Melalui sinergi antara kebijakan teknis pemerintah dan dukungan kuat dari legislatif, Indonesia optimistis mencapai target net zero emission pada 2060, sembari memastikan kemandirian energi nasional tetap terjaga

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri ESDM Satya Hangga Yudha Widya Putra menilai perlunya penguatan sinergi eksekutif dan legislatif dalam rangka mencapai target nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060.

"Melalui sinergi antara kebijakan teknis pemerintah dan dukungan kuat dari legislatif, Indonesia optimistis mencapai target net zero emission pada 2060, sembari memastikan kemandirian energi nasional tetap terjaga," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sinergi eksekutif dan legislatif akan menavigasi masa depan regulasi migas dan mengakselerasi energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia.

"Indonesia tengah berada di persimpangan krusial dalam peta jalan energi nasional yang menuntut harmonisasi kebijakan antara aspek teknis dan landasan hukum," jelasnya saat bertemu Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno.

Eddy mengundang Hangga untuk berdiskusi mengenai reformasi regulasi, ketahanan energi, dan target transisi menuju energi bersih.

Eddy menegaskan perubahan di sektor ESDM tidak hanya bersifat teknis, tetapi merupakan keputusan politik strategis, yang memerlukan dukungan kuat di tingkat legislatif.

"Melalui Komisi XII DPR, legislatif tengah mendorong penguatan regulasi sektor ESDM, termasuk pembahasan RUU Migas yang akan mengakomodasi isu low carbon dan dekarbonisasi," katanya.

Selain itu, RUU EBET menjadi fokus penyesuaian untuk menyelaraskan kebijakan dengan rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL), yang mana salah satu terobosan yang diusulkan adalah penerapan skema sewa jaringan agar distribusi listrik dari EBT lebih fleksibel tanpa membebani sistem nasional.

Pada kesempatan itu, Hangga juga memaparkan capaian Indonesia yang mampu mendistribusikan BBM dan LPG kepada masyarakat serta memastikan akses ke listrik salah satunya melalui program bantuan pasang baru listrik (BPBL).

Meski demikian, lanjutnya tantangan besar masih membayangi sektor LPG dengan porsi impor menyentuh 76 persen, sehingga program seperti dimetil eter (DME) dan jaringan gas (jargas) rumah tangga penting untuk dapat dikembangkan.

Selanjutnya, menurut Hangga, kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) dan penguatan infrastruktur LNG juga menjadi krusial demi menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan memenuhi kebutuhan gas pipa domestik.

Sedangkan, untuk mengejar target produksi minyak bumi nasional sebesar 1,6 juta barel per hari, pemerintah terus mendorong kerja sama teknis global, termasuk langkah PT Pertamina (Persero) menggandeng perusahaan Halliburton dalam mengoptimalkan oil field recovery.

"Dengan pencapaian lifting minyak sesuai target APBN 2025, maka diharapkan pada tahun ini bisa tercapai lagi," sebut Hangga.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026