REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Evermos berkolaborasi dengan International Labour Organization (ILO) untuk memperluas akses pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan melalui pelatihan kewirausahaan digital. Program ini menyasar penyandang disabilitas dan pekerja migran purna agar memiliki peluang membangun sumber penghasilan mandiri melalui ekosistem bisnis digital.

Kolaborasi tersebut berangkat dari masih rendahnya partisipasi kelompok rentan dalam aktivitas ekonomi formal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas pada awal 2025 baru sekitar 20 persen, jauh di bawah kelompok non-disabilitas yang mencapai sekitar 70 persen.

Chief of Sustainability Evermos Iqbal Muslimin mengatakan model bisnis digital dapat menjadi solusi untuk mengurangi hambatan akses ekonomi yang selama ini dihadapi kelompok rentan.

“Kami melihat bisnis digital bisa menjadi jembatan untuk mengurangi hambatan akses ekonomi bagi penyandang disabilitas dan pekerja migran purna. Tanpa modal besar dan tanpa memerlukan lokasi fisik, mereka dapat memulai usaha hanya dengan menggunakan telepon seluler. Model usaha ini membuka kesempatan untuk membangun sumber penghasilan yang mandiri dan berkelanjutan,” ujar Iqbal dalam keterangan, Jumat (19/6/2026).

Kolaborasi ini dijalankan melalui proyek ILO Promise II Impact yang sejak 2023 berfokus meningkatkan akses UMKM terhadap layanan keuangan. Program tersebut sejalan dengan upaya Evermos dalam memperkuat pemberdayaan UMKM melalui platform reseller, produk halal terkurasi, pelatihan, serta pendampingan usaha.

Sementara itu, ILO menghadirkan pendekatan decent work serta modul literasi keuangan yang membantu peserta membangun usaha digital yang sehat dan berkelanjutan secara finansial.

Sejak 2023, program tersebut telah menjangkau lebih dari 230 penerima manfaat di berbagai daerah. Pada Maret 2026, Evermos dan ILO bersama Migrant Worker Resource Centre (MRC) menggelar pelatihan kewirausahaan digital bagi pekerja migran di Cirebon, Jawa Barat.

Program serupa juga diselenggarakan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melibatkan penyandang disabilitas dari berbagai organisasi, seperti BPKK Kementerian Ketenagakerjaan RI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sleman, dan Pusat Pemberdayaan Disabilitas Mitra Sejahtera (PPDMS) Gunungkidul.

Dalam pelatihan tersebut, peserta dibimbing untuk memilih produk yang dapat dipasarkan melalui aplikasi Evermos, mempelajari strategi pemasaran digital, serta memperkuat pola pikir kewirausahaan agar penghasilan yang diperoleh dapat berkembang menjadi aset produktif jangka panjang.

Peserta juga diperkenalkan pada penggunaan WhatsApp Business sebagai salah satu sarana memulai usaha digital. Tim ILO melengkapi pelatihan dengan materi literasi keuangan dasar guna mendukung pengelolaan usaha yang lebih sehat.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Bank Mandiri terus mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan melalui program Mandiri Sahabat Desa sebagai bagian dari rangkaian Mandiri Jogja Marathon (MJM) 2026. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bank Mandiri ke-28 yang mengusung semangat untuk terus tumbuh bersama masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi negeri.

Lewat inisiatif ini, Bank Mandiri menegaskan perannya yang tidak hanya berfokus pada layanan keuangan, tetapi juga berkontribusi langsung dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan infrastruktur desa, pemberdayaan ekonomi lokal, serta peningkatan kesejahteraan sosial.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan, sebagai bagian dari semangat 'Melangkah Bersama, Membangun Jogja', program Mandiri Sahabat Desa dilaksanakan pada minggu pertama dan kedua Juni 2026 dengan menjangkau 28 desa yang berada di sepanjang rute Mandiri Jogja Marathon 2026.

Melalui serangkaian kegiatan yang terintegrasi, program ini berupaya menciptakan nilai tumbuh bagi masyarakat sekaligus memperkuat dampak keberlanjutan yang dapat dirasakan secara langsung oleh warga desa.

“Mandiri Sahabat Desa merupakan implementasi nyata komitmen perseroan dalam menghadirkan akselerasi yang bertumbuh dan keunggulan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Bank Mandiri meyakini bahwa pertumbuhan bisnis yang sehat harus berjalan beriringan dengan kemajuan masyarakat,” ujar Adhika dalam keterangan resmi, Ahad (14/6/2026).

Melalui Mandiri Sahabat Desa, bank bersandi saham BMRI ini ingin memastikan bahwa kehadiran Mandiri Jogja Marathon tidak hanya menjadi ajang olahraga bertaraf internasional, tetapi juga memberikan dampak sosial yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Yogyakarta. Inisiatif ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, komunitas, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem yang lebih inklusif.

Salah satu fokus utama program ini adalah penguatan infrastruktur dasar desa melalui kegiatan Perbaikan Jalan di 28 desa yang dilalui rute MJM 2026. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi kerakyatan, serta meningkatkan daya tarik keindahan desa.

Selain itu, Bank Mandiri juga membangun 28 batas desa yang bertujuan memperkuat identitas administratif wilayah, mendukung tertib tata kelola desa, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun wisatawan dalam mengenali batas kawasan.

Bank Mandiri juga menggelar Aksi Bersih Desa yang melibatkan masyarakat di seluruh desa peserta program. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kawasan wisata agar selalu bersih, aman, dan berkelanjutan melalui pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat.

Melalui aksi tersebut, Bank Mandiri ingin berkontribusi pada penguatan kesadaran kolektif dan semangat gotong royong dalam menjaga kelestarian lingkungan yang menjadi salah satu aset penting Yogyakarta sebagai destinasi wisata alam dan budaya.

Sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat, Bank Mandiri turut menyalurkan 2.800 paket sembako kepada kelompok masyarakat pra-sejahtera. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sekaligus memperkuat semangat kebersamaan yang menjadi nilai utama dalam pelaksanaan program ini.

Tak hanya itu, bank berlogo pita emas ini juga memperkuat pemberdayaan ekonomi lokal melalui penyelenggaraan UMKM Festival yang melibatkan sekitar 60 pelaku UMKM yang berdomisili di sekitar Candi Prambanan. Melalui kegiatan tersebut, mereka diberikan akses yang lebih luas kepada peluang pemasaran, transaksi digital, dan penguatan kapasitas usaha sehingga pelaku UMKM dapat semakin berkembang dan berdaya saing.

“Pemberdayaan UMKM merupakan bagian penting dari strategi Bank Mandiri dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Kami terus mendorong perluasan akses ekonomi digital melalui sinergi ekosistem layanan Mandiri agar pelaku usaha lokal dapat tumbuh lebih cepat, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah,” kata Adhika.

MJM 2026 akan berlangsung pada Ahad (21/6/2026) di kawasan Candi Prambanan, Yogyakarta. Mengusung tema “More Than a Race”, ajang sport tourism unggulan Bank Mandiri ini memadukan kompetisi lari berstandar internasional dengan pengalaman wisata, perayaan budaya, dampak sosial, dan perjalanan menyusuri keindahan Yogyakarta dalam satu rangkaian aktivitas yang terintegrasi.

“Melalui Mandiri Jogja Marathon 2026 dan program Mandiri Sahabat Desa, Bank Mandiri berharap dapat terus memperkuat kontribusinya dalam mendorong pembangunan yang inklusif, memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta menghadirkan keberlanjutan yang memberikan dampak nyata bagi generasi kini dan mendatang. Bank Mandiri akan terus menghadirkan inovasi, kolaborasi, dan solusi yang mampu menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan serta mendukung kemajuan Indonesia yang semakin mandiri,” kata Adhika.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penguatan implementasi Pasal 33 UUD 1945 dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat arah kebijakan ekonomi nasional agar lebih berkeadilan dan berpihak pada kepentingan rakyat luas. Prinsip pengelolaan kekayaan alam oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dipandang relevan untuk menjawab tantangan ketimpangan dan penguatan kedaulatan ekonomi nasional.

Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Muh Isnain Mukadar atau Wale mengatakan, penegasan kembali Pasal 33 UUD 1945 dalam arah kebijakan ekonomi nasional merupakan momentum penting untuk memperkuat orientasi pembangunan yang lebih inklusif.

“Pidato Presiden yang menegaskan kembali Pasal 33 UUD 1945 menjadi langkah penting untuk memperkuat arah ekonomi nasional agar lebih berpihak kepada rakyat,” kata Wale dalam keterangannya, Sabtu (23/5/2026).

Dalam pidatonya di DPR RI, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 merupakan “cetak biru ekonomi bangsa Indonesia” yang harus dijalankan secara konsisten. Presiden juga menekankan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

LMND menilai arah tersebut sejalan dengan upaya memperkuat ekonomi berdikari dan meningkatkan peran negara dalam pengelolaan sektor-sektor strategis.

Penguatan kebijakan berbasis konstitusi dinilai dapat menjadi fondasi dalam mengurangi ketimpangan dan memperluas akses manfaat pembangunan.

Organisasi tersebut juga menyoroti masih adanya tantangan dalam tata kelola sumber daya, termasuk pengawasan sektor strategis dan pemerataan hasil pembangunan di berbagai wilayah.

“Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi dasar dalam membangun ekonomi nasional yang adil dan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh rakyat,” ujarnya.

Selain itu, LMND mendorong penguatan kebijakan hilirisasi industri, pengawasan komoditas strategis, serta pemberantasan praktik ilegal di sektor sumber daya alam.

Penguatan ekonomi kerakyatan melalui swasembada pangan, industrialisasi nasional, dan koperasi desa juga dinilai penting untuk terus didorong secara konsisten.

LMND juga mengajak partisipasi masyarakat dalam mengawal implementasi Pasal 33 UUD 1945 agar pengelolaan kekayaan nasional benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARNEGARA – BRI Research Institute bersama Digital Access Programme Kedutaan Besar Inggris di Jakarta meluncurkan program Digital Empowerment for Women and Youth (DEWY) 3.0 di Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Program ini menyasar penguatan kapasitas usaha dan pemanfaatan teknologi digital bagi perempuan pelaku usaha mikro dan ultra mikro.

Peluncuran DEWY 3.0 menjadi kelanjutan program pemberdayaan digital yang sebelumnya telah dijalankan di sejumlah daerah. Pada fase sebelumnya di Jawa Barat dan Lampung, program ini menjangkau 500 perempuan pelaku usaha mikro, membentuk 100 mentor terlatih, serta menghadirkan tujuh Digital Corner untuk mendukung peningkatan penjualan dan pemanfaatan teknologi digital.

Manager Technical Assistance BRI Research Institute, Atif Solihin Andrian, mengatakan, program pemberdayaan juga diperluas melalui replikasi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, mencakup Desa Lantan, Desa Loyok, Desa Sembalun, dan Desa Senaru.

Kegiatan tersebut berfokus pada penguatan kapasitas pelaku usaha, peningkatan peran mentor lokal, serta pengembangan platform pembelajaran digital.

“Melalui berbagai inisiatif tersebut, perempuan pelaku usaha didorong untuk meningkatkan literasi digital, memanfaatkan platform marketplace, serta mengadopsi solusi keuangan digital guna mendukung pertumbuhan usaha mereka,” kata Atif, Senin (4/5/2026).

Pada tahap terbaru, DEWY 3.0 dilaksanakan di wilayah Batur, Banjarnegara, dan Purbalingga dengan melibatkan 150 perempuan pelaku usaha mikro sebagai peserta awal. Program ini tidak hanya menghadirkan pelatihan, tetapi juga membangun ekosistem pemberdayaan berbasis komunitas melalui pengembangan mentor lokal. Sebanyak 30 peserta terpilih akan mengikuti pelatihan lanjutan untuk dipersiapkan sebagai agen perubahan di komunitasnya.

Kegiatan pembukaan dihadiri perwakilan pemerintah daerah, akademisi, komunitas, serta pelaku usaha perempuan. Momentum Hari Kartini dimanfaatkan untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan ekonomi dan transformasi digital.

Atif mengatakan, program menghadirkan berbagai sesi pelatihan yang menitikberatkan pada pengembangan produk, peningkatan kualitas produksi, inovasi usaha, serta pemanfaatan teknologi digital dalam operasional bisnis. Peserta juga memperoleh pembekalan terkait pencatatan keuangan digital, sistem point of sales, serta optimalisasi platform e-commerce dan media sosial sebagai sarana pemasaran.

Selain pelatihan bisnis, peserta mengikuti sesi peningkatan kesadaran mengenai pencegahan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual atau sexual exploitation, abuse and harassment (SEAH). Sesi ini bertujuan meningkatkan pemahaman perlindungan perempuan dalam aktivitas sosial maupun ekonomi.

Seluruh peserta juga menjalani pemetaan usaha melalui platform digital untuk melakukan self-assessment tingkat kesiapan digital usaha. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar penentuan peserta yang mengikuti tahap pelatihan intensif.

Program ini juga mendorong pengembangan Digital Corner sebagai ruang kolaborasi komunitas yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan implementasi keterampilan digital di tingkat lokal. Melalui DEWY 3.0, perempuan pelaku usaha mikro diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, serta beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia mendorong penguatan peran UMKM perempuan melalui sejumlah rekomendasi kebijakan. Usulan ini disampaikan dalam Rakernas VIII sebagai langkah mempercepat transformasi ekonomi inklusif.

Ketua Umum Ipemi Ingrid Kansil mengatakan, ada enam rekomendasi utama yang ditujukan kepada pemerintah. Fokusnya mencakup pembiayaan, digitalisasi, hingga akses pasar bagi pelaku usaha perempuan.

Rakernas yang digelar pada 20-22 April 2026 di Jakarta itu dihadiri jajaran pengurus dan anggota, termasuk dari luar negeri. Menteri Koperasi Ferry Juliantoro juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Rekomendasi pertama adalah pembiayaan inklusif melalui skema kredit berbasis komunitas. Ipemi juga mengusulkan pembentukan Women Entrepreneur Fund yang bersumber dari APBN, APBD, BUMN, dan CSR.

“Model pembiayaan ini diharapkan dapat mengadopsi praktik terbaik pembiayaan mikro berbasis kelompok yang telah terbukti berhasil di berbagai negara,” kata Ingrid, Rabu (22/4/2026).

Rekomendasi kedua menyoroti digitalisasi UMKM berbasis kinerja. Pemerintah didorong memperkuat program branding, pemanfaatan kecerdasan buatan, serta subsidi iklan digital untuk meningkatkan omzet.

Selanjutnya, Ipemi mendorong pendampingan berkelanjutan melalui inkubator UMKM selama 6 hingga 12 bulan. Program ini mencakup mentoring, akses pasar, hingga pencarian investor.

Rekomendasi keempat terkait reformasi legalitas usaha. Ipemi mengusulkan layanan cepat seperti penerbitan NIB, sertifikat halal, dan PIRT dengan sistem jemput bola ke daerah.

Kelima, akses pasar dinilai perlu diperluas melalui kebijakan afirmasi. Ipemi mendorong keterlibatan UMKM perempuan dalam pengadaan pemerintah dan BUMN serta pengembangan marketplace khusus.

Keenam, kebijakan responsif gender menjadi perhatian utama. Pemerintah didorong menyusun indikator berbasis output serta menyediakan fasilitas pendukung seperti daycare dan pelatihan hybrid.

“Ipemi berharap, pemerintah dapat memberikan prioritas bagi anggota Ipemi untuk mengisi dan memasok produk di gerai-gerai desa binaan Kementerian Koperasi,” kata Ingrid.

Menteri Koperasi Ferry Juliantoro mengatakan, Ipemi memiliki potensi besar sebagai mitra strategis pemerintah. Peran organisasi ini dinilai penting dalam memperkuat sektor UMKM nasional.

“Ipemi memiliki potensi besar dalam memperkuat sektor UMKM nasional, serta perlu hadir mengisi rak Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dengan produk unggulan yang berkualitas dan kompetitif,” kata Ferry.

Bisnis.com, JAKARTA — Rancangan Undang-undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) telah disahkan menjadi UU pada hari ini, Selasa (21/4/2026). Unsur PRT dan koalisi masyarakat sipil memandang bahwa beleid ini menjadi momentum pengakuan hak-hak yang melekat pada profesi PRT.

Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Lita Anggraini menyampaikan, di samping pengakuan profesi PRT, UU ini juga memperjuangkan perlindungan bagi para PRT untuk menuju situasi kemanusiaan yang beradab.

“Ini menjadi konstruksi baru untuk melindungi PRT yang mayoritas perempuan, yang selama ini menjadi penyokong perekonomian nasional, tetapi banyak mendapatkan diskriminasi dan kekerasan,” kata Lita dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, yang paling penting saat ini yaitu adanya pengakuan untuk jam kerja, tunjangan hari raya (THR), upah, hari libur, serta ketentuan akomodasi dan makanan bagi PRT.

Selain itu, pihaknya juga menggarisbawahi adanya ketentuan terkait jaminan sosial dan bantuan sosial yang selama ini luput untuk pekerja rumah tangga yang hidupnya berada di garis kemiskinan.

Sementara itu, Koordinator Koalisi Sipil Pengesahan UU PPRT Eva Kusuma Sundari menambahkan bahwa aturan ini menjadi momentum negara melindungi PRT yang menghidupi keluarganya serta sebagai penopang keluarga-keluarga di Indonesia.

“Negara harus hadir bukan hanya memberi perlindungan dasar untuk PRT, tetapi untuk menata sistem perekonomian yang lebih inklusif, ramah ke perempuan miskin dan berkelanjutan,” kata Eva.

Adapun, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026, Selasa (21/4/2026).

Pengesahan RUU tersebut mengakhiri penantian panjang selama 22 tahun tanpa kepastian hukum bagi perlindungan pekerja domestik. Pengesahan tersebut dilakukan dalam agenda pembicaraan tingkat II yang menjadi tahapan akhir legislasi, setelah sebelumnya seluruh fraksi menyetujui substansi RUU pada pembahasan tingkat I di Badan Legislasi.

“Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” demikian pertanyaan Ketua DPR RI Puan Maharani yang kemudian disambut dengan jawaban setuju oleh seluruh peserta sidang.

Tiga petinggi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk mendapat penghargaan dalam Malam Apresiasi Infobank 500 Most Outstanding Women 2026 yang mengusung tema "Women, Art & Society: The Creative Power of Indonesian Women" di Wisma Batari, Surakarta (17/04).

Dalam keterangan tertulisnya tiga orang tokoh yang mendapat penghargaan itu adalah Wakil Direktur Utama BRI Viviana Dyah Ayu yang dianugerahi penghargaan The Future Women Leader 2026, Direktur Treasury & International Banking BRI Farida Thamrin serta Direktur Manajemen Risiko BRI Ety Yuniarti masing-masing meraih penghargaan The Most Outstanding Women in Banking Industry.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap peran perempuan di berbagai sektor, mulai dari sektor keuangan, BUMN, hingga publik. 

Penghargaan ini disebut mencerminkan kualitas kepemimpinan perempuan di lingkungan BRI yang terus diperkuat melalui budaya kerja yang inklusif dan berorientasi pada kinerja. Hal ini sekaligus menegaskan komitmen Perseroan dalam mendorong peran perempuan sebagai penggerak ekonomi, khususnya di sektor UMKM yang menjadi fondasi ekonomi kerakyatan.

Direktur Manajemen Risiko BRI Ety Yuniarti mengatakan penghargaan tersebut menjadi refleksi atas komitmen BRI dalam memperkuat kepemimpinan perempuan, sekaligus mendorong peran perempuan sebagai penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Penghargaan ini mencerminkan bagaimana kepemimpinan perempuan di BRI terus berkembang dan memberikan kontribusi dalam penguatan organisasi," katanya.

Menurutnya BRI juga menghadirkan ruang yang setara bagi perempuan untuk berkembang dan mengambil peran strategis, baik di dalam organisasi maupun dalam pemberdayaan sektor UMKM.

"Melalui peran tersebut, perempuan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan," kata Ety.

BRI tercatat memiliki 36 ribu pekerja perempuan atau setara 43% dari total 86 ribu pekerja. Komposisi tersebut menjadikan BRI sebagai lingkungan kerja yang inklusif dan kondusif bagi perempuan untuk berkembang dan mengembangkan potensi terbaiknya.

Bukan cuma dari sisi jumlah, peran perempuan di BRI juga semakin terlihat dalam posisi kepemimpinan. Hingga saat ini tercatat sebanyak 25,63% pekerja perempuan BRI telah menempati posisi manajerial, mulai dari manajer junior hingga manajemen tingkat atas.

BRI menyebut penghargaan ini merupakan representasi nyata dari semangat Kartini modern yang berani mengambil peran strategis. Dengan kompetensi yang mumpuni, para pemimpin perempuan ini terbukti mampu memberikan dampak yang luas, tidak hanya bagi organisasi tetapi juga bagi kemajuan peradaban yang lebih inklusif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) memperkuat pembinaan UMKM melalui kegiatan sharing session dan pendampingan mitra binaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK). Program ini digelar bersama PT BRI (Persero) Tbk di Semarang, Jawa Tengah.

Kepala Sekretariat Perusahaan dan TJSL PT PPI Ira Berlianty Aziz mengatakan, pembinaan dilakukan secara rutin untuk memastikan efektivitas program. “Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk memantau perkembangan usaha para mitra binaan, sekaligus memastikan pemanfaatan pendanaan yang telah disalurkan dapat memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan usaha,” kata Ira dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Ira menjelaskan, pendampingan menjadi kunci agar UMKM tidak hanya mendapat akses pembiayaan, tetapi juga peningkatan kapasitas usaha. PPI, kata dia, berperan sebagai mitra strategis yang mendorong pelaku usaha agar mampu berkembang dan naik kelas.

“Melalui Program PUMK, kami tidak hanya hadir sebagai penyalur pendanaan, tetapi juga sebagai mitra yang mendampingi pelaku usaha agar memiliki daya saing dan berkelanjutan,” ujar Ira.

Selain itu, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi UMKM di lapangan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi perusahaan dalam merancang pembinaan yang lebih tepat sasaran.

Ira menegaskan, program ini diharapkan mampu memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan kapasitas usaha mitra binaan.

“PPI melalui inisiatif ini berkomitmen mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kontribusi usaha mikro dan kecil di Indonesia,” kata Ira.

Bisnis.com, MAKASSAR - Di tengah masifnya hilirisasi nikel Maluku Utara (Malut), Gubernur Sherly Tjoanda menekankan bahwa penguatan sektor pangan dan logistik di wilayahnya kini menjadi penting demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Saat ini, Maluku Utara memang memegang peranan krusial dalam peta pertambangan nasional dengan cadangan nikel mencapai 50% dari total cadangan Indonesia, atau setara 10% cadangan dunia.

Namun, Sherly mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi wilayahnya yang mayoritas ditopang komoditas nikel, belum sepenuhnya merata bagi masyarakat lokal.

Di sisi lain, sektor pertanian, peternakan, hingga perikanan, yang dianggap bisa lebih memeratakan ekonomi rakyat, belum mampu mencapai swasembada karena minimnya infrastruktur.

"SDM, pertanian, peternakan, dan perikanan kita belum mampu mencapai swasembada akibat infrastruktur yang belum siap. Sekitar 80% kebutuhan pokok Maluku Utara masih harus didatangkan dari Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan," ungkapnya saat menghadiri Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XXVI 2026 di Makassar, Kamis (26/3/2026).

Tingginya ketergantungan pada pasokan luar daerah ini menyebabkan biaya logistik melambung, yang berimbas langsung pada harga pangan di tingkat konsumen.

Saat ini, harga daging ayam di Maluku Utara menyentuh angka Rp50.000-Rp55.000 per kilogram (kg), jauh di atas estimasi harga ideal di kisaran Rp40.000 per kg.

Fenomena serupa terjadi pada komoditas telur yang rata-rata dijual seharga Rp2.500 per butir, padahal harga ideal berada di angka Rp2.000 per butir.

Besarnya selisih harga ini mencerminkan adanya potensi pasar yang luar biasa besar namun belum tergarap secara optimal.

Sherly menjelaskan bahwa kebutuhan daging ayam yang mencapai 25.000 ton per tahun menawarkan potensi nilai pasar sebesar Rp1 triliun, sementara kebutuhan telur sebanyak 400.000 ton per tahun menyimpan potensi nilai sebesar Rp800 miliar.

Oleh sebab itu, pemerintah provinsi secara terbuka mengundang para pelaku usaha, khususnya yang memiliki kompetensi di bidang pelayaran, rantai pasok (supply chain), serta produksi ternak ayam dan telur untuk mengisi ceruk pasar tersebut dan membantu menekan biaya logistik di wilayah timur.

"Kami secara terbuka mengundang sekaligus mengajak seluruh pihak untuk bisa berinvestasi di Maluku Utara. Kami punya begitu besar potensi yang belum tergarap," jelas Sherly.

Di sisi lain, komoditas beras juga amat potensial, bahkan menempati posisi teratas kebutuhan warga dengan estimasi nilai pasar mencapai Rp2,5 triliun.

Begitu pun dengan perikanan, di mana potensi ekonomi dari komoditas tuna di wilayah Maluku Utara, Maluku, dan Sulawesi Utara diperkirakan mencapai Rp14 triliun, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Namun, utilitas sektor ini baru menyentuh angka 20% akibat keterbatasan armada tangkap dan fasilitas pengolahan. Kesenjangan ini merupakan peluang emas bagi investor untuk menanamkan modal pada fasilitas cold storage dan industri hilirisasi perikanan.

"Selain itu, kami juga punya komoditas cengkeh dan pala, di mana Maluku Utara menempati peringkat ketujuh nasional dan terus didorong untuk masuk ke rantai pasok industri global," tutur Sherly.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pemberdayaan perempuan melalui program pendampingan dan pengembangan UMKM binaan di berbagai daerah.

Melalui ekosistem pembinaan yang terintegrasi, termasuk melalui Rumah BUMN Telkom, perusahaan berupaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya perempuan agar mampu berkembang, beradaptasi dengan perkembangan digital, serta memperluas akses pasar secara nasional maupun internasional.

Upaya tersebut menjadi semakin relevan mengingat UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, dengan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Tingginya partisipasi perempuan sebagai pelaku usaha di sektor ini menjadikan penguatan kapasitas dan akses pasar bagi perempuan sebagai faktor penting dalam mendorong ekonomi yang lebih inklusif.

SGM Social Responsibility Telkom, Hery Susanto mengatakan, sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan, Telkom tidak hanya berfokus pada penguatan konektivitas dan transformasi teknologi, juga berkomitmen mengoptimalkan inovasi untuk menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang nyata.

Ia berharap, melalui pendampingan ini setiap solusi yang dihasilkan oleh perempuan penggerak UMKM dapat memiliki model keberlanjutan yang kuat.

‘’Aksi dari para perempuan tangguh ini menjadi harapan dalam menjaga keseimbangan alam sekaligus memperkuat ekonomi lokal demi masa depan yang lebih baik,” ujar Hery dalam keterangan, Senin (16/3/2026).

Contoh perempuan penggerak UMKM binaan Telkom adalah Dini Windu Asih, pemilik usaha kuliner Mbrebes Milli, yang bergabung sebagai UMKM binaan Telkom pada Januari 2025. Komunitas ini lahir dari kerinduan akan kehangatan masakan seorang ibu.

Nama Mbrebes Milli, yang dalam bahasa Jawa menggambarkan air mata yang mengalir saat memotong bawang merah, kini bertransformasi menjadi simbol perjuangan dan kemandirian bagi kelompok ibu-ibu di tingkat kelurahan.

Sebagai ketua komunitas, Dini aktif mengajak anggotanya bergabung dalam ekosistem Rumah BUMN Telkom. Melalui program pendampingan yang terstruktur, pelaku usaha perempuan mendapatkan pembekalan kurikulum bisnis komprehensif mulai dari Go Modern, Go Digital, Go Online, hingga Go Global.

Pendampingan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas usaha, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan diri para pelaku UMKM perempuan untuk memperluas pasar melalui pemanfaatan kanal digital.

Semangat kemandirian perempuan juga tecermin melalui inisiatif Tano Puan, usaha milik Siska Elvi Yunita yang terpilih sebagai salah satu program terbaik dalam Bumi Berseru Fest 2025, kompetisi aksi lingkungan yang diinisiasi oleh Telkom.

Nama Tano Puan berasal dari bahasa Batak, yaitu Tano (tanah) dan Puan (perempuan), yang merepresentasikan peran perempuan dalam menjaga dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan.

Berangkat dari pengalaman pribadi sebagai korban konflik lahan gambut, Siska mendorong lahirnya pendekatan sustainable entrepreneurship yang memberdayakan perempuan sebagai agen perubahan.

Melalui kelompok Srikandi Purun Jaya, para perempuan mengolah tanaman purun menjadi produk ecocraft bernilai ekonomi tinggi sekaligus berkontribusi dalam menjaga kelestarian ekosistem lahan gambut.

Berbagai inisiatif pemberdayaan tersebut juga sejalan dengan implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG) Telkom melalui program GoZero – Sustainability Action by Telkom Indonesia, khususnya pada pilar Sosial, Empower our People yang berfokus pada program pemberdayaan berbasis digital bagi komunitas.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Telkom juga terus berkontribusi dalam mendukung pencapaian United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-5 tentang Kesetaraan Gender.

Dengan memperkuat peran perempuan dalam pengembangan UMKM, Telkom berharap dapat terus mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang inklusif sekaligus menghadirkan dampak sosial dan lingkungan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Bisnis.com, MEDAN – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatra Utara (Sumut) kompak mengapresiasi satu tahun masa kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution-Surya.

Ketua Umum Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara mengatakan apresiasi tersebut khususnya ditujukan pada upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, keberpihakan kepada pekerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pendidikan, hingga penanganan pascabencana.

“Capaian-capaian itu mencerminkan komitmen kuat Gubernur-Wakil Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution-Surya dalam membangun sinergi lintas sektor demi kemajuan provinsi,” ujar Firsal, Senin (23/2/2026).

Firsal menyinggung soal pertumbuhan ekonomi Sumut sepanjang tahun 2025 yang sebesar 4,53% (year-on-year/YoY).

Meski angka itu lebih rendah dari catatan pertumbuhan ekonomi Sumut tahun 2024 yang mencapai 5,03% (YoY), Firsal menilai pertumbuhan ini tetap solid. “Ini mengingat tantangan ketidakpastian ekonomi global, dinamika politik, serta dampak bencana alam yang melanda Sumut jelang akhir tahun 2025,” tambahnya.

Dia pun mengklaim Sumut sebagai provinsi yang penanganan dan pemulihan bencananya lebih cepat dibanding dua provinsi terdampak lainnya.

Terpisah, Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Sumut Yudha Johansyah menguraikan dukungan Gubernur Sumut terhadap revisi Undang-undang Kadin dalam rangka memperkuat kelembagaan organisasi dan meningkatkan peran Kadin dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.

Yudha menyebut selama satu tahun kepemimpinan Bobby-Surya, Pemprov Sumut telah merealisasikan sejumlah program strategis di bidang ekonomi.

“Manfaatnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat seperti transformasi pelayanan publik agar lebih cepat, responsif, dan handal yang didukung oleh penyediaan internet gratis di ruang publik, program perlindungan rakyat melalui restorative justice,” ujar Yudha.

Di sisi lain, Yudha menilai penanganan pasca bencana alam di Sumut berjalan dengan cepat dan proaktif. Ini tampak dari langkah cepat Gubernur Sumut menetapkan status tanggap darurat bencana sejak akhir November 2025 yang diperpanjang beberapa kali hingga berakhir pada 31 Desember 2025.

Tak hanya itu, lanjutnya, Bobby juga kerap berkunjung langsung ke lokasi terdampak untuk memantau proses pemulihan dan mengunjungi para korban; meresmikan hunian sementara (huntara) bagi korban bencana di Tapanuli Selatan; menyiapkan lahan untuk pembangunan 1.000 unit hunian tetap; serta merevitalisasi dan membangun tanggul maupun sabo dam permanen untuk mencegah banjir berulang.

Dunia usaha juga dilibatkan untuk ikut menurunkan alat berat ke lokasi bencana di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah guna mempercepat pembersihan dan pemulihan pascabencana. Langkah Gubernur Sumut ini disebut Yudha mendapat apresiasi dari kalangan dunia usaha.

WKU Koordinator Bidang Perekonomian Kadin Sumut Peter Suhendra juga menyoroti gerak cepat pemerintah daerah Sumut dalam penanganan pascabencana.

“Penanganan pasca bencana alam berjalan dengan cepat melalui rehabilitasi sarana dan prasarana serta pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak,” ujar Peter.

Pelaksana tugas (Plt.) WKU Koordinator Bidang Maritim, Investasi dan Luar Negeri Kadin Sumatera Utara Martono Anggusti menyampaikan satu tahun pemerintahan Bobby-Surya telah memperkuat hilirisasi, pembangunan infrastruktur, dan investasi.

Martono menyebut hal itu tampak dari integrasi pembangunan antar provinsi melalui forum Gubernur se-Sumatra untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatra, penguatan hilirisasi, dan aglomerasi industri.

“Gubernur fokus pada penguatan hilirisasi termasuk pengembangan Kawasan ekonomi khusus (KEK) dan Kawasan Industri yang berfokus pada hilirisasi perkebunan, perikanan, dan peternakan,” kata Martono.

Selain itu, kata dia, percepatan pembangunan infrastruktur juga terus dilakukan, termasuk perbaikan jalan provinsi dan jembatan yang ditarget untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pengembangan kawasan industri strategis Sumatra Utara guna memaksimalkan dampak ekonomi lokal.

“Di samping dukungan Pemprov terhadap program-program prioritas Pemerintah Pusat yang berdampak langsung bagi warga Sumut seperti akselerasi pembangunan rumah murah subsidi melalui program 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” ujar Martono.

Adapun WKU Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek dan Inovasi Isfan F Fachruddin mengapresiasi pelaksanaan universal health coverage (UHC) yang berhasil mencapai predikat UHC Prioritas lebih cepat 2 (dua) tahun dari target nasional.

“Masyarakat Sumut kini dapat memperoleh layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP,” ujar Isfan.

Isfan menyinggung pula salah satu program prioritas Pemprov Sumut dalam hal meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM, yakni melalui pelaksanaan pendidikan gratis bagi siswa SMA/SMK/SLB negeri yang dimulai pada 2026. Program yang ditarget akan mencakup seluruh wilayah pada tahun 2029 ini dinilainya akan berkontribusi membentuk kemampuan SDM Sumut.

“Pemprov juga menerima aspirasi Kadin, Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), dan Serikat Pekerja terkait penetapan upah minimum Provinsi (UMP) dimana Gubernur Sumut menyampaikan penekanan pada dibukanya dialog konstruktif antara pengusaha dan pekerja di Sumut,” tambahnya.

Sementara WKU Bidang Kebijakan Fiskal, Moneter dan Publik Kadin Sumut Hendra Arbie dan WKU ASEAN Dayan Sutomo mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi dalam menurunkan inflasi daerah dengan Gerakan Pangan Murah.

Keduanya menilai Gerakan Pangan Murah telah membantu menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan strategis guna melindungi petani dan konsumen.

Memperkuat Kolaborasi

Ketum Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara menyebut Bobby konsisten menekankan pentingnya kerja sama lintas daerah serta inovasi sebagai kunci mempercepat pembangunan di Sumut.

Kolaborasi dan sinergi yang dibangun bersama forkopimda, organisasi perangkat daerah, dunia usaha dan industri, hingga BUMD dan pemangku kepentingan disebut Firsal menjadi faktor utama tercapainya target dan terobosan tersebut.

Dia menyampaikan Kadin Sumut mendukung penuh upaya dan kolaborasi Pemprov dengan para stakeholder.

“Ini demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Sumatra Utara secara yang berkelanjutan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertemuan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang membahas kondisi ekonomi Indonesia. Apindo juga mendapatkan arahan untuk mendongkrak lapangan kerja.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menjelaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha, sesuai dengan semangat Indonesia Incorporated.

Dalam audiensi tersebut, Presiden Prabowo mengajak para pengusaha untuk bersama-sama menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor, mulai dari industri tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, hingga makanan dan minuman. Presiden pun mengapresiasi kontribusi dunia usaha yang selama ini telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar di sektor-sektor tersebut.

“Arahan Presiden untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja menjadi dorongan kuat bagi dunia usaha. Apindo siap mengambil peran aktif dalam memperluas kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif," kata Shinta dalam keterangan tertulis pada Selasa (10/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa penciptaan lapangan kerja membutuhkan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha. Apindo pun menurutnya siap berkolaborasi untuk mendorong investasi, meningkatkan kapasitas produksi, dan membuka lebih banyak kesempatan kerja di seluruh Indonesia.

Dalam audiensi tersebut, Presiden Prabowo pun meminta Apindo untuk memberikan masukan dan rekomendasi konkret terkait upaya mengatasi tantangan ketersediaan bahan baku bagi industri manufaktur, sebagai salah satu sektor strategis dalam penciptaan lapangan kerja dan ketahanan ekonomi nasional.

Sementara itu, Apindo berharap pemerintah dapat memberikan perhatian khusus terhadap berbagai isu dan regulasi ketenagakerjaan, agar tetap menciptakan kepastian hukum dan investasi.

Pelaku usaha juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tidak hanya berfokus pada aspek pengupahan, sehingga kebijakan ketenagakerjaan dapat mendorong iklim investasi yang sehat, peningkatan daya saing industri, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Tak hanya itu, dibahas juga soal isu kerja sama perdagangan internasional, termasuk Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) serta rencana pemerintah untuk melanjutkan berbagai perjanjian perdagangan lainnya.

Menurut Shinta, langkah dari pemerintah itu menjadi peluang penting untuk memperluas akses pasar ekspor dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

“Bagi dunia usaha, peningkatan daya saing nasional tidak hanya bertumpu pada perjanjian perdagangan, tetapi juga pada pembenahan struktural di dalam negeri. Debottlenecking regulasi, perizinan, logistik, dan biaya produksi menjadi kunci agar industri Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara kawasan seperti Vietnam yang pertumbuhan ekonominya sangat agresif,” ujar Shinta.

Menurut Shinta, pelaku usaha juga menilai perlunya kepastian hukum terkait dengan tata ruang dan pertanahan melalui kebijakan satu peta nasional atau one map policy.