Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan 12 program strategis yang akan dilakukan bank sentral pada 2026.

Program strategis ini ia sebut menjadi bagian upaya untuk mencapai visi dan misi BI sesuai mandat untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

"Dan itu hanya beberapa penguatan karena dengan adanya Undang-Undang P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan)," kata Perry saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Perry mengatakan, 12 program strategis ini juga menjadi bagian dari cara BI untuk merumuskan anggaran tahunannya.

Pada 2026, Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia atau RATBI untuk total pengeluaran senilai Rp 167,69 triliun, dengan total penerimaan Rp 188,45 triliun.

Nilai rencana pengeluaran itu jauh lebih rendah dari total pengeluaran dalam ATBI 2025 sebesar Rp 195,85 triliun, sedangkan penerimaan Rp 169,13 triliun.

"Sesuai perhitungan kami, Rencana ATBI 2026 kami perkirakan akan surplus Rp 20,8 triliun, di mana untuk total anggarannya kami rencanakan untuk RATBI tahun 2026 Rp 188,45 triliun, total pengeluarannya Rp 167,69 triliun," tegas Perry.

Adapun 12 program strategi BI 2026 sebagai berikut:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Memperkuat sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan kebijakan sektor riil Pemerintah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta surveilans makroprudensial untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

4. Memperkuat sinergi kebijakan dan pengawasan makroprudensial dengan KSSK dan otoritas terkait untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

5. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta pelindungan konsumen, dalam rangka memelihara stabilitas sistem pembayaran dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

6. Memperkuat sinergi kebijakan, pengawasan, dan pelindungan konsumen antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, KSSK, dan otoritas terkait untuk percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

7. Mengatur, mengawasi, dan mengembangkan pasar uang dan pasar valas untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta memperkuat sinergi dengan otoritas terkait untuk pengembangan pasar keuangan dan pembiayaan ekonomi.

8. Merumuskan kebijakan dan implementasi pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip
syariah serta memperkuat sinergi dan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

9. Merumuskan kebijakan dan melaksanakan kerja sama internasional dengan bank sentral, organisasi, dan lembaga internasional untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta bersinergi dengan pemerintah dan otoritas lain dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional.

10. Merumuskan dan implementasi bauran kebijakan kelembagaan, serta dukungan organisasi, sumber daya keuangan, dan sumber daya manusia untuk
memperkuat kinerja kelembagaan Bank Indonesia yang efektif, efisien, dan bertata kelola baik dan profesional.

11. Merumuskan dan implementasi landasan hukum, manajemen risiko, audit internal, dan komunikasi untuk memperkuat kinerja kelembagaan Bank Indonesia yang efektif, efisien, dan bertata kelola baik dan profesional.

12. Merencanakan, mengembangkan, dan mengelola aset fisik dan aset sistem informasi yang terintegrasi untuk memperkuat kinerja kelembagaan Ban Indonesia yang efektif, efisien, dan bertata kelola baik dan profesional.

Foto: Materi paparan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI terkait Program Strategis Bank Indonesia pada 2026. (Dok. BI) Materi paparan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI terkait Program Strategis Bank Indonesia pada 2026. (Dok. BI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam menghadapi era kompetisi global dan derasnya arus impor produk asing, kebijakan pemerintah semestinya berpihak pada industri elektronik nasional. Hal itu ditegaskan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema "Menguatkan Industri Elektronik Indonesia: Dari Pelaku Usaha untuk Masa Depan Bangsa".

Lebih lanjut, Darmadi bilang, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat produksi elektronik di kawasan Asia Tenggara, akan tetapi hingga kini masih banyak bergantung pada impor komponen dan produk jadi dari luar negeri. Kendati begitu, dia menilai hal tersebut bisa menjadi tantangan sekaligus peluang strategis guna memperkuat basis industri dalam negeri.

"Kita tidak boleh terus bergantung pada produk asing. Negara harus hadir dengan kebijakan yang melindungi dan memperkuat pelaku usaha nasional. Industri elektronik harus tumbuh menjadi tuan rumah di negeri sendiri," tegas Darmadi Durianto dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (10/11/2025).

Dalam forum diskusi tersebut, para pelaku usaha dari Perprindo (Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia) yang dihadiri oleh Ketua Umum PERPRINDO Budi Mulia dan Sekjen PERPRINDO Andy Arif Widjaja dan turut hadir APITU Indonesia (Asosiasi Praktisi Pendingin dan Tata Udara Indonesia), serta ASISI (Asosiasi Teknisi Refrigerasi Dan Tata Udara) turut menyampaikan pandangan dan aspirasi terkait tantangan di sektor industri elektronik.

Beberapa isu utama yang dibahas meliputi ketergantungan bahan baku impor, kurangnya dukungan riset dan inovasi, keterbatasan sertifikasi produk dan tenaga kerja, serta perlunya regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ketua umum Perprindo menyoroti pentingnya pembinaan industri peralatan rumah tangga lokal agar mampu bersaing dengan produk asing melalui kebijakan insentif fiskal dan keringanan bea masuk untuk bahan baku domestik.

Di sisi lain, perwakilan APITU Indonesia menekankan perlunya standarisasi tenaga ahli pendingin dan tata udara, sedangkan ASISI menegaskan pentingnya dukungan pemerintah terhadap sektor keamanan digital dan sistem integrasi elektronik yang menjadi fondasi infrastruktur industri masa depan.

Untuk itu, Darmadi Durianto menegaskan, hasil FGD ini akan menjadi bahan masukan strategis bagi Komisi VI DPR RI dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan industri nasional yang lebih berpihak kepada produsen lokal.

"Kemandirian industri elektronik adalah bagian dari perjuangan ideologis kita untuk berdikari dalam ekonomi. Semangat Trisakti Bung Karno mengajarkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menguasai alat produksinya sendiri," ujar Darmadi.

Pada akhirnya, FGD tersebut ditutup dengan kesepakatan strategis untuk membentuk tim kerja lintas asosiasi dan pemerintah yang akan berperan dalam memperkuat sinergi kebijakan industri. Termasuk, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta menata rantai pasok industri elektronik nasional agar lebih efisien dan berdaya saing.

Selain itu, disepakati pula pembentukan Divisi Advokasi Pajak di lingkungan Perprindo, yang bertujuan membantu para anggota dalam penataan laporan keuangan, peningkatan kepatuhan perpajakan, serta menciptakan tata kelola usaha yang lebih transparan dan professional. Berbekal semangat gotong royong dan kolaborasi, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI senantiasa berkomitmen untuk terus memperjuangkan kedaulatan ekonomi Indonesia melalui penguatan industri nasional, terutama sektor elektronik yang menjadi tulang punggung kemajuan bangsa di era digital.