Perusahaan pelayaran masih enggan melintasi Selat Hormuz meskipun Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menjanjikan pengawalan dari Angkatan Laut AS saat kapal melewati jalur tersebut.

Sejak perang antara AS dan Israel melawan Iran meletus, Teheran mengancam akan menyerang kapal apa pun yang melewati jalur tersebut.

Trump pun berjanji akan memberikan kebijakan asuransi yang didukung pemerintah dan pengawalan angkatan laut mereka agar kapal-kapal tetap mau berlayar melalui Selat Hormuz.

Perusahaan logistik pelayaran global, Flexport, mengatakan mereka harus memerhatikan keselamatan awak kapal dan tidak ingin mempertaruhkan fisik dari kapal kargo mereka, bahkan dengan adanya jaminan asuransi.

"Perusahaan-perusahaan ini ingin memastikan kapal mereka aman karena harganya sangat mahal. Nilainya bisa mencapai ratusan juta dolar, jadi mereka tidak akan mempertaruhkan aset tersebut hanya untuk, katakanlah, sebuah transaksi komersial," kata Presiden Flexport Sanne Manders kepada CNN pekan lalu.

Selain itu, ada keraguan besar apakah jumlah kapal Angkatan Laut AS cukup untuk mengawal kapal-kapal komersial, mengingat sekitar 60 kapal tanker atau lebih biasanya melintasi selat tersebut setiap hari.

"Pengawalan oleh Angkatan Laut dapat membantu mengurangi ancaman terhadap kapal yang dilindungi," kata Jakob Larsen, kepala keselamatan dan keamanan asosiasi pelayaran Denmark BIMCO.

"Namun demikian, memberikan perlindungan kepada semua kapal tanker yang beroperasi di wilayah yang saat ini terancam oleh Iran tidak realistis, karena hal itu membutuhkan jumlah kapal perang dan aset militer lain yang sangat besar," imbuhnya.

Per Rabu (4/3), tidak ada satu pun kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz. Padahal, ini merupakan jalur pelayaran yang biasanya dipadati oleh armada 60 kapal atau lebih yang mengangkut 20 persen minyak dunia.

Teluk Persia saat ini dipenuhi dengan tanker dan kapal lain yang tidak bisa keluar. Perusahaan pelayaran utama seperti Maersk dan Hapag-Lloyd telah berhenti menerima sebagian besar kargo tujuan negara-negara Teluk Persia.

Sejak pertempuran di Iran pecah, perusahaan asuransi maritim telah mencabut perlindungan terkait perang bagi perusahaan pelayaran. Terdapat bahaya seluruh rantai pasok global bisa kacau, sehingga meningkatkan biaya bagi bisnis dan pelanggan mereka.

Rencana Trump sejatinya dirancang untuk memberikan jaminan kepada perusahaan pelayaran agar mereka bersedia bergerak melalui selat tersebut. Namun, Direktur Eksekutif Pelabuhan Los Angeles, Gene Seroka, tidak yakin ada perusahaan pelayaran yang mau mengambil risiko tetap berlayar melalui Selat Hormuz.

"Saya tidak memiliki bukti bahwa (janji-janji tersebut) dapat direalisasikan. Saya tidak melihat bagaimana itu bisa dilakukan berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun di industri ini. Saya juga tidak melihat bagaimana kita bisa menempatkan orang-orang pada risiko yang lebih besar serta menjadikan mereka sasaran terbuka di laut lepas," ucap Seroka.

Setelah berbicara dengan para eksekutif perusahaan pelayaran, ia yakin hanya gencatan senjata yang bisa membuat kapal-kapal komersial kembali beroperasi.

"Saya tidak melihat ada keinginan untuk mengangkut kargo dan menempatkan awak kapal serta aset mereka dalam bahaya," ujarnya.

Seorang pejabat senior pemerintahan AS mengatakan kepada CNN saat ini belum ada 'jadwal khusus' untuk meluncurkan pengawalan oleh Angkatan Laut. Namun, ada upaya serius untuk menyiapkan kondisi agar operasi tersebut dapat dimulai sesegera mungkin.

"Saat ini, masalah terbesar adalah keamanan fisik. Anda tentu tidak ingin menjalankan kapal tanker besar melalui Selat Hormuz hari ini, tetapi situasi itu akan berubah dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata pejabat senior tersebut.

Pejabat AS memandang selat tersebut sebagai bagian dari zona konflik aktif, di mana Iran telah melakukan tindakan yang menargetkan beberapa kapal tanker. Militer AS saat ini berfokus membatasi kemampuan Iran untuk 'meneror' kawasan tersebut terlebih dahulu, sebelum kemudian membantu arus pelayaran keluar dari Selat Hormuz kembali berjalan.

Menurutnya, Pemerintahan AS juga tidak terlalu khawatir dengan lonjakan harga minyak dan gas yang terjadi saat ini. Padahal, lonjakan tersebut telah mendorong harga rata-rata bensin di AS ke titik tertinggi selama masa jabatan kedua Presiden Donald Trump saat ini.

"Hal utama yang perlu diperhatikan adalah kita sedang berada dalam konflik yang sifatnya cukup sementara. Dunia sama sekali tidak berisiko kehabisan minyak atau energi akibat konflik ini, tetapi memang terjadi gangguan harga dalam jangka pendek," ujarnya.