit Renon, Denpasar, dimana rusun terdiri dari beberapa gedung berlantai empat dengan total 120 kamar terbangun.

Maruarar meminta selanjutnya di sisa lahan dibangun rusun yang sama indahnya untuk mengakomodir masyarakat dengan ketentuan MBR yang bekerja di dekat sana.

Sehingga, tak hanya masalah kebutuhan tempat tinggal yang terpecahkan namun juga mengurangi angka kemacetan sebab pekerja tidak perlu menggunakan kendaraan untuk bekerja sehari-hari.

“Ini kan daerah elit, buat lah sekali-sekali rakyat ada di daerah elit, belum ada rumah buat rakyat di sini, kita buat desain yang bagus supaya rakyat bisa merasakan ada gunanya negara ini,” ujarnya.

Selanjutnya Menteri PKP mengarahkan pihak Kemenkeu Bali dan pemerintah daerah untuk menyusun proposal pembangunan gedung tambahan.

Selanjutnya setelah rampung khusus gedung tersebut dapat dibahas kewenangannya baik menjadi milik Kementerian Keuangan karena berdiri di atas lahan mereka atau pun pemerintah daerah.

“Saya pikir kita punya komitmen yang jelas, kita punya anggaran buat rumah susun, nanti kita usulkan dan diskusikan, kalau saya melihat di sini bagus lahannya sudah ada di daerah yang super padat, saya cek rata-rata yang bagus sekali seperti ini Rp3 juta kalau disewa tapi disini hanya bayar Rp300 ribu,” kata Menteri Maruarar.

Setelah itu, Menteri PKP terbuka untuk berdiskusi mengenai aturan-aturannya, termasuk terkait kriteria penghuni.

Sementara itu terkait Rusun ASN Kementerian Keuangan di Bali ia merasa sudah baik dengan hadirnya ornamen Bali yang menjadi kekhasan, namun dalam diskusi dengan sejumlah ASN yang menempati rusun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki kontraktor.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Hutama Karya (Persero) telah menyelesaikan pembangunan Rumah Susun ASN 2 di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek yang mengusung inovasi desain dan konstruksi berkelanjutan terdiri dari delapan tower, masing-masing memiliki empat lantai untuk fasilitas bersama dan sepuluh lantai hunian, dengan total 480 unit yang mampu menampung sekitar 1.920 penghuni.

Proyek ini mengadopsi konsep Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC) yang mendukung efisiensi energi, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, serta kenyamanan penghuni. Selain itu, Rusun ASN 2 juga mengintegrasikan konsep Smart Forest City sebagai bagian dari visi kota hijau yang menyatu dengan alam.

Hunian ini dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, seperti musala, klinik, ruang RT/RW, PAUD, gym, playground, area parkir, dan ruang komunitas. Setiap unit berluas 98 meter persegi dengan tata ruang terdiri dari satu kamar utama, dua kamar anak, ruang keluarga, ruang makan, dan dapur. Seluruh unit telah fully furnished dan terintegrasi dengan smart home system. Penerapan teknologi Aluminium Formwork System (Aluform) turut mempercepat proses konstruksi sekaligus memastikan kualitas bangunan yang presisi dan konsisten.

"Sistem Aluform tidak hanya mempercepat waktu pengerjaan, tetapi juga menjaga konsistensi dan mutu hasil konstruksi. Teknologi ini membuktikan bahwa konstruksi modern dapat tetap efisien tanpa mengorbankan kualitas," ujar Mardiansyah, Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya.

Salah satu penghuni, Robby Wibisono Permana Putra, ASN yang bertugas di IKN dan tinggal di Rusun ASN 2 Tower 8, turut membagikan pengalamannya.

"Fasilitas hunian dirancang modern dan fungsional, dengan lingkungan yang tertata rapi, aman, serta dekat dengan area perkantoran. Akses transportasi dan ruang terbuka hijau membuat aktivitas sehari-hari semakin nyaman. Lokasinya yang strategis memberikan akses mudah ke fasilitas umum, serta terhubung dengan transportasi bus listrik dan jaringan jalan terintegrasi," ungkap dia dalam keterangan tertulisnya.

Dengan nilai proyek mencapai Rp1,63 triliun dan waktu pengerjaan selama 26 bulan, saat ini progres pembangunan telah mencapai 99,9%, dengan enam tower sudah beroperasi dan dihuni sekitar 180 kepala keluarga ASN. Dua tower lainnya dalam tahap serah terima parsial. Rusun ASN 2 menjadi wujud nyata pembangunan hunian yang berkelanjutan dan efisien.